Ditemukan 9775 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-06-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.49232/PP/M.VII/19/2013
Tanggal 12 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
18537
  • ,dengan alamat 20 Bendemeer Road Hex. 0201 Cyberhub, Singapore;bahwa dalam Form E dan Bill of lading, barang dikapalkan dari Xingang, China;bahwa dengan demikian terdapat bukti terjadinya Third Party/Country Invoicing;bahwa importasi dengan kategori Third Party/Country Invoicing diperbolehkan, diaturdalam Rule 23 Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The RulesOf Origin Of The AseanChina Free Trade Area, sebagai berikut : The CustomsAuthority of the importing Party shall accept a
    The third party invoicenumber should be indicated in Box 10 of the Certificate of Origin (Form E), theexporter and consignee must be located in the Parties and the copy of the third partyinvoice shall be attached to the Certificate of Origin (Form E) when presenting to theCustoms Authority of the importing Party yang telah disahkan dengan PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pengesahan SecondProtocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The FrameworkAgreement On
Register : 13-02-2013 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.51407/PP/M.IXA/19/2014
Tanggal 18 Maret 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
22375
  • Nations And The Peoples Republic Of China, dalammelaksanakan kerjasama ACFTA dimaksud disepakati untuk menggunakan Rule of Origin(ROO) Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalamRevised Operational Certification Procedures (Ocp) For The Rules Of Origin Of TheASEANChina Free Trade Area;bahwa berdasarkan Appendix 1: Revised Operational Certification Procedures (Ocp) ForThe Rules Of Origin Of The ASEANChina Free Trade Area pada Rule 7 dinyatakan TheIssuing Authorities shall
    Certificateof Origin (Form E), and signed by the authorised signatory;b) The origin of the product is in conformity with the Rules of Origin for the ACFTA;c) The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supportingdocumentary evidence submitted;d) Description, quantity and weight of products, marks and number of packages,number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported;e) Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall
Register : 24-06-2013 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.54078/PP/M.IXA/19/2014
Tanggal 15 Juli 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
13930
  • Relevant Government authorities in the importing Member State shall accept Certificates ofOrigin (Form D) in cases where the sales invoice is issued either by a company located in athird country or by an ASEAN exporter for the account of the said company, provided that thegoods meet the requirements of Chapter 3 of this Agreement;2.
    The exporter shall indicate third country invoicing and such information as name andcountry of the company issuing the invoice in the Certificate of Origin (Form D);bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Persetujuan Perdagangan Barang Asean (ASEAN Trade inGoods Agreement) dinyatakan ASEAN adalah Perhimpunan Bangsabangsa Asia Tenggara yangterdiri dari Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Laos, Malaysia, UniMyanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan
Register : 29-12-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 714/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 3 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : IMC LOGISTICS COMPANY LIMITED Diwakili Oleh : Leonardo R Sidabutar SH
Terbanding/Tergugat : PAULA MULJONO
441351
  • pada PromissoryNote adalah dalil yang keliru dan Penggugat dengan sengajamenyembunyikan fakta hukum, tidak mendasarkan pada perjanjianpokok yaitu Perjanjian Pinjaman, karena Promissory Note merupakanLampiran A dalam Perjanjian Pinjaman tanggal 8 September 2009 yangharus ditandatangani oleh Tergugat sebelum pinjaman diberikan, hal inisebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.2 Perjanjian Pinjaman yangmenyatakan bahwa:Halaman 13 Putusan Nomor 714/PDT/2020/PT DKIPrior to the Loan being made the Borrower shall
    Governing LawThis Agreement shall begoverned by the law of Singapore.Halaman 14 Putusan Nomor 714/PDT/2020/PT DKITerjemahan dalam bahasa Indonesia berbunyi, sbb:14. Hukum yang MengaturPerjanjian ini harus diaturoleh hukum Singapura.Kemudian adapun Pasal 15 dikutip, sebagai berikut:15. Jurisdiction15.1.
