Negara dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negarayang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU28/1999), yang menyatakan sebagai berikut:Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsieksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesual denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Sementara, Penyelenggara Negara itu sendiri

Menyatakan Termohon tidak memiliki kedudukan hukum ( Legal Standing )untuk melakukan penyidikan perkara aquo mengingat tidak ada kerugiankeuangan Negara dan Pemohon bukanlah penyelenggara Negara.7.

Mengingat Pemohon hanyalah Ketua AsosiasiPetani Tebu Rakyat, bukan Penyelenggara Negara sebagaimanadijelaskan di atas;Tanggapan Termohon :Bahwa apabila dicermati dari Alasan dan pertimbangan yang diajukanoleh Penasehat Hukum Pemohon Pra Peradilan ada tiga Point yangdiajukan Pra Peradilan yaitu :1. Belum adanya dua alat bukti permulaan yang cukup dalammenetapkan tersangka;2.

Dalil Pemohon tentang Status Tersangka yang bukan merupakanPegawai Negeri maupun Penyelenggara Negara;4.

Negara, karena dimaksud sebagai penyelenggara Negarasudah mengacu saklek patuh pada UndangUndang 28 tahun 2009 dan UndangUndang No. 5 tahun 2014Setiap peserta penyelenggara Negara diwajibkan mengisi LHKPNPegawai Pabrik umpamanya, seorang manager sebuah perusahaantidakberwajiban moral mengisi LHKPN karena pejabat Negara disini menurut UndangUndang No.5 tahun 2014 disini disebutkan Presiden, wakil Presiden, Ketua, atauWakil Ketua anggota MPR, DPR, DPRD DPD MA, MK BPK Komisi Yudisial KPKdan lain sebagainya

LautNomor : 650 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 pada hari dantanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pastiyaitu. antara tanggal 11 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 16Nopember 2008 atau setidak tidaknya pada tahun 2008 bertempatdi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Jalan KomplekPerkantoran Gagas, Kelurahan Angasu, Kecamatan PelaihariKabupaten Tanah laut atau setidak tidaknya pada suatu' tempatmasih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pelaihari,Pegawai Negeri atau Penyelenggara

Negara baik langsung maupuntidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan,pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan,untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus ataumengawasinya perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikutBahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 9 AprilHalaman 7 dari 26 halamanPutusan No. 19/PID.SUS/2011/PT.BJM2008 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana AlokasiKhusus

Laut Nomor : 650 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagidengan pasti yaitu) antara tanggal 11 Agustus 2008 sampai dengantanggal 16 Nopember 2008 atau setidak tidaknya pada tahun 2008bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut JalanKomplek Perkantoran Gagas, Kelurahan Angasu, KecamatanPelaihari Kabupaten Tanah laut atau setidak tidaknya pada suatutempat masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan NegeriPelaihari, Pegawai Negeri atau Penyelenggara

Negara baiklangsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalampemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saatdilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskanuntuk mengurus atau mengawasinya perbuatan mana dilakukanterdakwa dengan cara sebagaiberikKUt: ss sees secs sncs sce Ss o6e Sone BS Se See SE SS Se emsBahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 9 April2008 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana AlokasiKhusus

Hal ini menunjukkan bahwaTergugat, selaku penyelenggara negara telah bertindak tidak sesuai dengankewajiban hukumnya dan tidak menjalankan prinsipprinsip pemerintahanyang baik;Halaman 4 dari 36 halaman.

Bahwa selain melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku, jugabertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik berupaAsas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara,Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Akuntabilitassebagaimana tersebut dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1998tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme;Menurut penjelasan Pasal 3 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Asas Tertib Penyelenggara Negara;Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asasyang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangandalam pengendalian penyelenggaraan Negara;Tidak adanya koordinasi antara Tergugat dengan BPKEL selaku BadanPengelola Kawasan Ekosistem Leuser berkenaan dengan diabaikannyatelaah staf dari pihak BPKEL terkait penerbitan Surat Gubernur Nomor925/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin UsahaPerkebunan Budidaya kepada PTI Kalista Alam

Negara yang pada waktumenjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang diatasnya terdapat hak pakai, seolaholan sesuai dengan peraturanperundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahaldiketahui peraturan tersebut bertentangan dengan peraturanperundangan;Halaman 10 dari 36 halaman.

negara seharusnyamemberi jaminan kepastian hukum dengan menghormati danmelindungi hakhak masyarakat yang berada di Hutan Rawa GambutTripa, yang secara turun temurun telah mengelolaan sumber dayaalam di Hutan Rawa Gambut Tripa sebagai sumbersumberkehidupan/kawasan mata pencarian dalam upaya pemenuhan hakhak dasarnya sebagai manusia, serta seharusnya juga Tegugatmemberi perlindungan hukum terhadap hakhak masyarakat ataslingkungan yang baik.

