DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI, II. TIM AUDIT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

(Kepala Subdirektorat Investigasi BUMN/SUBROTO, Ak.CfrA, CFE, CA. (Auditor padaDeputi Bidang Investigasi) ;ISWAHYUDI, S.E., Ak.,CfrA. (Auditor padaDeputi Bidang Investigasi) ;ASLAM. (Auditor pada ODeputi BidangIFIVESTIQES)) fanmn nnn mn nnn nnn nnn nnnACHMAD AZIZ SALAM, S.E.,S.H. (Auditor padaDeputi Bidang Investigasi) ;AKIB PANDUARBYANTO.

(Auditor pada DeputiBidang Investigasi) ;untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; Tergugat dan Tergugat II dalam perkara inimemberikan Kuasa kepada : 1. TRIYONO HARYANTO, S.H.,M.H 2. M.MUSLIHUDDIN, S.H.JM.H j=3. SUGIHARTO, S.E.,CfrA, CA j2e4. IRHAM, Ak. CFE, CfrA ;5. RAHMAT SYABAN N.Y, S.H.,M.H p6. MUFTIMARGA SANTOSO, S.H ;7. HOTMA MAYA MARBUN, S.H je=8. YANINURAPRIYANI MULYANI, S.H.,M.M ;9. TRI ENDANG MUDIASTUTI, S.H.,M.Si ;10. ENY SURYAWATI, S.H.,M.H 5=11.

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyiKeputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakanhukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkanakibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, Apakah Surat Deputi Kepala BPK Bidang Investigasi

Objek Sengketa dikeluarkan Oleh Badan Atau Pejabat Tata UsahaNegara :e Bahwa, tempat bekerja Para Tergugat merupakah badan TUNsebagaimana pendiriannya berdasarkan Pasal 52, 53 dan 54Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, SusunanOrganisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen ;e Bahwa, Tergugat adalah Pejabat TUN dengan nama jabatanDeputi Kepala BPKP Bidang Investigasi adalah eselon 1 yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan

DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI, II. TIM AUDIT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

(Kepala Subdirektorat Investigasi BUMN/SUBROTO, Ak.CfrA, CFE, CA. (Auditor padaDeputi Bidang Investigasi) ;ISWAHYUDI, S.E., Ak.,CfrA. (Auditor padaDeputi Bidang Investigasi) ;ASLAM. (Auditor pada ODeputi BidangWIVESTIQES)) fa~nnnnn mn nnn nnn nnnACHMAD AZIZ SALAM, S.E.,S.H. (Auditor padaDeputi Bidang Investigasi) ;AKIB PANDUARBYANTO. (Auditor pada DeputiBidang Investigasi) ;untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; Tergugat dan Tergugat II dalam perkara inimemberikan Kuasa kepada : 1.

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyiKeputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakanhukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkanakibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, Apakah Surat Deputi Kepala BPK Bidang Investigasi

Objek Sengketa dikeluarkan Oleh Badan Atau Pejabat Tata UsahaNegara :e Bahwa, tempat bekerja Para Tergugat merupakah badan TUNsebagaimana pendiriannya berdasarkan Pasal 52, 53 dan 54Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, SusunanOrganisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen ;e Bahwa, Tergugat adalah Pejabat TUN dengan nama jabatanDeputi Kepala BPKP Bidang Investigasi adalah eselon 1 yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan

/ TBS / X / 2018, tanggal 01 November 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang Dugaan Praktek Korupsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD Neg. 0608 Sibulusalam;

Oktober 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang Dugaan Praktek Korupsi kepada Kepala Sekolah SD N 0613 Pagaran Batu;

Oktober 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi Dugaan Praktek Korupsi kepada Kepala Sekolah SD N. 0611 Tapian Jorbing;

Nopember 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang Dugaan Praktek Korupsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD N. 0610 Pintu Padang;

37 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbhdengan pihak LSM Investigasi TIPKOR Sibuhuan.

tentang Dugaan Praktek KorupsiBantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD Neg. 0609Paringgonan, Asli Surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi danHukum TIPIKOR Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 026 / DPW / LITIPIKOR /TBS / X/ 2018, tanggal 01 November 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentangDugaan Praktek Korupsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada KepalaSekolah SD Neg. 0608 Sibulusalam, Asli surat dari Lembaga Investigasi TindakPidana Korupsi dan Hukum TIPIKOR

