Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 11-07-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1115 K/PID.SUS/2013
Tanggal 11 Juli 2013 — HARYONO
31 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koperasi Karyawan Kekar menampun bahanbakar alternatif dari para pemasok baru selanjutnya untuk pembayarannyadilakukan melalui Koperasi Kekar ke para pemasok sehingga banyak makelarbahan bakar alternatif dari Karyawan PG Tasikmadu yang bertindak sebagaipemasok, pengepul, sub pemasok yang berlindung di bawah Koperasi Kakar PGTasikmadu, adanya selisih pembayaran PG Tasikmadu ke Koperasi dan Koperasike para pemasok yang terlalu besar yang merugikan perusahaan berdasarkanhasil pemeriksaan SPI memberikan sangsi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-09-2013 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 26 September 2013 — WAHID KHASAN, SE Bin DALHAR
79 — 55
  • Bahwa dalam perjanjian kerjasama dimaksud diantaranyamengatur mengenai sangsi dan penyelesaian perselisihan sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat 2 Surat Perjanjian Kerjasamatersebut, menunjukan fakta yuridis adanya dakwaan yang didakwakan kepadaTerdakwa bukanlah perkara pidana, melainkan termasuk kwalifikasi perkaraperdata, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:Pasal 9 menyebutkan: Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melasanakanpemanftaatan dana bantuan sosial sesuai dengan Pasal
Pengadilan PN DEMAK Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-07-2009 — Putus : 18-11-2009 — Upload : 29-09-2011
Putusan PN DEMAK Nomor 129_Pid_B_2009_PN_Dmk_HUKUM_18112009_KORUPSI.rtf
Tanggal 18 Nopember 2009 — ANTOKO
148 — 21
  • jabatanKepala Desa dan Perangkat Desa di WilayahKabupaten Demak :Bahwa untuk mendapat garapan tanah bondo~ desaharusmelalui mekanisme lelangan, untuk desa Donorejo memilikitanah bondo desa luasnya saksi tidak tahu sedangkan untukbengkok kosong saksi tidak tahu, demikian juga mengenaisudah atau belum melaksanakan lelangan saksi juga tidaktahu karena kami bukan membidangi bagian lelangan =;Bahwa saksi tidak tahu untuk masa lelangan tahun 2008desa Donorejo membuat laporan atau tidak dan jika tidakmelaporkan sangsi
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata
Register : 18-01-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Plg
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat:
UMI KALSUM
Tergugat:
1.PT BCA FINANCE
2.PT BUANA ARGA
Turut Tergugat:
OJK SUMSEL
73 — 17
  • Penggugat patut untukditolak dan dikesampingkan;Bahwa Tergugat menolak secara tegas terhadap dalil gugatanpenggugat dalam butir 14 (empat belas) yang menyebutkan ParaTergugat telah melanggar aturan berdasarkan yang tertuang dalamUndangUndang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1998Pasal 18, Pasal 4 huruf (g) adalah warga negara Republik Indonesiayang merupakan konsumen Tergugat, berhak untuk diperlakukanatau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif olehpelaku usaha, serta Pasal 62 yang sangsi
Pengadilan PN PADANG Perdata Khusus PHI
Register : 17-10-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 26-04-2017
Putusan PN PADANG Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pdg
Tanggal 23 Februari 2017 — Ns. RENI, S.Kep, M.Kep lawan PIMPINAN YAYASAN CERIA BUANA
90 — 58
  • Dan gaji bulan februari, maret, april 2016diberikan dikarenakan adanya peraturan kampus bahwa sangsi bagi yang tidakhadir maka gaji tersebut menjadi habis (0), sedangkan aturan tesebut sudahdisuruh hapuskan oleh pihak sosnaker.Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum,dengan alasan :e Bahwa memang benar STIKes Ceria Buana memanggil Penggugat,malahan pemanggilan ini telah untuk ke2 (dua) kalinya terhadapPenggugat;e Bahwa terhitung awal Februari 2016 sampai saat
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 8 Desember 2016 — EULIS RUHIMAH, S.KM
105 — 25
