• Bahwa mengenai hak Penyelenggara Negara adalah sebagaimanadiatur dalam pasal 4 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi,Halaman 25 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.SmgDan Nepotisme, antara lain setiap Penyelenggara Negara berhakmenerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

  Adapunkewajiban Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5antara lain tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi,, dan nepotisme,dan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidakmelakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentinganpribadi, keluarga, maupun kelompok;.

  Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggarazaz proporsionallitas yang mengutamakan keseimbangan antara hakdan kewajiban Penyelenggara Negara, dengan menguraikankewajibannya selaku Penyelenggara Negara yang seolaholah telahdilaksanakannya, namun Penggugat tidak dapat membuktikan hakmana dari Penggugat yang telah dilanggar oleh Tergugat, bahkandiakui sebagaimana diuraikan dalam posita 2 sampai dengan posita 6bahwa Penggugat telah mendapat hakhaknya secara layak sebagaiPenyelenggara

  Bahwa pada sisi lain, Penggugat sebagai Penyelenggara Negara dalamhal ini selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang pada KegiatanPengadaan Alat Kesehatan tidak melaksanakan kewajibannya yaitu :a Meneliti dan memeriksa setiap barang yang diadakan oleh PanitiaPengadaan Pekerjaan Unit ( P3U );b. Meneliti prosedur dan dokumen administrasi pengadaan barang;c. Menuangkan hasil pemeriksaan dimaksud dalam Berita AcaraPemeriksaan Barang2 22222222 d.

• Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;3. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerimapembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagidirinya sendiri;4.

  Perbuatan berlanjut;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa rumusan Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegara adalah merupakan Subyek Hukum yang didalam melaksanakan tugaspekerjaan bersifat umum dan untuk kepentingan publik, untuk itu Majelis Hakimakan mempertimbangkan dalam perkara A Quo, apakah Terdakwaberkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau sebagai Penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa

  /PN SmrAd.3 Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar ataumenerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakansesuatu bagi dirinya sendiri;Menimbang, bahwa Mahrus Ali dalam bukunya Hukum Pidana Korupsihalaman 159 menjelaskan bahwa subjek delik Pasal 12 huruf e adalah PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara.

  Dihubungkan denganmenyalahgunakan kekuasaan, maka memaksa disini diartikan sebagai tekananyang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terhadapkehendak orang lain sehingga orang yang ditekan itu menuruti Kemauanpegawai negeri atau penyelenggara negara;Menimbang, bahwa pengertian kata memaksa seseorang dalamrangkaian kalimat sebagaimana unsur tersebut tidak dijelaskan dalam Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang

  si Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan sesuatuadalah beralinnya kekuasaan sesuatu itu baik benda berwujud atau benda takberwujud maupun hak, dari tangan seseorang, dalam hal ini orang yangdipaksa, kepada orang yang memaksa, dalam hal ini pegawai negeri ataupenyelenggara negara.

• Karena ada unsur warga negara melawan warga negara.Gugatan tersebut menjadi gugatan biasa yang tidak bisa diperiksadengan mekanisme citizen law suit;Perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam gugatan adalahkelalaian penyelenggara negara. Dalam pemenuhan hakhak warganegara.

  Berbeda dengan class action,Penggugat tidak harus merupakan kelompok warga negara yangdirugikan secara langsung oleh negara, oleh karena itu Penggugattidakharus membuktikan kerugian materiil apa yang telah dideritanyasebagai dasar gugatan, berbeda dengan gugatan perdata biasa;Dalam prakteknya di Indonesia yang didasarkan pada pengaturan dibeberapa negara common law, citizen law suit cukup hanya denganmemberikan motifikasi berupa somasi kepada penyelenggara negara;Petitum dalam gugatan tidak boleh

  negara (keputusan tata usaha negara)Hal. 24 dari 50 hal.