    As aresult, the Lender shall not be prevented from taking proceedingsagainst the Borrower in the courts of any jurisdiction. Thecommencement of any proceedings against the Borrower in oneor more jurisdictions shall not preclude the commencement ofany proceedings in any other jurisdiction, whether concurrently ornot.Terjemahan dalam bahasa Indonesia, berbunyi, sbb:15. Yurisdiksi15.1.
Register : 28-03-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.49289 /PP/M.VII/19/2013
Tanggal 12 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
12028
  • Tarif Bea MasukMenurut Terbanding:bahwa berdasarkan Overleaf Notes to the Operational Certification Procedures forthe Rules of Origin of The ASEANChina Free Trade Area disebutkan: Third Party Invoicing: in cases where invoices are issued by a third country, "theThird Invoicing" in Box 13 shall be ticked (l). The invoice number shall be indicated inBox 10.
Register : 24-11-2011 — Putus : 14-07-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-54034/PP/M.XA/13/2014
Tanggal 14 Juli 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
298778
  • Rekan telah menjelaskan dalam surat Nomor:Ref.005/VIII/BAR/2010 tanggal 24 Agustus 2010;Menurut Majelis : bahwa menurut Terbanding, berdasarkan penelitian atas koreksi sewa bandwidtha.sebesar Rp.1.817.424.025,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:Dalam Pasal 7 ayat (7) Perjanjian Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Inggris tanggal 5April 1993 diatur bahwa "Where profit include items which are dealt with separately in other Articles ofthis Agreement, then the provisions of those Articles shall
    olehpasalpasal lain dari persetujuan ini, maka ketentuanketentuan dalam pasalpasal itu tidak akanterpengaruh oleh ketentuanketentuan dalam pasal ini;b.Pasal 12 ayat (2) huruf b Perjanjian Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Inggris tanggal 5April 1993 diatur bahwa "However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in whichthey arise and according to the law of that State; but where the beneficial owner of such royalties is aresident of the other Contracting State the tax so charged shall
    Adapun persewaan Bandwidth yang Pemohon Banding lakukan adalah lebih tepat termasuk kedalam pengertian Jasa Laba/Usaha sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 Ayat (1) PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda Indonesia dengan Inggris yang menyebutkan the profit of anenterprise of a contracring state shall be taxable only that state unless the enterprise carries onbusiness in the other contracting state through a permanent establishment situated therein.
    poin 2 huruf b dalam P3B antara Indonesia dan Inggris;bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor : 680/5S/LBM/20776 11743/CVJ tanggal 04 April 2007yang diterbitkan oleh HM Revenue & Customs City of London Area Service, diketahui bahwa Intelsat GlobalSales & Marketing Limited berdomisili di Inggris (London), dan Intelsat tidak mempunyai BUT di Indonesia;bahwa pada Article 7 P3B Indonesia dan Inggris menyatakan hal sebagai berikut:11"(1) The profits of an enterprise of a Contracting State shall
Putus : 19-03-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 696 B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Maret 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INDOSAT Tbk
10886 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , such interest may also be taxed in the State in which it arisesand according to the laws of that State, but if the beneficial owner of theinterest is a resident of the other State, the tax so charged shall not exceed10 per cent of the gross amount of the interest.Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in one ofthe two States shall be taxable only in the other State to the extent that suchinterest is derived by:(i) The Government of the other State, including political subdivisions
    be taxable only in the other State if the beneficialowner of the interest is a resident of the other State and if the interest ispaid on a loan made for a period of more than 2 years or is paid inconnection with the sale on credit of any industrial, commercial or scientificequipment.The competent authorities of the two States shall by mutual agreementsettle the mode of application of paragraphs 2, 3 and 4.6.