DAKWAANPRIMAIRBahwa terdakwa YULIANTI, S.Sos Binti MUHAMMAD ADA, selakupegawai negeri atau penyelenggara negara yang mempunyai jabatan sebagaiKepala Seksi Pemerintahan di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi UtaraKota Cimahi berdasarkan Keputusan Walikota Cimahi Nomor : 821.27/Kep.23.dKKD/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Pengangkatan DalamJabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, bersamasamadengan EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si. dan WAHYU RESDIAN, S.S.iT.

Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.SUBSIDIAIRBahwa terdakwa YULIANTI, S.Sos Binti MUHAMMAD ADA, selakupegawai negeri atau penyelenggara negara yang mempunyai jabatan sebagaiKepala Seksi Pemerintahan di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi UtaraKota Cimahi berdasarkan Keputusan Walikota Cimahi Nomor : 821.27/Kep.23.dKKD/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Pengangkatan DalamJabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, bersamasamadengan EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si. dan WAHYU RESDIAN, S.S.iT.

Pegawai Newgeri atau Penyelenggara Negara ;2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;3. Secara melawan hukum ;4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu , membayar atau menerimapembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagidirinya ;5. Menyalah gunakan kekuasaan ;6. Perbuatan tersebut dilakukan secara bersamasama ;7.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, yangunsurunsurnya sebagai berikut1) Pergawai Negeri atau penyelenggara Negara) Menerima hadiah atau janji ;3) Diketahui atau patut diduga ;) Karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya, dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janjitersebut ada hubungan dengan jabatannya ;5) Dilakukan secara bersamasama ;6) Dijatuhkan pidana tambahan ;Ad 1.

UNSUR PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA ;Menimbang bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2Undangundang Nomor 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan Pegawai Negeriadalah ;a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undangundang tentangKepegawaian ;b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalamm Kitab UndangundangHukum Pidana ;c. Orang yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara atau daerah ;d.

Hal ini sebagaimana yang kemudian ditetapkan dalamKetetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);Bahwa dalam rangka menyelamatkan kehidupan nasionalsesuai tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi,dan misi dari Seluruh Penyelenggara Negara dan masyarakat.Kesamaan visi, persepsi, dan misi tersebut harus sejalandengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendakiterwujudnya penyelenggara negara yang mampu menjalankantugas

dan fungsinya secara sungguhsungguh, penuh rasatanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien,bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimanadiamanatkan oleh Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan BebasKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Penjelasan Umum atas UUHalaman 25 dari 54 halaman.

Catatancatatan buruk yang dimaksud antaralain berdasarkan catatan kinerja Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) tahun 2017 bahwa selama tahun 2017,setidaknya terdapat 20 (dua puluh) dari 102 (seratus dua)perkara korupsi yang melibatkan pejabat birokrasipemerintahan pusat dan daerah yang pelakunya adalah paraanggota DPR dan DPRD;Dengan demikian, telah nyata bahwa praktikpraktik korupsi,kolusi dan nepotisme telah berakar kuat dalam kehidupansosial masyarakat di Indonesia khususnya di kalangan pejabatdan penyelenggara

negara dan terbukti telah menunjukkanadanya keterlibatan anggota dewan perwakilan rakyat dalamkasuskasus yang ada;Bahwa sejak rancangan PKPU Pencalonan mengemuka padabulan April 2018, setidaknya sudah terdapat 67.000 lebihdukungan dari orangorang yang menandatangani petisiHalaman 27 dari 54 halaman.

Negara meliputi:Halaman 31 dari 54 halaman.

Kecamatan Gunung Sahilan tidak sah dan bataldemi hukum;Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor 141/KPTS/148,tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian danPengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak, Desa SungaiLipai, Kecamatan Gunung Sahilan bertentangan dengan asasasas umumpemerintahan yang baik, sebagai berikut :a) Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yangmengutamakan peraturan perundangundangan, kepatutan dankeadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara

Negara.

