negara "dalam Pasal 5 ayat (I) suba UU EI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan alas UU RI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam DakwaanPrimair dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini; ".Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut di atas adalah keliru dan tidakberdasar karena ada keterangan saksisaksi yang bersesuaian antarasatu dengan lainnya dan saksi KRISTIANI DAMAMAIN yang melihatadanya uang dalam amplop warna coklat yang di taruh oleh Terdakwa diatas meja

Unsur Memberi atau Menjanjikan Sesuatu Kepada Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme, dijelaskan bahwa Penyelenggara Negaraadalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif, atauYudikatif dan Pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang

berlaku.Pengertian penyelenggara negara di atas, memperjelas tentang kedudukan,status atau fungsi dari saksi JAFET DAMAMAIN sebagai Ketua Komisi CDPRD Propinsi Maluku yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1)UndangUndang No.28 Tahun 1999 tersebut adalah sebagai PenyelenggaraNegara yang melaksanakan fungsi legislatif.Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan ini, Terdakwaselaku Direktur Utama PD Panca Karya sehubungan akan dilaksanakannyarapat kerja antara Komisi C DPRD Propinsi Maluku

Ketua Komisi C DPRD Propinsi Maluku karena pemberian dimaksudberhubungan erat dengan pelaksanaan rapat kerja antara Komisi C DPRDPropinsi Maluku bersama PD Panca Karya hari Jumat tanggal 29 April 2011;Berdasarkan faktafakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telahmemenuhi unsur Memberi Atau Menjanjikan Sesuatu Kepada PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara..

No. 104 K/PID.SUS/2013menjelaskan secara detail tentang laporan kinerja PD Panca KaryaTahun 2010 dan Rencana Kerja Tahun 2011.Yang mana permintaan Terdakwa yang dibarengi dengan pemberian satuamplop coklat berisikan uang pecahan Rp.50.000, sebanyak 100 lembaratau sejumlah Rp.5.000.000, kepada saksi Jafet Damamain adalahbertujuan untuk mengarahkan saksi Jafet Damamain yang adalah KetuaKomisi C DPRD Propinsi Maluku atau selaku Penyelenggara Negara untukdapat mengarahkan para Anggota Komisi C DPRD Propinsi

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;3. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerimapembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagidirinya sendiri;4.

Perbuatan berlanjut;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa rumusan Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegara adalah merupakan Subyek Hukum yang didalam melaksanakan tugaspekerjaan bersifat umum dan untuk kepentingan publik, untuk itu Majelis Hakimakan mempertimbangkan dalam perkara A Quo, apakah Terdakwaberkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau sebagai Penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa

/PN SmrAd.3 Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar ataumenerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakansesuatu bagi dirinya sendiri;Menimbang, bahwa Mahrus Ali dalam bukunya Hukum Pidana Korupsihalaman 159 menjelaskan bahwa subjek delik Pasal 12 huruf e adalah PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara.

Dihubungkan denganmenyalahgunakan kekuasaan, maka memaksa disini diartikan sebagai tekananyang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terhadapkehendak orang lain sehingga orang yang ditekan itu menuruti Kemauanpegawai negeri atau penyelenggara negara;Menimbang, bahwa pengertian kata memaksa seseorang dalamrangkaian kalimat sebagaimana unsur tersebut tidak dijelaskan dalam Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang

si Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan sesuatuadalah beralinnya kekuasaan sesuatu itu baik benda berwujud atau benda takberwujud maupun hak, dari tangan seseorang, dalam hal ini orang yangdipaksa, kepada orang yang memaksa, dalam hal ini pegawai negeri ataupenyelenggara negara.

Karena ada unsur warga negara melawan warga negara.Gugatan tersebut menjadi gugatan biasa yang tidak bisa diperiksadengan mekanisme citizen law suit;Perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam gugatan adalahkelalaian penyelenggara negara. Dalam pemenuhan hakhak warganegara.

