Ditemukan 6290 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ruas ruis rup rugi rudi rupi rupo rupa
Penelusuran terkait : Permohonan Ijin rups Penetapan rups Pmh Permohonan rups
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 08-06-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PN BATAM Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Btm
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat:
H ANDI TAJUDDIN SH MH
Tergugat:
1.N Nenny Sailun
2.Ny Yunnia Lie
3.NY NENNY SAILUN
Turut Tergugat:
1.Andreas Timothy SH MKn
2.ANDREAS TIMOHTY,SH,Mkn
144 — 95
  • Igata Jaya Perdania yangtelah dinyatakan pailit boleh dilakukan, namun dengan syarat harus mendapatpersetujuan lebih dulu dari kurator sebelum RUPS mengambil keputusan;Menimbang, dari seluruh bukti yang telah diajukan PenggugatKovensi/Tergugat Rekonvensi ternyata tidak ada bukti yang dapat menunjukkanbahwa PT. Igata Jaya Perdania telan mendapat persetujuan dari kurator,sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perubahan anggaran dasar PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-07-2014 — Upload : 13-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 776 K/Pdt/2014
Tanggal 16 Juli 2014 — Dr. H. TAMPUBOLON, DKK VS EL. SIAHAAN, alias EDITH LAMRIA SIAHAAN
74 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kuasa tidak memerlukan tindakanpenerimaan dari penerima kuasa wilayah;antara lain: Pasal 1171 KUHPerdata menentukan Kuasamemberikan Hipotik harus dibuat dengan suatu akta otentik,Kuasa Untuk menghadiri RUPS harus secara tertulis dengansurat kuasa (UUPT), Kuasa menerima hibah mesti dengan aktaotentik (KUHPerdata 1683);Ciri kuasa adalah penerima menyebut suatu nama pemberi kuasapada waktu melakukan tindakan hukum. Inilah yang dinamakanperwakilan langsung.
Pengadilan PN KASONGAN Perdata
Register : 24-04-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Ksn
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penggugat:
HENDRO M. SALEH
Tergugat:
1.LALANG
2.GUYANG P. AGAN
3.HARIHANDI
4.Dewan Direksi PT. KARYA DEWI PUTRA
150 — 73
  • Adapun Organ perseroan menurutpasal 1 Nomor : 2 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas menyebutkan sebagai berikut :Organ Perseroan adalah RUPS, Direksi dan Dewan KomisarisHalaman 25 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pat.G/2018/PN KsnBahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 047 K/Pdt/1998 tanggal 20 Januari 1993secara tegas menyebutkan Seorang Direktur perseroan tidak dapatdigugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 05-12-2014 — Putus : 02-03-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN PADANG Nomor 674/Pid.Sus/2014/PN Pdg
Tanggal 2 Maret 2015 — YUSRIL Pgl. RIL
138 — 16
  • BPR Cahaya NagariSawahlunto dengan jabatan Direktur sejak tahun 2005berdasarkan RUPS tahun 2004 dan berdasarkan suratpersetjuan Bank Indonesia Cabang Padang dengan suratNomor: 7/107/DPBR/IDBPR/Pdg tanggal 17 Pebruari2005;Bahwa saksi sebelumnya pada tahun 1997 ditempatkansebagai petugas penjemput tabungan dan pada tahun2001 saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Kredit, ;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai DirekturPT BPR Cahaya Nagari Sawahlunto secara umum yaitu :Bidang pelayanan nasabah,
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 13-08-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN DEPOK Nomor 188/Pdt.Bth/2019/PN Dpk
Tanggal 12 Februari 2020 — PT U Finance Indonesia Melawan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat cq. Kejaksaan Negeri Depok cq. Jaksa Penuntut Umum
212 — 126
  • Misalnyaadalah akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroanterbatas, akta pencatatan budel, dan lainlain;e Aktayang dibuat di hadapan notaris/akta pihak (akta parti/), yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yangditerangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadapkepada notaris, misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya;Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka jelaslah Akta JaminanFidusia merupakan akta pihak (akia parti/) sehingga haruslah dibuatdihadapan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 24-05-2018 — Putus : 12-10-2018 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr
Tanggal 12 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
HADEMAN, SH
Terdakwa:
IKHWAN, SP.
