Ditemukan 3766 data
112 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 91 K/PID.SUS/2017Bahwa pertimbangan kuitansi tanoa mencantumkan alamatnya adalahsyah secara hukum, karena berlaku hukum keperdataan sah jual belimendasarkan pada hukum perjanjian;Bahwa adanya barang berupa karpet (obyek yang halal) danpembayaran dibuktikan dengan adanya kuitansi pembayaran(mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai bukti surat), haltersebut membuktikan terdapat kesepakatan di antara keduanya,subyeknya cakap hukum, jual beli sebagai kausa yang halal,membuktikan uang senilai Rp100.000.000,00
116 — 55
Page 10 of 54Bahwa untuk membuktikan guatannya Kausa Hukum Penggugat telahmengajukan alat bukti sebagai berikut :A. Alat Bukti Surat :1. Fotokopi Buku Tanah Nomor 13 atas nama IS. LADIKU. yang dikeluarkanoleh A.n Gubuernur Kepala Daerah Tk.
Pembanding/Tergugat III : Isra Al Nur, S.STp Diwakili Oleh : Dr. H.C.,FATAHILLAH, S.H dan Rekan
Pembanding/Tergugat IV : Imran Al Nur, S.Sos Diwakili Oleh : Dr. H.C.,FATAHILLAH, S.H dan Rekan
Pembanding/Tergugat V : Andi Kahar, SH Diwakili Oleh : Dr. H.C.,FATAHILLAH, S.H dan Rekan
Pembanding/Tergugat VI : Sibi Diwakili Oleh : Dr. H.C.,FATAHILLAH, S.H dan Rekan
Pembanding/Tergugat VII : SUKENA Diwakili Oleh : Dr. H.C.,FATAHILLAH, S.H dan Rekan
Terbanding/Penggugat : SADDIAH
Turut Terbanding/Tergugat II : Nyoman Sulastra
149 — 82
Puuwatu KotaKendari, dalam hal ini diwakili oleh Kausa Hukumnya DR. MuhammadDahlan Moga, SH., MH., Muhammad Saleh, SH., MH., La Ode MuhammadHiwayad, SH., Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor HukumM. Dahlan Moga & Partners Jl. MT. Haryono No. 9 A Telp. (0401)3194709 Kambu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal19 Februari 2020 sebagai Terbanding semula Penggugat ;NYOMAN SULASTRA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal dahulu diJalan Jl. Chairil Anwar RT 004/RW 003, Kel.
63 — 84
bukti Penggugat dalam perkara aquo, masih berada padaPenggugat, Telah seharusnya berada pada H.Tengku Azhar Yahya(almarhum).Dengan demikian, bukti T.72 berupa 2 (dua) lembar kwitasi, karenatidak secara tegas disebutkan dalam suatu akta perbuatan hukumPenggugat melakukan perjanjian ganti rugi dengan H.Tengku AzarHalaman 30 dari 52 Halaman PUTUSAN Nomor:137/Pdt/2019/PTMDN10.11.Yahya (alm), maka bukti kwitansi tersebut tidak dapat dipakai buktihukum yang sah.Suatu kwitansi tanda penerimaan tanpa sebab kausa
110 — 24
oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan denganpembacaan surat gugatan dan terhadap surat gugatan tersebut Para Penggugat telahmemperbaiki gugatannya dan selanjutnya menyatakan tetap pada gugatannya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut ParaTergugat memberikan jawaban sebagai berikut:Jawaban Tergugat I dan Tergugat II :DALAM EKSEPSI :1 Surat Kuasa Para Penggugat cacat formil;a Bahwa surat kuasa Para Penggugatmenyebutkan bahwa surat kuasa diberikankepada Para Penerima Kausa
154 — 121
Putusan Perkara Pidana No. 385/Pid.B/2015/PN.Cbi, justrumenghasilkan peristiwa atau fakta hukum yang sudah mempunyaikekuatan hukum tetap yang mengikat dan tidak dapat lagi diganggugugat, bahwa jual beli sebagaimana dimaksud dalam Akta PengikatanJual Beli 29032013 No. 06 yang dibuat oleh dan dihadapan NotarisAden Dahri, S.H.M.Kn/Turut Tergugat Ill dengan Tan Kim Yok (namadalam sertiifikat) alias Tam Kim Jah/Tergugat III adalah suatu hubunganhukum yang lahir dari hal kausa yang tidak halal atau illegal
Pembanding/Penggugat II : HJ. MAINI Diwakili Oleh : Ismail Mirun, SH.