Oktober 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentangDugaan Praktek Korupsi kepada Kepala Sekolah SD N 0613 Pagaran Batu, Aslisurat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum TIPIKOR Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 025 / DPW / LITIPIKOR / TBS / X / 2018,tanggal 01 November 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang DugaanPraktek Korupsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SDNeg. 0607 Paran Batu, Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsidan

Oktober 2018 perihal Konfirmasi / InvestigasiDugaan Praktek Korupsi kepada Kepala Sekolah SD N. 0611 Tapian Jorbing, Aslisurat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum TIPIKOR Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 023 / DPW / LITIPIKOR / TBS / X / 2018,tanggal 01 November 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang DugaanPraktek Korupsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SDNeg. 0605 Simanuldang, Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak PidanaKorupsi dan Hukum

Investigasi tentang Dugaan Praktek KorupsiBantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD Neg. 0606Tanjung, Asli Surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum TIPIKOR Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 038 / DPW / LITIPIKOR / TBS /XI / 2018, tanggal ...

Oktober 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang Dugaan Praktek Korupsi kepada Kepala Sekolah SD N 0613 Pagaran Batu;

Oktober 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi Dugaan Praktek Korupsi kepada Kepala Sekolah SD N. 0611 Tapian Jorbing;

;

Nopember 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang Dugaan Praktek Korupsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD N. 0610 Pintu Padang;

Pembanding/Penggugat : DASTUA GULTOM
Terbanding/Tergugat II : TIM BPKP PENERBIT LAPORAN HASIL AUDIT DALAM RANGKA PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
Terbanding/Tergugat I : DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BPKP BIDANG INVESTIGASI

dilaksanakan.8 Pemasukan Air + Instalasi ke Area Sortir ;Pekerjaan ini pada saat investigasi lapangan dilaksanakan.9 Photophoto Dokumentasi.Pekerjaan ini pada saat investigasi lapangan tidak dapat ditunjukkan olehpengawas dan PPK.A PEMBANGUNAN SARANA JALANI Pekerjaan pendahuluan1 Pemondokan Buruh ;Pekerjaan ini pada saat investigasi lapangan tidak dijumpai.

.6 Pipa Web Hole;Hasil Investigasi tidak menghasilkan volume pada item pekerjaan ini7 Photophoto dokumentasi.32Pekerjaan ini pada saat investigasi lapangan tidak dapat ditunjukkan olehpengawas dan PPKA PEMBANGUNAN PAGARI Pekerjaan Pendahuluan1 Pemondokan buruh ;Pekerjaan ini pada saat investigasi lapangan tidak dijumpai.

No. 1556 K/Pid.Sus/2012Pekerjaan ini pada saat investigasi lapangan dilaksanakan.

dilaksanakan.8 Pemasukan Air + Instalasi ke Area Sortir ;Pekerjaan ini pada saat investigasi lapangan dilaksanakan.9 Photophoto Dokumentasi.Pekerjaan ini pada saat investigasi lapangan tidak dapat ditunjukkan olehpengawas dan PPK.C PEMBANGUNAN SARANA JALANI Pekerjaan pendahuluan1 Pemondokan Buruh ;66Pekerjaan ini pada saat investigasi lapangan tidak dijumpai.

buruh ;Pekerjaan ini pada saat investigasi lapangan tidak dijumpai.

Penggugat:
RONDHI SANTOSO
Tergugat:
1.PT ADIRA Tbk
2.PT Benteng Biro Investigasi Nunusaku
Turut Tergugat:
1.KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
2.Otoritas Jasa Keuangan regional 6

Dikembalikan kepada saksi THOLIB ISYONO;- 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 buah ID CARD global News tabloid Investigasi an. MOCH. ABDULLAH, , 1(satu) buah ID.CARD llembaga Investiogasi Gerakan Pramuka Pancasila an. MOCH. ABDULLAH, 1buah ID CARD Investigasi Nasional an. MOCH. ABDULLAH, 1(satu) nuah ID.CARD lembaga Swadaya Masyarakat an. MOCH. ABDULLAH, 1 (satu), 1 buah kartu tugas liputan global News tabloit, Investigasi an. MOCH.

