memberikan perintah penugasan kepadaTergugat Il pada tanggal 3 Mei 2009 untuk berangkat ke proyek Kideco diTanah Grogot tetapi Tergugat II tetap melakukan penolakan untuk penugasandari perusahaan, dan akhirnya perusahaan mengeluarkan Surat PeringatanKedua No : 422/HRISBTG/V/2009 dan telah disampaikan kepada Tergugat IIproyek beberapa kali supaya berangkat ke proyek sebelum mendapatkanwarning dari perusahaan, apabila tidak mau melaksanakan tugas yang telahdiberikan oleh perusahaan akan mendapatkan sangsi

dengan status sebagai karyawan tetap ;2 Bahwa sebagai karyawan tetap, Penggugat bertugas sebagai Duty Engineer yangbertanggung jawab pada semua teknis operasional pada saat Penggugat in chargesesuai scedule (pagi/sore/malam) ;3 Bahwa terakhir Penggugat menerima upah dari Tergugat pada bulan April 2010sebesar Rp 8.341.793,00 (delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuhratus sembilan puluh tiga rupiah) setelah dipotong PPh 21 dan Jamsostek ;4 Bahwa kesalahan Penggugat tidak setimpal dengan sangsi

Bahwa sejak terjadinya kecelakaan Terdakwa telah diberi sangsi olehSatuannya untuk tidak boleh keluar dari satuan di Rindam Jaya/Jayakartasampai sekarang kurang lebih selama 6 (enam) bulan.15. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukandan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan setelah selesai permasalahan iniTerdakwa akan menjalin tali silahturahmi dengan keluarga korban.16.

Bahwa benar sejak terjadinya kecelakaan yang menjadi perkara iniTerdakwa telah diberi sangsi oleh Satuannya untuk tidak diperbolehkan keluar darisatuan di Rindam Jaya/Jayakarta sampai sekarang kurang lebih selama 6 (enam)bulan.15. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telahdilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan setelah selesaipermasalahan ini Terdakwa akan menjalin tali silahturahmi dengan keluarga korban.16.

dengan fakta hukum yang diperoleh dalampersidangan serta motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini.Bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukanoleh Terdakwa dipersidangan dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya,serta berjanji akan lebih berhatihati lagi apabila akan mengendarai kendaraanbermotor, selain itu Terdakwa setelah perkara ini selesai akan menepati janjinya untukbersilahturohmi ke rumah keluarga korban dan atas perkara ini pula Terdakwa telahdiberi sangsi

No.841/PDT/2016/PT SBYtanopa mengikut sertakan pihak Penggugat sebagai ahli warisnyaapalagi disertai dengan sangsi sita jaminan dengan suku bungayang tinggi yaitu 4% per hari setelah 6 (enam) bulan;Maka sudilah bapak majelis hakim untuk menjatuhkan keputusanyang amar bunyinya ialah menghukum Tergugat , Ill, IV, dan V untuk:1. Mengganti rugi atas pencemaran namabaik dengan caraMemberikan keterangan palsu) atau. bohong ' sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) kepada Penggugat;2.

berpendapat bahwa hakim pengadilan hubunganindustrial telah diberikan kKewenangan kembali untuk memeriksa, mengadili danmemutus perkara pemutusan hubungan kerja dengan alasan karena kesalahanberat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), dan ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebelum ada putusanpidana berkekuatan hukum tetap (bht), akan tetapi pengadilan hubunganindustrial hanya untuk mengadili apakah benar telah terjadi kesalahan beratatau bukan, sedangkan untuk sangsi

dan dalam Pasal 116 ayat (4) menyatakan sertifikatkecakapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan olehpemerintah, badan hukum yang mendapat akreditasi dari pemerintah, ataulembaga yang mendapat akreditasi dari pemerintah, dalam Pasal 203 ayat (1)menyatakan awak sarana perkeretaapian yang mengoperasikan saranaperkeretaapian tidak memiliki sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 116 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara peling lama 1 (satu)tahun, dan oleh karena ada sangsi

Pengurusdalam hal ini adalah orangorang yang mempunyai kedudukan fungsional dalamstruktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi ataudemi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarhubungan lain dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendirisendiri ataubersamasama, dan oleh karena ada sangsi pidananya berartii ada larangan,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dinyatakan telah melakukankesalahan dalam menempatkan Angga Praja Pratama sebagai

hukum yang kuat, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat yang menyatakan Penggugattelah melakukan kelalaian dalam menjalankan tugas yaitu melanggar sinyalmasuk semboyan 7 (tujuh), sehingga menyebabkan peristiwa luar biasa hebat(PLH) di Stasiun Gedung Ratu dari arah Stasiun Rejosari, dan dalam hal iniPenggugat dikenakan hukuman disiplin tingkat kesalahan berat berupapemutusan hubungan kerja, maka yang perlu dipertanyakan jika masinismelanggar sinyal apakah ada sangsi

No. 605 K/PID.SUS/201 1dipertimbangkan yaitu Terdakwa sebagai guru dalam melakukan perbuatantersebut adalah dalam rangkan mendidik agar saksi korban tidak melakukanperbuatan mengganggu/memukul kawankawannya lagi dikemudian hari.Bahwa perbuatan Terdakwa adalah tindakan yang berlebih yang tidaksesuai dengan maksud dan tujuan UndangUndang Pendidikan serta dalamPeraturan Pemerintah No. 74/2008 tersebut perlu diberikan sangsi pidana agartidak menjadi presiden buruk didalam melaksanakan proses belajar

Sanksi pidana untuk pelanggaran ketentuan Pasal 50ayat (3) huruf f UndangUndang No. 41 Tahun 1999 adalah sangsi pidana yangterdapat dalam Pasal 78 ayat (5) UndangUndang No. 41 Tahun 1999.

sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum dalamperkara ini bahwa terdakwa Rohim alias Aki telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindakpidana Memberi kesempatan kepada khalayak ramai untukbermain judi yang sebagaimana diatur dan diancam denganpidana dalam pasal 303 ayat (1) ke1 KUHP dan tidak ditemukanadanya alasan pembenar atau alasan pemaaf sehingga terhadapterdakwa Rohim alias Aki harus dapat mempertanggungjawabkanperbuatannya dan terhadap terdakwa patut dijatuhi sangsi

halmana Tergugat tidak pernah janji,sebagimana bukti buku nikah nanti;Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah disaksikandan dicatatkan dalam regester Nikah KUA Kecamatan Kajoran dan telahterbit 2 (dua) buku nikah masingmasing untuk suami dan untuk isteri, danTergugat sebagai suami tidak pernah membubuhkan tanda tangan sighattaklik pada saatnya nanti akan kami buktikan, dengan demikian Tergugattidak pernah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, sehingga Tergugattidak bisa dikenakan sangsi

pelanggaran Sighat Taklik sebagai alasanperceraian;Bahwa karena Sighat Taklik dalam perkawinan Penggugat dengan tergugattidak bisa dikenakan sangsi kepada Tergugat, maka unsurunsur GugatanCerai Penggugat yang mendasarkan alasan Sighat Taklik tidak bisadigunakan sebagai alasan, dengan demikan unsur alasan Gugatan tidakterpenuhi, mohon gugatan tidak dapat diterima;Hal 6 dari 22 hal Putusan.

Bahwa sejak keluarga Para Penggugat tinggal diGampong Pulo Tunong, mereka sering menggagu ketetangan warga dantidak mau mendengar katakata orang tua Kampung, hingga pada akhirnyapada tanggal 14 Desember 2017 Para Penggugat diberikan sangsi adatsesuai dengan Qanun Gampong Pulo Tunong oleh tokohtokoh masyarakatdan dihadapat MUSPIKA telah diputuskan yaitu Yusnidar (Pergugat I) besertakeluarganya adalah tidak dapat dimaafkan lagi dan tidak diterima lagi sebagaiwarga Gampong Pulo Tunong, sesuai dengan

Bahwa pemberian sangsi oleh Masyarakat Pulo Tunong tersebut telahmelalu proses yang sangat panjang yang hingga pada akhirnya denganterpaksa Masyarakat adat Gampong Pulo Tunong memberikan sangsipengusiran karena sejak Para Penggugat dan keluarganyatinggalGampong Pulo Tunong sering menggugu ketenangan warga, tidakmenjunjung tinggi adat istiadat, tidak patuh terhadap aturan Gampong dansusah diatur, walaupun Masyarakat Adat Pulo Tunong tersebut telahmenegur dan membinanya supaya para penggugat berubah