Hal demikian jelas bertentangandengan Asas Kepastian Hukum;Asas Tertib Penyelenggara Negara yaitu asas yang menjadi landasanketeraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalianpenyelenggara negara.

Kondisidemikian bertentangan dengan Prinsip Kepentingan Umum;Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

Putusan Nomor 232K/TUN/201421.f) Asas akuntabilitas yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatandan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapatdipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagaipemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku.

Pemerintahan adalah unsuryang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negaralainnya.Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebutkeputusan tata usaha negara atau keputusanadministrasi negara yang selanjutnya disebut keputusanadalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badandan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraanpemerintahan.Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnyadisebut Tindakan adalah perbuatan pejabatpemerintahan atau penyelenggara

negara lainnya untukmelakukan dan/atau tidak melakukan perbuatankonkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketayang timbul dalam bidang administrasi pemerintahanantara warga masyarakat dengan badan dan/ataupejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkankeputusan dan/atau tindakan pemerintahanberdasarkan hukum publik. (1)Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukumperdata yang terkait dengan keputusan dan jatautindakan.Upaya Administratif

yakni :a) Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang PenyelenggaraanNegara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,yakni Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakanPenyelenggara NeQala 5 22222 nena nn nnn nnn ne neb) Azas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah azas yang menjunjungtinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, ununtukmewujudkan penyelenggara

negara yang bersihdan bebas dari korupsi,kolusi dan NepotiSMEe ; een ene n en een n nner n ene n en en neec) Azas Kepastian Hukum , yakni mengutamakan landasan peraturanperundangundangan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ;d) Azas Akuntabilitas yakni bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir darikegiaan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkankepada masyarakat ; 22222 2ne none nnn nen nn nnn rene nnennneneneeHalaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2019/PTUNKPGe) Azas Bertindak

negara yangdengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya,meminta uang sebesar Rp. 500.000.

No.04/Pid.sus.Kor/2016/PT.Mks18Bahwa perbuatan terdakwa bersamasama dengan saudara ANDIASDAR selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yangpada waktu) menjalankan tugas, meminta atau menerimapekerjaan dengan mengadakan biaya materai, patok tanda batas,BPHTB dan Pajak Penghasilan dari Pengalinan Hak Atas Tanahdan bangunan (PPh) bagi yang terkena ketentuan perpajakanbertentangan dengan Petunjuk Teknis Prona Tahun 2013 yangdikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia pada Bab II

negara baiklangsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut sertadalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan dengan carameminta atau menerima pekerjaan dengan mengadakan biayamaterai, patok tanda batas, BPHTB dan Pajak Penghasilan dariPengalihnan Hak Atas Tanah dan bangunan (PPh) bagi yangterkena ketentuan perpajakan bertentangan dengan PetunjukTeknis Prona Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia pada Bab II huruf Htentang Biaya yaitu bahwa untuk memastikan

negara yang Hal 32 dari 49 hal.

ELYAS MAIWA tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaSelaku pegawai negeri atau penyelenggara negara turutserta secara bersamasama menerima hadiah atau janjipadahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah ataujanji tersebut diberikan karena kekuasaan= ataukewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atauyang menurut pikiran orang yang memberikan hadiahatau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya Hal 39 dari 49 hal.

dengan pasti dalam tahun 2009, bertempat di Kantor CamatPallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa atau ditempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassarberdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan beberapa perbuatan,meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut Pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang denganmaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ataudengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikansesuatu, membayar, atau Mmenerima pembayaran dengan potongan atau untukHal. 9 dari 26 Hal.

18UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;SUBSIDIAIRBahwa terdakwa Andi Bau Malik Barammase selaku camat PallanggaKabupaten Gowa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor:821.27/079/BKD tanggal 04 Mei Tahun 2009 pada waktu dan tempatsebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair diatas, melakukan beberapaperbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang pada waktumenjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepadaHal. 12 dari 26 Hal.

No. 29/PID.SUS.TPK/2017/PT MKSpegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum,seolaholah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umumtersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebutbukan merupakan utang, yang dilakukan dengan cara antara lain :e Bahwa pada tahun anggaran 2009 telah dianggarkan alokasi(ADD/K) dengankemiskinan dan mengurangi kesenjangan,desa/kelurahaninfrastruktur pedesaan.tujuanantara laindanamenanggulang!