176 — 319
  • LHP;
  • 4 (empat) rangkap foto copy dan legalisir Surat Kepala LKPP ke BPKP Perwakilan Jateng;
  • 4 (empat) rangkap foto copy dan legalisir Surat Karo Ekonomi tentang Proses Percepatan Penggabungan PD BPR NTB;
  • 4 (empat) rangkap foto copy dan legalisir Kwitansi pembayaran IT ke PT USSI tahap I;
  • 4 (empat) rangkap foto capy dan legalisir Surat ke OJK tentang Permohonan Izin Prinsip Konsolidasi PD BPR NTB se-NTB;
  • 4 (empat) rangkap foto copy dan legalisir RUPS-LB
    Zainul Majdi;
  • Fotocopy Undangan pembentukan Tim Konsolidasi bertempat di ruang rapat Biro ekonomi Setda NTB tanggal 08 Januari 2016 yang dilampirkan dengan Resume Pembentukan Tim Surat N0.031/PERB WIL/I/ 2016 tanggal 13 Januari 2016 ditanda tangani oleh Mutawali;
  • Fotocopy Berita Acara RUPS-LB dan Surat Kuasa Pemda KSB 02 Februari 2016;
  • Fotocopy Kegiatan TIM Kerja 04 Februari 2016;
  • Fotocopy Pengumuman Koran Penggabungan 04 Maret 2016;
  • Fotocopy
    Konsolidasi BPR NTB/ DENDE S., SE;
  • 1 (satu) lembar asli/ fotocopy legalisir surat undangan No : 005/439/EKON tanggal 25 Januari 2016 Perihal Undangan RUPS-LB;

    • Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalam perkara atas nama Terdakwa MUTAWALLI, SH.;

    9. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 10-02-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN SEMARANG Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Smg
Tanggal 5 Mei 2020 — Penuntut Umum:
NUNUK DWI ASTUTI, SH.,MH.
Terdakwa:
SATRIA AJI WICAKSANA BIN AGUS SETIADI
335 — 262
  • 1 (satu) bendel FC Legalisir sesuai Aslinya dari Notaris IDA WIDIYANTI tentang akta pernyataan keputusan rapat PT Campus Data Media nomor 18 tanggal 26 Januari 2019
  • 2 (dua) lembar FC Legalisir sesuai Aslinya dari Notaris IDA WIDIYANTI tentang Notulensi Rapat RUPS 2019 PT Campus Data Media tanggal 30 Maret 2019
  • 1 (satu) lembar FC Legalisir sesuai Aslinya dari Notaris IDA WIDIYANTI tentang Tanda daftar perusahaan Perseroan terbatas (PT)
  • 1 (satu) lembar FC Legalisir
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 12-02-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 85/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 3 Desember 2015 — 1. HARIS SETIAOETAMA, tempat/tgl lahir Bandung, 01-05-1951, alamat Jln. Sukajadi No. 195 RT. 006/002, Kel. Cipedes, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin laki-laki ; 2. CHRISTINE CHANDRA, tempat/tgl lahir Bandung, 10-12-1957, alamat Jln. Sukajadi No. 195 RT. 006/002, Kel. Cipedes, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Pekerjaan mengurus rumah tangga, jenis kelamin perempuan; 3. DIANA UTAMA, tempat/tgl lahir Bndung, 17-10-1983, alamat De Bale Pakuan No. 197 Blok C15 RT. 007/004, Kel. Ciumbuleuit, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Pekerjaan mengurus rumah tangga, jenis kelamin perempuan; 4. JO SEK AY, tempat/tgl lahir Bandung, 05-03-1955, alamat Jln. Elang No. 15 RT. 008/001, Kel. Garuda, Kec. Andir, Kota Bandung, Pekerjaan mengurus rumah tangga, jenis kelamin perempuan ; 5. WILLY CENDRAJAYA, tempat/tgl lahir, Bandung, 09-09-1951, alamat Jln. Homan No. 8 RT. 001/008, Kel. Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin laki-laki ; 6. JO SIOK TJIONG, tempat/tgl lahir, Bandung, 05-09-1962, alamat Jln. . Bojong Raya No. 29 RT. 001/008, Kel. Caringin, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Pekerjaan Perdagangan, jenis kelamin laki-laki; 7. YOHANNES SUYANTO, tempat/tgl lahir, DKI Jakarta 01-10-1950, alamat Jln. Budisari Raya No. 14 RT. 003/005, Kel. Hegarmanah, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin laki-laki ; 8. JO SIOK KONG, tempat/tgl lahir, Bandung, 24-03-1957, alamat Jln. Holis Selatan RT. 001/003, Kel. Caringin, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin laki-laki ; 9. SANTI SANJAYA, tempat/tgl lahir, Bandung, 22-12-1960, alamat Jln. Pasirkaliki No. 113 RT. 014/005, Kel. Arjuna, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin perempuan ; 10. NOVI KURNIADI, tempat/tgl lahir, Bandung, 18-11-1982, alamat Jln. Dadali No. 20 RT. 005/008, Kel. Garuda, Kec. Andir, Kota Bandung, Pekerjaan Karyawan swasta, jenis kelamin perempuan ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Drs. Yoky M Sulaiman, M.Hum., Budi Ramadanus, S.H., dan Junaidi, S.H. ketiganya adalah Advokat/Penasihat Hukum, dari Kantor Hukum YOKY M SULAIMAN & ASSOCIATES (ANGGOTA PERADI DPC KOTA BANDUNG) beralamat di Jin. Sarimanis blok 16 No. 120 Sarijadi Kota Bandung, sesuai dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai …………..... PENGGUGAT ; M E L A W A N : 1. PT. ROYAL PREMIER INTERNATIONAL, Pengelola Program Khusus 39 unit Condotel Swiss Belhotel Kuta-Bali, berkedudukan hukum di Bakrie Tower 5th Floor, Unit G-H, Komplek Rasuna Epicentrum, Jln H.R Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai …………………………………………………………………… TERGUGAT I ; 2. PT. ANAAMAYA SELARAS, berkedudukan hukum di Jalan Kamal Raya Outering Road Mall Taman Palem Lantai III Blok C No. 11, Cengkareng, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai ………... TERGUGAT II ; Pengadilan Negeri tersebut ;
145 — 81
  • Sel11.12.13.ll nyata telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, sebagaimana diaturdalam Pasal 1865 KUH.PERDATA, dimana unsurunsurnya telah terpenuhi,yakni adanya suatu perbuatan, kemudian perbuatan tersebut jelas melawanhukum, adanya kesalahanyang dilakukan oleh para TERGUGAT, kemudianadanya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, dan adanya hubungankausalitas antara perbuatan dengan kerugian ;Bahwa unsur KESALAHAN (schuld, wongful act) dimana di dalam organperseroan adanya Direksi, Komisaris dan RUPS
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 07-12-2018 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 1185/Pdt.G/2018/PN Sby
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
1.KARDJONO
2.KASIHANTO
3.SUYOTO
4.TOTOK SUMARTO
5.ENDANG SUTININGSIH
6.A RUSLI WIJAYA
7.MOCH FATHAN
8.FERRY CANDRA IRAWAN BA
9.HERMIN VIRGO SURYANDARI
Tergugat:
1.PT KERETA API INDONESIA PERSERO
2.MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
3.MENTERI PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
4.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
268 — 104
  • Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 dan PerseroanTerbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia;Halaman 68 Putusan Sela No.1185/Pdt.G/2018/PN. Sby.b.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 20-01-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 05-05-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 27/Pid.B/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 8 April 2020 —
463 — 247