ABDULLAH,1 buah surat tugas lembaga dan media investigasi an. MOCH.

ABDULLAH,1 buah surat tugaslembaga dan media investigasi an. MOCH.

ABDULLAH, 1(satu) , 1buah kartu tugas liputanglobal News tabloit, Investigasi an. MOCH. ABDULLAH,1 buah surat tugaslembaga dan media investigasi an. MOCH.

ABDULLAH, 1(satu) , 1buah kartu tugas liputan globalNews tabloit, Investigasi an. MOCH. ABDULLAH,1 buah surat tugaslembaga dan media investigasi an. MOCH.

Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) jilid Laporan Data Investigasi Penyalahgunaan Dana SPP PNPM-MPD Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).2. 1 (satu) jilid Dokumen Penyelewengan Dana SPP PNPM-MPD Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy). 3. 1 (satu) jilid Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus I V PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).4. 1 (satu) jilid Dokumen Surat penetapan Camat (SPC) BLM Tahun 2003-2011 Kecamatan Alor Tengah Utara (foto

bagaimana tata cara investigasi terhadap kelompokkelompok SPP,dan selanjutnya kami melanjutkan investigasi tanpa disampingi dari Faskab;Bahwa mekanisme investigasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi yaitu:a.Bahwa sebelum Tim Investigasi melakukan investigasi ke kelompokkelompokSPP seKecamatan Alor Tengah Utara, terlebin dahulu Tim Investigasimenyampaikan surat pemberitahuan dan jadwal investigasi kepada paraKepala Desa seKecamatan Alor Tengah Utara mengenai kegiatan investigasidi masingmasing desa

penyimpangan; Bahwa hasil investigasi sebagai berikut :> Dari 14 (empat belas) desa seKecamatan ATU yang direncanakan akandilakukan investigasi, hanya 12 (dua belas) desa yang bisa di investigasi,sedangkan 2 (dua) desa tidak bisa dilakukan investigasi karena setiap kalididatangi tidak pernah bertemu dengan pengurus / anggota kelompok SPP;Kedua desa tersebut yaitu Desa Welai Selatan dan Desa Manetwati;> Setelah dilakukan investigasi, ternyata tidak semua Kelompok SPP diKecamatan Alor Tengah Utara

UPk),Kasper Padalani (Ketua BKAD) dan Darius Atafani (Fasilitator KecamatanPemberdayaan);Bahwa pada waktu melakukan investigasi ke kelompokkelompok SPP di KecamatanAlor Tengah Utara, pada awalnya kami didampingi oleh Faskab di 2 (dua) desa yaituDesa Petleng dan Desa Alimebung, sehingga kami Tim Investigasi mengetahuibagaimana tata cara investigasi terhadap kelompokkelompok SPP, dan selanjutnyakami melanjutkan investigasi tanoa disampingi dari Faskab;Bahwa mekanisme investigasi yang dilakukan oleh

Tim Investigasi yaitu (sama denganketerangan saksi nomor 2 diatas FRITS L; KAFOLAMAU);Bahwa setelah Tim Investigasi selesai melaksanakan tugasnya, ditemukan hasilinvestigasi sebagai berikut : Bahwa dari 14 (empat belas) desa hanya 12 (dua belas) desa yang bisadiinvestigasi, sedangkan 2 (dua) desa tidak bisa dilakukan investigasi karena setiapkali didatangi tidak pernah bertemu dengan pengurus SPP; kedua desa tersebutyaitu Desa Welai Selatan dan Desa Manetwati;" Bahwa setelah dilakukan investigasi

bekerja melakukan investigasi di lapangan; Saksihanya ikut investigasi di dua Desa yaitu Desa Petleng dan Desa Alimebung; Di keduadesa tersebut Saksi hanya mendampingi saja dan tidak ikut terlibat lebih jaun melakukaninvestigasi misalnya melakukan pemeriksaan atau wawancara terhadap kelompok SPP;Saksi hanya ikut mendampingi investigasi di dua desa karena Saksi status sebagaihonor di Kecamatan ATU dan pada waktu itu investigasi dilakukan secara sukarela atautidak digaji, Dan setelah selesai investigasi