Pasal 4 Keputusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, setiap gratifikasi berupa pemberian uang sebesarRp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada pegawainegeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabilaberhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannyaatau. tugasnya

Bahwa terdakwa selaku Penyelenggara Negara tidak pernahmelaporkan adanya gratifikasi (berupa pemberian uang) dari SaksiBAKKARA sebesar Rp 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima jutarupiah) tersebut ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalamwaktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima,dan langsung mempergunakannya untuk keperluan pribadi terdakwa.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a UndangUndang

Dapat dipertimbangkan untuk diberikan;> Terdakwa selaku Penyelenggara Negara tidak pernahmelaporkan penerimaan gratifikasi yang telah diterimanya tersebutkepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya gratifikasi.> Dipersidangan, terdakwa maupun Tim Penasihat Hukumnyagagal membuktikan bahwa penerimaan uang (gratifikasi) tersebutbukan merupakan suap.2.

Terdakwa merupakan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timurselaku Penyelenggara Negara (saat tindak pidana terjadi) yangseharusnya memberikan teladan dalam pemberantasan tindak pidanakorupsi kepada masyarakat;b. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya gratifikasi;Cc.

Terdakwa merupakan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timurselaku Penyelenggara Negara (Saat tindak pidana terjadi) yangseharusnya memberikan teladan dalam pemberantasan tindakpidana korupsi kepada masyarakat;Bahwa Benar Terbanding / Terdakwa adalah anggota DPRDKalimantan Timur selaku Penyelenggara Negara, Namun dapat dijelaskan bahwa Terbanding / Terdakwa bukan yang mengusulkanProposal hibah Kelompok Tani Resota jaya dan terungkap di FaktaPersidangan Pengusul Kelompok Tani Resota Jaya tersebut adalahdari

Negara Sipil, yang ditugaskan sebagai Guru Agama lslam pada SDNegeri 1 Sukorejo Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, pada hariRabu tanggal 13 Agustus 2008 sekira pukul 22.35 WIB atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Lemcadika termasukDesa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Bojonegoro, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada PegawaiNegeri atau Penyelenggara

Negara yaitu saksi Drs.

Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturanperundangundangan antara lain dalam Ketetapan Majelis PermusyawaratanRakyat Republik Indonesia Nomor : X/MPR/1998 tentang PenyelenggaraNegara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersihdan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor

Putusan Nomor 100 PK/TUN/2017yang berlaku selaku penyelenggara negara kepada Penggugatsebagaimana yang dikehendaki/ditentukan dan diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentangpenyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dannepotisme pasal 3 khususnya: Asas kepastiian hukum yaitu asas dalamnegara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan PerundangUndangan, kepatutatan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaranegara.

Asas tertib penyelenggara negara yaitu asas yang menjadilandasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalianpenyelenggara negara. Asas tertib penyelenggara negara yaitu asas yangmenjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalampenyelenggara negara.

yang berlandaskan kode etik danketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku selakupenyelenggara negara kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugatsebagaimana yang dikehendaki/ditentukan dan diatur dalam UndangUndang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara YangBersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 3 khususnya:Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam Negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutandan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara

Negara; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu asas yang menjadilandasanketeraturan, keserasian dan keseimbangan dalampengendalian Penyelenggara Negara; Asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidakdiskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan danrahasia negara; Asas Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban

Negara ;Bahwa oleh karena pasal 5 ayat (1) huruf a yang berasal daripasal 209 ayat (1) angka 1 KUHP adalah pasangan dari pasal 12huruf a yang berasal dari pasal 419 angka 1 KUHP, maka dengansendirinya yang dimaksud dengan sesuatu dalam pasal 5 ayat (1)huruf a adalah hadiah dan yang dimaksud dengan hadiahamenurut Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 ( Andi Hamzah,Korupsi di Indonesia, Cet 1, Jakarta, Gramedia, 1986, hlm 118)adalah segala sesuatu yang mempunyai arti, sedang Ssesuatuadalah baik

sendiri maupun oleh pihak ketiga demikepentingan pelaku Tindak Pidana Korupsi ;Bahwa menurut Putusan MARI tanggal 03 Agustus 1963 No :39K/Kr/1963 menyatakan bahwa pemberian itu tidak perlu dilakukandiwaktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasnya,melainkan dapat juga diberikan dirumah sebagai kenalan ;Bahwa yang dimaksud sebagai Pegawai Negeri adalahsebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 2 sedangkanpenyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksud pasal 2 UUNo. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara

Negara yang bersih dariKolusi, Korupsi dan Nepotisme ;Bahwa dipersidangan dari keteranga Terdakwa, keterangansaksi Ir.

