Ditemukan 11602 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-09-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 13-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 384/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 10 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
137
  • Nomor 1 TahunPenetapan Nomor 384/Pdt.P/2016/MS.LskHalaman 9 dari 12 halaman1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 16-09-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 12-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 354/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 10 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
207
  • bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 05-01-2015 — Putus : 26-01-2015 — Upload : 30-04-2015
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 06/Pdt.P/2015/ms-Lsk
Tanggal 26 Januari 2015 — Pemohon-Termohon
197
  • Nurdin Yusuf (Imam Mesjid Menje) di Gampong Ceumeuceut, Kecamatan Kuta Makmur,Kabupaten Aceh Utara, artinya perkawinan mereka dilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor I tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwaPasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 02-11-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 21-10-2017
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 573/Pid.B/2016/PN Byw
Tanggal 6 Desember 2016 — Prayoga Setiawan als. Yoga Bin Giman
418
  • Dengandemikian penekanan Unsur barang siapa bertitik tolak dari kKemampuan danpribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umumtelah mengajukan sdr.
Register : 05-04-2017 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 480/Pid.B/2016/PN Gns
Tanggal 7 Februari 2017 — AGUSTIAR Bin USMAN
2424
  • secara melawan hukum ;ao pF oO DNYang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;Halaman 7 Putusan Nomor 480/Pid.B/2016/PN.GnsMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1 Unsur barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalahmanusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menuruthukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalamdakwaan penuniut umum, oleh karena itu penekanan
Register : 04-02-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 23-08-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 36/Pdt.P/2019/MS.Lsk
Tanggal 13 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
175
  • perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 15-11-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 447/Pdt.P/2018/MS.Lsk
Tanggal 11 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
197
  • perkawinanantara Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yangditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinanyang bersangkutan adanya halangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf(e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 04-11-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 1735/Pdt.G/2020/PA.Sdn
Tanggal 25 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
3019
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3: Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggalbersama dirumah kontrakan, hingga akhirnya berpisah;Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 1735/Pdt.G/2020/PA.Sdn4.
Register : 18-09-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 1059/Pdt.G/2018/PA.Tgm
Tanggal 29 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
1210
  • Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat Tinggal di Rt/Rw004/002, Pekon Siliwanggi, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu,hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan memiliki 3orang anak:1.
Register : 16-09-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 12-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 334/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 10 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
228
  • bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 01-11-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan MS SIGLI Nomor 317/Pdt.P/2018/MS.Sgi
Tanggal 19 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
838
  • berpendapat perkawinanyang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut MajelisHakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan
Register : 17-06-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
TAWI bin AKIM
3013
  • Unsur Setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah orang ataumanusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut,diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yangdituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) dengan demikian orang di siniadalah orang atau subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan,oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atauorang yang identitasnya
Register : 10-06-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PA PINRANG Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Prg
Tanggal 26 Juni 2019 — Pemohon:
1.Syahrir Syamsuddin bin Syamsuddin
2.Sri Rejeki binti Sisworo
169
  • Penetapan No.115/Pat.P/2019/PA.PrgMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanakuntuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yangdimaksud
Register : 22-01-2018 — Putus : 07-02-2018 — Upload : 12-02-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 99/Pdt.P/2018/PA.Skg
Tanggal 7 Februari 2018 — Pemohon melawan Termohon
1518
  • baikkarena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnyamenurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus gadis dan calonsuaminya berstatus jejaka;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
Register : 06-03-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA Sukadana Nomor 0533/Pdt.G/2019/PA.Sdn
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
147
  • Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka.Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 0533/Pdt.G/2019/PA.Sdn.3. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik orang tua Tergugat, hingga akhirnya berpisah.
Register : 24-02-2017 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 186/Pid.Sus/2017/PN JKT.UTR
Tanggal 6 April 2017 — GUTAR HN Bin HASANUDIN
6017
  • Utr.diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yangdituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yangdidakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yangdiuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur iniadalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan suratdakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatanpidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil daridakwaan
Register : 16-11-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PA Sukadana Nomor 2221/Pdt.G/2021/PA.Sdn
Tanggal 1 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
2015
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah orang tua Penggugat hingga akhirnya berpisah.4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri Dan Telah dikaruniai anak 1 oranganak yang bernama: anak Umur ( almarhum )5.
Register : 04-01-2021 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 25-01-2021
Putusan PA Sukadana Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Sdn
Tanggal 25 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
1411
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah bersama, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua anak: ANAK I, umur 14 Tahun; ANAK Il, 7 Tahun;5.
Register : 16-03-2021 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 17-04-2021
Putusan PA Sukadana Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.Sdn
Tanggal 15 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
118
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik orang tua Penggugat hingga akhirnya berpisah;4.
Register : 24-09-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 20-04-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 210/Pdt.P/2018/MS.Sgi
Tanggal 8 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
226
  • berpendapat perkawinanyang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut MajelisHakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan