Ditemukan 3400 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sanggi sangsu sanosi sangsit
Pengadilan PN SRAGEN Pidana Umum
Register : 11-04-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN SRAGEN Nomor 50/Pid.B/2019/PN Sgn
Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
TRI SUMARSIH, SH
Terdakwa:
1.NANANG PRASETYO alias TOMPEL bin HENDRIYANTO
2.AGIL SAPUTRO bin ASMUNI
88 — 50
  • NANANG Terdakwa tahu melihat dari HP milikistrinya NANANG yang telah dibawa sdr.NANANG saat di TKP ; Bahwa Terdakwa mengetahui apa yang diderita olen Sdr.SAKSI akibat dariperbuatan sdr. bersama dengan temanteman saudara tersebut ; Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tindakan Terdakwa ini salah danada sangsi hukumnya ; Bahwa Terdakwa hanya ikutikutan saja, sebenarnya awalnyaTerdakwa tidak ikut karena disuruh oleh sdr.NANANG dan katanya kalau adaapaapa yang tanggung jawab adalah sdr.NANANG tersebut ; Bahwa
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 31-07-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 27-10-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Sdw
Tanggal 2 Oktober 2017 — AWANG SURIANSYAH Bin AWANG HADARUDIN
85 — 44
  • menyarankansupaya roknya tersebut diganti saja di rumah akan tetapi NurFadilah tidak mau dan mengatakan kalau dirinya harus lapordulu kepada kepala sekolah hingga akhirnya pagi hari itu NurFadilah mengenakan rok warna abuabu yang robek sambilmembawa rok warna hitam ;Bahwa rok seragam di sekolah Nur Fadilah ada warna abuabudan warna hitam, yang mana untuk hari senin harus memakairok warna abuabu dan saat itu Nur Fadilah tidak mau langsungmemakai rok warna hitam dari rumah karena Nur Fadilah takutkalau dapat sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-01-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3298 K/Pdt/2016
Tanggal 24 Januari 2017 — LAILI ANITA, S.Pd. VS 1. PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT/YPLP PGRI PUSAT, dkk.
87 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Padahalsaksi tersebut berhubungan famili dengan keluarga Ali Susanto;Sebagaimana pertimbangan Para Majelis Hakim Tingkat halaman 48 AliniaKe 2:Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V telahmenyangkal dengan menyatakan tidak ada perbuatan melanggar hukumyang dilakukan Para Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagiPenggugat, karena tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat sudah tepatdan benar karena tindakan Para Tergugat sudah sesuai dengan prosedurdidalam memberikan sangsi
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 23-06-2008 — Putus : 09-04-2008 — Upload : 04-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 88 /G/2008 /PHI.BDG
Tanggal 9 April 2008 — RACHMANTO; S A E M I N; KRISWANTORO; MUJTABAH; MAMAN SURYAMAN; L A W A N; WAKIL PENGUSAHA / MANAGEMENT PT. COCA COLA BOTTLING INDONESIA, CIBITUNG PLANT BEKASI;
93 — 19
  • )UU.No.13/2003 jo Pasal 15 nomor (2)Kepmenaker.No.100/MEN/VI/2004 maka secaraotomatisberubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu(PKWTT) ;Bahwa, karena perubahan secara otomatis tersebut diatas,maka sesuai Pasal 63 ayat (1) UU.No.13/2003 maka TERGUGATwajib menerbitkan Surat Pengangkatan bagi PENGGUGATtersebut diatas ;Bahwa, bila mana TERGUGAT tidak menerbitkan SuratPengangkatan sebagai pekerja tetap terhadap PENGGUGAT,maka sesuai Pasal 188 ayat (1) UU.No.13/2003 TERGUGATdapat dikenakan sangsi
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Penghinaan
Register : 22-07-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 19-02-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 133-K/PM.II-09/AD/VII/2013
Tanggal 26 September 2013 — SERDA TAKIM MADAWINA, NRP. 31970304591175
55 — 15
  • timbulnya suatukewajiban bagi seseorang manakala ada hubungan hukumyang mengikat dalam suatu perjanjian yang sah menurutUndangundang, sehingga akibat selanjutnya adalahkewajiban yang alami bagi kehidupan manusia yaitu seorangBapak wajib memberi makan dan minum serta pakaian dantempat tinggal bagi isteri dan anakanaknya semampunyatermasuk merawat dan memeliharanya sedangkan dimaksudorang selain garis keturunan kebawah termasuk halhal yangdiperjanjikan antara para pihak dan bersifat mengikatdengan sangsi
Pengadilan PA RUTENG Perdata Agama Harta Bersama
Register : 15-01-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PA RUTENG Nomor 0001/Pdt.G/2014?PA.Rtg
Tanggal 24 Nopember 2014 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