Negara sSelaluterdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan, baikberupa berbuat maupun berupa tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya ;Bahwa seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negaradalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengankewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut :a.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah berbuatsesuatu, padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakankewajiban yang melekat pada jabatan Pegawai Negeri atauPenyelenggara Pegawai yang bersangkutan ;b. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah tidak berbuatsesuatu, padahal tidak berbuat sesuatu tersebut, tidakmerupakan kewajiban yang terdapat atau melekat padajabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yangbersangkutan ;Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Ir.

negara yangdengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum atau dengan menyalahgunakankekuasaannya, meminta uang sebesar Rp. 500.000.

negara yangpada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerimapekerjaan dengan mengadakan biaya materai, patok tandabatas, BPHTB dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak AtasTanah dan bangunan (PPh) bagi yang terkena ketentuanperpajakan bertentangan dengan Petunjuk Teknis PronaTahun 2013 yang dikeluarkan oleh Badan PertanahanNasional Republik Indonesia pada Bab Il huruf H tentangBiaya yaitu bahwa untuk memastikan bahwa programstategis legalisasi asset melalui Kegiatan PRONA dibiayaioleh APBN, maka

negara baiklangsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut sertadalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan dengan carameminta atau menerima pekerjaan dengan mengadakan biayamaterai, patok tanda batas, BPHTB dan Pajak Penghasilan dariPengalihnan Hak Atas Tanah dan bangunan (PPh) bagi yangterkena ketentuan perpajakan bertentangan dengan PetunjukTeknis Prona Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia pada Bab Il hurufH tentang Biaya yaitu bahwa untuk memastikan

negara yangmenerima hadiah atau janji dengan mengadakan biaya materai,patok tanda batas, BPHTB dan Pajak Penghasilan dariPengalihnan Hak Atas Tanah dan bangunan (PPh) bagi yangterkena ketentuan perpajakan bertentangan dengan PetunjukTeknis Prona Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia pada Bab Il hurufH tentang Biaya yaitu bahwa untuk memastikan bahwaprogram stategis legalisasi asset melalui Kegiatan PRONAdibiayai oleh APBN, maka Kepala Kantor Wilayah BPNProvinsi

ELYAS MAIWA tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaSelaku pegawai negeri atau penyelenggara negara turutserta secara bersamasama menerima hadiah atau janjipadahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah ataujanji tersebut diberikan karena kekuasaan= ataukewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atauyang menurut pikiran orang yang memberikan hadiahatau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya2.

Negara;Dalam dalilnya penggugat maupun penggugat intervensimenguraikan bahwa tergugat tidak memberitahukan ataumensosialisasikan pada masyarakat pemilik lahan.

Yang dimaksud dengan "AsasProfesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yangberlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, selanjutnya yang dimaksud dengan "AsasAkuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatandan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagaipemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku.

;bahwa yang dimaksud "Asas Tertio Penyelenggaraan Negara"adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dankeseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara. ;Dalam dalilnya penggugat maupun penggugat intervensimenguraikan bahwa tergugat tidak memberitahukan ataumensosialisasikan pada masyarakat pemilik lahan.

Dalam butir 16 sampai dengan butir 22 dari Gugatan, Penggugat pada pokoknyamendalilkan bahwa Obyek TUN bertentangan dengan asasasas umumpemerintahan yang baik (AUPB) karena melanggar (i) asas kepastian hukum,(ii) asas tertib penyelenggara negara, (iil) asas keterbukaan, (iv) asasproporsionalitas, (v) asas profesionalisme, (vi) asasakuntabilitas. ;Hal 78 dari 153 Hal.

Obyek TUN telah sesuai dengan asas tertib penyelenggara negara,kecermatan ketelitian dan kehatihatian keterbukaan dan akuntabilitas.Penerbitan Obyek TUN justu dilakukan dalam rangka tertio penyelenggaraannegara terkait adanya tumpang tindih antara wilayah IUP Operasi ProduksiPenggugat Intervensi dan wilayah Kontrak Karya Tergugat II Intervensi.

Yang dimaksuddengan pemberi kerja menurut pasal 1 huruf 12 UU SJSN dan pasal 1huruf 9 UU BPJS pemberi kerja adalah orang perseorangan,pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakantenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakanpegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalambentuk lainnya.

