., M.SiMELAWANBUPATI ROKAN HULU

memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasadilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan HR Soebrantas KM9 Pekanbaru, telah mengambil Penetapan dengan pertimbanganpertimbangansebagai berikut ; dalam perkaraantata :SUGIYARNO, SP, M.Si, kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : Pegawai NegeriSipil, tempat tinggal Jalan Riau Nomor 31 RT/RW. 004/005Kelurahan Pasir Pangaraian Kecamatan Rambah KabupatenRokan Hulu.MELAWAN:BUPATI ROKAN

HELFISKAR, S.H., M.H.; Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Organisasi SetdaKabupaten Rokan Hulu;3. Nama : ERINALDI, S.H..;Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum danKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah KabupatenRokan Hulu Jalan Tuanku Tambusai Km. 4 Komplek BinaPraja Pasir Pengaraian, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 180/HKOUM/220/2016 tanggal 22 MaretSelanjutnya disebut sebagai ...............

SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal14 Maret 2016 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di kepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 14 Maret 2016 denganregister perkara Nomor 12/G/2016/PTUNPbr., dan telah diperbaiki secara formalpada Pemeriksaan Persiapan tanggal 07 April 2016 ;Bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agardinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa SuratKeputusan Bupati Rokan

Hulu Nomor = 821.22/BKDMT/600/2015 tentangPengesahan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon I di Lingkungan PemerintahKabupaten Rokan Hulu tanggal 28 Desember 2015 atas nama SUGIYARNO, SP,M.Si NIP. 19580508 199003 1 004; Penetapan Pencabutan Nomor 12/G/2016/PTUNPbr, Halaman 3 dari 8Menimbang, bahwa perkara Nomor : 12/G/2016/PTUNPbr sedang dalamproses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tahapPembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat; Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan

tanggal 28 April 2016telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan sengketa aquo tertanggal27 April 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa oleh karena tergugat telahmencabut obyek sengketa aquo melalui Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.821.22/BKDMT/186/2016 tentang Pengesahan Kembali Pejabat Struktural Eselon IIdi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 25 April 2016, makaPenggugat mencabut gugatan a quo ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan

ZULYADAINI vs BUPATI ROKAN HULU, dk

KesemuanyaKewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri SipilSekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Alamat Jalan TuankuTambusai KM. 4 Komplek Bina Praja Pasir Pengaraian, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 180/HKOUM/245/2014 tanggal 21Maret 2014;ll. PT. AGRO MITRA ROKAN, beralamat Jalan Ngaso No. 108 UjungBatu, Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini diwakili olehHj. KATRIANA NUR, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanDirektur Utama PT. Agro Mitra Rokan, berdasarkan Akta PendirianPT.

Agro Mitra Rokan tanggal 23 Juli2009 ;Dasar Gugatan :1.

Agro Mitra Rokan dariKepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan HuluNomor : 505/BUP/0434/IV/2008 tanggal 29 April 2008.Bahwa didalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 505/BUP/0434/IV/2008tanggal 29 April 2008 pada alinea ke 2 menyatakan yaitu :Dengan demikian lahan an. PT.

Agro Mitra Rokanmaupun Koperasi Timur Jaya dan Koperasi Sawit Mutiara Kepenuhan.Bahwa objek perkara a quo diterbitkan berdasarkan pertimbangan SuratKeputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 238 Tahun 2008 tanggal 28 Juli2008 tentang izin lokasi kepada PT. Agro Mitra Rokan dapat dinyatakancacat hukum dikarenakan ketentuan yang dinyatakan dalam SuratKeputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 238 Tahun 2008 tanggal 28 Juli2008 tentang izin lokasi kepada PT. Agro Mitra Rokan tidak dilaksanakanoleh PT.

Agro Mitra Rokan tanggal 23 Juli 2009 ;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Rokan HuluNomor : 334 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUPB)PT.