  Salah satu pihak (Tergugat Ill) adalah bukan penyelenggara negara;b. Perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam gugatan a quo adalahkelalaian dalam pemenuhan hakhak konsumen dalam hubungan antarakonsumen dengan pelaku usaha, dan bukan hakhak warga negaradalam hubungan antara penyelenggara negara dengan warga negara;Para Penggugatdalam petitumnya menuntut ganti rugi;Para Penggugatbertindak selaku advokat;e.

  Tergugat dalam citizen law suit adalah penyelenggara negara. Mulaidari Presiden dan Wakil Presiden sebagai pimpinan teratas, menteridan sampai kepada pejabat negara di bidang yang dianggap telahmelakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya;Bahwa faktanya Tergugat Ill bukan pihak penyelenggaranegara karenaTergugat lll in casu PT.PLN (Persero) adalah merupakan badan hukumperdata yang berbentuk persero sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;.

• 1 (satu) buah KTA Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) atas nama ZILALIS SUYUF AL HANAFI.

Dirampas untuk dimusnahkan

• 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Grand Livina No.Pol. B 1781 EOH, warna Putih.
• 1 (satu) buah STNK kendaraan R4 merk Grand Livina No.Pol. B 1781 EOH atas nama PUTU MAS DEWI PRATIWI.

  Menetapkan Barang Bukti : 1 (satu) buah kalung lencana bertuliskan Intelijen Investigasi. 1 (Satu) buah Dompet warna Hitam berlogo Lambang Negara RepublikIndonesia (Burung Garuda). 1 (Satu) buah KTA Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RepublikIndonesia (LPPNRI) atas nama ZILALIS SUYUF AL HANAFI.Dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Grand Livina No.Pol. B 1781 EQOH,warna Putih. 1 (Satu) buah STNK kendaraan R4 merk Grand Livina No.Pol.

  B 1781 EOH,warna Putih. 1 (satu) buah kalung lencana bertuliskan IntelijenInvestigasi. 1 (Satu) buah Dompet warna Hitam berlogo Lambang Negara RepublikIndonesia (Burung Garuda). 1 (satu) buah KTA Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RepublikIndonesia (LPPNRI) atas nama ZILALIS SUYUF AL HANAFI. 1 (Satu) buah STNK kendaraan R4 merk Grand Livina No.Pol. B 1781EOH atas nama PUTU MAS DEWI PRATIWI. 1 (Satu) buah kunci kontak kendaraan R4 Grand Livina.

  yangdijatunkan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkanagar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah kalung lencana bertuliskan Intelijen Investigasi. 1 (Satu) buah Dompet warna Hitam berlogo Lambang Negara RepublikIndonesia (Burung Garuda). 1 (Satu) buah KTA Lembaga Pemantau Penyelenggara

  Negara RepublikIndonesia (LPPNRI) atas nama ZILALIS SUYUF AL HANAFI.Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN CbiForm01/SOP/15.5/2017yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akandipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barangbukti tersebut dirampas untuk dimusnahkanMenimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Grand Livina No.Pol.

  Memerintahkan terhadap barang bukti berupa: 1(satu) buah kalung lencana bertuliskan Intelijen Investigasi. 1 (Satu) buah Dompet warna Hitam berlogo Lambang Negara RepublikIndonesia (Burung Garuda). 1 (Satu) buah KTA Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RepublikIndonesia (LPPNRI) atas nama ZILALIS SUYUF AL HANAFI.Dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Grand Livina No.Pol. B 1781 EQOH,warna Putih. 1 (Satu) buah STNK kendaraan R4 merk Grand Livina No.Pol.