Berbeda dengan class action,Penggugat tidak harus merupakan kelompok warga negara yangdirugikan secara langsung oleh negara, oleh karena itu Penggugattidakharus membuktikan kerugian materiil apa yang telah dideritanyasebagai dasar gugatan, berbeda dengan gugatan perdata biasa;Dalam prakteknya di Indonesia yang didasarkan pada pengaturan dibeberapa negara common law, citizen law suit cukup hanya denganmemberikan motifikasi berupa somasi kepada penyelenggara negara;Petitum dalam gugatan tidak boleh

negara (keputusan tata usaha negara)Hal. 24 dari 50 hal.

Salah satu pihak (Tergugat Ill) adalah bukan penyelenggara negara;b. Perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam gugatan a quo adalahkelalaian dalam pemenuhan hakhak konsumen dalam hubungan antarakonsumen dengan pelaku usaha, dan bukan hakhak warga negaradalam hubungan antara penyelenggara negara dengan warga negara;Para Penggugatdalam petitumnya menuntut ganti rugi;Para Penggugatbertindak selaku advokat;e.

Tergugat dalam citizen law suit adalah penyelenggara negara. Mulaidari Presiden dan Wakil Presiden sebagai pimpinan teratas, menteridan sampai kepada pejabat negara di bidang yang dianggap telahmelakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya;Bahwa faktanya Tergugat Ill bukan pihak penyelenggaranegara karenaTergugat lll in casu PT.PLN (Persero) adalah merupakan badan hukumperdata yang berbentuk persero sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;.

Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara ;2. Menerima pemberian atau janji ;3. Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebutberbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangandengan kewajibannya ;4. Dilakukan secara berlanjut ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut akan dipertimbangkansatu persatu sebagai berikut ;Hal 48 dari 61 Hal Putusan nomor 162/Pid.SusTPK/2015/PN Smg.Ad. 1.

UnsurPegawai Negeri/Penyelenggara Negara ;Menimbang, bahwa rumusan unsur Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara dalam hukum pidana adalah dimaksudkan untukmenunjukkan tentang subjek hukum yang mempunyai kualitas sebagaiPegawai Negeri atau sebagai Penyelenggara Negara yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaktidaknyamengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara aquo.

Negara tersebut ;7Menimbang, bahwa Andi Hamzah dalam bukunya Azasazas Hukum Pidanaterbitan PT.

Agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang diberi sesuatuatau yang dijanjikan sesuatu oleh si Pembuat berbuat sesuatu dalamjabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ;b. Agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang diberi sesuatuatau yang dijanjikan sesuatu oleh si Pembuat tidak berbuat sesuatudalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ;Menimbang, bahwa selanjutnya Menurut S.R.

Demikian juga bagi Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara tersebut ia pun tidak harus mengetahul secaraHal 53 dari 61 Hal Putusan nomor 162/Pid.SusTPK/2015/PN Smg.tepat di peraturan mana tertulis apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ialakukan, yang penting dalam pelaksanaan tugasnya seharihari ia mengetahuihalhal apa yang boleh dilakukannya dan halhal apa yang tidak bolehdilakukannya.

negara, pejabatnegara atau pegawai negeri, dapat dilihat pada Bab Ketentuan UmumPasal 1 angka 3, 1 dan 2 UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Bab Ketentuan Umum Pasal1 angka 1, UndangUndng RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme.e Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsieksekutif, legeslatif, atau yudikatif, dan pejabat lainnya yang fungsinya dantugas pokoknya

negara adalah orang yang ditugaskan olehpemerintah; Bawaslu disebut penyelenggara negara saya tidak tahu pasti, apabiladiangkat oleh pejabat negara dan mendapat upah dengan biaya negara bisadikatakan sebagai penyelenggara negara; Bahwa kalau makna pemberian disebut gratifikasi dilinat dari legal dan ilegalpemberian hanya janjijanji dan dalam suap adanya kesepakatan, kalaugratifikasi bisa dilakukan/ tidak dilakukan; Bahwa makna kata aman, apa yang dilakukan tidak bisa mencerna perbuatanorang lain

negara, hal ini sesuai dengan keterangan Ahli TURIMAN,SH, M.Hum., Ketua Penitia Pemilu Kecamatan dikategorikan sebagai PegawaiNegeri.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelisberpendapat unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telahterpenuhi.Ad. 2 Unsur Menerima hadiah atau JanjiMenimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu Menerima hadiahatau janji.

