Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Agama Perceraian
Putus : 20-11-2013 — Upload : 27-12-2013
Putusan PN DENPASAR Nomor 600/Pdt.G/2013/PN.DPS.
Tanggal 20 Nopember 2013 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
31 — 23
  • Bahwa, pada awalnya Penggugat sangat sayang danperhatian kepada Tergugat dan selalu berusaha melakukan yangterbaik dan mengupayakan kesembuhan' Tergugat, walausejujurnya terkadang Penggugat sendiri merasa agak sangsi,bingung dan bertanyatanya dengan Penyakit yang dideritaTergugat.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-04-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 329/PID.SUS/2017/PN RAP
Tanggal 11 Juli 2017 — Pidana - BAKHTIAR SIMANGUNSONG ALIAS TIAR
25 — 4
  • yang menghubungi terdakwa adalah EVA dankemudian terdakwa menerima panggilan handphone tersebut lalu EVAberkata bang , siapa setau abang yang jual obat lalu terdakwa bertanya: kenapa rupanya lalu EVA menjawab: Suntuk aku, mau on sama kakakkulalu terdakwa berkata: sebentar ya aku telephone dulu kawanku, kali berapadan setelah itu hubungan handphone terputus dan sekitar 5 menit kemudianEVA mengirim SMS dengan katakata kali berapa bang lalu EVA kembalimengirim SMS kembali dengan katakata Tidak usah sangsi
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-05-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 12-10-2017
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Prp
Tanggal 2 Agustus 2017 — Penuntut Umum: SYAFRIDA, SH Terdakwa: PIRDAUS LUBIS ALS DAUS BIN MAKMUR LUBIS
48 — 20
  • UnsurSecaraTanpa Hak Atau MelawanHukum Menanam,Memelihara, Memiliki, Menyimpan, MenguasaiAtauMenyediakanNarkotika Golongan Dalam Bentuk Tanaman;Menimbang, bahwaYang dimaksud dengan tanoa hak dalam unsurini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kKewenangan yangdapat di benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawanhukum adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalahmaksud perbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlakudan melanggar peraturan hukum yang ada sangsi
Pengadilan PN GRESIK
Register : 02-06-2016 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PN GRESIK Nomor 10/Pdt.sus-PHI/2016/PN.Gsk
Tanggal 8 September 2016 —
116 — 16
  • saatsosialisasi;Bahwa saksi tidak tahu wakil pengurus SP yang baru;Bahwa QC dan FC satu ruangan dan hanya beda departemen nya saja;Bahwa akibat perkataan Penggugat operator enggan meningkatkan targetnya;Bahwa saksi sering bercanda dengan Saudari Sulasmi;Bahwa atasan pernah memberitahu saksi kalau saudari Sulami dipindah kebagian produksi;Bahwa setelah saudari Sulami masuk kebagian produksi dan memproteskenaikan target saksi langsung melaporkan ke atasan saksi;Bahwa saksi tidak tahu Penggugat/Sulasmi diberi sangsi
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 14-04-2020 — Putus : 04-05-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 219/PID.SUS/2020/PT MKS
Tanggal 4 Mei 2020 — Pembanding/Terdakwa : Mansyur Alias Majju Bin Narra Diwakili Oleh : CANDRA YUDI ARSANA, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum : RIKA ANDRIANI, SH
36 — 18
  • Dengan dasar pertimbanganaspek dimensi perumusan sanksi pidana bahwa maksimum pidana yangdi jatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diamcam terhadapperbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari pada maksimum pidana yangberbakat di tambah sepertiga, sehingga jika seluruh peraturan tersebutdigabung maka terkait sangsi pidana menurut undangundang yangmenjerat terdakwa adalah makimal 20 tahun, tentunya pendapat danpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang salah dankeliru menerapkan hukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-10-2017 — Upload : 05-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1222 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — PT ARKHA JAYANTI P VS 1. ABDUL ROHIM, DKK
135 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hakim berpendapat putus hubungan kerja dengan Tergugat dengankualifikasi pemutusan hubungan kerja karena indisipliner sebagaimanaketentuan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, hal tersebut didasarkan pada bukti T74 danT75 berupa memorandum yang substansinya menyatakan memanggilPenggugat untuk menghentikan mogok kerja dan bekerja kembali sepertibiasa, serta bukti T56 berupa pengumuman keputusan rapat DireksiNomor 1/DIRAJP/2014 tentang Pemberian Sangsi
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Agama
Register : 06-04-2015 — Putus : 05-04-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PA CIKARANG Nomor 0497/Pdt.G/2015/PA.Ckr
Tanggal 5 April 2016 — Penggugat Tergugat
74 — 269
  • Tergugatmengakui dirinya kena sangsi administrasi olehKantornya, namun latar belakang permasalahnnyabukan hal tersebut, peristiwa yang terjadi adalahTergugat diwajibkan untuk mengikuti Diklat diJakarta saat Tergugat dinas di Kalimantan Baratselama 2 minggu. Karena jarak antara jakarta danBekasi tidak jauh, maka Tergugat yang seharusnyatidur di tempat yang telah disiapkan dari kantor.Dirinya malah pulang dan tidur di Bekasi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-06-2013 — Upload : 10-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 18 Juni 2013 — 1. Yani Maxsi, dkk. vs PT. Thiess Contractors Indonesia, yang diwakili oleh Samel Rumende, selaku Direktur, berkedudukan