    Pengadilan Pajak berpendapat bahwa Indosat FinanceCompany BV bukan merupakan Beneficial Owner atas penghasilanbunga yang diterima dari Penggugat, sehingga tarif pemotongan PPhPasal 26 adalah sebesar 20%;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 P3B IndonesiaBelanda, antara laindiatur sebagai berikut:Ayat (2)Such interest may also be taxed in the State in which it arises andaccording to the laws ofthat State, but if the Beneficial Owner of theinterest is a resident of the other State, the tax so charged shall
    not exceed10 per cent ofthe gross amount ofthe interest.Bunga tersebut dapat juga dikenakan pajak di negara di mana bungatersebut berasal (Indonesia) dan sesuai dengan perundangundangannegara tersebut (Indonesia), akan tetapi, apabila Beneficial Owner daribunga tersebut adalah residen negara lainnya (Belanda), maka pajak yangdikenakan tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah brutobunga.Ayat (5)The competent authorities ofthe two States shall BV mutual agreementsettle the mode of application
    Bahwa dalam Pasal 11 P3B IndonesiaBelanda diatur mengenai pemajakanatas penghasilan bunga, yang redaksinya berbunyi sebagai berikut;Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the otherContracting State may be taxed in that other State.However, subject to the provisions of paragraph 3, such interest may alsobe taxed in the Contracting State in which it arises and according to the lawof that State, but if the recipient is Me beneficial owner of the interest thetax so charged shall
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-12-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1838 K/Pdt/2010
Tanggal 22 Agustus 2011 — PRAWITO TIEN VS.CONOCO PHILIPS (dahulu Gulf Resources (Ramba) Ltd,
4811576 Berkekuatan Hukum Tetap
  • If at any time Contractor's performance of thisContract is inadequate to meet Company's requirements or is otherwiseunreasonably slow, Company shall notify Contractor. If within two (2) daysafter receipt of such notice Contractor has failed to commence andcontinue expedited performace to meet Company's requirements,Company may terminate this Contract in accordance with Article 4.1.5. Anyincreased resources provided by Contractor to expedite progress shall beat Contactor's expense.
    for payment for Work already perfomed (unless this Contract isterminated for breach of Article 9.8 in which case no such payment shall bedue).
    The arbitrationproceedings shall take place in English with arbitrators fluent in English.Arbitration shall be held in Jakarta, Indonesia, unless another location asselected by mutual agreement of the Parties.
    If the change does not impact Contractor's prices orscheduled for the Work, Contractor, shall promptly perform the change.lf the change may reasonably impact such prices or schedule,Contractor shall immediately notify Company with details of the impactbefore commencing the change. Company shall then authorize orcancel the change. Upon such authorisation, Contractor shall promptlyperform the change.
    If the change does not impact Contractor's pricesor schedule for the Work, Contractor shall promptly perform the change.Hal. 107 dari 197 hal. Put. No. 1838 K/Padt/2010Cc.lf the change may reasonably impact such prices or schedule,Contractor shall immediately notify Company with details of the impactbefore commencing the change. Company shall then authorize orcancel the change. Upon such authorization, Contractor shall promptlyperform the change.
Putus : 30-01-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 425/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 30 Januari 2020 — PT ALASINDO MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
32473 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (C) The term outer sole as used in headings 64.01 to 64.05 means that part of(other than an attached heel) which, when in use, is in contact with the preaconstituent material of the outer sole for purposes of classification shall be taken to be thematerial having the greatest surface area in contact with the ground.
    In such cases, the u per shall be considered to be thatportion of the shoe which covers the sides and top of the Foot.
    Subject to Note 3 to this Chapter :(a The material of the upper shall be taken to be the constituent material having the greatestexternal surface area, no account being taken of accessories or reinforcements such as anklepatches, edging, ornamentation, buckles, tabs, eyelet stays or similar attachments;(b) The constituent material of the outer sole shall be taken to be the material having the greatestsurface area in contact with the ground, no account being taken of accessories or reinforcementssuch
Putus : 11-12-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4236/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Desember 2019 — PT ALASINDO MAKMUR vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
3914 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Theeconstituent material of the outer sole for purposes of classification shall be taken to be thematerial having the greatest surface area in contact with the ground. In determining theconstituent material of the outer sole, no account should be taken of attached accessories orreinforcements which partly cover the sole (see Note 4 (b) to this Chapter).