Rokan Hilir

ROKAN ERASUBUR PLATATIONS (PT. RES) VSBUPATI ROKAN HULU PT. RIAU ANUGERAH SENTOSA (PT. RAS)

ROKAN ERASUBUR PLANTATIONS (PT. RES), dalam hal ini diwakilioleh: DINGOT SIMARMATA, kewarganegaraan Indonesia,berkedudukan di Jalan K.L. Yos Sudarso KM. 6,8 Kota Medan,pekerjaan Direktur Utama PT. Rokan Erasubur Plantations(PT. RES), dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:1 H.M.K. Aldian Pinem, S.H., M.H.;Muskarbed Tujuh Delapan, S.H., M.H.;Mus Mulyadi, S.H.;Rudiansyah Dharmawan, S.H.;Tommy Bellyn Wiryadi, S.H.;Andreas Tarigan, S.H.;YAY DN un F&F W WNSuranta Ramses Tarigan, S.H.

BUPATI ROKAN HULU, berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai KM. 4Komplek Perkantoran Pemda Pasir Pengaraian, dalam hal inidiwakili oleh Kuasanya :1 Drs. Munif, M. Si;2 Helfiskar, S.H.;3. Asril, S.H.;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu,Alamat Jalan Tuanku Tambusai KM. 4 Komplek PerkantoranPemda Pasir Pengaraian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal27 Pebruari 2012, selanjutnya disebut: TERGUGAT/TERBANDING I, 22. PT.

RIMBA ROKAN LESTARI

Rimba Rokan Lestari) diperbolehkan untuk merubah jenistanaman dari Ac Crassicarpa menjadi tanaman Kelapa Sawit seluas + 3.000 Hadari luas HPHTI 14.875 Ha (dengan batas ketentuan 4 20% dari luas HPHT)) ;Bahwa karena Pelawan dibenarkan dan sah menurut hukum untukmenanam kelapa sawit di areal/lahan HPHTI seluas 3.000 Ha dari luas HPHTI14.875 Ha dimaksud, maka atas dasar itulah maka Pelawan meminta bantuandengan PT.

Rimba Rokan Lestari)berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 262/Kptsll/1998 tertanggal27 Februari 1998, jo. Surat Direktorat Jendral Reboisasi dan Rehabilitasi LahanDepartemen Kehutanan RI No. 401/VREB/98 tanggal 25 Agustus 1998, bukanlahan dan atau bukan diserobot oleh PT. Muriniwood Indah Industri ;Hal. 2 dari 22 hal. Put. No.1346 K/Pdt/2011Bahwa atas perkara perdata No.32/Pdt/G/2007/PN.DUM, jo. No. 15/Pdt/2008/PT.R, jo.

Rimba Rokan Lestari ;Surat Bukti P4 adalah : surat kepada Kanwil Departemen Kehutanan danPerkebunan Provinsi Riau dimana PT.

Rimba Rokan Lestari ;Bahwa berdasarkan bunyi keputusan surat Menteri Kehutanan tersebut,membuktikan bahwa Termohon Kasasi hanya mempunyai hak untukmengusahakan hutan tanaman industri saja bukan untuk memiliki tanahyang berada di areal hutan.

Rimba Rokan Lestari dan tidak ada hutan tanaman Industriberupa acasia di wilayah tersebut ;.

BUPATI ROKAN HULU, DK

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Cq. SEKRETARIS DEWAN (SEKWAN) PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ROKAN HULU VS TEDDI MIRZA DAL,DK

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL ANWAR ROKAN bersama terdakwa IRWINSYAH ROKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I.

Penuntut Umum:
RENHARD HARVE,SH.MH
Terdakwa:
1.KHAIRUL ANWAR ROKAN
2.IRWINSYAH ROKAN

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat PT IVO MAS TUNGGAL SEI ROKAN tersebut;- Memperbaiki amar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr tanggal 18 September 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi: - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

PT IVO MAS TUNGGAL SEI ROKAN VS SURONO

PUTUSANNomor 780 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan hubungan industrial padatingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT IVO MAS TUNGGAL SEI ROKAN, yang diwakili olehPara Direktur PT lvo Mas Tunggal, Franciscus Costan danChristian Permana Prasetyo, berkedudukan di Jalan Libo,Desa Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak SriIndrapura, dan berkantor pusat di Jakarta, beralamat diSinarmas

2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah denganUndang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat PTIVO MAS TUNGGAL SEI ROKAN

PT PERTAMINA HULU ROKAN (PHR);;

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor:61/DPMD/2021 Tanggal 25 Januari 2021Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor:61/DPMD/2021 Tanggal 25 Januari 2021Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir; 4.