Pasal 12 Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi tidak ditentukan bahwa PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga bahwaorang yang memberikan hadiah atau janji harus mengetahui dengan tepat apayang menjadi kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangku olehPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

Meskipun Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenanguntuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah, tetapiPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut mendugaorangorang yang memberikan hadiah atau janji beranggapan jabatan yangdipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapatmemenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memeberi hadiah tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dalam Pasal 12

Padahal setiap keputusanbadan/pejabat tata usaha negara wajib didasarkan pada asas kepastianhukum, yaitu asas yang dalam negara hukum mengutamakan landasanperaturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiapkebijakan Penyelenggara Negara; b Bahwa selain tidak didasarkan kepada pertimbangan hukum yang jelassebagaimana Para PENGGUGAT uraikan sebelumnya, TERGUGAT I jugatidak pernah menyerahkan secara resmi objek perkara kepada ParaPENGGUGAT, kecuali hanya berupa Salinan Keputusan a quo

yangdiberitahukan kepada PENGGUGAT II oleh Sekretariat KPU KabupatenKepulauan Mentawai, sehingga tindakan TERGUGAT I dalam menerbitkanobjek perkara tersebut merupakan bentuk dari ketidakprofesionalan danketidakterbukaan TERGUGAT I sebagai penyelenggara negara.

Hal mana,tindakan a quo bertentangan dengan asas profesionalitas yang menghendakiagar setiap penyelenggara negara bekerja dengan mengutamakan keahliandan ketelitian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturanhalaman 39 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUNPDGperundangundangan yang berlaku.

Hal mana, tindakan a quo bertentangan dengan asas profesionalitas yangmenghendaki agar setiap penyelenggara negara bekerja dengan mengutamakankeahlian dan ketelitian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.

Negara Yang Bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme;TERGUGAT II dalam Memeriksa dan Memutus Dugaan Pelanggaran KodeEtik yang Dituduhkan kepada Para PENGGUGAT Melanggar AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik, dan Pasal 3 Undangundang Nomor 28halaman 49 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUNPDG501314Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi danNepotisme ;Bahwa TERGUGAT II dalam menerbitkan objek perkara in casu Putusan DKPPNomor 91/DKPPPKEIII/2014,

Bahwa TERGUGAT, Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat adalah Penyelenggara Negara sesuaidengan ketentuan dalam pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 28Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dariKorupsi ; kolusi danNepotiSme 52.

Asas Kepastian hukum, yakni asas dalam Negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan dankeadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, Asas inimenganatkan setiap penyelenggara Negara harus berdasarkan peraturanperundangundangan serta keadilan dalam setiap penyelenggara Negaradalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, namun tindakan yangdilakukan oleh TERGUGAT dengan tidak melaksanakan asas keterbukaandan tranparasi ini menunjukan proses penyelenggaraan nagara

Harun Let Let sebagai Bendaharawan Proyek DIKS II tahun 2003dan sebagai Penyelenggara Negara yang ada hubungannya dengan proyektersebut ;Padahal berdasarkan akta authentik No. 1 tanggal 16 Februari 2004 (PKl)dan akta authentik No. 2 tanggal 16 Februari 2004 (PKII) yang mempunyaikekuatan pembuktian sempurna baik formal maupun materiil terkonklusikanhalhal berikutini :1. Telah terjadi hubungan hutang piutang antara PT.

Harun Let Let sebagai penyelenggara Negara ; ALASAN ADANYA SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PUTUSANMAHKAMAH AGUNG NOMOR : 573K/PID/2007 TANGGAL 18 APRIL 2007 JO.PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NO. 49/PID/2006/PT.DKITANGGAL 28 APRIL 2006 JO.