    In such cases, the u per shall be considered to be thatportion of the shoe which covers the sides and top of the foot.
    Subjcct to Note 3 to this Chapter (a> The material of the upper shall be taken to be the constituent material having the greatexternal surface area, no account being taken Of accessories or reinforcements such a= arkPatches, edging, ornamentation, buckles, tabs, eyelet stays or similar attachrrients:(b> The constituent material of the outer sole shall be taken to be the material having the greatsurface area in contact with the ground, mo account being taken of accessories or reinforcemersuch as spikes
    Subject to Note 3 to this Chapter :(a) The material of the upper shall be taken to be the constituent material having the greatsexternal surface areca, mo account being taken of accessories or reinforcements such as amnkpatches, cdging, ornamentation, buckles, tabs, eyelet stays or similar attachments:(b) The constituent material of the outer sole shall be taken to be the material having the greatsurface area in contact with the ground, no account being taken of accessories or reinforcemersuch as
Putus : 09-06-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 437/B/PK/PJK/2016
Tanggal 9 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. DETPAK INDONESIA,
7846 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Detpak Singapore) adalah penduduk (tax ofresident) negara Singapura, karenanya atas transaksi antara PemohonBanding dengan Singapura berlaku Tax Treaty antara Indonesia denganSingapura sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf (i) TaxTreaty antara Indonesia dengan Singapura:The term Permanent establishment shall include especially;The furnishing of services, including consultancy services, by an enterprisethrough an employee or other person (other than an agent of anindependent status within
    Putusan Nomor 437/B/PK/PJK/2016Selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat (1) Tax Treaty tersebut menegaskan:The profits of an enterprise of a contracting state shall be taxable only inthat state unless the enterprise carries on business in the other contractingstate through a permanent establishment situated therein.
    6 UndangUndang Pajak Penghasilan Nomor 17Tahun 2000, dapat dikurangkan sebagai biaya;Bahwa sesuai dengan bukti pendukung yang Pemohon Bandingberikan bahwa pemberi jasa manajemen (PT.Detpak Singapore)adalah penduduk (tax of resident) negara Singapura, karenanya atastransaksi antara Pemohon Banding dengan Singapura berlaku TaxTreaty antara Indonesia dengan Singapura sebagaimana disebutkandalam Pasal 5 ayat (2) huruf (i) Tax Treaty antara Indonesia denganSingapura:The term "Permanent establishment shall
    Putusan Nomor 437/B/PK/PJK/2016termasuk jasa jasa konsultan oleh suatu perusahaan melalui seorangkaryawan atau pegawai lainnya dimana kegiatan itu berlangsung(untuk proyek yang sama atau yang berhubungan), untuk suatu masaatau masamasa yang berjumlah lebih dari 90 hari dalam 12 bulan;Selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat (1) Tax Treaty tersebutmenegaskan:The profits of an enterpnse of a contracting state shall be taxableonly in that state unless the enterprise carries on business in the othercontracting
    Detpak Singapore)adalah penduduk (tax of resident) negara Singapura,karenanya atas transaksi antara Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) dengan Singapuraberlaku Tax Treaty antara Indonesia dengan Singapurasebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf (i)Tax Treaty antara Indonesia dengan Singapura:The term "Permanent establishment" shall includeespecially; The furnishing of services, including consultancyservices, by an enterprise through an employee or otherperson (other than
Register : 26-07-2011 — Putus : 20-06-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.45723/PP/M.IV/15/2013
Tanggal 20 Juni 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
14652
  • disampaikan Pemohon Banding dalam sidang berupa Tecknical SevicesAgreement tanggal 4 Januari 2000 antara Pemohon Banding (PT LuxindoRaya) dan Kantor Pusat, diketahui halhal sebagai berikut:1. bahwa jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Pusat sebagaimana disebutkan pada poin 1.1Tecknical Sevices Agreement tersebut adalah sebagai berikut:l).Lux will provide the technical services and/or maka available advice,assistance, resources, training and expertise at or from location outside ofIndonesia, and shall