Penahapan dimulainya pendaftaran bagi pekerjayang bekerja pada penyelenggara negara untuk program JaminanKecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian paling lambat tanggal 1 Juli2015.

Penahapandimulainya pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada pemberikerja penyelenggara negara dilakukan untuk program JaminanKecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian paling lambat 1 Juli2015;25.3 Pasal 57 huruf f Undangundang BPJS yang disebutkan bahwaPerusahaan Perseroan (Persero) PT DANA TABUNGAN DANASURANSI PEGAWAI NEGERI atau disingkat PT.

Penahapandimulainya pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada pemberikerja penyelenggara negara dilakukan untuk JaminanKecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian paling lambat 1 Julli2015":Halaman 27 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/20164.

Penahapan dimulainyapendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada pemberikerja penyelenggara negara dilakukan untuk JaminanKecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian paling lambat 1Juli 2015";Terhadap alasan/anggapan Para Pemohon diatas,Halaman 37 dari 48 halaman.

Apabila objek yangdiberikan itu adalah benda berwujud, maka makna memberi disiniadalah menyerahkan dengan mengalihkan kekuasaan atas benda tersebutkedalam kekuasaan orang yang menerima, dalam hal ini Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara. Jika pemberian itu bukan benda berwujudseperti pekerjaan, fasilitas, jasa dan lainlain, maka yang beralih adalahbukan bendanya, tetapi pengusaan atas benda tak berwujud itu.

Maksud pembuat memberikan sesuatu. ataumenjanjikan sesuatu itu harusdiarahkan pada dua hal, agar pegawai negeriatau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya yangbertentangan dengan kewajibannya,atau) agar pegawai negeri ataupenyenggara negara yang diberi sesuatu atauyang dijanjikan sesuatu olehpembuat tidak berbuat sesuatu dalam jabatannyayang bertentangan dengankewajibannya;Menimbang, bahwa banyak pendapat mengenai Pengertian SupayaPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut

Wiyono, menyatakan bahwa pada setiap jabatan dari pegawai negeriatau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yangharus dilaksanakan baik berbuat maupun untuk tidak berbuat dalamJabatannya,Selanjutnya R.

kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatanpegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan, ataudengan kata lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negaratersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajibannya yangterdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggaranegara yang bersangkutan;2.

negara tersebut berbuat atautidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya telah terpenuhi;Ad.) e.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, di manadalam pasal yang didakwakan tersebut terkandung unsurunsur tindak pidanasebagai berikut :SEtlapP OFAN G;n nmin nent cme neninn neni nnnnannnnenansMemberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu ;Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;PY nr >Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya:;5.

No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yangbersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pengertianpenyelenggara negara tersebut berlaku pula untuk pasalpasal berikutnya dalamundangundang ini ; === 22222 22 292 22 nnn seen neeMenimbang, bahwa pengertian penyelenggara negara tidak diaturdalam UndangUndang No. 31 Tahun 1999 maupun UndangUndang No. 20Taun 2001, akan tetapi diatur dalam UndangUndang No. 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme yang dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan Penyelenggaranegara adalah Pejabat Negara yang menjalankan

fungsi eksekutif, legislatifdan yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitandengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturanperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 UndangUndang No. 28 Tahun 1999menyebutkan Penyelenggara Negara meliputi :Halaman 125 dari 144 halaman Putusan Nomor:72/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST1.

Mutiara Virgo telah memenuhi unsur ke3 dakwaan Lebih Subsidiair yakniunsur Kepada Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke4 dari dakwaan Lebih Subsidiair; 2020220 0 =Ad. 4.

Putusan Nomor 60 P/HUM/2013 Asas Proporsionalitas adalah asas = yangmengutamakan keseimbangan antara hak dankewajiban Penyelenggara Negara. Asas Profesionalitas adalah asas = yangmengutamakan keahlian yang berlandaskan kodeetik dan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku.

Bahwa Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31Tahun 2012, tentang Batas Daerah Kabupaten Tanah Laut DenganKabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan (PeraturanMenteri Dalam Negeri a quo) adalah Bertentangan Dengan PeraturanPerundangundangan Yang Lebih Tinggi casu quo UndangUndangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang BesihHalaman 37 dari 72 halaman.

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 19 Mei1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)beserta Penjelasannya;5. UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentangPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);6.