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan dalam perkara iniagar dipatuhi oleh Tergugat sejak putusan dalam perkara ini berkekuatanhukum tetap, maka sangatlah wajar apabila kepada Tergugat di bebankanpula membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000 (lima ratusribu rupiah), untuk setiap hari keterlambatan Tergugat tidak memenuhi isiputusan dalam perkara ini, sampai Tergugat dengan sukarela memenuhi isiputusan dalam perkara ini maupun sangsi administratif yang diperkenankanoleh undangundang.Berdasarkan

Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari, atas keterlambatanmemenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak hari putusan dalamperkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya olehTergugat isi putusan dalam perkara ini maupun sangsi administratif yangdiperkenankan oleh UndangUndang ;6.

Makasebagaimana ditentukan dalam surat edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 5Tahun 1984 pada angka (4) dan (5), Majelis Hakim telah menundapersidangan perkara ini selama 6 (enam) bulan, guna memberikan waktukepada Penggugat untuk mengurus ijin cerai dari pejabat atasan dimaksud,namun setelah lewat waktu 6 (enam) bulan surat ijin dimaksud tetap belumMenimbang, bahwa setelah lewat waktu enam bulan tersebutMajelis Hakim telah menasehati agar Penggugat mencabut gugatannya, danjuga menjelaskan tentang sangsi

sangsi administrasi dari atasannya apabilaperkara ini tetap dilanjutkan, namun Penggugat tetap bersikeras untukmelanjutkan perkaranya, dengan membuat dan menyerahkan suratpernyataan tertanggal 24 September 2012 yang pada pokoknya Penggugattelah mengurus ijin kepada atasannya sejak tanggal 28 Maret 2012 dansampai dalam waktu enam bulan belum turun, serta Penggugat siapmenanggung segala resiko yang akan terjadi ; 27Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dalampersidangan yang isinya tetap

Jaya Steel karyawan yg mangkir lebih dari 5 (lima) hari tidak berturut turutdalam 1 bulan di anggap tidak berminat bekerja, di kenakan sangsi suratperingatan terakhir dan saudara penggugat pada bulan MEI 2013 talahmendapatkan SP 3 sehingga peryataan penggugat tidak sesui dengan kenyataanyang sebenarnya itu hanyalah alasan belaka oleh karena itu haruslah di tolakSOIULUNNYA. one nnn nnn nn nnn nn nn nn ne nnn non nnn ne nn nena ne nana nanan ncnnnasBahwa sebelum penggugat mendapatkan surat scorcing

Oleh karena Tergugat dan Tergugat II telah dapat dikatagorikansebagai orang yang wanprestasi, maka secara hukum dapat dihukumdan dikenakan sangsi dari akibat perbuatannya yang ingkar terhadapakte perdamaian tersebut ;.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasikan karena Tergugattidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugatyang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) menyerahkan Surat Pernyataan tanpa tanggal bulan Januari 2015, kerenaPenggugat belum mendapat izin dari Pejabat yang berwenang, menyatakan akanmenerima sangsi

No.085 PK/Pdt.Sus/2009Ad.Bahwa dalam forum mediasi Tergugat telah menyatakan bahwaPenggugat dapat bekerja kembali dengan syarat harus memintamaaf dan nanti akan dikenai sangsi yang lain, akan tetapi ternyataPenggugat tidak menggunakan haknya untuk bekerja kembali dantidak mau meminta maaf atas kesalahannya yang tidak masukkerja tgl. 22 Oktober 2007 ;Bahwa Penggugat ternyata lebin senang tidak bekerja diperusahaan milik Tergugat dan memilih untuk mengundurkan dir!