dan Waka Resor; Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membentuk tim investigasi;Bahwa saksi tidak mengetahui apa hasil pemeriksaan dari tim investigasi;Bahwa sepengetahuan saksi kalau tim investigasi ada menemukan adanyautang simpan pinjam di Kas induk sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratusjuta rupiah); Bahwa rapat anggota pernah diadakan rapat anggota dan saksi menerima gajisebesar Rp. 650.000, (enam ratus lima puluh ribu rupiah)/oulannya dan danainsentifnya diterima pertahun saja dan jumlahnya

bendahara dan terdakwa II sebagai sekretaris;Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan adanya pemeriksaan dari timinvestigasi dan yang melakukan investigasi dari Polres sendiri;Hal 49 dari 77 hal.

Audit Investigasi; Menimbang, bahwa terdakwa RIANTO HILIAN dan terdakwa Il.

W Pesik selaku pengurus Primkoppol Resor Poso dan perludibentuk tim investigasi menurut majelis telah nyata anggota koperasi telahmenolak pertanggungjawaban pengurus bulan Januari Pebruari 2010 danperlu dibentuk tim investigasi yang ditindak lanjuti oleh Kepala KepolisianResor Poso selaku Pembina Koperasi dengan mengeluarkan surat perintahdan dari hasil laporan investigasi ditindak lanjuti untuk proses pidana;Bahwa dalam pembuktian persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alatbukti saksi, kKeterangan

No. 174/Pid.B/2012/PN.PSO82dan ditindak lanjuti dengan pembentukan personil tim investigasi oleh KepalaKepolisian Resor Poso selaku Pembina koperasi dengan mengeluarkan SuratPerintah, No.Pol: Sprin/178/IV/2010 dan dari hasil laporan tim investigasi olehPembina koperasi memerintahkan untuk diproses dengan demikianpenbentukan tim investigasi telah sah dan proses pidana merupakan printahdari Kapolres Poso selaku Pembina dan dalam Pasal 40 UndangUndangNomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan

, sebagaimanatermaktup di dalam Kontrak Kerja Audit Investigasi Perihal Perbedaan HutangPiutang Antara PT.

kedalam Pasal 4 Kontrak Kerja Audit Investigasi,yaitu:Hendra Darmawan, SE.

Aneka Tambang guna melakukanmusyawarah dan mufakat untuk memperoleh hasil kesepakatan yang maksimalterhadap Draft Laporan Hasil Audit Investigasi tersebut, dan setelah itu barulahDraft Laporan Hasil Audit Investigasi tersebut dapat difinalkan menjadi LaporanFinal Hasil Audit Investigasi setelah mendapat persetujuan dari Penggugat danTurut Tergugat Ill.

Karena itu, perbuatanTergugat telah memenuhi unsur atau tergolong wanprestasi: tidak melaksanakanapa yang disanggupi akan dilakukannya sebagaimana yang ditentukan padaPasal 4 Kontrak Kerja Audit Investigasi;Bahwa pada kenyataannya walaupun sudah 2 (dua) kali Penggugat telah menolakDraft Laporan Hasil Audit Investigasi yang diberikan oleh Tergugat yang masihberbentuk Draft Laporan Audit Investigasi Atas Hutang Piutang PT. MinerinaBhakti dan PT.

9 Kontrak Kerja Audit Investigasi Perihal Perbedaan Hutang PiutangAntara PT.

Menurutpendapat Majelis Hakim, sebuah laporan audit investigasi itu adalahsuatu bentuk komunikasi tertulis yang berisi pesan agar pembaca dapatmengerti dan menindaklanjuti temuan sesuai rekomendasi yang terdapatdalam laporan itu. Dilihat dari tusjuannya laporan audit investigasi itumerupakan suatu bukti pelaksanaan tugas dari investigator dan tidaksecara serta merta hasil investigasi itu dapat menimbulkan suatu akibathukum.

hak asasi Pemohon Kasasi dahuluPembanding/Penggugat, maka dengan demikian Laporan HasilAudit Investigasi ini telah memenuhi unsur a quo;d.