  • Jamugha Multima Primacy, yang bertentangan denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha pasal 22 joPerpres Nomor : 54 Tahun 2010 pasal 118 ayat (1) huruf b, sehingga berdasarketentuan pasal 118 ayat (2) maka Penydia Jasa dapat dikenakan sanksi baikberupa sangsi administrasi, perdata maupun pidana. Persekongkolan dimaksudterlinat dari bukti petunjuk sebagai berikut : Adanya persesuaian dokumen penawaran yang dibuat oleh PT. JamughaMultima Primacy, dengan penawaran CV.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 22-12-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 970 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — PT. IMC TEKNO INDONESIA VS 1. YADI SETIAWAN, DKK
116 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sapto Wilopo padatanggal 2 Juni 2016 memberikan kesaksian tentang PelaksanaanPanggilan Kedua pada tanggal 31 Desember 2014 untuk hadir bekerjapada tanggal 9 Januari 2015 sebagai berikut:karena Panggilan Pertama tidak mau masuk bekerja malah melakukanUnjuk Rasa menuntut Pekerja yang kena sangsi Pelanggaran PeraturanPerusahaan 24 Orang agar dipekerjakan kembali, maka Penggugatberusaha memanggil Tergugat untuk kedua kalinya karena Order dariCustomer sudah meningkat kembali, maka Tergugat dipanggil yang
Pengadilan PN MANADO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-10-2009 — Putus : 30-06-2010 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN MANADO Nomor 271/PDT.G/2009/PN.Mnd
Tanggal 30 Juni 2010 — - NOLDY WARBUNG LAWAN DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG, Dkk
108 — 22
  • Madidir Bitung sebanyak 60 ton dansudah ditangani dan hasil pemeriksaan dari Tiem Pengawasan terjadinyakekurangan beras dan RUSLI MARPAUNG yang bertanggung jawab; Bahwa telah memberi sangsi kepada RUSLI MARPAUNG sekitar 60 tondengan nilai + 250 juta dan selama proses sekitar 5 bulan tunjangankepada RUSLI MARPAUNG yang bertanggung jawab; Bahwa RUSLI belum membayarnya dan setelah itu saksi tidak tahu lagikarena saksi pindah; Bahwa Saksi dimintakan untuk memberikan keterangan dan Penggugatsebagai staf
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 18-06-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 05-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 140/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 10 Desember 2015 — FELIPUS MANOGAR, dkk ; KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN (STIP)
111 — 38
  • secara moril.Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh PARAPENGGUGAT tersebut masih dalam batas kewajaran dalam shalmendisiplinkan para taruna yang telah melanggar disiplin sehinggapenerapan SIDANG atau penggunaan Pembentukan Dewan Pertimbanganuntuk mengadili sebagaimana maksud Pasal 75 ayat (2) dan (4) TatibSTIP tidak relevan dan tidak =memenuhi unsurunsur indisipliner danpelanggaran berat dan haruslah dinyatakan batal demi hukum atau bataldengan sendirinya.Bahwa diberikannya sangsi
Pengadilan PN MASAMBA Pidana Khusus
Putus : 24-02-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN MASAMBA Nomor 179Pid.Sus/2014/PN Msb
Tanggal 24 Februari 2015 — AHMAD Alias AMMANG Bin USMAN. DP
31 — 16
  • Bahwa jelas dari pengertian Pasal 54Undangundang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebutyang bisa dikenakan sangsi penjara dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a yaitu pelaku atauTerdakwa yang termasuk sebagai pecandu Narkotika sesuai dengan surat keterangandari dokter yang ditunjuk oleh Hakim ;Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim tersebutdiatas maka pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 20-12-2017 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 699/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Juni 2018 — Penggugat:
WILLEM WANDIK, S. SOS
Tergugat:
1.MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT,
2.ETHA BULO
3.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP PARTAI DEMOKRAT
182 — 44
  • Bahwa PENGGUGAT menyatakan sangsi/ragu dengan kebenaran daribuktibukti yang TERGUGAT II ajukan di forum Mahkamah PartaiDemokrat (TERGUGAT 1), namun:a. PENGGUGAT TIDAK MENEGASKAN BAHWA IJAZAHPENGGUGAT ASLI.b.