  • ditapsirkan salah oleh pemerhati dalampraktek Yayasan, telah saksi katakan bahwa ini badan hukum yangterdiri harta kekayaan yang dipisahkan yang untuk mencapai maksud dantujuan dalam bidang sosial termonologinya kalau mengatakan rugi dalamkonteks Yayasan itu tidak benar menurut hukum yayasan ;Bahwa dalam rapat pendiri Yayasan ada 7 (tujuh) poin yang disetujuikemudian salah satu saja yang didaftarkan di Notariskan itu sah yangpenting itu keputusan dari para pendiri kalau dalam PT contohnyakeputusan RUPS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-08-2008 — Upload : 16-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50PK/TUN/2007
Tanggal 25 Agustus 2008 — GUBERNUR BANK INDONESIA ; vs. PT. BANK DAGANG BALI
514 — 930 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Dagang Bali;Dalam hal pemegang saham tidak berhasil menyelenggarakan RUPSLuar Biasa atau RUPS Luar Biasa berhasil dilaksanakan namun tidakberhasil memutuskan pembubaran badan hukum, maka akan masukke tahap selanjutnya, yaitu tahap pembubaran badan hukum danpembentukan tim likuidasi oleh peradilan umum, dantahappelaksanaan likuidasi bank oleh tim likuidasi;Berdasarkan pengawasan Bank Indonesia i.c. Pemohon PK, selamaPT. Bank Dagang Bali i.c.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 05-10-2012 — Putus : 15-04-2013 — Upload : 20-06-2013
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 66/G.TUN/2012/P.TUN.MKS
Tanggal 15 April 2013 — PT. SINDO MANDIRI Melawan BUPATI BONE
111 — 183
  • status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya;(3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukupdibenitahukan kepada Menteri ;Pasal 94 ayat (7), (8) dan (9) :(7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggotaDireksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepadaMenteri...23Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu palinglambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 19-12-2023 — Putus : 18-01-2024 — Upload : 18-01-2024
Putusan PT PALU Nomor 46/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL
Tanggal 18 Januari 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Abdullah,S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : RAHMAT ABDUL HARIS, IR Diwakili Oleh : Nasrul Jamaludin S.H.
466 — 179
  • Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  • 1 (satu) Bundel Dokumen Petunjuk Penentuan AP/KAP PT.Bank Sulteng;
  • 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Nomor /SK/BPD-ST/KB/DK/2019 tentang Pedoman Pemilihan / Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
  • 1 (satu) Bundel Dokumen Narasi RUPS
    Auditor Independen;
  • 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Pettanggungjawaban Direksi PT.Bank Sulteng Tahun Buku 2020;
  • 1 (satu) Lembar Slip Setoran Rekening atas nama Rahmat Abdul Haris tanggal 02 Maret 2017 sejumlah Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
  • 1 (satu) Lembar Slip Setoran Rekening atas nama Rahmat Abdul Haris tanggal 29 Maret 2017 sejumlah Rp334.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah);
  • 1 (satu) Bundel Dokumen RUPS
    PT.Bank Sulteng Tahun Buku 2020 Tanggal 09 Maret 2021;
  • 1 (satu) Bundel Dokumen Salinan Peraturan OJK Nomor 56/ POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum;
  • 1 (satu) Bundel Dokumen Narasi RUPS Luar Biasa Hotel Santika Kamis 04 April 2019;
  • 1 (satu) Bundel Dokumen Tanda Terima Sertiffikat Asli HM 1544 atas nama Zaima Maragau;
  • 1 (satu) Slip Setoran dari Rahmat Abdul Haris kepada PT.