Kerancuanyuridis ini disebabkan karena adanya upaya penyamaan (identifikasi) yangsalah antara hubungan pinjam meminjam antara pemohon PK dengan PT.Danareja Cemerlang selaku badan hukum diidentikan sebagai hubunganpinjam meminjam dengan isteri Harun Let Let dan sama pula dengan pribadiHarun Let Let dan selaku Penyelenggara Negara.

Harun Let Letselaku Penyelenggara Negara, namun Majelis Hakim yakin Terdakwabersalah karena adanya keraguan tentang hubungan pinjam meminjamtersebut ;Bahwa sikap meragukan bukti hukum, selain bertentangan dengan UndangUndang, juga bertentangan dengan azas hukum pidana tentang kesalahan(azas in du bio proreo).

Karenadengan tidak terbuktinya dakwaan primair sudah membuktikan tidak adanya motivasi untuk memberikan uang kepada Harun Let Let selaku Penyelenggara Negara dengan maksud melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya selaku Penyelenggara Negara : Hal. 50 dari 52 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2008e Bahwalebih lanjut, mengenai hubungan hutang piutang antara pemohon PKdengan PT.

Padahalkebijakan Rektor yang sama sekali tidak bijaksana tersebut justrubertentangan dengan kepastian hukum yang diamanatkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;Penjelasan atas UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, Pasal 53 ayat (2) huruf b secara tegas juga menyebutkan bahwaAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain adalahproporsionalitas

sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Selain itu Tergugat sebagai Penyelenggara Negara telahmelakukan perbuatan yang bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik, sehingga beralasan hukum bahwa obyeksengketa dinyatakan batal/tidak sah oleh pengadilan dan mewajibkankepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang menjadi obyeksengketa. Selain itu sudah pada tempatnya apabila Tergugat dibebaniHal. 7 dari 15 hal. Put. No. 318 K/TUN/2010untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara Negara adalahsebagaimana dimaksud dalam Undangundang No. 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih dari: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. MenurutUndangundang tersebut, penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislative, atau yudikatif, dan pejabat lain yang dungsi86dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Negara Yang Bersih Dan BebasHal 87 dari 131 Hal.

Putusan No.72/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst.Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, maka Wa Ode Nurhayati dalam perkara a quoadalah termasuk Penyelenggara Negara sebagaimana yang dimaksud dalam unsurmemberi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Dengan demikian unsurmemberi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah terpenuhi dan adadalam perbuatan Terdakwa. 20 nc nn nn nonce nnn nn none nen cnc nc ncncncnenAd. 4.

pidana. 20222 nomenon neMenimbang, bahwa seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalammelaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapatkeadaan sebagai berikut: 222222 222 n nnn nn nen ne nen ne ene nnea.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah berbuat sesuatu, padahalberbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekatpada jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan.b.

MENGADILI :

Menyatakan terdakwa PARMIN ALIAS BAPAK ARIS BIN IMAN JAMIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagai penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya ;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ,dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta

Saksi Sriyanto ;.Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan dugaanTindak Pidana Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang denganmaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum,atau. dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran denganpotongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri danatau orangyang melakukan

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana,yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara ;2) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;Putusan Tipikor Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/P.N Mks Halaman 93 dari 1063) Dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikansesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untukmengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, dan atau Orang ;4) Secara melawan Hukum ;5) yang melakukan, yang menyuruh

Unsur Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara ;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, alat buktisurat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah selaku Kaur Pemerintahan Desa Sukaraya Kec. BoneBoneKab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 adalah Keputusan Kepala Desa SukarayaNomor : 5 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur DesaSukaraya Kecamatan BoneBone Kab.

Sutikno di Sukaraya tanggal 14 Juni 2015 , sehingga oleh Majelishakim berpendapat Terdakwa adalah merupakan seorang Penyelenggara Negara yang melaksanakan tugas Negara sebagai seorang Kaur Pemerintah di Desa SukarayaKecamatan BoneBone Kab. Luwu Utara , sehingga dengan demikian unsur Penyelenggara Negara telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;Ad.2.