• Simatupang Jakarta Selatan atau setidaktidaknya di suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksadan mengadili perkaranya berdasarkan pasal 35 ayat (3) Undang undangPengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 46 Tahun 2009 yaitu PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atauturut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yangdengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

  Simatupang Jakarta Selatan atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya berdasarkan pasal 35 ayat (3) Undang undang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Nomor 46 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatandilakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

  Simatupang Jakarta Selatan atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya berdasarkan pasal 35 ayat (3) Undang undang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Nomor 46 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan,pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahaldiketahui atau patut di duga, bahwa

  Simatupang Jakarta Selatan atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya berdasarkan pasal 35 ayat (3) Undang undang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Nomor 46 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatandilakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janjipadahal diketahui atau patut di duga

  Menyatakan terdakwa DEDE PRIHANTONO, SH, bersalah melakukan tindakpidana, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeriatau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiriatau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakankekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar ataumenerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagidirinya sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf eUndangUndang

• melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidanaumum, yang rumusannya telah dirubah sesuai putusan mahkamahkonstitusi Nomor 87/PUUXVI/2018 tanggal 25 April 2019 danmenghilangkan frasa dan/ atau pidana umum adalah pertimbangan yangberlebihan, dipaksakan, sewenangwenang dan tidak mengutamakan asaskepastian hokum, asas kemanfaatan, dan asas proporsionalitassebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 Tentang Penyelenggara

  Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme, juga Pasal 10 ayat (1) UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.Berdasarkanuraian hukum tersebnut , menurut Penggugat secara substansi Penggugat tidakpantas untuk menerima hukuman administratif berupa Pemberhentian tidakGLE TIGEIT FONT IEE: 5

• Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 103Padang Nomor : Sdak/99/K/AD/I03/V/2014 tanggal 16 Mei2014, yang menyebutkan bahwa Terdakwa sejak tanggal 8Juni 2012, 18 Juli 2012, tanggal 12, 24, 26 September 2012,tanggal 05 Oktober 2012, tanggal 07, 17, 19 Nopember 2012,tanggal 17 Januari 2013, dan tanggal 5, 6 Februari 2013,dirumah Terdakwa Asrama Secata B Padang PanjangProvonsi Sumatera Barat telah melakukan tindak pidana :Alternatif pertama : Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang

• yakni :a) Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang PenyelenggaraanNegara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,yakni Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakanPenyelenggara NeQala 5 22222 nena nn nnn nnn ne neb) Azas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah azas yang menjunjungtinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, ununtukmewujudkan penyelenggara

  negara yang bersihdan bebas dari korupsi,kolusi dan NepotiSMEe ; een ene n en een n nner n ene n en en neec) Azas Kepastian Hukum , yakni mengutamakan landasan peraturanperundangundangan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ;d) Azas Akuntabilitas yakni bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir darikegiaan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkankepada masyarakat ; 22222 2ne none nnn nen nn nnn rene nnennneneneeHalaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2019/PTUNKPGe) Azas Bertindak

• Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah denganUU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUH Pidanajo Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana (vide halaman 85 Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 70/Pid Sus/2011/PN Sby tanggal12 Desember 2011), yang pada intinya isi dari Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999adalah Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara

  Negara yang menerima hadiah ataujanji padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikankarena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

  Negara yang menerimahadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya.

• dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatlagi dengan pasti pada antara bulan Desember 2008 sampai dengan bulanMaret 2009 atau setidaktidaknya pada sekitar tahun 2009 bertempat di rumahTerdakwa di Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondnaglegi, KabupatenMalang dan di kantor Terdakwa di ruang kerja Terdakwa di Kantor UPTD,kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, setiapgratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara

  negara dianggap suap,apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengankewajiban atau tugasnya, yang bertentangan dengan kewajibannya, dengancara dan perbuatan sebagai berikut : Berawal ketika para Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Gedangandan Kepala Sekolah Madrasah lbtidaiyah di Kecamatan Gedangan mengajukan proposal untuk mendapatkan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan tahun anggaran 2008 untuk program rehabilitasi yang bersumberdari dana APBN dan APBD Kabupaten Malang

  Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatlagi dengan pasti pada antara bulan Desember 2008 sampai dengan bulanMaret 2009 atau setidaktidaknya pada sekitar tahun 2009 bertempat di rumahTerdakwa di Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondnaglegi, KabupatenMalang dan di kantor Terdakwa di ruang kerja Terdakwa di Kantor UPTD,Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, sebagaipegawai negeri atau penyelenggara

  negara yang menerima hadiah atau janji,padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikanuntuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalamjabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut : Berawal ketika para Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Gedangandan Kepala Sekolah Madrasah lbtidaiyah di Kecamatan Gedangan mengajukan proposal untuk mendapatkan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidangpendidikan tahun anggaran

