Ditemukan 3400 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 12-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 13-12-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 9/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon:
PT. Bumi Persada Surya Pratama
Termohon:
Gubernur Sulteng
240 — 149
  • Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;20. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwaPejabat Pemerintahan memiliki kewajiban antara lain:a). Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya;b). Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yangberlaku;21.
Pengadilan PA DOMPU Perdata Agama Perceraian
Register : 06-11-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PA DOMPU Nomor 0627/Pdt. G/2013/PA. DP
Tanggal 27 Februari 2014 — PEMOHON M e l a w a n TERMOHON
56 — 19
  • Dalam pelaksanaan pasal tersebut, seorang ayah yang dinilaibertanggungjawab terhadap nafkah keluarga dan jika tidak memberikan atau melalaikan dapatdituntut secara pidana;Menimbang, bahwa dalam ketentuan pidana tersebut, dalam prakteknya seorang ayahyang melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena menelantarkan anak yakni lalaimemberikan nafkah kepadanya dapat dituntut dan mendapatkan sangsi dengan tujuan sebagaiterapi dan memberi efek jera.
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus
Register : 20-09-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN MALANG Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mlg
Tanggal 8 Oktober 2018 — Terdakwa
115 — 44
  • no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah keduadengan UU No.17 tahun 2016Menimbang, bahwa setelah dakwaan Penuntut Umum dibacakanselanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada PembimbingKemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatanmengenai anak yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatanatas nama anak Anak pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan anakuntuk diberikan sangsi
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 12-10-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 140/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
Suwarno
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
190 — 121
  • pemilik yang tidak menguasai tanah adalahdiiklaim sebagai tanah negara, karena kesalahan pada subjek danobjeknhya, mungkin tidak menguasai secara fisik karena adaperjanjian dengan orang lain, ada perjanjian hukum tertentu, apabilatidak menguasai sama sekali, yang menguasai wajib melaporkan(kententuan konversi) meskipun tanah tersebut dikuasai oleh oranglain, ada perjanjian tanpa jangka waktu, atau bisa memberikan kuasakepada orang lain untuk laporan, yang melaporkan diproses yang tidakmelaporkan kena sangsi
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 04-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 16-04-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Dps
Tanggal 9 April 2019 — Pemohon:
Aurelio Cruserio
Termohon:
Kepala Kepolisian Resot Kota Denpasar Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali
114 — 87
  • itu yang dapatdiramal dan suatu yang dapat dipridiksi dan hukum itu agar sesualdengan ketentuan yang berlaku, kemudian bagaimana dampakkerugian pelapor, dan bagaimana pelapor menanggung kerugianHal 57 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dpsdan kalau kita mengacu pada upaya hukum tadi palsu, itu bisadimintakan ganti rugi dan pelapor bisa melakukan tuntutan atauminta ganti rugi pada pihak yang menghentikan perkara tersebutkarena hakhak menuntut sebuah keadilan dan dan ternyata tidakada sangsi
    kasus meninggalnya Enjelin itu ditangani Polresjuga ditangani Polda tetapi memang perkara itu secara keseluruhanditangani oleh Polda meskipun tenagatenaga penyidiknya bisaminta bantuan dari Polres dan perkara itu menjadi ranah Polda,kemudian yang ketiga adalah bahwa konteknya pasal 83 itu adalahgelar perkara adalah sebuah penilaian kinerja dari penyidik apakahada pelanggaran etika, pelanggaran hukum dan sebagainya,Hal 64 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dpsberikutnya pengawasan dan sangsi
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Militer
Register : 24-04-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019
Tanggal 4 Juli 2019 — Oditur:
W. Marpaung, S.H.
Terdakwa:
Haris Budiman
100 — 57
  • Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. .Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakanNarkotika jenis sabusabu selain dengan Sdr.Bogem dan Briptu Mirza Anggota Polres GayoLues, dan yang bersangkutan sudah diprosessecara hukum.Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakanNarkotika selain jenis sabusabu dan juga tidakpernah menjual, membeli dan menyimpanNarkotika jenis sabusabu maupun jenis yanglainnya.Bahwa benar Terdakwa sudah sering mendengarberkaitan tentang bahaya dan sangsi terhadappenyalahgunaan Narkotika
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-07-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 85/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 7 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : AHADI ABDUL WAHAB HASBULLAH Diwakili Oleh : SUYANTO SUBINGAT
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Mandiri Persero, Tbk
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara atau DJKN Cq Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Propinsi Kalimantan Timur Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur c.q Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat IV : Otoritas Jasa Keuangan
71 — 50
  • Bahwa Tergugat IV dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terusmenerus yang dilakukan oleh Tergugat dan tanpa adanya sangsi yangdijatuhkan kepada Tergugat atas pelanggaran hukum melanggarPeraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentangPerlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 22 yang berbunyi:1.Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjianbaku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturanperundangundangan..
