pernyataan Tergugatkeliru dan tidak dapat diterima dalam persidangan gugatan yang Tergugatajukan di dalam Pengadilan Pajak ini.IlI.Ketentuan yang mungkin dapat digunakan untuk melakukan pembetulan Suratfi pe beKeputusan Pemberian Imbalan Bunga ('SKPIB") yang menjadi materi gugatanadalah Pasal 36 ayat (1) UU KUPbahwa sebagaimana disebutkan di halaman 2 surat Ahli Perpajakan kepadaKetua Majelis Hakim dan para Hakim Pengadilan Pajak, Direktur Keberatandan Banding beserta staff, Pemohon Banding dan Hadirin

Mengorganisasikan dan mempertontonkan sesuatu. evenberkaitan dengan hal itu dimana para hadirin dapat menontondan / atau mendengar kepada transmisi tersebut (entah ya atautidak suatu tontonan seperti itu terouka bagi masyarakat luasatau sebaliknya ) dan3. Mengeksploitasi sesuatu dan semua peluang komersial( termasuk misalnya pungutan masuk, ke sponsor. siaran danpeluang pemasok) yang ditimbulkan dari dan/atau dalam kaitanHalaman 51 dari 56 Putusan Nomor 3/PDT.SUSHKI /2017/PN.

ucapan terimakasin kepada saudara penuntutUmum yang dengan semangat mengajukan perkara ini serta melakukan penuntutandemi keadilan.Atas segala fakta persidangan, catatan persidangan yang ada pada saudaraPanitera Pengganti dalam perkara ini, catatan yang ada pada saudara Penuntut Umumdan catatan kami, maka dalam kesempatan kami ingin menyampaikan dalam risalahPleedoi ini kiranya dapat dipertimbangkan dalam putusan sebagai berikut:Majelis Hakim Yang MuliaJaksa Penuntut Umum yang kami hormatiSerta Hadirin

Bahwa, Ketua Rapat Pengganti memimpin dan mengarahkan dalamPemilihan Pengurus Baru Perhimpunan dengan menyatakan bahwaPemilihan Pengurus Baru ini adalah sangat demokratis dan setelah diadakanVoting yang disaksikan oleh seluruh hadirin serta dibacakan oleh saya,18.19.Notaris, menghasilkan Susunan Pengurus Baru Perhimpunan Periode Tahun2008 (dua ribu delapan) sampai Tahun 2011 (dua ribu sebelas) sebagaimanahasil peroleh suara berdasarkan NPP tersebut diatas;e.

WiekeHalaman 77 dari 162 halaman Putusan Nomor :219/G/2015/PTUNJKT.Jahja, Novi Haryono dan Elia Jeong sebagai Pengurus Baru Periode20082011 adalah tidak sah karena tidak melalui proses pemilihan yangsah sehingga bertentangan dengan Ketentuan Anggaran Dasar Pasal 19ayat (3) dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 13 ayat (1) Perhimpunanserta Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 364/Padt.P/2007/PN.JKT.BAR tanggal 30 September 2007 karena seluruhproses pemilihan ternyata dipimpin oleh seorang hadirin

Mengorganisasikan dan mempertontonkan sesuatu evenberkaitan dengan hal itu dimana para hadirin dapat menontondan / atau mendengar kepada transmisi tersebut (entah yaatau tidak suatu tontonan seperti itu terouka bagi masyarakatluas atau sebaliknya ) dan3.

Dalam prosesi adat tersebut, Almarhum IbrahimUmbu Raihi Suruk sebagai Wakil Keluarga Galu Rotamengumumkan kepada semua hadirin bahwa keberadaan UmbuDelu Dangu Rabba di Kampung Moni adalah sebagai penggantiAlmarhum Umbu Djama. Saat itu, Almarhum Umbu Sunga tidakpernah menyatakan bahwa dialah anak angkat dari UmbuDjama.26.

Rambu Dehi, maka keluargaGalu Rota mengantar Umbu Delu Dangu Raba ke Moni tepatnyaUma Hirap dengan bawaan 1 (satu) ekor babi 8 orang pikul, 1231(satu) ekor kuda jantan dan 1 (satu) buah parang (Pahori).Setelah tiba di Moni tepatnya di Uma Hirap dilakukan percakapanadat di mana Babi yang dipikul oleh keluarga Galu Rota ditikamdan dagingnya juga turut dimakan oleh Almarhum Umbu Sunga.Dalam prosesi adat tersebut, Almarhum Ibrahim Umbu RaihiSuruk sebagai Wakil Keluarga Galu Rota mengumumkan kepadasemua hadirin

Dalam prosesi adat tersebut, Almarhum IbrahimUmbu Raihi Suruk sebagai Wakil Keluarga Galu Rotamengumumkan kepada semua hadirin bahwa keberadaan UmbuDelu Dangu Rabba di Kampung Moni adalah sebagai penggantiAlmarhum Umbu Djama.