ASMADI MelawanBupati Rokan HilirCokro Handoko

Bedi bin Rokan; Nunung Serli binti Serli

SALINAN PENETAPANNomor 99/Pdt.P/2012/PA.JPBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanPenetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:Bedi bin Rokan, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh perkebunan, alamatdi Jalan Bintulu, Kuching, Malaysia sebagai Pemohon I;Nunung Serli binti Serli, umur 23 tahun,

Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini berkenan untuk:1.2.3.Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Bedi bin Rokan) dengan Pemohon II(Nunung Serli binti Serli) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2010 diLadang Pekaka;Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnyaMenimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan olehPengadilan Agama Jakarta

Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Bedi bin Rokan) dengan Pemohon II(Nunung Serli binti Serli) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2010, diLadang Pekaka;3. Membebankan kepada para Pemohon, untuk membayar biaya perkara ini sejumlahRp. 116.000, (seratus enam belas ribu rupiah);Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan AgamaJakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2012 Masehi bertepatan dengantanggal 4 Jumadil Awal 1433 Hijriyah oleh kami Drs. H.

Pemohon SUTRISMAN, Termohon KEPOLISIAN RESORT ROKAN HILIR

PUTUSANNomor 6/Pid.Pra/2017/PN RHLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara Praperadilan dalamtingkat pertama telah menjatunkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:Nama lengkap : SUTRSMAN;Umurtanggal lahir : 45 Tahun;Jenis Kelamin > Lakitaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Melayu Besar, Desa Melayu Besar, KecamatanTanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, ProvinsiRiau;Agama > blam;Pekerjaan : Wiraswasia;dalam hal ini memberikan

1 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN Rhlyang diajukan ke persidangan;Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 25 April2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negen Rokan Hilir registerNomor 6/Pid.Pra/2017/PN Rh tanggal 25 April 2017, telah mengajukan permohonanpraperadilan dengan alasanalasan sebagai berikut:1.

SULSTIARNO melaporkan ke Polres Rokan Hilir dengan LaporanPolisi Nomor : LP / 37 / il / 2017 / RIAU / RES ROHL, tanggal 21 Maret2017.2.

TENTANG PENYIDIKAN.a.Bahwa berdasarkan laporan Polisi tersebut diatas penyidik Sat ReskrimPolres Rokan Hilir menindak lanjutinya dengan menerbitkan surat PerintahTugas nomor : SP.Gas / 90 / Il / 2017 / Reskrim tanggal 23 Maret 2017dan surat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik / 35 / M / 2017/Reskrim,tanggal 19 April 2017 dan menerbitkan Surat Pemberitahuan dimulainyapenyidikan kepada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir (GPDP), dengan Nomorsurat : SPDP / 23 / M / 2017 / Reskrim tanggal 20 April 2017sebagaimana

H Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan diucapkan dalam sidangterouka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh R.Rionita M. Simbolon, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiii oleh Kuasa Pemohondan Kuasa Termohon.Panitera Pengganti HakimR. Rionita M. Simbolon, S.H. Muhammad Hanafi Insya. S.H.Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN Rhl

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi No. 108/PID/2008/PTR,tanggal 3 September 2008 Terdakwa dibebaskan dari segaladakwaan ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir,karena didakwa :Kesatu :Bahwa ia terdakwa Mersy br. Sianturi pada hari Selasa tanggal 06 Maret2007 pukul 11.30 WIB atau setidaktidaknya dalam bulan Maret 2007bertempat di Jl.

Jenderal Sudirman Desa Bagan Batu, Kecamatan BaganSinembah, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaktidaknya di tempat lain yangHal. 1 dari 7 hal. Put.