  No. 918 K/Pid.Sus/201 1tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, sebagaipegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahaldiketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibatatau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalamjabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, dengan cara danperbuatan sebagai berikut :Berawal ketika para Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Gedangandan Kepala Sekolah Madrasah

• Penjelasan Pasal 3 Angka 2 UU No. 28 tahun 1999 yangberbUNny: ~ nnn nnn nnn cnnnn nnn nnn nn nennnen nnn yang dimaksud asas Tertib Penyelenggaraaan Negara adalahasas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan dankeseimbangan dalam Pengendalian Penyelenggara Negara.23.Bahwa Objek Gugatan/Keputusan Tergugat yang dikeluarkan/diterbitkan Tergugat telah bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik yakni melanggar asas Keterbukaan,dimana Tergugat baik dalam proses pengukuran dan pemetaan

  G/2014/PTUNPbr.yang dimaksud asas Keterbukaan adalah asas yang membukadiri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yangbenar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraannegara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hakasasi pribadi, golongan dan rahasia negara. 24.Bahwa Objek Gugatan/Keputusan Tergugat yang dikeluarkan/diterbitkan Tergugat telah bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik yakni melanggar asas Proporsionalitas,dimana seharusnya Tergugat sebagai Penyelenggara

  Negara harusdapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telahdiamanatkan oleh UndangUndang yaitu melakukan tugastugas yangmerupakan kewajibannya khususnya dalam hal pengukuran danpemetaan tanah, pendaftaran tanah, dan pengumuman pembukuantanah harus sesuai dengan PP No. 24 tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, karena andaikata quad non Tergugat telah melaksanakanseluruh kewajibannya maka tidak akan menimbulkan kepemilikanganda atas tanah dalam Objek Gugatan/Keputusan Tergugat, dengandemikian

  Nomor : 16/G/2014/PTUNPbr.tanah, dan pengumuman pembukuan tanah, dengan demikian jelastelah memenuhi Penjelasan Pasal 3 Angka 7 Undangundang No. 28tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersihdan Bebas~ dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.Penjelasan Pasal 3 Angka 7 Undangundang No. 28 tahun 1999Vag Der My Li nesses nsec eestseenseennienerinsscmmmmemsrinncmmmmnnnennsnicnyang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yangmenentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir darikegiatan Penyelenggara

  Negara harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyatsebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai denganketentutan peraturan perundangundangan yang berlaku. 27.Bahwa berdasarkan alasanalasan serta segala uraian tersebut diIV.atas, dengan disertai buktibukti yang dapat dipertanggungjawabkankebenarannya, sesuai dengan asas kepatutan dan asasasas umumpemerintahan yang baik serta ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka penggugat melalui kuasa hukumnyamohon kepada

• Kepastian Hukum, yang dimaksud yaitu asas dalam Negara Hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap Penyelenggara Negara. Maka tindakanTergugat merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum baikformil maupun materil. Sehingga Tergugat bertindak tidak sesuai dengankewajiban hukumnya yang ditetapbkan dalam UndangUndang, sehinggamenimbulkan kerugian materil maupun immaterial bagi Penggugat;b.

  Tertib Penyelenggara Negara yang dimaksud landasan keteraturan,keselarasan, dan keseimbangan dalam pengedalian PenyelenggaraanNegara sehingga dengan terbitnya Surat Keputusan a quo oleh TergugatHalaman 6 dari 37 halaman, Putusan Nomor: 127/G//2018/PTUNJKTtelah melanggar dari pada Tertib Penyelenggaraan Negara danmerugikan Penggugat;c.

