Ditemukan 3383 data
27 — 23
Penggugat perlu menambahkanketerangan berikut ini, bahwa selama Penggugat dan Tergugatmenetap di Apartemen Wisma Gading Permai, kehidupan Penggugatdan Tergugat diwarnai dengan keributan seperti misalnya, pada saatTergugat ingin menggunakan meja dimana diatas meja tersebutterdapat Alquran yang baru dibaca oleh Penggugat, tibatiba Tergugatmeletakan Alquran di lantai dengan sembarangan.
39 — 28
Selain itu jika memangistri Terdakwa adalah seorang bidan maka sudah sepantasnyalah seorang bidanharus berhatihati dan cermat dalam membuang sampah bekas medis karenaHalaman 35 dari 41 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 356/Pid.Sus/2018/PN Sdnsampah medis tidaklah dapat dibuang secara sembarangan, selain itu di persidanganTerdakwa tidak mengajukan alat bukti baik Saksi, surat ataupun alat bukti lainnyauntuk mendukung dalil Terdakwa bahwa itu adalah sampah medis dari praktek bidanistri Terdakwa
184 — 82
Sunandari yang bernama Ruslan,anak tersebut sekarang berumur di atas 20 tahun tapi kondisi anaktersebut tidak normal atau mempunyai keterbelakangan mental, tidaktahu baca tulis, cara bicaranya kadang nyambung kadang tidak, sertamasih sering buka pakaian di sembarangan tempat kalau mau ke kamarmandi/toilet.Bahwa sekarang Ruslan dipelihara oleh Penggugat, tetapi saksi tidakmengetahui penyebabnya sehingga Penggugat yang memeliharanya.Bahwa Hj. Sunandari dengan H. Abd.
Terbanding/Tergugat I : Arbain Saal
Terbanding/Tergugat II : Muhammad Selle. S
Terbanding/Tergugat III : PT. Pama Persada Nusantara
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI Cq Menteri Agraria
52 — 40
Yahya Harahap, S.H menyatakan sita jaminan adalahlangkah yang tidak dapat diterapbkan secara sembarangan karenaberkaitan erat dengan pelaksanaan kebenaran suatu gugatan sebelumdiperiksa.
408 — 288
Sukarmini, Penggugat dan Tergugat ;Bahwa Penggugat membayar uang sewa tanah sejumlah Rp. 600.000.000,(enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan sejumlah Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) pada saat penanda tanganan surat perjanjian sewa,sedangkan sisanya sejumlah Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah)paling lambat akhir Januari 2005 ;Bahwa masalah antara Para Penggugat dengan Tergugat muncul sejaktahun 2013, Penggugat pernah dilaporkan oleh Tergugat ke Imigrasi,kemudian pacar Tergugat parkir mobil sembarangan
WISNU JATI DEWANGGA, SH
Terdakwa:
LINTANG YUDHISTIRA Alias LINTANG Bin BAMBANG PARIKESIT Alm
88 — 9
(Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) danHalaman 39 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Byl.ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika), maka Terdakwa tidak seharusnya memiliki ataupunmenggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut apalagi Terdakwa sebelumnyapernah dijatuhi pidana penjara karena tersangkut perkara Narkotika juga diBoyolali sehingga seharusnya Terdakwa sudah tahu kalau Narkotika golongan1 jenis Sabu tersebut tidak bisa sembarangan
16 — 4
Bahwa dari bunyi kedua pasal tersebutdi atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya untuk menjatuhkan talak itubukan di sembarangan tempat, melainkan adalah harus di hadapan HakimPengadilan Agama melalui sidang Pengadilan Agama;1. Bahwa replik Tergugat pada angka 1 sudah terjawab semuasebagaimana yang tertera di atas, jadi mohon Tergugat baca Pasal 115KHI dan Pasal 117 KHI tersebut;2.
48 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agar perguruantinggi yang diposisikan sebagai lembaga pencari, penemu, dan pembelakebenaran dapat mencapai tujuannya, maka penyelenggaraan perguruan tinggitidak dapat dilakukan sembarangan tetapi harus memenuhi standar,terakreditasi, dan terjamin keberlangsungannya sehingga masyarakat penggunajasa pendidikan tinggi tidak tertipu;Pasal 62 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwasetiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajibmemperoleh izin pemerintah atau Pemerintah
19 — 7
nafkah iddah, kiswah,maskan dan mutah harus pula ditolak karena bukan saja tidaksesuai dengan profil profesi dan penghasilannya sebagai dokteryang bekerja di salah satu rumah sakit terkemuka di Bantennamun terkesan merendahkan harkat dan kehormatan diriTermohon Asal/Penggugat Rekonvensi yang dahulunyadilamar/dipinang dengan tata cara dan nilai yang bermartabat;Bahwa mengenai keinginan Pemohon Asal/Tergugat Rekonvensiuntuk bertemu dan bercengkerama serta membawa Anak kandungke luar rumah dengan sembarangan
H. MOH. NAFIS, ST
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALTARA, Cq. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Utara
91 — 63
berita bohong itu adalahbukan kebebasan tetapi perbuatan tindak pidana yang yang dibatasi oleh undangundang;Bahwa pasal 35 UUD IT yaitu mengabarkan perbuatanperbuatan yang dilarang danperbuatan itu harus dilinat aoakah merupakan niat jahat dari merupakan subyek setiaporang dan kalau sengaja punya motif kejatan, karena itu dibentuk UUD untukmelakukan pencegahan jangan orang melakukan perbuatan seperti itu, karena adaancaman pidananya dalam pasal 35 harus kehatihatian setiap warga Negara tidakboleh sembarangan
117 — 18
Halaman 5 paragraf 23Pada kenyataannya memang pernah terjadi pertengkaran, dan sikap sertatindakan penggugat demikian dikarenakan perkataan tergugat yang seringberkata sembarangan dan menyakiti perasaan penggugat, katakatatergugat sering bernada menyinggung, menghina bahkan memfitnah dan itusering dilakukan tergugat.