122 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Para Tergugat telah mengakui dalampersidangan Mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten KutaiTimur tertanggal 1 Maret 2012 bahwa telah menjalani pertemuanpertemuan atauperundingan diuraikan tersebut di atas dan juga pertemuan di Balikpapan denganPenggugat;Bahwa atas tindakan/aksi mogok kerja tidak sah yang dipimpin atau diprakarsai olehPara Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar danjuga Penggugat mendapatkan tekanan dan sangsi dari klien Penggugat PT
Pengadilan PN Parigi Pidana Umum
Register : 16-09-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN Parigi Nomor 140/Pid.B/2019/PN Prg
Tanggal 23 Desember 2019 — Penuntut Umum:
ANDI SUDIRMAN, SH
Terdakwa:
ABD. JAMAL
210 — 74
  • Parigi Moutongdan ia keberatan tentang tanda tangan dalam persetujuan cerai;Bahwa Ketika ada komplain kemudian tetap diproses dan saksi telahmenandatangani surat Surat pemberian cerai apa dampak jikaterbuktitandatangan itu palsu maka dalam undangundang Aparatur Sipil Negara ketikaASN itu terbukti bersalan maka ada sangsi bagi yang bersangkutan;Bahwa Rekomendasi ada 2 yang di usul ke Bupati yaitu Rekomendasi dariOrganisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Rekomendasi dari BadanKepegawaian Daerah (BKD);Bahwa
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum
Register : 07-07-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Mtr
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.BAIQ NURJANAH,SH.
2.BAIQ NURUL HIDAYATI,SH.
Terdakwa:
AHMAD BAEHAKI
45 — 38
  • No. 8 tahun1999 tentang perlindungan konsumen, pelaku usaha wajib memberikaninformasi yang benar, jelas dan jujur untuk menjamin kualitas mutu,keamanan dan khasiat kosmetik tersebut sehingga tidak membahayakankesehatan konsumen ;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha bertentangandengan ketentuanpasal 8 ayat (1) huruf a UU.RI tahun 1999 tentangperlindungan konsumen dan diancam sangsi pidana berupa pidanapenjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000
Pengadilan PT MATARAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 31-01-2019 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 25/PDT/2019/PT MTR
Tanggal 27 Maret 2019 — - WILHELM JAKOB SOMMER, Dk sebagai para pembanding Melawan - I GEDE YOPI MARIBAYA sebagai terbanding dan - HIRIBERT JOHANN HEINRICH ISFORT, Dk sebagai para turut terbanding
52 — 22
  • Gufran dkk untukmengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, dengan kata lain ada dua pipilterhadap obyek yang sama, maka dari itu Para Pembanding semula ParaTerlawan/para Terbantah akan melakukan pengecekan kepada Instansi terkaitterhadap pipil yang dijadikan dasar oleh melakukan gugatan ke PengadilanAgama tersebut, dan wajib akan dilakukan cek lab forensic untuk mengetahuikeabsahan dari pipil tersebut, dan apabila ditemuak pemalsuan tentu akanmenjadi peristiwa pidana lain yang sedah pasti aka nada sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-09-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2105 K/PID.SUS/2014
Tanggal 7 September 2015 — dr. H. THAMRIN PODUNGGE, M.Sc
71 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • negarapada khususnya serta masyarakat pada umumnya;Bahwa memperhatikan faktafakta yang terungkap di persidangan danpertimbangan lain di atas, kami memohon untuk dipertimbangkan rasa keadilanterutama dilihat dari keadaan bangsa dan negara kita yang sekarang ini sedangdilanda dampak krisis dari keuangan global dan krisis ekonomi, hal tersebutmengingat nilai kerugian perekonomian negara yang timbul sebagai akibatperbuatan Terdakwa dan dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagipelaku tindak pidana dan sangsi
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Perdata
Register : 12-04-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Mkd
Tanggal 25 Oktober 2017 — Penggugat:
NURKHOLIS
Tergugat:
1.PT.BPR KEMBANG PARAMA
2.Kementrian Keuangan Cq KPKLN Semarang
3.Badan pertanahan Kabupaten Magelang
4.BANK INDONESIA
5.OTORITAS JASA KEUANGAN
106 — 22
  • Muntilanberasarkan sertifikat hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Illyang Pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan tersebut melanggar UndangUndang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayatHalaman 13 dari 33 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/PN Mkd25.26.27.28.(1) pada huruf (h) yang menyatakan : menyatakan bahwa konsumen memberkuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai,atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli olch konsumen secaraangsuran, dan sangsi
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Umum