    consideration for the services to be rendered by Lux under thisAgreement, the Company agrees and undertakes to paya to Lux an annuallumpsum Technical Services Fee based on the prices set fort below :e Managing Director USD 600 per houre Senior Manager USD 500 per houre Manager USD 450 per houre Supervisor USD 400 per houre Senior USD 200 per houre Junior USD 100 per hour3. bahwa pada poin 2.2 disebutkan :ewreLux will invoice the Company for services rendered on a quarterly basisand the Company shall
Register : 12-09-2013 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.54090/PP/M.IXA/19/2014
Tanggal 15 Juli 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
20943
  • And The Peoples RepublicOf China, dalam melaksanakan kerjasama ACFTA dimaksud disepakati untuk menggunakan Rule of Origin(ROO) Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalam RevisedOperational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The AseanChina Free TradeArea;bahwa berdasarkan Appendix I: Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules OfOrigin Of The AseanChina Free Trade Area pada Rule 7 dinyatakan The Issuing Authorities shall
    Certificate of Origin (Form E), and signed bythe authorised signatory;b) The origin of the product is in conformity with the Rules of Origin for the ACFTA;c) The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supporting documentaryevidence submitted;d) Description, quantity and weight of products, marks and number of packages, number and kinds ofpackages, as specified, conform to the products to be exported;) Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall
Register : 10-10-2013 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 10-11-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-56093/PP/M.XVIIB/19/2014
Tanggal 13 Oktober 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
14634
  • akibatadanya kesalahan dalam pemberitahuan oleh eksportir,b. bahwa dinyatakan dalam surat jawaban "...the goods covered by the certificatewere manufactured in China, and all the materials such as FDY YARN used inthe goods were of Chinese origin" tanpa disertai buktibukti pendukung yangTerbanding mintakan sehingga Terbanding sangat meragukan karenapemasok tersebut bukanlah perusahaan manufaktur,c. bahwa berdasarkan Product Specific Rules (PSR) pada alternative rulesdisebutkan:"The following criteria shall
    Origin Criteria: For exports to the above mentioned countries to be eligible forpreferentia) treatment, the requirement is that either:(iv) Products which satisfy the product specific rules provided for in attachment Bof the Rules of Origin for the ACFTA shall be considered as products to whichsufficient transformation has been carried out in a Party.If the products qualify under the above criteria, the exporter must indicate inBox 8 of this form the origin criteria on the basis of which the claims
Register : 21-09-2012 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 17-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-50163/PP/M.VIII/16/2014
Tanggal 29 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11826
  • abstrak sehingga tidak mudah diidentifikasi;bahwa sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana seharusnya memaknai "penyerahanjasa" sebagaimana tertera pada Pasal 4 huruf c UndangUndang PPN, mengingat belumditemukannya penjelasan yang jelas terkait hal tersebut pada penjelasan undangundang,dapat Terbanding uraikan sebagai berikut :bahwa berdasarkan article tiga puluh satu EU VAT Directive tentang Place of Supply ofGoods dinyatakan bahwa where goods are use dispatched or transported, the place ofsupply shall
    be deemed to be the place where the goods are located at the time when thesupply takes place;bahwa berdasarkan article empat puluh tiga EU VAT Directive tentang General RulesPlace of Supply of Service dinyatakan bahwa the place of supply of service shall bedeemed to be the place where the supplier has established his business or has a fixedestablishment from which the service is supplied, or, in the absence of such a place ofbusiness or fixed establishment, the place where he has his permanent address
Register : 21-09-2012 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 17-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-50162/PP/M.VIII/16/2014