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 10-09-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018
Tanggal 5 Desember 2018 — Oditur:
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
1.YARIANTO
2.PIPIT AGUS ROFI'I
86 — 76
  • Jadi jika hal ini terjadi, makahakim ketua menganjurkan pada Terdakwa agarmenjawab, tidak ada sangsi bagi Terdakwa yang menolakHal 32 dari 68 hal Putusan Nomor 169K/PM. III12/AD/IX/2018menjawab. Hal ini juga dijelaskan Oleh M. Yahya Harahapdalam bukunya Pembahasan Permasalahan danPenerapan KUHAP. Mengatakan Dalam penyidikan danpenuntutan Terdakwa berhak memberikan keteranganyang menguntungkan bagi dirinya. Asas ini dalam hukumpidana disebut Non self incrimination dirinya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-07-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 13 Juli 2015 — H.MUHAMMAD ABDUL SYUKUR GHANNY bin ABDUL GHANNY JONED
117 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 138 PK/Pid.Sus/2013keputusam ini diberikan sangsi sesuaikeputusan pimpinan DPRD setelahmendapat masukan/pendapat dan saran dariketua ketua Fraksi.2. Bahwa sehingga dengan adanya Surat Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2002 tentang "PEMBERIANPERINGATAN KEPADA Sdr. HM.
Pengadilan PN BAUBAU Perdata
Register : 23-09-2020 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 17-03-2021
Putusan PN BAUBAU Nomor 17/Pdt.Plw/2020/PN Bau
Tanggal 1 Maret 2021 — Penggugat:
Salisu Karim, A. Ma.Pd
Tergugat:
ERWINTA MARTLION
95 — 44
  • semata kekuasaan Tuhan Y.M.E alam bisa tercipta.Objek yang disengketakan oleh Terlawan semula Penggugat adalah kabur/tidak jelas baik tempat maupun batas batasnya.Terlawan semula Penggugat tidak sadar sebenarnya mereka tidak lebihlayaknya hanya sekedar menceritakan adegan adegan lucu dan sandiwarayang ditulis oleh sutradara yang dimainkan oleh dalang, namun Terlawansemula Penggugat lupa bahwa Hukum adalah sebuah kepastian dimanafakta adalah esensinya, Hukum bukanlah Seatu untuk dipermainkan sebabada sangsi
Pengadilan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Pidana Militer
Register : 11-09-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 20-04-2015
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 70-K/PM.I-07/AD/IX/2014
Tanggal 9 Desember 2014 — Riyanto Koptu NRP 31930522340572 Babinsa Koramil 0906-06 Samboja Kodim 0906/Tenggarong
113 — 51
  • Bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBMbaik yang disubsidi Pemerintah maupun non subsidi adalah kegiatanpengangkutan dan/atau niaga yang dilakukan dengan tujuan untukmemperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengancara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara ,sesuaidengan Ketentuan dan Perundangundangan Para Terdakwa dapatdikenakan sangsi sebagaiimana di sibutkan dalam Pasal 55 UU RINomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumii.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan
Pengadilan PN WONOSOBO Pidana Umum
Register : 27-07-2016 — Putus : 06-10-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan PN WONOSOBO Nomor 93/Pid.B/2016/PN Wsb
Tanggal 6 Oktober 2016 — Terdakwa : ZULFIKAR Bin PURNOMO WARDHONO, Penuntut Umum : DIAN PURNAMA, SH
63 — 6
  • ke rumah saksi memberitahukan bahwauang angsuran saksi yang dititipkan kepada terdakwa Zaulfikar pada tanggal 29Januari 2016 tidak disetorkan kepadaBank Surya Yudha Kantor Kas Selomerto;Putusan No.93/Pid.SUS/2016/PN Wsb, halaman 33dari55Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatandan membenarkannya;Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Ahli yang manaketerangan ahli tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa dapat dikenai sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-05-2012 — Upload : 08-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 690 PK/Pdt/2008
Tanggal 21 Mei 2012 — Drs. RIDWAN HASIBUAN vs. UNIVERSITAS TARUMANAGARA
50 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sesuai dengan Pasal 15 Bab IX Peraturan UniversitasTarumanagara nomor: 036 tentang Kedosenan UniversitasTarumanagara yang menyatakan sebagai berikut: Setiap pelanggaranperaturan atas ini dapat dikenai sangsi paling ringan sampai berat, yangsecara berturutturut meliputi, teguran, peringatan, skorsing ataupemberhentian status Dosen;Maksud Norma Kedosenan adalah peraturan yang berlaku di UniversitasTarumanagara yang harus dipatuhi oleh para Dosen;2.