102 — 34
  • beranjak dewasaterhitung mulai bilan Mei 2012 dan atau menurut ketentuan hukum yangberlaku;Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagianPenggugat secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik danatau secara damai maka mohon dilakukan melalui Eksekusi Lelang denganbantuan Kantor Lelang Negara;Memerintahkan Tergugat untuk tidak memindahtangankan/menjual hartabergerak maupun harta tidak bergerak ataupun harta tambahan dan apabila initerjadi mohon Tergugat diberi sangsi
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-11-2014 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 23-09-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 131/Pdt.G/2014/PN Ptk
Tanggal 30 Juni 2015 — AHMAD ESTI SUHESTI SH SUHARTIMAN SH
594 — 175
  • merupakan surat kuasa autentik karena suratkuasa tersebut dibuat dihadapan pejabat yang berwenang atauNotaris ;Bahwa dalam Pasal 1320 untuk sahnya suatu perjanjian diperlukanempat syarat antara lain : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu,Suatu sebab yang halal dan disini harus ada prinsip yangdiperhatikan dalam sepakat tidak boleh melanggar perikatan jual beliharus seimbang dan saling menguntungkan ;37 Bahwa terjadinya pelanggaran ada sangsi
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Militer
Putus : 16-09-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 97-K/PM I-01/AD/VII/2013, 16-09-2013
Tanggal 16 September 2013 — KOPDA AFRIANTO
43 — 29
  • menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidakmengulangi perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, orang tua sakitsakitan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan penyalahgunaan maupun peredaran Narkotika secara illegal sangat dilarang, sudah seringmendapatkan pengarahan dan penyuluhan hukum mengenai ST Panglima TNI yangmenekankan agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam peredaran maupunpenyalah gunaan Narkotika, Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari sangsi
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
923 — 519
  • Tentang : Peraturan Dasar Pokok Agraria
  • Hubungan pula dengan ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 14ayat 1 hurub b.Pasal 50 dan 51.Sebagai konsekwensi, bahwa dalam undangundang ini hanya dimuat pokokpokoknyasaja dari hukum agraria yang baru.Pasal 52.Untuk menj amin pelaksanaan yang sebaikbaiknya daripada peraturanperaturan sertatindakantindakan yang merupakan pelaksanaan dari Undangundang Pokok Agrariamaka diperlukan adanya sangsi pidana sebagai yang ditentukan dalam pasal ini.PRESIDENREPUBLIK INDONESIA33 =Pasal 53.Sudah dijelaskan dalam
Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Khusus
Putus : 07-01-2015 — Upload : 16-02-2015
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 65/Pid.Sus/2014/PN Pwt
Tanggal 7 Januari 2015 — Ongky Setyo Wibowo Bin Sumbodo Bowo Asono(Terdakwa)
45 — 42
  • Kalau ternyata nasabah tidak membelibarang maka akad dapat dibatalkan;Bahwa setiap produk syariah maka harus menggunakan fatwaDewan Syariah Nasional, jika tidak bisa dibatalkan.Dalam halterjadinya sengketa dengan nasabah kewenangan ada padaPengadilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah;Bahwa terkait dengan akta yang telah disepakati, semua yangtercantum dalam akad semua sudah disepakati seperti marginkeuntungan, sudah tawar menawar, termasuk sangsi sudah adakesepakatan sejak awal mengenai
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 29-06-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 89-K/PM I-02/AD/VI/2016
Tanggal 11 Oktober 2016 — Muhammad Nazir Syahputra Saragih, Pratu NRP 31060835081184
95 — 41
  • Agustus 2015 yang menyatakan jika urine Terdakwa positifmengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan no.urut61 dalam lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentangnarkotika, selain itu juga dikuatkan dengan keterangan para saksi yangmerupakan petunjuk yang mendukung pembuktian.Keberatan terhadap penjatuhan pidana tambahan bagi Terdakwa.Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 26 KUHPM dan PrintahPanglima TNI antara lain menyatakan terhadap pelaku penyalahgunaannarkotika agar diberikan sangsi
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 19-10-2009 — Putus : 30-12-2009 — Upload : 12-10-2011
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 176-K/PM.III-19/AD/X/2009
Tanggal 30 Desember 2009 — SERDA TERDAKWA.
