Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 02-05-2018 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN BEKASI Nomor 285/Pdt.G/2018/PN Bks
Tanggal 4 Juli 2019 — Penggugat:
M. Hadiyansah
Tergugat:
1.CV. Abadi Jaya Direktur Ramli Asna
2.Kanwil BPN Jawa Barat Cq. Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Kec. Tambun Utara
3.Nyonya Sri Murni
46 — 10
  • Bahwa Saksi membaca dalam perjanjian ada sangsi dan denda . Bahwa apabila ada keterlambatan pembayaran beberapa bulanmaka jual beli dinyatakan batalHalaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 285/Pat.G/2018/PN Bks Bahwa Saksi tidak pernah lihat perjanjian Penggugat dengan CVAbadi Jaya. Bahwa saksi tidak pernah lihat jual beli Notaris Kecamatan. Bahwa Saksi tidak mengetahui luas kaveling dan nomor kavelingmilik Penggugat. Bahwa saksi mengetahui kredit macet Penggugat tidak bayar .
Pengadilan PN WATES Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-05-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN WATES Nomor 187/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 29 Mei 2017 — - R. Kasrah - Pemerintah Desa Banjaroyo, DKK
105 — 20
  • Dalamperkara aqu sehingga tidak bisa dekenakan sangsi atau hukuman apapunpada diri semua Tergugat.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-12-2015 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 577/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Juni 2016 — Dr. dr. M. HAFIZURRACHMAN, MPH >< Drs. AMIR HAMZAH DILAGA, Ak.
144 — 29
  • Bahwa Yayasan dapat dikatakan berbadan hukum apabila ada organnya, adanya kekayaan yang dipisahkan, ada izinnya; Bahwa apabila suatu Yayasan bubar, maka harus adapencatatanpembubarannya atau pemberitahuan melalui Lembar Negara; Bahwa menurut saksi tidak mungkin Dikti memberikan izin padaYayasanPendidikan yang sama ; Bahwa apabila lembaga pendidikan yang tidak memiliki izin, maka seluruhijazah tersebut menjadi tidak sah dan akan menimbulkan' bagimasa depan anak bangsa, maka Dikti akan memberikan sangsi
Pengadilan PN BANJARNEGARA Pidana Khusus
Register : 25-04-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Bnr
Tanggal 11 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.TAUPIK HIDAYAT, S.H.,M.H.
2.DIPO IQBAL S.H.
3.YUNIATI, SH.
4.SETIATI, SH
Terdakwa:
TJAN LIN ENG als JOHAR LIN ENG
311 — 105
  • Kemudian TerdakwaHalaman 4 dari 127 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Bnrmengatakan akan menegur dan memberikan sangsi kepada Wasitnya.Kemudian Terdakwa memanggil Saksi Priyanto alias Mbah Pri selakuKomisi Wasit di Porprov Jawa Tengah memperkenalkan kepada SaksiLasmi Indaryani, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Priyanto alias MbahPri akan membantu Persibara Banjarnegara akan tetapi Terdakwa memintaagar Saksi Priyanto alias Mbah Pri dirumati atau diopeni (diperhatikan) laluTerdakwa mengatakan bahwa urusan
    Kemudian Terdakwamengatakan akan menegur dan memberikan sangsi kepada Wasitnya.Kemudian Terdakwa memanggil Saksi Priyanto alias Mbah Pri selakuKomisi Wasit di Porprov Jawa Tengah memperkenalkan kepada SaksiLasmi Indaryani, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Priyanto alias MbahPri akan membantu Persibara Banjarnegara akan tetapi Terdakwa memintaagar Saksi Priyanto alias Mbah Pri dirumati atau diopeni (diperhatikan) laluTerdakwa mengatakan bahwa urusan selanjutnya silahkan berhubunganlangsung dengan Saksi
    Kemudian Terdakwamengatakan akan menegur dan memberikan sangsi kepada Wasitnya.Kemudian Terdakwa memanggil Saksi Priyanto alias Mbah Pri selakuKomisi Wasit di Porprov Jawa Tengah memperkenalkan kepada SaksiLasmi Indaryani, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Priyanto alias MbahHalaman 10 dari 127 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN BnrPri akan membantu Persibara Banjarnegara akan tetapi Terdakwa memintaagar Saksi Priyanto alias Mbah Pri dirumati atau diopeni (diperhatikan) laluTerdakwa mengatakan bahwa
Pengadilan PN SINABANG Pidana Umum
Register : 01-04-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SINABANG Nomor 18/Pid.B/2021/PN Snb
Tanggal 12 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.Julia Rachman, S.H
2.Heri Ikbal, S.H
Terdakwa:
1.Fitra Ali Bin Ali Nur
2.Radimansyah Bin Alm. Wahab
3.RASWAN Bin Alm RAZALI
4.YOYOK SUHADI Bin Alm TAFARIN