    lampiran;
  • 1 (satu) Tas Biru berisi pembelian rumah 1 (satu) unit Blok A2 No.2 Bahodopi beserta lampiran;
  • 1 (satu) Tas Hijau berisi Reksa Dana BNP Paribas beserta lampiran;
  • 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Syarifudin Mila Tanggal 15 Desember 2020;
  • 1 (satu) Lembar Reksa Dana BNP Paribas;
  • 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pertjalan Dinas Rahmat Abdul Haris;
  • 1 (satu) bundel dokumen Narasi RUPS
    Tahunan Tahun buku 2020;
  • 1 (satu) Bundel Dokumen Narasi RUPS Luar Biasa Tahun 2021;
  • 1 (satu) Bundel Dokumen Tata Tertib pelaksanaan acara RUPS-Tahun Buku 2020 dan RUPS-LB Tahun 2021;
  • 1 (satu) Bundel Dokumen Strategic Modul Level 5 BSMR;
  • 1 (satu) Buah Buku Catatan Warna Hitam;
  • 1 (satu) Buah Flashdisk Merah Hitam ukuran 16 GB;
  • 1 (satu) Buah Buku Kecil Warna Merah;

    • Bahwa barang bukti nomor urut 1-60 disita dari Sdr.Alfarisi

Pengadilan PN BANDUNG
Register : 17-06-2013 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor ;278/Pdt/G/2013/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2014 —
55 — 38
  • tidak mempengaruhi kedudukan hukum maupunkewajibankewajiban PENGGUGAT selaku penjual dan TERGUGAT I selakuPembeli, hal mana yang dibuat dalam keadaan Paksaan dengan tanpa adanyapersetuan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dan tidak dalam kapasitas hukumTERGUGAT II mewakili dan bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT I danTERGUGAT II, quodnon, atas pelimpahan hutang TERGUGAT I ataupunTERGUGAT II pun selaku badan hukum Perseroan Terbatas seyogyanya harusdilakukan dengan akta otentik yang disetujui dalam RUPS
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 26-04-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 75/Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Mei 2016 — HADI RAHARJA, Pekerjaan Komisaris PT. Wirajaya Packindo, bertempat tinggal di K.H.M. Mansyur No.145 D. RT.002.RW.003. Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat untuk selanjutnya disebut Pemohon ;
411 — 1554
  • Organ Perseroandimaksud adalah RUPS, Direksi dan Dewan Komisiaris.. Bahwa yang dimaksud Komisaris menurut Pasal 1 angka 6 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas(selanjutnya disebut sebagai UU PT) adalah Organ Perseroanyang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ataukhusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihatkepada Direksi;.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 10-08-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bjm
Tanggal 10 Agustus 2015 — Drs. GERRIT NICOLAAS MAILENZUN
120 — 41
  • Bjmsetiap tahun anggaran maka Direksi mengusulkan RKAP padaMENEG BUMN' Selaku RUPS dan terhadap mekanismepenggunaan uang perusahaan diatur secara internal olehPerusahaan (KEP Nomor : KEP295/KU.10/1996 tanggal 27 Mei1996. Bahwa Bersumber dari Anggaran Internal Perusahaan yang telahditetapbkan dalam RUPS, Anggaran pembebasan lahanpengembangan Bandara Syamsudin Noor telah diprogramkandalam RKAP tahun 2011 No.
    B.A.21/KU.01/2011DU tanggal 11Januari 2011, yang telah disetujui olen Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) sebesar Rp. 250.000.000.000,(sudah termasukdalamnya seluruh biaya proses kegiatan pengadaan tanah) danterdapat penambahan pada tahun 2012 sebagaimana telahdisahkan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku RUPSdengan SK Nomor : SK346/MBU/2012 tanggal 19 September2012.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 17-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 70/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 27 Nopember 2014 — R. BASUKI WISMANTORO
190 — 126
  • .=> Risalah RUPS PT. First International Gloves (PT.
    Malindo Jaya Diraja.= Asli sertifikat HGB dan sertifikat hak tanggungan peringkatpertama atas agunan SHGB (eks SHM)Khusus untuk pencairan tahap keempat (terakhir) dapat dilakukanapabila BRI telah menerima :Hal. 53 dari 285 Perkara No.70/PID/TPK/2014/PT.DKI= SKMHT/APHT atas agunan SHGB (eks SHM) dengan nilaipengikatan hak tanggungan peringkat kedua minimal sebesar Rp.291.936.000.000, (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu MilyarSembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).= Risalah RUPS PT.
    Hasta Mulya Tata Konsultan(Aprraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor :595/PWS.HTK/IV/2007 tanggal 24 April 2007.9 ASLI Akta Berita Acara RUPS LB PT FIG, Tanggal 23 April2007, No: 18.10 ASLI Akta Pernyataan, Tanggal 23 April 2007, No: 19.11 ASLI Laporan Pemeriksaan Atas Laporan KeuanganPeriode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2003 dari KantorAkuntan Drs.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 01-03-2024 — Putus : 19-07-2024 — Upload : 02-08-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks
Tanggal 19 Juli 2024 — Penuntut Umum:
YUSRIANA AKIB, S.H.