Bahwa di dalam Laporan Hasil Audit Investigasi (i.c objeksengketa) halaman satu (1) secara jelas dan tegas (expresisverbis) tertulis:TIPE LAPORAN: FINALHal ini menunjukkan bahwa unsur final a quo telahterpenuhi dalam Laporan Audit Investigasi yang menjadi objeksengketa perkara a quo;8.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut mengabaikanPedoman Audit Investigasi Inspektorat Bidang Investigasi Tahun2007 di dalam Bab VIII Pelaporan Audit Investigasi angka 1.2:"Laporan audit investigasi diserahkan kepada Menten Keuangansebagai pihak yang mempunyai kewenangan tertinggi untukmengatur unsur departemen yang diperiksa, pimpinan unit eselon sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindaklanjut hasil audit investigasi (auditan), Inspektur Jenderal sebagaipihak yang paling

Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Laporan HasilAudit Investigasi Inspektorat Bidang Investigasi Inspektorat JenderalDepartemen Keuangan Nomor : LAP33/lJ.9/2010 tanggal 17 Juni 2010Tentang Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat/Pegawai DJPDalam Proses Pemeriksaan Dan Keberatan PT BCA ;3.

Bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada Inspektur JenderalKementerian Keuangan dengan objek sengketa berupa LaporanHasil Audit Hasil Audit Investigasi Inspektorat Bidang Investigasi(IB!)

Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat BidangInvestigasi Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan NomorLAP33/lJ.9/2010 adalah surat tertanggal 17 Juni 2010Halaman 51 dari 65 halaman.

AdanyaJawaban/Tanggapan yang didalamnya menguraikan keberadaan Laporan HasilAudit Investigasi Inspektorat Bidang Investigasi Inspektorat JenderalDepartemen Keuangan Nomor LAP33/W.9/2010 tanggal 17 Juni 2010, menjadifakta bahwa keberadaan Laporan Hasil Audit Investigasi sebagaimana buktiT 1 yang dijadikan Penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara a quotelah diketahui oleh Penggugat pada tanggal 18 Mei 2015, walaupun atasjawaban Termohon dalam Praperadilan tersebut, pihak Pemohon (in casuPenggugatHadi

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerbitanobjek sengketa didasarkan atas kewenangan yang dimiliki oleh InspekturBidang Investigasi untuk menyampaikan Laporan Hasil Audit Investigasi yangdilakukan oleh Tim Pemeriksa (vide bukti T 1).

Oleh karenanya terlepas darisubstansi surat yang menjadi objek sengketa, apabila Penggugat keberatanatas terbitnya Laporan Hasil Audit Investigasi yang menjadi objek sengketasebagaimana dalam bukti T 1, maka yang harus digugat dan atau menjadiTergugat adalah Inspektur Bidang Investigasi yang menerbitkan Laporan HasilAudit Investigasi tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukumtersebut,maka terbukti gugatan Penggugat salah subjek / Error in Persona, sehinggacukup alasan bagi Majelis

Memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan (Audit Investigasi) terhadap Termohon (PT. Amatra Citra Indonesia) yang bertujuan untuk mendapatkan data-data, keterangan maupun dokumen Laporan Keuangan Termohon tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan tahun 2014; 4. Mengangkat dan menunjuk Ahli (Akuntan Publik) untuk melakukan pemeriksaan (Audit Investigasi) terhadap Termohon dan membuat laporannya yaitu :- Saudara Drs.

Menyatakan biaya pemeriksaan (Audit Investigasi) terhadap Termohon berdasarkan Penetapan ini dibayar atau ditanggung oleh Termohon;9. Memerintahkan agar Direktur, Komisaris dan Perseroan PT. Amatra Citra Indonesia serta seluruh karyawan Termohon untuk menyerahkan data-data, keterangan maupun dokumen Laporan Keuangan Termohon dan pihak manapun tidak boleh menghalangi investigasi yang dilakukan oleh Ahli yang ditunjuk dalam penetapan ini;10.

Memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan (AUDIT Investigasi)terhadap Termohon (PT Amatra Citra Indonesia) yang bertujuan untukmendapatkan datadata maupun dokumen laporan keuangan TermohonTahun 2010, 2011, 2013 dan tahun 2014.""4. Mengangkat dan menunjuk Ahli (AKUNTAN PUBLIK) untuk melakukanpemeriksaan (AUDIT Investigasi) Terhadap Termohon dan membuatlaporannya yaitu : Saudara Drs.

investigasi) dan membuat laporan."

Memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan (Audit Investigasi) terhadapTermohon (PT. AMATRA CITRA INDONESIA) yang bertujuan untuk mendapatkandatadata maupun dokumen Laporan Keuangan Termohon tahun 2010, 2011, 2012,2013 dan tahun 2014;. Mengangkat dan menunjuk Ahli (Akuntan Publik) untuk melakukan pemeriksaan(Audit Investigasi) terhadap Termohon dan membuat laporannya yaitu:Saudara Drs.

AMATRA CITRA INDONESIA danpihak manapun tidak boleh menghalangi investigasi yang dilakukan oleh Ahli yangditunjuk dalam penetapan ini;10.

adalah Pemohon yang sah dan beralasan menuruthukum, serta Memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan (Audit Investigasi)terhadap Termohon (PT.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 tersebut diatas maka PengadilanNegeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutusPermohonan Penetapan Pemeriksaan Investigasi/Audit Investigasi terhadapTERMOHON karena TERMOHON berada diwilayah hukum PengadilanNegeri Jakarta Selatan;.

Bahwa tujuan pemeriksaan investigasi/audit investigasi adalah untukmenemukan kebenaran materiil dan bertujuan untuk mengetahui apakahperseroan menjalankan tata kelola perseroan yang baik (good corporategovernance) ataukah malahan melakukan perbuatan yang melawan hukumdan merugikan pemegang saham. Lebih lanjut lagi tujuan pemeriksaaninvestigasi/audit investigasi adalah demi kebaikan dan kelangsunganperseroan itu sendiri;.

MKn;19.Bahwa PEMOHON mengajukan Price Waterhouse Coopers sebagai Ahliyang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan investigasi/audit investigasiterhadap TERMOHON dengan pertimbangan keahlian, kapasitas dankemahiran dalam pelaksanaan pemeriksaan investigasi/audit investigasidengan membebankan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk PriceWaterhouse Coopers sebagai Ahli untuk melakukan pemeriksaaninvestigasi/audit investigasi terhadap TERMOHON dibebankan kepadaTERMOHON;20.Bahwa Permohonan ini diajukan berdasarkan

SAC Nusantara) dilarang untuk menghalangi, menghilangkan bukti,menghambat, mempersulit ataupun membuat seat pemeriksaaninvestigasi/audit investigasi yang sedang dilakukan oleh para Ahli besertatim dibawah supervisi Price Waterhouse Coopers yang diangkat dan ditunjukberdasarkan Penetapan ini;12.Menyatakan biaya pemeriksaan investigasi/audit investigasi terhadapTERMOHON (PT.

/ Audit Investigasi yaitu :Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Nomor 576/Pat.P/2019/PN Jkt.

1.Insinyur INDAR ATMANTO,2.PT INDOSAT, Tbk,3,PT INDOSAT MEGA MEDIA (IM2);1.DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI,2.TIM BPKP PENERBIT LAPORAN HASIL PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (LHKKPN) TANGGAL 31 OKTOBER 2012

Gunung Sahari No. 7,34'" Floor (Gedung DSA Cargo)Jakarta Pusat 10720 baik secara sendiri sendiri maupunbersamasama, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Januari2013, untuk ~~ selanjutnya disebut sebagai ...........een ee PENGGUGAT II INTERVENSI 2;KEPALA BADAN PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN(BPKP) BIDANG INVESTIGASI, berkedudukan di JalanPramuka Nomor 33, Jakarta 13120 dalam perkara inimemberikan kuasa kepada : 222022022+1. TRIYONO HARYANTO, S.H.M.H,,.; Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Humas BPKP; 2.

TYTUT RATIH KUSUMO; Jabatan : Direktur Investigasi Instansi Pemerintah padaDeputi Kepala BPKP Bidang Investigasi; 4. AGUSTINA ARUM SARI Ak.C.F.E; Jabatan : Kepala Subdirektorat Investigasi InstansiPemerintah Pusat pada Deputi BindangInvestigasi BPKP;; 5. FADJAR IRAWAN, Ak.,M.Sc.; Jabatan : Kepala Subdirektorat Investigasi PemerintahDaerah pada Deputi Bidang Investigasi BPKP;6. BIMA SUJATMIKO, S.H. ; 2222 222222222 2=Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada BiroHukum dan Humas BPKP;; 7.