Pembanding/Penggugat III : ELLYA NURUL MAYA Diwakili Oleh : Ismail Mirun, SH.
Pembanding/Penggugat IV : IBEN ZAINI Diwakili Oleh : Ismail Mirun, SH.
Pembanding/Penggugat V : IDA LEDIANI Diwakili Oleh : Ismail Mirun, SH.
Pembanding/Penggugat VI : Ir. H. SUHAIMI AKBAR Diwakili Oleh : Ismail Mirun, SH.
Pembanding/Penggugat VII : RAHMI MAHYANITA Diwakili Oleh : Ismail Mirun, SH.
Pembanding/Penggugat VIII : GUNTUR LEO PERKASA Diwakili Oleh : Ismail Mirun, SH.
Pembanding/Penggugat IX : TIAS GATRA ANNISA Diwakili Oleh : Ismail Mirun, SH.
Pembanding/Penggugat X : ILMINA ISTIQNA Diwakili Oleh : Ismail Mirun, SH.
Pembanding/Penggugat XI : MUHAMMAD AKHYAR RAMADHAN Diwakili Oleh : Ismail Mirun, SH.
Pembanding/Penggugat XII : AFRA NISA MADINA Diwakili Oleh : Ismail Mirun, SH.
Terbanding/Tergugat I : BAKTI PERANGIN-ANGIN
Terbanding/Tergugat II : Hj. MUHARLINA
Terbanding/Tergugat III : ERVIANTI
Terbanding/Tergugat IV : RIA ARITA
Terbanding/Tergugat V : RIKA ATIA
Terbanding/Tergugat VI : M. DAFFA AKBAR
Terbanding/Turut Tergugat I : SIMON PETRUS GINTING, SH.
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Langkat
161 — 142
Amansyah yang merupakan saudarakandung dari almarhum Edy Putra yang kesemuanya adalah beragamaIslam, yang dari dalil gugatan sebagaimana apa yang didalilkan ParaPenggugat dan semacam itu menurut Majelis Hakim diliputi kausa primanyaHalaman 47 dari 52 Putusan Nomor 578/Pdt/2021/PT MDNataupun diliputi oleh suasana hukum kewarisan yang terkait pula ataupunberhubungan dengan kepemilikan (perbuatan melawan hukum), karenaPengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyesesaikan sengketaterkait hak milik
90 — 15
Wiyono, SH dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya,Penerbit Usaha Nasional, halaman 70 pengertian turut melakukandiartikan disini adalah melakukan bersama sama dalam tindak pidana inipelakunya paling sedikit 2 (dua) orang yakni yang melakukan dan turutmelakukan dalam tindakannya keduanya, melakukan harus melakukanperbuatan pelaksanaan, jadi kKeduanya melakukan anasir tindak pidanaitu.Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa dr.Muhammad Kubri selakuKepala Badan dan juga sekaligus sebagai Kausa Pengguna Anggaran
623 — 164
Sepakat, cakap, hal tertentu, kausa yang halal, knususnyapengaturan sepakat, adanya para pihak yang sepakat melakukanperjanjian dan untuk pengertian cakap berarti orang yang dewasamenurut Undangundang dan sehatlahir bathin;Hal ini sebagaimana dikenal adanya klausal arbitrase yang tercantumdalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbulsengketa (Factum de compromitendo), atau suatu Perjanjian Arbitrasetersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (AktaKompromis);Bahwa
132 — 92
Tinggimerupakan syarat untuk mewujudkan Misi utama Pendidikan Tinggi dalammelaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, danpengabdian kepada masyarakat ;Menimbang, bahwa dalam penafsiran teologis, Peraturan Menteri Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, danPendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta yang dikeluarkanoleh Tergugat, mencerminkan bahwa akar kausa
189 — 30
diatur dengan pasal penipuan, itu samadengan efeknya pada saat dibuat kesepakatan ada unsur penipuan,misalkan dalam hal hutang piutang antara kedua pihak namundihadapan notaris ternyata muncul adanya kuasa menjual tanpasepengetahuan salah satu pihak maka bisa dipidanakan dan bisadimintakan pembatalan;Bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak sepanjang dipenuhisyaratsyarat perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanyakesepakatan para pihak, adanya kecakapan para pihak, suatu haltertentu dan kausa
persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa terdakwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyaihubungan keluarga; Bahwa ahli mempunyai kompetensi keahlian dalam hukumkenoktariatan; Bahwa benar notaris pada Pasal 1 angka 1 UU no.2 Tahun 2014adalah pejabat yang berwenang membuat otentik dan akta yangditentukan oleh undangundang; Bahwa benar dalam pembuatan perjanjian dasarnya adalah undangundang, pertama syarat sah perjaniian 1320 KUHPerdata yaituSepakat, cakap, hal tertentu dan kausa
yang halal; Bahwa subyek yang dapat melakukan perjanjian adalah perseorangandan badan hukum; Bahwa sepakat itu harus ada persetujuan, tidak ada tekanan dan tidakada ancaman; Bahwa Hal tertentu obyeknya harus jelas; Bahwa kausa yang halal itu harus dilakukan tidak bertentangandengan undangundang; Bahwa akta notaris adalah akta partaij sehingga akta itu dibuat karenakeinginan para pihak; Bahwa notaris hanya menuliskan kesepakatan kedua belah pihakapabila diantara mereka tidak tercapai kesepakatan
148 — 95
Apakah syaratsyarat yang dimaksudkantersebut terkait dengan suatu perikatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal1320 KUHPerdata mengenai kausa halal yang harus terpenuhi dalam syaratperikatan, ataukah memberikan ruang kepada hakim untuk bebas danmerdeka dalam memberi makna dan tujuan hukum dalam norma itusebagaimana yang dapat diperoleh dalam beberapa ketentuan norma hukumyang antara lain syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:1.