Terdakwa:
Drs. JAMALUDDIN LILY, MBA
137 — 99
  • Hasil Keputusan RUPS Nomor : BA-01/D-2-MBU2/2004 yang diselenggaran pada tanggal 23 Juni 2004 dalam keputusan RUPS tersebut tidak ada keputusan yang menerangakan mengenai adanya pembagian/pembayaran bonus kepada karyawan;
  • Pada tanggal 8 November 2004;Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Perumahan Karyawan PT. Industri Kapal Indonesia Antara Muh Saleh sebagai pemilik tanah kebun d/a Jl.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-06-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 341/Pdt.G/2015/PN Mdn
Tanggal 6 April 2016 — - PT.PUPUK SUBUR MAKMUR (PENGGUGAT) - PT. ASURANSI WAHANA TATA CABANG MEDAN (TERGUGAT I) - PT. SATRIA DHARMA PUSAKA CRAWFORD THG, (TERGUGAT II) - PT. BANK MANDIRI CABANG MEDAN (TERGUGAT III)
170 — 76
  • Sebagai catatan, berdasarkan Pasal 100 ayat(2) UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah ditentukanbahwa Komisaris tidak dapat melakukan pengurusan perseroan terkecualijika ada keadaan tertentu yang mana hal tersebut harus berdasarkanAnggaran Dasar atau keputusan RUPS dan hanya berlaku untuk jangkawakiu tertentu.
    Kutipan dari ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapatmelakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untukJangka waktu tertentu;Bahwa terkait tolak ukur yang kedua, yaitu adanya kebersamaankepemilikan saham atau kebersamaan pengelolaan perusahaan, makaberdasarkan bagan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak adakebersamaan kepemilikan saham atau kebersamaan pengelolaan Tergugat dan Tergugat Il oleh karena pihakpihak baik
    Kedudukannya sebagai AnggotaDewan Komisaris hanya berfungsi sebagai pengawasperusahaan (vide Pasal 108 UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas), sedangkan dalam kepemilikan sahamSofjan Wanandi dan Jusuf Wanandi hanya sebagai pemegangsaham Tergugat Il sebesar 16% (bukan sebagai pemegangsaham mayoritas), yang notabene sangat sulit untukmenentukan pengambilan keputusan dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2016 — Putus : 20-01-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 114/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 20 Januari 2017 — Pidana Korupsi - ARIS HADIANTO
135 — 39
  • rekening PI Berdikari, karena PTBerdikari bergerak di trading, apabila sebelum memulai pekerjaandiperhitungkan tidak ada untung maka tidak akan dikerjakan;Bahwa seingat saksi ada laporan keuntungan terkait pekerjaanpembuatan pupuk urea tablet, namun saksi lupa jumlahnya;Bahwa keuntungan dari pekerjaan pembuatan pupuk urea tablet masukke PT Berdikari, kKemudian keuntungan tersebut oleh perusahaan adayang dibagibagi kepada jajaran direksi sebagai bonus tahunan, tantiemdiperhitungkan sesuai hasil RUPS
    Pemerintah bertindaksebagai pelaku hukum Publik namun demikian BUMN dapat dikatakansarana pemerintah untuk mewujudkan Pasal 33 UUD 1945;Bahwa tindakan yang dilakukan Pengurus BUMN merupakan perwujudandari tindakan pemerintah dalam arti luas;Bahwa dalam BUMN tidak lepas dari kedudukannya untuk melaksanakantujuantujuan pemerintah yang meliputi tujuan dibidang ekonomi, tujuandibidang pemberdayaan, oleh karena itu kewenangan untuk menyusunkepengurusan BUMN bisa diserahkan kepada Rapat Umum PemegangSaham (RUPS
    Berdikariberdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN selaku RUPS PerusahaanPerseroan (Persero) PT Berdikari Nomor: KEP248/MBU/2011 ;Menimbang, bahwa SITI MARWA mendapatkan gaji, tunjangan danfasilitas yang sumber keuangannya berasal dari PT BERDIKARI;Menimbang, bahwa PT.