5.ALI ADIN Bin JASIAH
164 — 31
  • dilapangan yang menunjukkan sebabnya korbanmengalami luka berat atau ringan sebagaimana dalam pasal 90; Bahwa, terkait perkara ini Ahli hanya melihat dan membaca sebatasSurat Dakwaan Penuntut Umum, dan Ahli tidak akan mengomentari Faktahukumnya, karena itu Majelis Hakim yang menilainya; Bahwa, apabila seseorang melaksanakan tugas sebagaimana denganSK tugasnya namun bertindak di luar batas kewenangannya sebagaimanadalam SK tugasnya Ahli berpendapat hal itu bisa di lakukan SangsiAdministrasi atau Sangsi
    Simeulu,bahwa pada Point Ke5 Diktum kesatu huruf (a) tentang larangan anggotaPokmaswas, dimana setiap anggota Pokmaswas di larang melakukantindakan kesewenangwenangan dalam menjalankan tugasnya dengan caramain hakim sendiri, dimana Ahli yang di hadirkan oleh Penasehat HukumPara Terdakwa juga menerangkan apabila seseorang melaksanakan tugasnya melampaui batas kewenanganya maka selain sangsi administrasi jugabisa di kenakan Sangsi Pidana, sehingga dengan demikian alasan ParaTerdakwa melaksanakan tugasnya
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 22-11-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 15-07-2020
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 240-K/PM.III-19/AD/XI/2019
Tanggal 3 Desember 2019 — Oditur:
Jem CH Manibuy,S.H.
Terdakwa:
Martinus Sarakan
63 — 45
  • Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa diproses sesuaidengan hukum yang berlaku dan mendapat sangsi yangberatagar tidak ditiru oleh anggita TNI yang lain.Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanseluruhnya.SaksiIX :Nama lengkap : LaniPekerjaan : MahasiswaTempat tanggal lahir : Fakfak 20 Maret 1995Jenis kelamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamTempat tinggal : JIn.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 12-01-2018 — Putus : 08-02-2018 — Upload : 21-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 9/PID.SUS/2018/PT BDG
Tanggal 8 Februari 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum IV : DANU TRISNAWANTO, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : DRH. H. SURANTO bin SUMOWIRYONO
Terbanding/Terdakwa II : BUDI NURDIANSYAH
90 — 35
  • atas surat Tuntutan Penuntut Umum Terdakwa 1DRH.Suranto bin Sumowiryono telah mengajukan Surat Pembelaan (Pleidooi)pada pokoknya ;Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para ahli, para saksi danbuktibukti dalam persidangan maka dakwaan kesatu, kedua dan ketiga tidakdapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum ;Bahwa berdasarkan fakta persidangan Nyai Mimin Juminah pemilikCV.Maritani bukan konsumen akhir atau juga bukan pengguna barang tetapidistributor pupuk maka Terdakwa tidak dapat dikenakan sangsi
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata Permohonan
Register : 29-03-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN BANJARBARU Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Bjb
Tanggal 26 April 2017 — Abdurrahman Alias Adul Bin Arbain
33 — 25
  • RahmanBin Sahran, agar saat isteri terdakwa (saksi Sahidah) ketahuan saatmengantarkan Obat carnophen zenith Parmaceuticals tersebut terdakwatidak kena sangsi atau hukuman oleh petugas Lapas ;Bahwa Terdakwa telah meminta kepada isteri terdakwa / saksi Sahidah untukmembawa paket obat carnophen zenith pharmaceutical yang telah dikemasdalam botol bekas minuman Mizone sebanyak 2 (dua) kali, namun yangkedua yakni pada tanggal 9 Januari 2017, terdakwa belum sempat menerimakarenaisteri terdakwa / saksi Sahidah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pidana Perlindungan Konsumen
Putus : 30-03-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 30 Maret 2016 — PT EXERTAINMENT INDONESIA VS RACHMAT SUHARTO alias STEVEN ROY
656 — 438 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 184 K/Pdt.SusBPSK/2016Operations Celebrity Fitness, sedangkan sangsi yang ditujukan dalam isipengaduan dan dalam putusan BPSK ditujukan kepada PT ExertainmentIndonesia, sehingga dalam hal ini Putusan BPSK Nomor026P.BPSK/12/2014 tersebut tidak benar dan bertentangan dengan kaedahkaedah hukum, oleh karena tidak jelas dan/atau kaburnya subyek hukumdalam perkara yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang dahulunyaTermohon Keberatan dan Penggugat dalam surat pengaduan kepada BPSKKota Malang.