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer
Register : 02-07-2012 — Putus : 03-09-2012 — Upload : 24-10-2012
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 112-K/PM III-16/AD/VII/2012
Tanggal 3 September 2012 — KOPTU AMIRUDDIN HARUNA NANDRANG
71 — 38
  • Bahwa benar sebagai seorang Prajurit TNIAD, Terdakwaadalah juga sebagai Warga Negara Indonesia, yang dengansendirinya juga tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia,termasuk diantaranya Undangundang RI No. 35 tahun 2009tentang Narkotika dan KUHP dan sekaligus Terdakwamerupakan Subyek Hukum Indonesia.Bahwa benar Terdakwa mengetahui memiliki dan menggunakanNarkotika Golongan adalah dilarang dan pelanggaran terhadaphal itu akan mendapat sangsi atau hukuman jika tidak mendapatijin dari pejabat yang
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus
Register : 11-12-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 24-05-2018
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw
Tanggal 24 Januari 2018 — Penuntut Umum:
DEVIKA YUNIASRI MARDHANINGRUM.S.H
Terdakwa:
DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN
373 — 35
  • Ratah Timber dan setiap orangataupun koorporasi dilarang melakukan kegiatan menebang pohon di dalamkawasan hutan tanpa memiliki izin yang syah dari pejabat yang berwenangjadi perbuatan seseorang tersebut tidak dibenarkan dan merugikan negaradan dapat dikenakan sangsi hukum pidana dan denda; Bahwa ahli menerangkan yang menjadi dasar dalam penentuan titikkoordinat tersebut berada dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK)adalah Keputusan Menteri Kehutanan Surat Keputusan Menteri KehutananNomor SK.718/Menhutll
Pengadilan PN MASAMBA Pidana Khusus
Putus : 24-02-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN MASAMBA Nomor 178/Pid.Sus/2014/PN Msb
Tanggal 24 Februari 2015 — AL ALIF Alias ALIF Bin MUH. HASAN
27 — 26
  • Bahwa jelas dari pengertian Pasal 54Undangundang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebutyang bisa dikenakan sangsi penjara dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a yaitu pelaku atauTerdakwa yang termasuk sebagai pecandu Narkotika sesuai dengan surat keterangandari dokter yang ditunjuk oleh Hakim ;Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim tersebutdiatas maka pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;Putusan No. 178/Pid.Sus/2014/PN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-05-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 K/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — SUSANTI, DKK vs. PT. PEMBANGUNAN BATAMUTAMA, sebelumnya disebut juga PT. PEMBANGUNAN BATAM, yang dalam hal ini diwakili RUGAI SUGIANTO, DKK
46 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal ini, perbuatan Tergugat yang ultra vires danmelanggar undangundang yang berlaku selain menimbulkan sangsi atasprofessionalisme dan kejujuran Kantor Pertanahan Kota Batam dariPenggugat, juga para pihak yang nama namanya tercantum dalamsertifikat objek sengketa sebagai pemilik hak atas tanah yang sah.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 14-07-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 3/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 12 Agustus 2020 — Pemohon:
PT.SUMBER MINERAL ABADI
Termohon:
GUBERNUR SULAWESI TENGAH
322 — 194
  • Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No. 30tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskanbahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban antara lain:a).Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesualkewenangannya;Halaman 16 dari 53 halaman Putusan Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.PLb).
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus Perikanan
Register : 23-10-2012 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 01-02-2014
Putusan PN RANAI Nomor 18/Pid.Prkn/2012/PN. Rni
Tanggal 11 Desember 2012 — ADY A. RAHMAN Als. ASUI
87 — 38
  • Pasal 8 ayat (3) Undangundang No.31 Tahun 2004Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang mana terdapat sangsi pidana pokokkomulatif yaitu penjara dan denda berdasarkan pasal 30 ayat (2) KUHP berbunyi jikadijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukumankurungan sehingga berdasarkan bunyi pasal tersebut, apabila terdakwa tidak membayardenda yang dijatuhkan kepadanya maka diganti dengan hukuman kurungan ;Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 27-01-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 21 April 2016 — TAUFIK HIDAYAT LUBIS. AMD LAWAN PT. TRIA AUSTENITE, Tbk
79 — 31
  • sekali dengan Perusahaan, padahal jelasjelas adalahtugas dan kewajibannya untuk menggunakan waktu kerja atau fasilitasperusahaan secara efektif untuk memberikan kontribusi (Sumbangan ide,fikiran, atau pemasukan) terbaik bagi kemajuan Perusahaan.Jikalau Penggugat tetap bekerja sesuai prosedur kerja yang benar dan telahdilakukan bertahuntahun seperti selama bekerja 10 tahun lebih dan tidakmelakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan khususnya Pasal 85 ayat 2huruf m, maka dapat dipastikan tidak akan ada sangsi