Tanggal 29 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11623
  • abstrak sehingga tidak mudah diidentifikasi;bahwa sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana seharusnya memaknai "penyerahanjasa" sebagaimana tertera pada Pasal 4 huruf c UndangUndang PPN, mengingat belumditemukannya penjelasan yang jelas terkait hal tersebut pada penjelasan undangundang,dapat Terbanding uraikan sebagai berikut :bahwa berdasarkan article tiga puluh satu EU VAT Directive tentang Place of Supply ofGoods dinyatakan bahwa where goods are use dispatched or transported, the place ofsupply shall
    be deemed to be the place where the goods are located at the time when thesupply takes place;bahwa berdasarkan article empat puluh tiga EU VAT Directive tentang General RulesPlace of Supply of Service dinyatakan bahwathe place of supply of service shall bedeemed to be the place where the supplier has established his business or has a fixedestablishment from which the service is supplied, or, in the absence of such a place ofbusiness or fixed establishment, the place where he has his permanent address
Register : 28-01-2013 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 24-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-48192/PP/M.VII/19/2013
Tanggal 12 Nopember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
12940
  • tarif bea masurangka ASEANAustraliaNew Zealand Free Trade Area (AANZFTA) dan dikenakan pembea masuk berlaku umum (MFN) sebesar 5%;bahwa Surat Uraian Banding Nomor SR493/BC.8/2013 tanggal 26 Juli 2013, antara lain menyatakbahwa Pemohon baru melampirkan Form AANZFTA nomor P23977 tanggal 03 Agustus 2012 pmengajukan permohonan pengembalian bea masuk melalui surat nomor 24/CJIAT/IX/12 taiSeptember 2012.berdasarkan Rule 13 OCP AANZFTA, The following time limits for the presentation of the CertOrigin shall
    be observed; The Certificate of Origin shall be valid for a period of 12 month fromof issue and must be summitted to the Customs Authority of the importing party within that perioaPenolakan permohonan pengembalian bea masuk terhadap barang asal Australia dengaiAANZFTA yang diberitahukan dalam PIB 000514 tanggal 05 Juni 2012 sudah sesuai dengan pperundangundangan yang berlaku.bahwa surat Nomor SR587/BC.8/2013 tanggal 21 Oktober 2013, antara lain menyatakan : bahwa yang menjadi dasar hukum atas ketentuan
    adalah berlak(MFN = Mostfavourednation), sementara Tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri KNomor 166/PMK. 011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor DalamAseanAustraliaNew Zealand Free Trade Area (AANZFTA) adalah Tarif Prefensi yangdengan bersyarat.bahwa syaratsyarat pemberlakuan tarif dalam skema AseanAustraliaNew Zealand Free Tr(AANZFTA), ditetapkan sebagai berikut :a)b)1)Cc)Rule 12 OCP AANZFTA yang menyatakan : For the purpose of claiming preferenitreatment, the importer shall
Putus : 30-01-2020 — Upload : 19-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 509/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 30 Januari 2020 — PT ALASINDO MAKMUR vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
6220 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Theconstituent material of the outer sole for purposes of classification shall be taken to be thematerial having the greatest surface area in contact with the ground. In determining theconstituent material of the outer sole, no account should be taken of attached accessories orreinforcements which partly cover the sole (see Note 4 (b) to this Chapter).
    In such cases, the upper shall be considered to be thatportion of the shoe which covers the sides and top of the foot.
    Subject to Note 3 to this Chapter :plastics include woven fabrics or other textile products with anlastics being visible to the naked eye; for the purpose of thistaken of any resulting change of colour; and(a) The material of the upper shall be taken to be the constituent material having the greatestexternal surface area, no account being taken of accessories or reinforcements such as anklepatches, edging, ornamentation, buckles, tabs, eyelet stays or similar attachments;(b) The constituent material
    of the outer sole shall be taken to be the material having the greatestsurface arca in contact with the ground, no account being taken of accessories or reinforcementssuch as spikes, bars, nails, protectors or similar attachments.Halaman 14 dari 36 halaman.