139 — 66
  • .: Bahwa setelah memperhatikan pertimbanganpertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai atasperbuatannya yang mengkonsumsi bahkan menyalurkanPsikotropika jenis Shabushabu tersebut tidak dapatditolerir lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapatterdapat cukup alasan yang kuat bahwa Terdakwadipandang sudah tidak layak lagi untukdipertahankan dalam Dinas Militer, oleh karenanyaMajelis Hakim akan memberikan sangsi yang tegas dankeras terhadap Terdakwa melalui pemisahan diriTerdakwa dari lingkungan Keprajuritan
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 20-02-2020 — Putus : 14-12-2018 — Upload : 20-02-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap
Tanggal 14 Desember 2018 — - Marten Luther Rembet, dkk - Bernard E.T. Lim (Lim Eng Teck) Direktur Utama PT. Pangansari Utama
212 — 133
  • yang diatur dalam:Pasal 164 UndangUndang Nomor 13 tentang 2003 tentang Ketenagakerjaantentang PHK karena efisiensi;Pasal 96, Pasal 156, Pasal 157 UndangUndang Nomor 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan tentang Sengketa/ Perselisihnan Upah (Hak);Pasal 161 dan Pasal 155 UndangUndang Nomor 13 2003 Ketenagakerjaantentang Sengketa/ Perselisihan PHK karena Pelanggaran dan pembayaranupah dengan status skorsing;Pasal 28 dan Pasal 43 UndangUndang Nomor 21 tahun 2000 tentang SerikatPekerfa tentang ancaman sangsi
    tahun 2003 Ketenagakerjaan tentangPHK karena efisiensi;e Pasal 96, Pasal 156, Pasal 157 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003Ketenagakerjaan tentang Sengketa/ Perselisihnan Upah (Hak),Halaman 33 dani 71 Putusan Nomor 11/Pat.SusPHI/2018/PN Jap26.27.28.e Pasal 161 dan Pasal 155 UndangUndang Nomor 13 tahun 2003Ketenagakerjaan tentang Sengketa/ Perselisihan PHK karena Pelanggarandan pembayaran upah dengan status skorsing;e Pasal 28 dan Pasal 43 UndangUndang Nomor 21 tahun 2000 Serikat Pekerjatentang ancaman sangsi
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Perikanan
Putus : 19-11-2012 — Upload : 04-06-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 04/Pid.Prkn/2012/PN.PTK
Tanggal 19 Nopember 2012 — Mr. NGUYEN LE HUNG
86 — 15
  • Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) bahwa KM.DINARBAHARI 03 diperbolehkan beroperasi menangkap ikan pada WPP RI ZEEI Laut CinaSelatan, 03 LU keatas dan dilarang beroperasi di perairan indonesia, Bahwa saksi menjelaskan KM DINAR BAHARI 03 dapat disangka telah mekukanpelanggaran sesuai dengan pasal 7 ayat 2 huruf c yang berbunyi Setiap orang yangmelakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhiketentuan, huruf c daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan dandapat dikenakan sangsi
Pengadilan PN JEPARA Pidana Khusus
Register : 20-07-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN JEPARA Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Jpa
Tanggal 22 September 2020 — Penuntut Umum:
I WAYAN AGUS WILAYANA, SH. MH.
Terdakwa:
ANTON SULISTIYO Bin SUJONO Alm.