Pengadilan PN PASURUAN Pidana Umum
Register : 09-10-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN PASURUAN Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Psr
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
JAINAH, SH.MH
Terdakwa:
M. TOWIL Bin ABD KADIR SOLEH
70 — 13
  • Untuk pelayanan dan pengedaran obatTrihexyphenidyl tersebut harus di apotek resmi, jadi untuk tokotoko yangmelakukan pelayanan dan pengedaran obat Trihexyphenidyl , atau obatkeras akan ditindak secara Administratif oleh dinas kesehatan denganbeberapa sangsi yaitu peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali, lalupencabutan jjin dasar pasal 25 PERMENKES No. 992 / MENKES/PER/X/1993, dan yang memiliki Kewenangan untuk melakukan penyidikanadalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya;Bahwa untuk
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 19-10-2009 — Putus : 30-12-2009 — Upload : 29-02-2012
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 176 PK/PM.III-19/AD/X/2009
Tanggal 30 Desember 2009 — TERDAKWA
101 — 30
  • .: Bahwa setelah memperhatikan pertimbanganpertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai atasperbuatannya yang mengkonsumsi bahkan menyalurkanPsikotropika jenis Shabushabu tersebut tidak dapatMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang39ditolerir lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapatterdapat cukup alasan yang kuat bahwa Terdakwadipandang sudah tidak layak lagi untukdipertahankan dalam Dinas Militer, oleh karenanyaMajelis Hakim akan memberikan sangsi yang tegas dankeras terhadap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-12-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 933/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
33 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dihitung denganperhitungan sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 2.830.808.4002 Tarif PPh Pasal 26 20%3 PPh Pasal 26 terutang ~566.161.6804 Kredit Pajak5 PPh pasal 26 kurang bayar 566.161.6806 Sanksi Administrasi 2%7 Jumlah bunga yang dikenakan sangsi 248 Jumlah sanksi administrasi bunga ~ 271.757.6069 PPh Pasal 26 masih harus dibayar ~ 837.919.286" Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Peneliti berpendapatbahwa penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor00004/204/08/308
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 09-07-2015 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 539 K/Pdt/2015
Tanggal 9 Juli 2015 — RAHMAT GUNAWAN bin ABDUL KOHAR HIDAYAT, DKK VS Drs. ALIAMIN Gelar SUTAN TEMEGI RATU bin RAYA Gelar SUTAN TURUNAN SUTAN, DKK
47 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Aliaminsekeluarga besar;3.Siapa saja yang mengganggu barang tanaman ataupun orang yangbekerja di lokasi akan dikenakan sangsi hukum yang berlaku;Dilampirkan juga daftar hadir dan data terlapor serta data tanah yangdigarap terlapor (Bukti P.13);Bahwa Penggugat telah melaporkan perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Para Tergugat terhadap tanah milik Penggugat tersebutkepada Kepolisian Resort Way Kanan pada tanggal 15 Desember 2009dengan Laporan Polisi Nomor LP/B314/XII/2009/SiagaOps, untukdilakukan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 02-01-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat:
BRIYAN APRIAN
Tergugat:
SINDIAN OSAPUTRA, SH., MKn
173 — 87
  • asistenTERGUGAT yang membuat dan memproses akte ini dihadapanPENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT TAPI NAMANYA TIDAKTERCANTUM DALAM AKTE PPJB NOMOR 45 TANGGAL 20 AGUSTUS2019Bahwa banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGATSELAKU NOTARIS DI JAKARTA DALAM MEMBUAT AKTE PPJB INI ,MAKA AKTE INI HANYA MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIANSEBAGAI AKTA DIBAWAH TANGAN. sebagaimana diatur dalam pasal 16ayat 8 dan pasal 41 Undang Undang nomor 30 tahun 2004.Bahwa dalam pasal 84 undang undang nomor 30 tahun 2004 tentangketentuan sangsi
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 15-07-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr
Tanggal 4 Maret 2020 — Penggugat:
Herman Rajab
Tergugat:
PT. SASANA YUDHA BHAKTI
62 — 10
  • batal demi hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa buktibukti yang berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat,memperhatikan bukti T2 ,T3,T4 dan P1,P2 bahwa Penggugat telahmelalui serangkaian tes Urien, maka Majelis Hakim menilai terhadap hasil tesUrien tersebut kedua belah pihak samasama melakukan tes urine ditempatyang berbeda dan hasilnya juga berbeda, bahwa terhadap hasil tes urinetersebut Majelis tidak bisa menjadikannya sebagai dasar hukum untukmemberikan sangsi