No. 135 K/Pid.Sus/2009masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yangberwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang memperdagangkan,menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, perouatanterdakwa di lakukan dengan cara :Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketikaterdakwa membawa pergi perempuan yang belum dewasa yaitu saksi . SafaMarwa br. Harahap, saksi Il. Rouli Damayanti br. Aritonang, saksi Ill.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,(lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 141/Pid.B/2007/PN.RHL tanggal 12 November 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa Mersy Wanty br. Sianturi tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalamdakwaan Kesatu ;2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut ;3. Menyatakan terdakwa Mersy Wanty br.

Rokan Hilir pada tanggal 31 Oktober 2008 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telahdiberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2008dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21Oktober 2008 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasanalasanHal. 5 dari 7 hal.

IVOMAS TUNGGAL SEI ROKAN

MAULI HUTAGAOL, dkk vs BUPATI ROKAN HILIR,

;Para Advokat/Pengacara, berkantorDurian TVRI I, Nomor 2, Pekanbaru,Surat Kuasa Khusus tanggal 4 OktoberKabupatenkuasaJalanberdasarkan3Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ParaPembanding ;melawanBUPATI ROKAN~ HILIR, berkedudukanJalanPahlawan Revolusi Bagansiapi api, Kabupaten RokanHilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. AMRAN HUTAJULU, S.H. ;2. DARWIN PANJAITAN, S.H.. ;Hal. 1 dari 9 hal. Put.

Anugera Kelola Arta bersamasama Pemda Rokan Hilirmemasang Plang Pengumuman di atas tanah Para Penggugatdan memberikan satu lembar Peta yang dikeluarkan olehKepala Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir tanpatanggal dan tidak ada tanda tangan oleh Kepala DinasPerkebunan tersebut ;Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2009 pihak Pemda adamemasang danmendirikan papan pengumuman di atas lahan kami tersebutselengkapnyaberbunyiPEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIRDINAS PERKEBUNANPENGUMUMANLokasi Pembangunan Kelapa

No. 418 K/TUN/2010 RakyatKabupaten Rokan HilirDengan SK Bupati Nomor528/Disbun/2006KecamatanTanah PutihKepenghuluan : RantauBaisPotensi Luas Lahan : 1.208HektarPemerintah Kab. Rohil Bahwa setelah pemasangan papan pengumuman tersebutpihak Kontraktor PT. Anugera Kelola Arta langsungdimasukkan alat berat untuk membuat parit sehinggatanaman Kelapa Sawit Para Penggugat rusak dan matitertimbun tanah galian dari alat berat tersebut.

Di dalam papan pengumuman tersebut ditulis "SKBupati Nomor528/Disbun/2006" tanpa tanggal dan menurut~ kamidengan pencantuman Disbun di nomor tersebutmenimbulkan tanda tanya apakah benar SK Bupati atauSK Kadisbun Rokan Hilir ;Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 418 K/TUN/2010b.

Papan pengumuman tertulis potensi luas lahan 1.208Ha berbeda dengan Surat Bupati Rokan Hilir Nomor525/Disbun/2009/256 tanggal 5November 2009 yang ditujukan kepada Kapolres RokanHilir di UjungTanjung perihal laporan gangguan kegiatanpembangunan kebun kelapa sawit masyarakat miskin diKepenghuluan MRantau Bais, Kecamatan Tanah Putihdengan luas + 500 Ha.

M E N G A D I L I : DALAM PENUNDAAN :- Mempertahankan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 13 Nopember 2017 tentang Memerintahkan kepada Bupati Rokan Hilir Untuk Menunda/Menangguhkan Pelaksanaan lebih lanjut Daya Berlakunya berupa Surat Bupati Rokan Hilir Nomor : 180/HK-HAM/444 tanggal 13 September 2017 Tentang Surat Penegasan Terkait Permasalahan Pemilihan Penghulu Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud ;DALAM POKOK SENGKETA : 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya ;2.

Menyatakan Batal Surat Bupati Rokan Hilir Nomor : 180/HK-HAM/444 tanggal 13 September 2017 Tentang Surat Penegasan Terkait Permasalahan Pemilihan Penghulu Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud;3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Surat Bupati Rokan Hilir Nomor : 180/HK-HAM/444 tanggal 13 September 2017 Tentang Surat Penegasan Terkait Permasalahan Pemilihan Penghulu Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud;4.