  Transparasi, dimana dalam melakukan/membuat suatu peraturan harusterbuka untuk semua warga masyarakat, sehingga warga masyarakatdapat mengakses semua informasi yang benar, jujur dan tidakdiskriminatif tentang Penyelenggara Negara dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasi, golongan dan rahasia;d. Proporsionalitas, karena tidak mengutamakan keseimbangan antara hakdan kewajiban Penyelenggara Negara;e.

• Asas tertio penyelenggaraan negara yakni asas yang menjadilandasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalampengendalian Penyelenggara Negara;Sebagaimana yang Penggugat telah uraikan, bahwa Keputusan TataUsaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sangat jelas dan terangtelah bertentangan dengan Peraturan Walikota Bukittinggi, sehinggatidak ada keseimbangan atau keserasian dalam pengendalianpenyelenggara negara;Cc.

  Asas proporsionalitas yakni asas yang mengutamakankeseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;Bahwa atas objek sengketa, Pemerintah Kota Bukittinggi telahmengambil suatu keputusan yang tidak seimbang antara Hak danKewajiban sebagai Penyelenggara Negara dalam hal mana terlihatdengan jelas objek sengketa yang diberlakukan surat jelasmenimbulkan hak bagi pemerintah sementara dari sisi kewajiban,dalam hal ini kewajiban untuk tunduk dan taat pada hukum tidakdilaksanakan, maka pemberlakuan

  Asas akuntabilitas yakni asas yang menentukan bahwa setiapkegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harusHalaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor : 33/G/2019/PTUN.PDGdapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyatsebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;H.

• ALAMZAH MAHADI KULLE selakupegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu sebagai anggota DPRDKabupaten Jeneponto periode 2009 2014 berdasarkan Surat KeputusanGubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2500/VII/2009 tanggal 20 AgustusHal 3 dari 61 hal .Put.Nomor 24/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS2009, secara berturut turut antara bulan April 2012 sampai dengan bulanDesember 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu antaratahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor DPRDKabupaten Jeneponto, Kantor

  berwenang untuk memeriksa danmengadilinya, telah melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalampasal 5 angka 4, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukandengan cara sebagai berikut: Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor :2500/VIIV2009 tanggal 20 Agustus 2009 terdakwa menjabat sebagaianggota DPRD Kabupten Jeneponto yang berdasarkan pasal 1angka 1 Undangundang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999Tentang Penyelenggara

  Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme terdakwa adalah sebagai PenyelenggaraNegara; Bahwa sebagai penyelenggara negara tersebut terdakwa telahmelakukan nepotisme dengan HARTAWAN (adik kandung terdakwa)dalam proyek program aspirasi DPRD Kab.

  HADARIA (CV Sugi Manai) sebesarsekitar Rp. 5.000.000..Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam 22 Undangundang Republik Indonesia No. 28Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan BebasKorupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. pasal 64 ayat (1) KUHP3Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam surat tuntutantertanggal 21 April 2017 Nomor Reg.

• Mamuyju atau setidaktidaknya padasuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara yang Menerima Hadiah pada hal diketahui ataupatut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karenatelah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangandengan

  Mamuju atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuaiKeputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011tanggal 11 Oktober 2011, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang denganmaksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum ataudengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu,membayar atau menerima pembayaran dengan

  Mamuju atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober2011, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas,meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah olah merupakanutang kepada dirinya, pada hal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang,dimana terdakwa

  Mamuju atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, sebagai seorangPegawai Negari atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji agar berbuatatau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannyaatau karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan

  Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana mempunyai unsurunsur sebagai berikut:1 Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;2 Unsur Menerima Hadiah atau Janji ;3 Unsur Diketahuinya atau Patut menduga bahwa janjiatau hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan ataukewenangan yang berhubungan dengan jabatannya ataumenurut pikiran orang yang memberikan hadiah ataujanji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya ;4 Unsur sebagai orang yang melakukan, yangmenyuruh ,melakukan atau turut melakukan perbuatan;511

• M E N G A D I L I ;

  1. Menyatakan Terdakwa YERMIA INIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya secara bersama-sama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada TerdakwaYERMIA INIK