Menyatakan Terdakwa Parmin Alias Bapak Aris Bin Iman Jamin , telahterbukti bersalan melakukan tindak pidana secara bersamasama sebagai penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya ;2.

MENGADILI :

Menyatakan terdakwa Suriyanto alias Bapak Sardi Bin Suhadi , terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagai penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya ;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ,dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta

SaksiAA GHB: SktSTIANTO ;Dibawah sumpah Yale pada pukoktya menerangkan sebagai berikut ; Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan perkara tindakpidana Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang denganmaksud untuk meguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar, atau. menerima pembayaran denganpotongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, padapelaksanaan

Saksi PARMIN ALIAS BAPAK ARIS BIN IMAN JAMIN ; .Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengandugaan Tindak Pidana Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yangdengan maksucPmeag iiptkiagkaidiri Sendiri atau orang lain, secara melawan/Pid.SusTPK/2020 N Mkhukum, atau dengan, menvale gunakan kekuasaannya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran denganpotongan, atau untuk mengerjakan sesuatu

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana,yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara ;2) Dengan maksud menguntungkan diri Sendiri atau orang lain ;3) Dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikansesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untukmengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, dan atau Orang ;4) Secara melawa@niddakupikor NomorUPid Sus TAKLOZ0 Ty5) yang melakukghy Neal dolla PYoHUituMSlakukan atau turut melakukan perbuatanMenimbang

Unsur Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara ;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, alat buktisurat yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwabenar terdakwa adalah selaku Kaur Pembangunan Desa Sukaraya Kec. BoneBoneKab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 adalah Keputusan Kepala Desa SukarayaNomor : 5 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur DesaSukaraya Kecamatan BoneBone Kab.

SUTIKNO di Sukaraya tanggal 14 Juni 2015, sehingga olehMajelis hakim berpendapat terdakwa adalah merupakan seorang PenyelenggaraNegara yang melaksanakan tugas Negara sebagai seorang Kaur Pembangunan,sehingga dengan demikian unsur Penyelenggara Negara telah terpenuhi terhadapdiri terdakwa ;Ad.2.

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing)PENGGUGAT;Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan TataUsahaNegara berwenang untuk menyelesaikan sengketa yangHalaman 4 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMGdiajukan oleh badan atau perorangan yang dirugikan oleh akibatdikeluarkannya produk Keputusan Tata Usaha Negara oleh pejabatnegara atau penyelenggara negara,

gugatansebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah: (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itubertentangan dengan peraturan perundangundangan yang(b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itubertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yangKemudian berkaitan dengan apa saja asasasas umum pemerintahanyang baik itu menurut UU PTUN, terdapat dipenjelasannya, yaitu: e KepastianAsas dalam negara hukum yang mengutamakan landasanperaturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalamsetiap kebijakan Penyelenggara

Negara;e Tertib penyelenggaraannegala..asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dankeseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara; e Keterbukaan;asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untukmemperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatiftentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikanperlindungan atas hak asasipribadi, golongan, dan rahasia negara.Halaman 26 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMGe Proporsionalitas. asas yang mengutamakan

keseimbangan antara hak dankewajiban Penyelenggara Negara;e Profesionalitas. asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etikdan ketentuan peraturan perundangundangan yang asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir darikegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakatatau rakyat sebagai pemegangkedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.

Berdasarkan Penjelasan Diatas, objek sengketa a quo Telahmelanggar AUPB, diantaranya:MelanggarAsas Kepastian HukumYang dimaksud AsasKepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum = yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum ;atau. dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran denganpotongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ;Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan ;Ad. 1.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Pegawai negeri adalah meliputi :Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentangKepegawaianPegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab undangundang HukumPidana.Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah.Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerimabantuan dari keuangan Negara atau daerah; atauOrang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan

modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.Menimbang bahwa, yang dimaksud Penyelenggara Negara adalah PejabatNegara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lainyang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Menimbang bahwa, berdasarkan surat dakwaan, keterangan saksisaksi danbarang bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan terdakwa, terdakwaNIXON BUDIYARTA Bin

KUSMAYADI MM selaku Kepala Badan KepegawaianPropinsi Kalimantan Timur ;Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka unsur Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara tersebut telah terpenuhi atas diri terdakwa ;Ad. 2.

Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP yang unsurunsurnya sebagaiberikut;37e Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;e menerima hadiah atau janji ;e patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karenakekuasan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikanhadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya ;Ad. 1.

BAHWA SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT A QUOBERTENTANG DENGAN ASASASAS UMUMPEMERINTAHAN YANG BAIK (GENERALPRINSIPLE OF GOOD ADMINISTRATION) YANGAKAN PENGGUGAT URAIKAN SEBAGAIBERIKUT :22222c2oeecenceeeeceecee cece1.17Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Bahwaazas ini mengamanatkan agar setiap penyelenggaraan Negara harusberdasarkan peraturan perundangundangan serta keadilan dalamsetiap penyelenggaraan Negara dalam dan keadilan dalam setiapkebijakan Penyelenggara Negara. mewujudkan kepastian hukum dankeadilan, namun tindakan yang dilakukan oleh tergugat dengan tidakmelaksanakan dan atau menerbitkan permohonan ljin PenyelenggaraanSekolah Swasta yang di mohonkan oleh Penggugat kepada Tergugatdengan Nomor Surat : 123/SMA.JS/S1/VIII/2012 tanggal 14 Agustus2012

negara yang diangkatHalaman 9 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2018/PN.

Pegawai negeri atau penyelenggara Negara.Menimbang bahwa rumusan unsur Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara dalam hukum pidana adalah untuk menunjukantentang subjek hukum yang mempunyai kualitas sebagai Pegawai Negeriataukah Penyelenggara Negara yang harus bertanggung jawab atasperbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaktidaknya mengenalSiapa Orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara aquo.

Negara dalam pasal ini adalahPenyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yangbersin dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Saleh Djindang dalam bukunya Pengantar HukumAdministrasi Negara Indonesia, cetakan keIX, Jakarta, Ichtiar Baru, hal 144).Menimbang, sudah cukup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11, meskipun Pegawai Negeri atau Penyelenggara NegaraseBahwanya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memenuhi apayang diharapkan dari orang yang menerima hadiah atau janji tetapi PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga orangyang memberi hadiah atau janji beranggapan

jabatan yang dipangku olehPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi apayang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji;Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 tidak ada ketentuan yangmengharuskan agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebutmelakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangandengan kewajibannya;Menimbang, bahwa yang dimaksud menurut pikiran orang yangmemberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan denganjabatannya,adalan seseorang

Putusan Nomor 239 K/TUN/2016mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatuhan,dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Pasal 20 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaituAsas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadilandasanketeraturan, keserasian dan keseimbangan dalampengendalian Penyelenggara Negara;Dalam hal ini, tergugat melaksanakan proses penerbitan Sertifikat HakMilik Sertifikat Nomor 1952 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1954 tidaksesuai dengan prosedur yang sebagaimana mestinya sehingga tidakmencerminkan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalammengendalikan

Pasal 20 ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaituAsas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur dan tidakdiskriminatif tentang Penyelenggara Negara dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan danRahasia Negara;Dan dalam hal ini Para Penggugat yang sebelumnya diketahui sebagaipemegang hak tidak diberitahu ataupun tidak dimintaitandatangan/persetujuan untuk peralinan

Memberi atau menjanjikan sesuatu) kepadapegawai negeri atau penyelenggara negara denganmaksud supaya pegawai negeri atau penyelenggaranegara tersebut berbuat atau tidak berbuatsesuatu. dalam jabatannya, yang bertentangandengan kewajibannya; ataub.