297 — 13
  • ., BinSOLECHAN, bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa telah melakukanpenambangan tersebut tidak ada ijin karena usaha penambangan di daerah tersebuttidak ada data nama Terdakwa, Terdakwa telah melakukan penambangan denganmengambil batu andesit yang berada didalam tanah milk KASMONAH, dilakukanoleh Terdakwa sebagai pemilik usaha penambangan dan usaha penambangantersebut, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat jjin penambangan, makapelakunya dapat dikenakan sangsi pidana sebagaimana diatur dalam pasal
Pengadilan PN KLATEN Pidana Khusus
Register : 24-09-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PN KLATEN Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Kln
Tanggal 4 Desember 2018 — Pemohon:
Tn. NIKODEMUS SUKIRNO
Termohon:
PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
172 — 31
  • peraturan dasarnya karena ini bukantermasuk ranah Pidana tapi setidaktidaknya dalam logika hukum menurutsaya sekiranya orang tersebut sebagai organ dalam suatu perkumpulansudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus tentu saja tidak adakewenangan untuk mewakili baik didalam maupun diluar Pengadilan namunsemuanya itu kembali pada bagaimana dalam ketentuan yang ada di aktapendirian Perkumpulan atau LSM itu sendiri.Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor : 5/Pid.Pra/2018/PN Kin Bahwa pendapat ahli tentang sangsi
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Penghinaan
Register : 12-12-2012 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 263-K/PM.II-09/AU/XII/2012
Tanggal 7 Januari 2013 — TERDAKWA T.T. Nrp. 31970431060875
138 — 106
  • Bahwa agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi dantidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain, maka MajelisHakim akan memberikan sangsi yang tegas dan kerasterhadap pelanggaran yang demikian, yaitu dengan caramemecatnya dari dinas TNIAU.Bahwa oleh karena perbuatan ini pada asasnya dilakukanoleh orangorang/pelaku yang suka sama suka sehinggatidak adil jika semua dilimpahkan kepada diri Terdakwasendiri oleh karena itulah Majelis Hakim perlu menimbangadanya keringanan terhadap lamanya pidana yangdijatuhkan
Pengadilan PN TAHUNA Pidana Umum
Register : 13-09-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan PN TAHUNA Nomor 124/Pid.B/2018/PN Thn
Tanggal 29 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
GITA ARJA PRATAMA, SH.
Terdakwa:
PINELUASE MAKAEMPING alias PINE
84 — 7
  • nomor : 124 / Pid.B /2018 / PN.THNMAKAEMPING alias PINE tidak mengetahui jika korban yang saat ituhendak membuka pintu, dan juga terdakwa PINELUASE MAKAEMPINGalias PINE merasa bersalah dimana selama ini terdakwa PINELUASEMAKAEMPING alias PINE tinggal dirumahnya sudah kurang lebihsetahun dan terhadap perkara ini terdakwa PINELUASE MAKAEMPINGalias PINE bersedia diproses sesuai dengan perbuatan terdakwaPINELUASE MAKAEMPING alias PINE serta terdakwa PINELUASEMAKAEMPING alias PINE bersedia menerima sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 20-10-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 821 K/Pdt/2014
Tanggal 20 Oktober 2014 —
49 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sesuai dengan Undangundang Advokat.Dengan demikian konsekwensinya semua perbuatan yang telah dilakukan dalamproses gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dapat berdampak batal demihukum;11Bahwa terlepas ketentuan Pasal 31 Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 telahdicabut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, namun tetap saja dalam pelaksanaannyaseseorang yang bukan sebagai Advokat tetapi tetap menjalankan pekerjaannyaseolaholah sebagai Advokat dan mewakili kliennya bersidang di Pengadilan dapatdikenai sangsi
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 04-09-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 139/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 16 Nopember 2017 — Pembanding/Penggugat : HELMI MAULANA Diwakili Oleh : WAWAN SETIAWAN
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK UOB INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : c/q BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
Terbanding/Tergugat III : OTORITAS JASA KEUANGAN
78 — 56
  • BANK UOBINDONESIA yang berkedudukan di Jakarta Pusat yang terkait dengan pinjamanpokok sebesar Rp. 865.000.000, dengan agunan SHM No. 3105 luas 420 m2Surat Ukur No. 704/2011 terletak di kelurahan Sempaja Selatan KecamatanSamarinda Utara Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur yang dituangkandalam bentuk perjanjian dan diduga melanggar Tata cara pencantuman Klausulabaku yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 Juncto pasal 62 Undangundang No.8tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan sangsi ancaman