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 07-06-2012 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 27-06-2013
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 74/Pdt.G/2012/PN.Bpp
Tanggal 28 Februari 2013 — YOSEP LAMBOK TORUS HASIHOLAN NABABAN sebagai PENGGUGAT DALAM KONPENSI / TERGUGAT DALAM REKONPENSI M E L A W A N 1. PT. KONTAKPERKASA FUTURES sebagai TERGUGAT - I DALAM KONPENSI / PENGGUGAT - I DALAM REKONPENSI 2. SOFIAN, H.S.,S.E., sebagai TERGUGAT - II DALAM KONPENSI / PENGGUGAT - II DALAM REKONPENSI
108 — 33
  • bahwaWakil Pialang berjangka tidak boleh bertransaksi atas rekening nasabah ; Bahwa yang menjadi Pialang dalam perdagangan berjangka komoditiadalah Penisahaan jss==s2s2=snsececen nn annneeeneten erneeeieeenne areenene nena Bahwa bentuk pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PialangPerdagangan Berjangka Komoditi antara lain pemberian Loggin Passwordbukan kepada yang berkepentingan dan tidak mengirimkan laporanDUIENAN j~ 2 nnn nn nnn nnn wri neni nnn nn inns nminnninnninomnnmnnmann mmm Bahwa sangsi
Pengadilan DILMIL III 13 MADIUN Pidana Militer
Register : 18-11-2013 — Putus : 16-12-2013 — Upload : 23-12-2013
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 68-K/PM.III-13/AU/XI/2013
Tanggal 16 Desember 2013 — WANTO, Serda / 524104, Anggota Skadud 3 Wing 3 Lanud Iswahyudi
92 — 34
  • Bahwa perbuatan poligami banyak ditiru dan dilakukan oleh prajurit TNI dan akibatperbuatan ini banyak berpengaruh pada harmoni kehidupan keluarga prajurit TNI sertamempengaruhi tatanan disiplin prajurit TNI, oleh karena itu agar memberikan efek jera bagi23Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit TNI lainnya, Majelis perlu memberikan sangsi yang tegasbagi pelanggaran yang demikian.Menimbang, bahwa tujuan majelis hakim tidaklah sematamata hanya memidana orangorang yang bersalah melakukan tindak pidana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 26-11-2015 — Upload : 14-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 PK/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — 1. ANDRIANSYAH, DKK VS PT KAWASAKI MOTOR INDONESIA
53 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam pertemuan tersebut Para PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi menolak pelanggaran yang dituduhkan danjuga sangsi Surat Peringatan Ill (tiga) yang dikeluarkan oleh TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi.
Pengadilan PN KUNINGAN
Register : 22-09-2014 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN KUNINGAN Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Kng
Tanggal 28 April 2015 —
65 — 22
  • langsung atau tidak langsung dari Para TergugatKonvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan pengelolaan SituJanggala kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa syaratapapun juga, terhadap petitum tersebut Majelis akan mempertimbangkanbahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telahmelanggar perjanjian kerjasamanya dengan Pemerintah Desa Panawuan,yaitu telah melanggar Pasal 3 angka 1,2,3 dan 6 (vide bukti P.1) sementaradalam Pasal 15 angka 1 perjanjian tersebut diatur sangsi
    yaitu apabila Pihakkedua (Tergugat ) tidak menyelesaikan pembangunan sarana dan prasaranaseperti tercantum dalam Pasal 3 diatas dalam jangka waktu 5 tahun, makaperjanjian ini batal dengan sendirinya dan uang seve Situ seperti tercantumpada Pasal 10 ayat 1a tetap menjadi milik pihak pertama (vide bukti P.1)Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melanggar Pasal 3 angka 1,2,3 dan 6, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus patuh pada sangsi yang diaturdalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-06-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 708 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 14 Juni 2016 — Drs. H. SUKONO, MM
88 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 708 K/Pid.Sus/2016Piutang dinilai berdasarkan nilai sekarang dari jumlah yang akan diterimadengan menggunakan tingkat bunga yang sesuai, dikurangi penyisihanpiutang sangsi dan biaya penagihan, sesuai keadaan.
    Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang danbertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul daripenggunaan bukti dimaksud;Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 22Point 36 Pedoman umum dalam menentukan nilai wajar aktiva dankewajiban yang diakuisisi antara lain sebagai berikut:Piutang dinilai berdasarkan nilai sekarang dari jumlah yang akanditerima dengan menggunakan tingkat bunga yang sesuai, dikurangipenyisihan piutang sangsi