Abdul Hakim (Saksi3) agar datang ke rumahSaksi1, kKemudian Saksi berangkat, setelan sampai di rumahSaksi1 Saksi melihat di dalam rumah sudah ada Saksi3, Saksi1, Terdakwa dan Saksi6, tidak lama kemudian datang Sadr.Sunardin (Saksi4) setelan Saksi duduk kemudian Saksi3berbicara kepada semua hadirin saya ini mau nikahkan Elfidengan Subrato lalu dijawab oleh Saksi4 tergantung walinyakalau sudah setuju, dan dijawab lagi olen Saksi3 Saya sudahsetuju, setelah sepakat kKemudian akad nikah dilaksanakan danyang

., telah mengajukangugatan yang isinya berbunyi sebagai berikut :1.Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2009, Penggugat menandatangani FormulirSurat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, selanjutnya disingkat SKMHT saja diKantor Tergugat V/PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru, jalan JenderalSudirman Nomor 169 pada pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat;Bahwa di rangan itu terliha hadirin yang datang sebelumnya yaitu Tergugat II (AgusSujana) Bapak MuktiSanjaya, Bapak Bagus Hudiono (Pimpinan Cabang Tergugat

Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan(4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3. sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum,penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.Halaman 22 dari 1380 halaman.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasitersebut menunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukumacara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3)dan (4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4) Musyawarah tersebut pada ayat (

;Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan(4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum,penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang;4.

Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acara pidanasebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAPsebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang;4.

Putusan Nomor 99/ B /PK/PJK/2016umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4. Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atassuratdakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalampemeriksaan di sidang,Secara tegas Pasal 182 ayat (4) KUHAP mencantumkan kataharus pada kalimat Musyawarah Hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalampemeriksaan di sidang.

Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAPsebagaimana diuraikan di bawah ini :Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:*3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu. musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang;4.

Bahwa pada hari dan tanggal Undangan Nomor: 1584/PT/XI/2018 yangtelah ditetapkan, yaitu pada tanggal 29 November 2018, PenggugatRekonvensi hadir dan mendapatkan penjelasan dan tawaran bentukganti kerugian kepada semua hadirin termasuk Penggugat Rekonpensisetujun untuk mendapatkan bentuka ganti untung berupa uang;8.

Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruanatas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:*3.sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu. musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang;4.

Putusan Nomor 1745/B/PK/PJK/2016menunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAPsebagaimana diuraikan di bawah ini :Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang;4.

Putusan Nomor 1014/B/PK/PJK/2016pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3.sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.

Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan(4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3.sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.

;Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan(4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum,penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.

mengadopsi sendisendipenegakan hukum di sektor perpajakan di Belanda.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin

Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3.sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang;4.

mengadopsi sendisendi penegakan hukum di sektor perpajakan di Belanda;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasitersebut menunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukumacara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan(4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah Terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin

danselanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum.(2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan olehPenuntut Umum.(3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.Bahwa atas dasar penghormatan kaidah hukum internasional dan hukum acarapidana di Indonesia, maka sebelum kami menangapi permohonan yang telahdibacakan oleh Pemohon Prapperadilan pada sidang hari Selasa tanggal 28Agustus 2018, perlu kami Sampaikan kepada yang Mulia Hakim, yang terhormatPemohon praperadilan dan yang kami hormati hadirin

2016kali pajak terutang yang kurang dibayar masingmasing: ....Bahwa Putusan Mahkamah Agungjelis Hakim Agung di tingkat Kasasitersebut menunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukumacara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3)dan (4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini :Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin

kali pajak terutang yang kurang dibayar masingmasing: ....Bahwa Putusan Mahkamah Agungjelis Hakim Agung di tingkat Kasasitersebut menunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukumacara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3)dan (4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini :Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin

Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruanatas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini :Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4) Musyawarah tersebut pada ayat (

Terdakwa Taman Surbakti tidak sependapat denganuraian Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaan, dengan argumentasiargumentasi juridis sebagai berikut :Tentang Dakwaan Kesatu, atau Kedua, atau Ketiga ;Bahwa tidak satupun saksi yang dapat menerangkan terdakwa menguasai atau memilikinarkotika yang ditemukan berserak di pot bunga di bagian luar halaman, pada waktukayu diatas joglo rumah bagian depan dan di bagian atas samping rumah ;KESIMPULAN :Majelis Hakim Yang Mulia,Jaksa Penuntut Umum serta hadirin