    Subject to Note 3 to this Chapter :(a) The material of the upper shall be taken to be the constituent material having the greatestexternal surface area, no account being taken of accessories or reinforcements such as anklepatches, edging, ornamentation, buckles, tabs, eyelet stays or similar attachments;(b) The constituent material of the outer sole shall be taken to be the material having the greatestSurface area in contact with the ground, no account being taken of accessories or reinforcementssuch
Register : 01-11-2013 — Putus : 22-05-2014 — Upload : 04-12-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 640/Pdt.G/2013/PN.Jak.Sel.
Tanggal 22 Mei 2014 — PT. LEBONG TANDAI (PT.LT) Lawan 1. PT.J. Resources Bolaang Mongondow 2. Sri Darmawan 3. PT. J. Resources Nusantara (JRN)
158109
  • New Contract of Work 1994 Jo.Amendement No.1 2004, yang mengatur sebagai berikut :Before aither Party (the Assigning Party exercise its right to assign,theAssigning Party shall offer in writi9ng such assignment to the other party,such offer to be valid for a period of 45 days following the other Parthysreceipt of the offer.Terjemahan Tersumpah Pasal 8.1.3. New Contract of Work 1994 Jo.
    This Agreement shall be constructed and take effect in accordancewith the relevant law for the time being applicable in theRepublik of Indonesia, provided that all disputes hereunder orconcering any of the subject matter herof shall be finallysettled under the Rules of Conciliation and Arbitration of theInternational Chamber of Commerce by three arbitratorsappointed in accordance with the Rules all of whom shall have13internationally recognized qualifications of such appointmenttogether qualifications
    This Agreement and the performancehereof shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia. Anydispute arising hereunder that directly PT LT shall be resolved in the mannerset forth in Section 9.7. of the Joint Venture Agreement.(cetak tebal oleh Para Tergugat dengan tujuan penegasan)Terjemahan Tersumpah Pasal 6.4. Novation Agreement 2002 :6.4. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa.Perjanjian ini dan pelaksanaan atas Perjanjian ini tunduk kepada hukumNegara Republik Indonesia.
Upload : 28-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 904 K/PDT.SUS/2009
PT. PERTAMINA EP; PT. LIRIK PETROLEUM, DKK.
687444 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini juga sejalan dengan Pasal 25 ayat (3) ICC Rulesyang berbunyi:"The award shall be deemed to be made at the place of the arbitration andon the date stated herein."Terjemahan:"Putusan arbitrase dianggap dibuat di tempat arbitrase dilangsungkan danpada tanggal yang dinyatakan dalam putusan arbitrase tersebut."
    No. 904 K/Pdt.Sus/2009"Except as provided in this Section, arbitration shall beconducted in Jakarta, in accordance wth the rules ofArbitration of the International Chamber of Commerce."
    Pengertian subordinat adalah adabeberapa kewenangankewenangan Pertamina yangmempunyai otoritas penuh di dalam menetapkankontrak kerjasama."2.4.2.9 Bahwa Pasal XVIL2.2 EOR Contract mengatur sebagaiberikut:"No term or provision of this contract, including theagreement of the parties to submit to arbitrationhereunder, shall prevent or limit the government of theRepublic of Indonesia from exercising its inalienablerights."
    Bahwa Pasal 25 ayat (8) peraturan arbitraseInternational Chamber of Commerce berbunyisebagai berikut:"The award shall be deemed to be made at the placeof the arbitration and on the date stated herein."Terjemahan:"Putusan arbitrase wajib dianggap dibuat di tempatarbitrase dilaksanakan dan pada tanggal yangdinyatakan dalam putusan arbitrase tersebut."Ketentuan Pasal 25 ayat (3) peraturan arbitraseInternational Chamber of Commerce ini menegaskanHal. 57 dari 93 hal. Put.
    Ketentuan tersebut berbunyi:"This Convention shall apply to the recognition andenforcement of arbitral awards made in the territory of aState other than the State where the recognition andenforcement of such awards are sought, and arising outof differences between persons, whether physical orlegal. It shall also apply to arbitral awards not consideredas domestic awards in the State where their recognitionand enforcement are sought."