Terbanding/Tergugat I : H. Muh. Eddy Gozali, SH, MH
Terbanding/Tergugat II : H. Mama Ismail
Terbanding/Tergugat III : Susanti
Terbanding/Tergugat IV : MACHFUDIN SAID, SH
Terbanding/Tergugat V : AGUS SUPIANDI
Terbanding/Tergugat VI : HENDRA GUNAWAN
Terbanding/Turut Tergugat I : RODIAH YAHYA, SH., MKn
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
72 — 45
Aquo tersebut dilakukan oleh Pelawan denganTerlawan III dan Suaminya melalui Surat Jual Beli Secara di bawah tanganyang telah ditandatangani oleh Terlawan III bersama Suaminya di atasMaterai cukup;Bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undangundang Hukum Perdata(KUHPer) yang menyebutkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sahmaka perlu dipenuhi kesepakatan antar para pihak, kecakapan para pihakdalam membuat perikatan, pokok tertentu yang dalam hal ini adalahperihal jual beli atas Tanah Aquo, dan kausa
193 — 135
sebagai formalitas kausa yaitu sebagai syarat atas keabsahan suatu tindakanhukum yang dilakukan. Akte autentik juga berfungsi sebagai alat bukti yaitubertujuan untuk membuktikan halhal yang disebut didalamnya dan fungsiprobationis causa yaitu merupakan satusatunya alat bukti yang dapat dan sahmembuktikan suatu hal atau peristiwa.( M.Yahya Harahap, Hukum AcaraPerdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.563565).
263 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, peyanjian yang disebut pada Point. 5.1.1 sampai dengan 5.1.7 tersebutadalah penanjian yang tidak memenuhi unsur yang didasarkan pada azas hukumpenanyjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:1.o.3.4.Adanya kesepakatan kedua belah pihak;Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;Adanya obyek;Adanya kausa yang halal, dikarenakan:6.1. Tergugat telah melakukan penyesatan informasi atau setidaktidaknya6.2.telah melakukan penyalahgunaan keadaan dalam menawarkan KapalKM.
SARMAH
Tergugat:
1.PT. RAHMAH MANDIRI MULIA
2.HARRY NATA, S.T
3.HENRY NATA
4.ADI SARTONO, KU., S.H.,M.H.,MKn
585 — 4339
mencatat saja, bukan notarisyang mengatur, dalam hal mengambil keputusan itu pimpinan rapat;Bahwa konsekuensinya jika RUPS yang dilaksanakan tidak sesuaiAnggaran Dasar Perusahaan atau tidak sesuai dengan peraturan,misalnya terkait tempat pelaksanaan RUPS berbeda dengan yang sudahdiatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, tata cara rapat, mekanismepengambilan keputusan, maka RUPS tersebut batal demi hukum pasalHalaman 79 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pat.G/2019/PN Prn1320 KUHPerdata, melanggar kausa
pada ayat (7) mutatis mutandisberlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.(9) Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksudpada ayat (7) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahananggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri;Bahwa jika ada RUPS tidak sesuai UU PT , akta perusahaan atauanggaran dasar perusahaan cara menganulirnya adalah denganmengajukan gugatan ke Pengadilan, bisa batal demi hukum pasal 1320(4) KUHPerdata kausa
1.SYAFRIL
2.TITIK PUJOWATI
Tergugat:
1.wahyu kaharputra
2.firman kaharputra
3.kahar wirianto
Turut Tergugat:
1.h.khalidin,sh.mh
2.kementrian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kantor pertanahan kabupaten kampar profinsi riau
3.PT.Bank Negara Indonesia Persero Tbk Sentra Kredit Kecil Pekanbaru
303 — 177
Akta Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Sukses Medan Kampar No. 07/2013 Tanggal 5 Juni 2013 adalah ADALAHCACAT HUKUM karena melanggar Pasal 1320 KUH Perdata tetang syaratsah perjanjian yaitu Suatu sebab yang halal (kausa legal) sehingga seluruhaktaakata tersebut BATAL DEMI HUKUM;11. Bahwa oleh karena jual beli tersebut cacat hukum maka sudahsepatutnyalah Akta Perjanjian Jual Beli No. 69/2012 Tanggal 17 Februari2012 Jo.