SAFRI BAU, SE.
Tergugat:
1.WA ODE SAFDIA
2.Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau
157 — 56
Dengan logika Penggugat yang demikian maka semakinmemperlihnatkan bahwa Gugatan Penggugat ternyata dibuat secaraserampangan dan sembarangan sehingga dalil Penggugat menjadi sangatkabur dan rapuh. Oleh karena dalil Penggugat dalam Gugatannyaternyata sangat kabur dan rapuh, maka terhadap dalil Penggugat pon (5)sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin(6) yang menyatakan, bahwa setelah meninggalnya H. LA BAU SIAJA danHj.
47 — 6
Penggugat Rekonvensi selalu melalaikan kewajibannya selaku istri yangbaik, misalnya : Tidak mengurus rumah tangga dengan semestinya,melayani suami selalu sembarangan dan kelalaian kelalaian lainnya.Putusan Cerai Talak, nomor: 1264/Pdt.G/2018/PA.TA Halaman 15 dari 60b.
57 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
pidana, dengan tidakmenarik pelaku lain yang ada dalam uraian perbuatan dalam suratdakwaan sebagai TURUT SERTA MELAKUKAN atau MEMBANTUMELAKUKAN sesuai ketentuan pasal 55 atau 56 KUHP, setidaktidaknya bahwa mereka yang lainnya akan diajukan dalam berkasdakwaan tersendiri adalah TIDAK CERMAT, TIDAK LENGKAP danTIDAK JELAS;Uraianuraian diatas adalah bersesuai betul dengan doctrine tentangpengertian : CERMAT sebagai surat dakwaan yang dibuat dengan penuhketelitian dan tidak asalasalan atau tidak boleh sembarangan
147 — 159
Bahwa karenanya dalildalil butir 19 s.d. 24 dari gugatan Penggugat jelasjelas salah atau keliru, bahkan ngawur dan sembarangan, sehinggaharus ditolak.7. Bahwa selain itu Hubungan Hukum antara masingmasing ParaPenggugat dan Tergugat adalah SewaMenyewa, dengan ObjekPerjanjian berupa Kios (Qios).8.
173 — 77
Indo Energy Solutions beserta isinyayang terletak di Gedung Pramuka Lt.6, Jalan PahlawanNo.8,Semarang,Provinsi Jawa Tengah.Di jual melalui pelelangan umum, dimana hasil dari penjualan tersebutuntuk memenuhi/membayar kewajiban Tergugat Kepada Penggugat.Bahwa pada Poin 2 Pada Petitum Gugatan Wanprestasi tidak jelas dan terkesanmencobacoba untuk mengajukan permintaan sita jaminan (conservatoir beslag).Dalam mengajukan sita jaminan seharusnya Penggugat memikirkan lebih dahuludan bukan hanya secara sembarangan
245 — 115
Terdakwa menyadari telah menggunakan NarkotikaGolongan tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimanaditentukan dalam undangundang tersebut, dan Terdakwa sudahmengetahui Narkotika adalah barang terlarang yang tidak bolehdikonsumsi sembarangan dan wajib ada ijin dari yang berwenangapabila akan menggunakannya.
78 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dalam persidangan di PTUNJakarta beliau mengatakan bahwa: penerapan fiksi hukum tidakboleh sembarangan karena kita harus melihat dampat yang akandialami oleh orang tersebut jika peraturan tersebut tetap dikenakankepada orang tersebut demi terwujudnya AAUPB.Berdasarkan pendapat para Ahli Hukum diatas tersebut, makapenerapan fiksi hukum kepada Pemohon Peninjauan Kembali olehJudex Facti adalah tidak tepat, karena penerapan fiksi hukumkepada Pemohon Peninjauan Kembali tersebut membawa akibatyang tidak
81 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini sekaligus dapat memberikan pelajaran kepadapejabat tata usaha negara agar tidak sembarangan di dalammenerbitkan suatu surat atau keputusan tata usaha negara, hanyaberdasarkan pesanan dari salah satu pihak;5111.Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum tersebut di atas terbuktimenurut hukum, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.106/Padt/201/PT.Bdg tanggal 7 Juli 2011 jo.
64 — 18
Saksi Sarah Kultsum, menerangkan; Bahwa saksi tidak tahu tentang skorsing; Bahwa saksi menerangkan Saksi Eka Dwi Permana tidak pernah melihatPenggugat menyerahkan bukti surat P4 kepada saksi Sarah Kultsum; Bahwa saksi menyatakan pada saat Penggugat datang hanya menitipkwitansi pengobatan; Bahwa saksi menerangkan orang yang akan memasuki lingkungan kerjaharus melalui meja saksi (resepsionis); Bahwa saksi menerangkan kalau tamu datang mengisi buku tamu terlebihdahulu tidak dapat masuk sembarangan;Menimbang