., M.Si MELAWAN BUPATI ROKAN HILIR

Tahap Il SeKabupaten Rokan Hilir Tahun 2017;2.2.

Pasal 36 Ayat (2)Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 9 Tahun2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan DanPemberhentian Penghulu jo.

Hilir Nomor 9 Tahun2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan danPemberhentian Penghulu (Sesuai dengan fotokopinya) ;Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2017 tentangPedoman Tehnis' Pelaksanaan Pemilihan PenghuluSerentak (sesuai dengan fotokopinya) ;Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 40 Tahun 2017tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan HilirNomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman TehnisPelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak (sesuai denganfotokopinya) ;Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 48 Tahun

Hilir Nomor 9 Tahun2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan danPemberhentian Penghulu (sesuai dengan fotokopiya) ;Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2017 tentangPedoman Tehnis' Pelaksanaan Pemilihan PenghuluSerentak (sesuai dengan fotokopinya) ;Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017tentang Pedoman Tata Tertid Pelaksanaan PemilihanPenghulu Serentak (sesuai dengan fotokopinya) ;Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 40 Tahun 2017tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan HilirNomor 9

BadanPermusyawaratan Kasang Bangsawan a quo, telah dilakukanpemberitahuan resmi kepada Tergugat, Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilirdan Kepala Dinas PMD Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan surat Nomor :14/BPKep/KSB/2017 tanggal 8 September 2017 Hal.

ROKAN ADIRAYA PLANTATIONS VS GUBERNUR RIAU DKK

Rokan Adiraya Plantations ;Surat Direktur Utama PT. Rokan AdirayaPlantations No.139/RARJ/XII/2005 tanggal 23Desember 2005 perihal Pengaduan danperlindungan hukum terhadap penguasaan kawasanhutan di Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau SKMenteri Kehutanan RI No.322/Kpts II/1991seluas 12.086 Ha an. Perusahaan Perkebunan PT.Rokan Adiraya Plantations ;Surat Direktur Utama PT.

Rokan AdirayaPlantations melakukan kegiatan pada tahun 1999, memangbenar ada hambatan dari masyarakat setempat yaituterjadinya pembakaran barak milik PT. Rokan AdirayaPlantations ;Bahwa saksi mengetahui persis Manejer PT. PriatamaRiau. melakukan pengukuran di areal milik PT. RokanAdiraya Plantations ;Bahwa luas areal milik PT. Rokan Adiraya Plantationsyang dikuasai PT.

Rokan AdirayaPlantations ;Bahwa setahu saksi, sampai saat ini PT. Rokan AdirayaPlantations selalu melakukan perawatan atas tanamankelapa sawitnya ;Bahwa jarak lahan milik PT. Rokan Adiraya Plantationsdengan lahan yang dikerjakan oleh PT. Priatama Riauadalah sekitar + 1 KM;Bahwa saksi tidak tahu dasar yang dimiliki PT.Priatama Riau dalam melakukan kegiatan diatas arealmilik PT. Rokan Adiraya Plantations ;2.

Rokan Adiraya Plantations pada tahun 2005, sudahada perusahaan lain yang melakukan kegiatan diataslahan milik PT. Rokan Adiraya Plantations yaitu PT.Priatama Riau ;Bahwa setahu saksi ada kesepakatan/negosiasi antaraPT. Rokan Adiraya Plantations dan PT. Priatama Riau,tetapi saksi tidak tahu hasil darikesepakatan/negosiasi tersebut ;Bahwa saksi tidak mengetahui dasar PT. Priatama Riaumembuka lahan diatas lahan milik PT. Rokan AdirayaPlantations ;4. BURHANUDDIN ............4.

Rokan AdirayaPlantations melawan Menteri Kehutanan dan PT.

ROKAN ADIMAKMUR PLANTATIONS ; vs. MENTERI KEHUTANAN R.I

MUHAMMAD IDRIS DAUD, DKK MELAWANBUPATI ROKAN HILIR