Sukses Medan Kampar No. 07/2013 Tanggal 5 Juni 2013 adalahADALAH CACAT HUKUM karena melanggar Pasal 1320 KUH Perdatatentang syarat sah perjanjian yaitu suatu sebab yang halal (kausa legal)sehingga seluruh aktaakata tersebut BATAL DEMI HUKUM; Bahwa oleh karena jual beli tersebut cacat hukum maka sudahsepatutnyalah Akta Perjanjian Jual Beli No. 69/2012 Tanggal 17Februari 2012 Jo. Akta Surat Kuasa No. 70/2012 Tanggal 17 Februari2012 Jo.
CV. MITRA BERSAMA
Tergugat:
GUBERNUR SULAWESI TENGAH
401 — 276
yang dikeluarkan oleh Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa secara teori dalam tinjauan relasi dalam optikfilsafat menurut Louis O Kattsoff (e/emen of philosophy, alin bahasa SoejonoSoemargono, Tiara Wacana Yogyakarta, 2004: 56) dinyatakan bahwa ada duahal dikatakan berkaitan apabila terdapat koneksitas / hubungan diantaranya.In casu dua hal yang akan dianalisa korelasinya di dalam pendapat hukum iniadalah kepentingan Penggugat dalam konteks hubungan kausalitas sebabakibat, yaitu kausa
sebab (yakni Keputusan Tata Usaha Negara sebagaiobyek sengketa a quo) dengan kausa akibatnya (yakni dampak dariditerbitkannya obyek sengketa a quo bagi Penggugat);Menimbang, bahwa secara negasi dikatakan tanpa adanyakepentingan maka tidak akan ada gugatan (Geen Processual belang geenrechtsingang), oleh karenanya unsur kepentingan (interes, belang)merupakan syarat utama adanya standing to the sue yaitu kKedudukan minimalyang harus dimiliki Penggugat untuk mencapai kapasitas mengajukangugatan a quo
224 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berfungsi sebagai formalitas kausa > akta otentik tersebut berfungsisebagai syarat atas keabsahan suatu tindakan hukum yangdilakukan. Apabila perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukantidak dengan akta, tindakan itu menurut hukum tidak sah, karenatidak memenuhi formalitas kausa (causa);b. Berfungsi sebagai alat bukti > ketentuan Pasal 1866 KUH.Perdatajuncto ketentuan Pasal 164 HIR telah menetapkan surat atau aktasebagai alat bukti pada urutan yang pertama;c.
159 — 121
sidang hari ini Majelis Hakim akanmemberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan kesimpulan,dan ataspertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan sudah siap denganKesimpulan, dan mohon agar diajukan dalam sidang hariini ; Atas perkenan Hakim Ketua Majelis Hakim Ketua Majelis mengajukan kesimpulantertanggal : 21 April 2008, adalah sebagaiberikut : 62Kemudian..........2 Kemudian Kesimpulan diserahkan oleh Kuasa Penggugat, selanjutnya atas pertanyaanHakim Ketua Majelis Kausa
sidang hari ini Majelis Hakim akanmemberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan kesimpulan,dan ataspertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan sudah siap denganKesimpulan, dan mohon agar diajukan dalam sidang hariini ; Atas perkenan Hakim Ketua Majelis Hakim Ketua Majelis mengajukan kesimpulantertanggal : 21 April 2008, adalah sebagaiberikut : 105 Kemudian..........2 Kemudian Kesimpulan diserahkan oleh Kuasa Penggugat, selanjutnya atas pertanyaanHakim Ketua Majelis Kausa