Bahwa Surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat atau suratkeputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut mengenalpemberhentian tidak dengan hormat kepada Pemohon bandingadminsitratif merupakan penjatuhan sangsi disiplin berat kepadaPemohon banding adminsitratif yang dilakukan tanpa prosedural TataCara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan PenyampaianKeputusan Hukuman Disiplin sebagimana dimaksud Peraturan11Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil

Penjatuhan HukumanDisiplin Pembebasan dari Jabatan Tanggal 30 Januari 2017 ;Bahwa dalam Konsideran factual menimbang Surat KeputusanTergugat Nomor: 880/IV.I1650/TUUA/BKD, Tanggal 28 Maret 2019Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan dengan Konsideran factual menimbang SuratKeputusan Nomor : 862.5/IV.I346/TUUA/BKD Tentang PenjatuhanHukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan Tanggal 30 Januari 2017adalah merupakan sangsi

administrasi yang sama yang dijatukan dandiberikan kepada penggugat dengan alasan yang sama yakni karenaadanya Putusan Mahkamah Agung No. 613/K.Pid.Sus/2013 ;Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 880/IV.I1650/TUUA/BKD,1313.14.Tanggal 28 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan yang pada pokoknya merupakanpemberian sangsi Disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormatterhadap Penggugat sebagai PNS

;Bahwa Penggugat setelah selesai menjalani sangsi disiplin sesuaidengan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor862.3/77/BID.IIVBKD/X/2011 Tanggal 9 Oktober 2011, terhitung sejak9 Oktober 2014 Pangkat telah dikembalikan ke Pengatur Tk.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit nomor606/Pid.Sus/2010/PN.Spt tanggal 30 Maret 2011, Penggugat telahdiberikan sangsi disiplin kKepegawaian dengan Surat KeputusanBupati Seruyan No. 862.3/77/BID.IIVX/2017 tanggal 9 Oktober 2011tentang Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan PangkatSetingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun terhadapPenggugat;c.

Bahwa Penggugat telah dua kali diberikan sangsi disiplinkepegawaian atas satu pelanggaran disiplin, yaitu :1) Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 862.3/77/BID.IIVX/2017tanggal 9 Oktober 2011 tentang Keputusan Hukuman DisiplinPenurunan Pangkat Setingkat Lebin Rendah Selama 3 (Tiga)Tahun;2) Surat Keputusan No. 888/15/BID.IVBKPSDM/XV2017 tanggal 6Nopember 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan oleh Tergugat.Berdasarkan uraian diatas, jelas dan nyata

KecermatanBahwa Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/15/BID.IVBKPSDM/XV 2017 tanggal 6 Nopember 2017 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepadaPenggugat, Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa tidak adamelakukan pemanggilan guna menggali informasi dari Penggugat dantidak melakukan pembinaan kepada Penggugat, dalam hal iniTergugat bertindak tanpa melihat dan meneliti bahwa PenggugatHalaman 16 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLKsebelumnya telah diberikan sangsi

Bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 29 tahun2004 Tentang Praktik Kedokteran, Ketentuan yang dilanggar adalah :Ketentuan pasal angka 14 yang dengan tegas menyebutkan bahwaMajelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembagayang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yangdilakukan oleh dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmukedokteran dan kedokteran gigi dan menerapkan sangsi..Dengan adanya ketentuan ini maka jelas, bahwa lembaga yang berwenanguntuk

menilai ada tidaknya kesalahan dokter adalah Majelis KehormatanDisiplin Dokter,termasuk memberikan sangsi, sehingga tindakan Tergugatyang bukan merupakan Majelis Kehormatan Displin Kedokteran Indonesiayang menerbitkan surat yang menjadi objek gugatan aquo yang didalamnyaberisi sanksi terhadap Pengugat berupa Pembebasan sementaramemberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medik di RSUPDR M DJAMIL Padang,terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012, atasnama dr Noferial Sp OT (Pengugat). tersebut tanpa

alasan yangsah menurut hukum; Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sebagai PegawaiNegeri Sipil belum memperoleh surat keterangan untuk melakukanperceraian dari Pejabat, maka Majelis Hakim memanggil Termohonuntuk hadir dipersidangan untuk memberi kesempatan kepadaTermohon memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraiandari Pejabat; Menimbang, bahwa setelah Termohon dipanggil secara sahdan patut Termohon tidak hadir dipersidangan, maka MajelisHakim tidak bisa memperingatkan Termohon akan sangsi