TY TUT PIATIH KUSUMO axsennccsennsennnencsannsessnencsnnJabatan : Direktur Investigasi Instansi Pemerintah padaDeputi Kepala BPKP Bidang Investigasi; 4. AGUSTINA ARUM SARI Ak.C.F.E; Jabatan : Kepala Subdirektorat Investigasi InstansiPemerintah Pusat pada Deputi BindangInvestigasi BPKP;; 5. FADJAR IRAWAN, Ak.,M.Sc.; Jabatan : Kepala Subdirektorat Investigasi PemerintahDaerah pada Deputi Bidang Investigasi BPKP;6.

danmembaca berkas perkara yang bersangkutan; TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pegadilan Tata UsahaNegara Jakarta pada tanggal 26 Desember 2012 dan telah diperbaiki padaPemeriksaan Persiapan tanggal 23 Januari 2013, Penggugat telahmenggugat Tergugat dan Tergugat Il dengan mengemukakan alasanalasan sebagai berikut :Objek Gugatan :Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Bidang Investigasi

Bahwa Anggaran Dana Investigasi bagi Petugas Pengawas Lapangan (PPL) kepada219 (dua ratus sembilan belas) orang Petugas Pengawas Lapangan (PPL) tersebutberjumlah Rp. 109.500.000,(seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

SUARDY Bin ABDUL LESA dan=saksi WISNUWIJANARKO, SP Bin SUTIMAN atas perintah Terdakwa kepada 219 (duaratus sembilan belas) orang Petugas Pengawas Lapangan (PPL) dari 10(sepuluh) Kecamatan dengan maksud seolaholah 219 PPL sudah sepakat danmenyetujui bahwa penggunaan Dana Investigasi sebesar Rp. 500.000, (imaratus ribu rupiah) per orang tersebut sebagai penggantian uang pembelianBarang Atribut Pengawas Pemilu yang telah diterima oleh PPL pada saatPelantikan,serta Penggunaan Dana Investigasi diperuntukkan

Konsumsi Rapat Kecamatan 130.000,00 130.000,00se Kabupaten Hulu SungaiUtaraJUMLAH 29.455.000,00 e Bahwa selisih pertanggung jawaban biaya yang lebih besar dari biaya yangsebenarnya Anggaran Dana Investigasi bagi Petugas Pengawas Lapangan (PPL)yang telah dicairkan tetapi tidak diberikan dalam bentuk uang kepada 219 orangPPL melainkan berupa barang serta Penggunaan Dana Investigasi diperuntukkan/digunakan bukan untuk Kepentingan Petugas Pengawas Lapangan (PPL) yaknisebesar Rp. 20.527.000, + Rp. 29.455.000

rupiah) dan jumlahPenggunaan Dana Investigasi diperuntukkan/ digunakan bukan untuk KepentinganPetugas Pengawas Lapangan (PPL) Rp. 29.455.000, (dua puluh sembilan jutaempat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

ParuSatria.1 (satu) set Laporan Hasil Survey Investigasi Lapangan Pekerjaan FisikPONED Rambung.1 (satu) set Laporan Hasil Survey Investigasi Lapangan Pekerjaan FisikPONED Pasar Gambir.1 (satu) set Laporan Hasil Survey Investigasi Lapangan Pekerjaan FisikPONED Teluk Karang.1 (satu) set Laporan Hasil Survey Investigasi Lapangan Pekerjaan FisikPONED Berohol.1 (satu) set Laporan Hasil Survey Investigasi Lapangan Pekerjaan FisikPONED Rantau Laban.1 (satu) set Laporan Hasil Survey Investigasi Lapangan

Paru Satria.1 (satu) set Laporan Hasil Survey Investigasi Lapangan Pekerjaan FisikPONED Rambung.1 (satu) set Laporan Hasil Survey Investigasi Lapangan Pekerjaan FisikPONED Pasar Gambir.Halaman 123 dari 176 halamanPutusan No. 39/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn191. 1 (satu) set Laporan Hasil Survey Investigasi Lapangan Pekerjaan FisikPONED Teluk Karang.192. 1 (satu) set Laporan Hasil Survey Investigasi Lapangan Pekerjaan FisikPONED Berohol.193. 1 (satu) set Laporan Hasil Survey Investigasi Lapangan Pekerjaan