Register : 05-12-2017 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 1103/Pid.B/2017/PN Rap
Tanggal 4 Juni 2018 — Penuntut Umum:
ELINA FLORI, SH
Terdakwa:
JONNER RAJAGUKGUK
179 — 37
  • padahalaman 8 dengan judul Tangkap Dan Penjarakan Marukkil Gultom TerkaitKematian Devisiska Hidayah Moka Br ButarButar tersebut adalah penulisberita yaitu Terdakwa, narasumber yaitu Manuppan ButarButar dan ShintaParulian Br Manik serta Heri Kurniawan selaku Pemimpin Redaksi atauPenanggungjawab koran dan/atau Surat kabar Media Berantas Kriminaltersebut;Bahwa Surat Kabar Media Berantas Kriminal tersebut sesuai denganPendataan Pers Nasional tahun 2015 tidak terdaftar dalam SerikatPerusahaan Pers (SPS);Bahwa sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 06-06-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 732 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 6 Juni 2012 — ADE SUPARLAN. dkk ; PT. GRAHA KERINDO UTAMA
64 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Graha Kerindo Utama dalam menggunakan tenaga kerja pihak ke IIIberpedoman kepada ketentuan pasal 64, 65, dan 66 UU No. 13/2003,Kepmenakertrans R.I Nomor : KEP.101/MEN/VI /2004 tanggal 21 Juni 2004dan Kepmenakertrans R.I Nomor : KEP.220/MEN/X/2004 tanggal 19 Oktober2004;Sangsi yang diberikan kepada Pengurus Serikat Pekerja (PB SPOJ) sudah sesuaidengan Peraturan Perusahaan. Perselisihan mengenai PHK terhadap Sdr. BudiPurwanto sedang dalam proses mediasi dan pekerja serta PB SPOI PT.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-02-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 145/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 16 Februari 2017 — ROCHMAD melawan TANTO WIBISONO dll
104 — 14
  • Tergugat ) untuk melakukan suatu perobuatan melawanhukum yang dapat merusak nama baiknya dengan mendapatkan sangsi baiksecara pidana maupun secara moral dari keluarga maupun dari orang lain.Sehingga atas tuduhan / fitnah yang dilakukan oleh Penggugat, apabilaPenggugat tidak dapat membuktikannya maka akan dilakukan tuntutan tuntutan hukumoleh Tergugat ( satu ) untuk mendapatkan keadilan.
Pengadilan PA BLITAR Perdata Agama
Register : 11-07-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PA BLITAR Nomor 2477/Pdt.G/2019/PA.BL
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 5
  • dokter tapi kerumah dukun.6) Bahwa uraian atau dalil tergugat pada huruf d tidak sepenuhnyabenar karena waktu itu penggugat atas jijin tergugat boleh pulangkerumah orang tuanya untuk berobat akan tetapi bayinya tidak boleh ikutdibawa, sebelum meninggalkan rumah tergugat penggugat berpesanpada tergugat selama penggugat berada dirumah orangtuanya untukberobat bayinya di kasih susu formula maka dari itu penggugat tidaksepenuhnya mengetahui secara langsung apa yang terjadi pada anaknyadan penggugat sangsi
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 19-04-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 151/Pdt.G/2016/pn BDG
Tanggal 1 Desember 2016 — DUMARAYA SIREGAR, dkk LAWAN NATALIUS SIAGIAN
79 — 15
  • April2016 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan untukmelakukan pembayar lunas utangnya tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa oleh karena dalam hubunganhukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terlihat dalam Oukt suratKelerangan Serah Terima, tertanggal 15 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Ahli Waris Nimrod Sitorus (P3 / T8) dan surat kwitansitanda terima yang ditanda tangani oleh Tergugat (bukti P2A s/d P2G) tidak diaturadanya sangsi
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Register : 16-11-2020 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Tjk
Tanggal 6 Juli 2021 — Penggugat:
JUWADI
Tergugat:
1.PT. MPM FINANCE INDONESIA Berkedudukan di Jakarta Cq PT. MPM FINANCE INDONESIA kantor cabang Bandar lampung
2.PT. BUDI BERLIAN MOTOR
198 — 24
  • 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimanadimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf (d dan h) yang (d) menyatakanpemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secaralangsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakansepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumensecara angsuran (h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasakepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai,atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secaraangsurandan ada sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 11-12-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 PK/Pdt.Sus/2012
Tanggal 11 Desember 2012 — ARDI TRI PUTRO ; PT. MULIA GLASS
67 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuai denganperaturan yang berlaku, maka seharusnya Yang Mulia MajelisHakim Kasasi serta Yang Mulia Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandungdidalam menerapkan sangsi atas mogok kerja tersebut harusberdasarkan kepada ketentuan yang telah diatur didalam Pasal 142ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Sebagaimana yang kami kutip berbunyi