berhubungan dengan1213sesuatu. yang bertentangan dengankewajiban, dilakukan atau tidakdilakukan dalam jabatannya.Mengenai unsur kedua tersebut Majelis berpendapatbahwa :Norma yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1)huruf a dan norma dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UUNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubahdengan UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah berbeda danmasing masing berdiri sendiri, yaitu:= Unsur kedua huruf a diterapkan bagi pelakuyang memberi sesuatu) (hadiah) sebelum pegawainegeri atau penyelenggara

negara melakukanperbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya,yang maksudnya untuk menggerakkan; Unsur kedua huruf b diterapkan bagi pelakuyang memberi sesuatu) (hadiah) sete/ah pegawainegeri atau penyelenggara negara tersebutmelakukan = sesuatu yang bertentangan dengankewajibannya, namun menguntungkan pelaku.

Asas Akuntabilitas;Asas ini menekankan pentingnya pertanggung jawaban atas kebijakandan atau keputusan yang telah dibuat oleh pembuat kebijakan(TERGUGAT) sebagai penyelenggara Negara kepada masyarakat atauHalaman 6 dari 19 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2017publik.

Dalam perkara ini jelas kebijakan dan atau keputusanTERGUGAT sangat merugikan masyarakat atau publik, karena alasanyang digunakan pencabutan adalah salah letak bidang tanah, maka haltersebut bukanlah bagian dan tanggung jawab masyarakat, tetapisesama penyelenggara Negara, kebijakan dan atau keputusan tersebutdapat berdampak ketidak percayaan masyarakat/publik baik kepadaTERGUGAT maupun penyelenggara/institusi lain.

Disisi lain dengan alasan pencabutandan atau pembatalan karena salah letak bidang tanah, makaseharusnya telah diketahui sejak proses permohonan berjalan, bukansetelah diterbitkan bahkan masyarakat telah melaksanakan kegiatanberdasar kebijakan dan atau keputusan tersebut, karena pencabutandan atau pembatalan sepihak oleh penyelenggara Negara dapatdipastikan akan merugikan masyarakat (PENGGUGAT);17.

No. 1778 K/Pid.Sus/2013mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaanKeputusan Gubernur, Bupati dan Walikota.Bahwa baik Terdakwa maupun kedua puluh empat anggota DPRD Kota Pangkalpinangyang menerima pemberian tersebut, ternyata tidak melaporkannya kepada KomisiPemberantasan Korupsi terutama untuk pemberian cek Nomor CA 178627 pada bulanJanuari 2004, padahal Terdakwa adalah termasuk Penyelenggara Negara sebagaimanadimaksud dalam pasal 1 angka UndangUndang Nomor 28 Tahun

Sehingga bukan menjadidomein wewenang Pasal 11 UndangUndang Nomor : 30 Tahun 2002 Tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini untuk mendefinisikan siapasiapa yangberstatus/dikwalifikasikan sebagai Penyelenggara Negera, apalagi tetang siapasiapayang telah didefinisikan/dikwalifikasikan sebagai Penyelenggara Negara tersebuttelah ditetapkan/dijelaskan secara limitatif di dalam UndangUndang Nomor : 28Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi danNepotisme.Pasal 11 hurup

a UndangUndang Nomor : 30 Tahun 2002 Tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan wewenang kepada KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk melakukan Penyelidikan, Penyidikandan Penuntutan tindak pidana Korupsi yang melibatkan/dilakukan oleh aparatpenegak hukum atau penyelenggara negara termasuk oleh anggota DPRD.

Frasakata termasuk pada kalimat ini tidak/bukan berarti mengkwalifikasikan anggotaDPRD sebagai penyelenggara negara sebagaimana yang dipahami judex factie.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri dalam Buku Saku berjudulMEMAHAMI GRATIFIKASI yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) Cetakan Pertama, Desember 2010, dalam halaman 10 dan 11, pada angka 2sub bahasan Penerima Gratifikasi Yang Wajib Melaporkan Gratifikasi tidakmenyatakan (memasukan) Anggota DPRD sebagai Penyelenggara Negara.6