Pengadilan PN SANGATTA Pidana Umum Kejahatan terhadap Kesusilaan
Register : 31-03-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN SANGATTA Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Sgt
Tanggal 19 Juli 2016 —
129 — 51
  • Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;Hal 53 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.SgtMenimbang, bahwa terhadap unsur Ad.4 tersebut, Penasihat HukumTerdakwa dalam Nota Pembelaannya telah mengemukakan halhal sebagaiberikut: Bahwa untuk bisa menjatuhnkan sanksi pidana terhadap seorangTerdakwa, haruslah terpenuhi semua unsur dari yang didakwakan tanpaterkecuali, demikian pula halnya semua unsur yang terdiri dari 4 (empat)unsur dakwaan kesatu harus terpenuhi untuk seluruhnya baru dapatdijatuhnkan sangsi
Pengadilan PN GIANYAR Perdata
Register : 01-04-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PN GIANYAR Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Gin
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat:
1.I Gusti Ngurah Pastika
2.I Gusti Ngurah Bawana, S.SI
3.I Gusti Ngurah Ariawan
4.I Gusti Ngurah Oka, SE
Tergugat:
1.Ni Gusti Ayu Tantriani Alias Gusti Ayu Made Tantri Alias Gusti Made Kader
2.Gusti Ngurah Made Putrayasa
161 — 106
  • diluar Purusa tidakmelanggar awigawig ; Bahwa di Desa Peliatan juga ada warga lain mengangkat anakdari berbeda Agama, tetapi itu atas dasar suka sama suka (kecocokan)/atas keinginan orang tua angkatnya, dengan terlebih dahulu dibuatkanUpacara Sudi Wadani yaitu Upacara untuk pindah Agama, dari Agamalain masuk menjadi pemeluk Agama Hindu sesuai orang tua angkatnya ; Bahwa di Desa Peliatan ada 10 Banjar Adat dan semua WargaDesa Adat tunduk dan taat terhadap awigawig Desa Adat ; Bahwa yang menjalankan sangsi
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer
Register : 23-10-2014 — Putus : 23-01-2015 — Upload : 10-03-2015
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 144-K/PM III-16/AD/X/2014
Tanggal 23 Januari 2015 — TERDAKWA
71 — 55
  • moral,dan Agama serta lemahnya pemahamanterhadap aturan hukum maupun tata tertib di lingkunganKesatuannya sehingga mengabaikan nilainilai luhur serta jati diriseorang Prajurit TNI.Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakimmemperhatikan keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentinganumum dan kepentingan Militer :1.Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknyahukum dan keadilan dalam masyarakat oleh karena itu bagi setiapyang bersalah tentunya harus mendapatkan sangsi
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 07-04-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 28/PDT/2020/PT YYK
Tanggal 18 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : Drs DULLAH POSMAN BLIORD SIAHAAN, Psi
Terbanding/Tergugat I : ISMA NUR AFNI
Terbanding/Tergugat II : Amri Nur Ridwan
122 — 78
  • Yang jelas sangat sulit dibayangkan bagaimana kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara, apabila sesuka suka orangmelanggar PJB yang dikeluarkan Notaris, memberi keterangan palsu kepadapenyidik, memfitnah orang lain, menyerang nama baik dan kehormatannya,tanpa adanya sangsi hukum baik perdata maupun pidana.Bahwa, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis HakimPengadilan Tinggi Yokyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini agarmengabulkan gugatan Penggugat.