Paru Satria.1 (satu) set Laporan Hasil Survey Investigasi Lapangan Pekerjaan FisikPONED Rambung.1 (satu) set Laporan Hasil Survey Investigasi Lapangan Pekerjaan FisikPONED Pasar Gambir.1 (satu) set Laporan Hasil Survey Investigasi Lapangan Pekerjaan FisikPONED Teluk Karang.1 (satu) set Laporan Hasil Survey Investigasi Lapangan Pekerjaan FisikPONED Berohol.1 (satu) set Laporan Hasil Survey Investigasi Lapangan Pekerjaan FisikPONED Rantau Laban.Halaman 159 dari 176 halamanPutusan No. 39/Pid.SusTPK/

ParuSatria.189. 1 (satu) set Laporan Hasil Survey Investigasi Lapangan Pekerjaan FisikPONED Rambung.190. 1 (satu) set Laporan Hasil Survey Investigasi Lapangan Pekerjaan FisikPONED Pasar Gambir.191. 1 (satu) set Laporan Hasil Survey Investigasi Lapangan Pekerjaan FisikPONED Teluk Karang.192. 1 (satu) set Laporan Hasil Survey Investigasi Lapangan Pekerjaan FisikPONED Berohol.193. 1 (satu) set Laporan Hasil Survey Investigasi Lapangan Pekerjaan FisikPONED Rantau Laban.194. 1 (satu) set Laporan Hasil

Survey Investigasi Lapangan Pekerjaan FisikPONED Laboratorium TB.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang sah dan beralasan menurut hukum;
3. Memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan (Audit Investigasi) terhadap Termohon PT.

RADIO TOTAL PRIMA SUKSES yang bertujuan untuk mendapatkan data-data, keterangan maupun dokumen Laporan Keuangan Termohon tahun 2017 hingga tahun 2023;

Pengadilan Negeri Malang paling lambat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan dan penunjukan Ahli (Akuntan Publik) tersebut;

RADIO TOTAL PRIMA SUKSES serta seluruh karyawan Termohon untuk menyerahkan data-data, keterangan maupun dokumen Laporan Keuangan Termohon dan pihak manapun tidak boleh menghalangi investigasi yang dilakukan oleh Ahli yang ditunjuk dalam penetapan ini;

CaledonianSky seharusnya dilakukan investigasi lebih lanjut akan tetapi entah mengapakasus tersebut tidak dianggap sebagai masalah besar dan Penggugat justrudilarang melakukan investigasi terhadap kapal MV. Caledonian Sky, padahal haltersebut merupakan bagian dari tugas KNKT;9.

Bahwa disisi lain, investigator pelayaran pada jabatan Penggugat hanya ada 5(lima) orang yg aktif dari kebutuhan 10 orang. sehingga keberadaan Penggugatsangat dibutuhkan untuk menambah personil dan memimpin para investigator.Begitu juga otomatis dalam pelaksanaan investigasi, kurang dapat maksimalsehingga bisa mengakibatkan hasil investigasi tidak menjadi maksimalsementara hasil investigasi tersebut dibutuhkan oleh pihak terkait dan PresidenRl, sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia

Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian,merangkap anggota;d. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran, merangkapanggota;e. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan, merangkapanggota;f.

investigasi kecelakaanLLAJ, kasubkom Investigasi Kecelakaan Pelayaran, Kasubkom InvestigasiKecelakaan Perkeretaapian (bukti T10);Menimbang, bahwa selanjutnya Menteri Perhubungan membuat suratusulan penggantian Ketua subkom Investigasi kecelakaan pelayaran yangditujukan kepada Presiden tanggal 6 Januari 2016 (bukti T28);Menimbang, bahwa dari usulan tersebut Presiden menerbitkan KeputusanPresiden republik Indonesia Nomor 10/M tahun 2017 tentang Pemberhentian danPengangkatan Ketua sub Komite Investigasi

Karena itu terkaitpenggunaan anggaran untuk investigasi olen Anggota KNKT termasuk Penggugatyang bersumber dari APBN cq.