Pengadilan PN AMLAPURA Perdata
Register : 07-12-2020 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN AMLAPURA Nomor 237/Pdt.G/2020/PN Amp
Tanggal 1 Juli 2021 — Penggugat:
I NYOMAN PURWA NGURAH ARSANA,ST
Tergugat:
KUK BONG YI
288 — 176
  • Somasi adalah teguran keras secara tertulisdari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harusberprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atau hukumanyang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasiatau lalai. Bahwa Direktur dan komisaris terdiri dalam Rapat Umum PemegangSaham. Untuk menghindari tumpang tindih peran antara dewan direksi dandewan komisaris, kita perlu membedakan tugas dan tanggung jawabmereka dengan jelas.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Putus : 26-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451 K/TUN/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI BANTEN VS HAERUDIN,
110 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam pertimbangan hukum majelis Hakim PTUN Seranghalaman 56 berbunyi; .... surat edaran dapat dikatakan sebagai suatu perintahpejabat tertentu kepada bawahannya atau orang dibawahbinaannya sehingga mempunyai sangsi kedalam secarainternal oleh karenanya dapat digunakan sebagai bahanacuan dan pertimbangan oleh lembaga dibawahnya;Halaman 37 dari 73 halaman.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-06-2018 — Upload : 10-12-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 956/Pdt.G/2017/PN.Sby
Tanggal 28 Juni 2018 — JC. KRISJANTO WIDJAJA melawan PT. BANK JTrust INDONESIA, Tbk Dkk
174 — 58
  • terbit berdasarkan perjanjian kredit maupun Akta PembebananHak Tanggungan atas Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan sedangkanperjanjian tersebut adalah melanggar hukum maka Surat Kuasa MembebaniHak Tanggungan maupun Akta Pembebanan Hak Tanggungan adalahTIDAK SAH pula sehingga perobuatan hukum yang dilakukan olehTERGUGAT yang berikutnya tidak dapat dilakukan (non eksekutable).Bahwa Tergugat IV dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terusmenerus yang dilakukan oleh TERGUGAT dan tanpa adanya sangsi
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 24-06-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 12-09-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 566/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
NURRAHMA ALIAH TAIBIEN, SH
Terdakwa:
YUSUF FIRDAUS als PAK YUSUF bin KULUT ibrahim
192 — 85
  • ketakutan terhadap seluruh warga masyarakat yang ada diIndonesia hingga memakan banyak korban jiwa dari efek ledakan BomAmonium Nitrat yang telah terdakwa buat Benar, terdakwa mengerti bahwa dalam hukum indonesia melarangbagi setiap warga negara sipil mempunyai, memiliki, menggunakan,menyimpan atau ada padanya suatu bahan peledak atau zat berbahayayang akan digunakan oleh pelaku Tindak Pidana untuk maksudmelaksanakan tindak pidana Teror atau membuat Bom dan hal tersebutsangat melawan hukum dan terkena sangsi
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-10-2015 — Upload : 05-04-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 313/Pdt/2015/PT SMG
Tanggal 8 Oktober 2015 — Yazid Marzuki, S.E melawan 1. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tegal, dkk
61 — 28
  • yang berbunnyi : PPK dapat memutus kintrak secara sepihak apabila :a.2 . setelah diberikan kesempatan menyelesaiakn pekerjaan sampai dengan50 (lima puluh hari) kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaanpekerjaan, Penyedia barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaanJo Bab X Syaratsyarat Umum Kontrak (SSUK) B.5 pasal 40.1 huruf ce Bahwa terjadinya keterlambatan Penyelasaian oleh PENGGUGATsematamata disebabkan oleh kondisi di luar kendali penyedia jasa yangseharusnya PENGGUGAT dibebaskan dari sangsi
    terhadapperusahaan PENGGUGAT dengan Surat Keputusan adanya blacklistdengan SK Nomor : 050/04.02.1/2014 tanggal 3 Januari 2014 adalahPerbuatan Melawan Hukum karena :a Tindakan blacklist dari TERGUGAT III bertentangan dengan pasal93 ayat (1) a.2 Perpres Nomor : 70 tahun 2012 tentang pengadaanbarang / jasa Pemerintah Jo Bab X Syaratsyarat Umum Kontrak(SSUK) B.5 pasal 40.1 huruf cb Tindakan blacklist merupakan bentuk perbuatan sewenangwenangyang melanggar asas umum pemerintahan yang baik.c Penerapan sangsi