Ditemukan 4987 data
Ramsia
75 — 11
menerima permohonan Pemohon ini,yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:e Mengabulkan permohonan Pemohon;e Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohondari nama SEPTI V ANNABILA menjadi nama MIKHAYLA DZIKRA;e Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Parepare di Parepareuntuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebutdengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran AnakPemohon No: AL.8270103236 serta pada Buku Register Catatan Sipilyang
19 — 4
(vide Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala DesaPasrepan,Kabupaten Pasuruan Nomor :470/053/424.205.2.16/2013tanggal 10April 2013);3.Bahwa oleh karena ketidak mengertian dan kealpaan/kekhilafan orangtua Pemohon mengakibatkan kelahiran Pemohon tersebutbelumdidaftar dan dicatatkan di Kantor Kependudukan danCatatan Sipilyang berwenang selama dalam tenggang waktu yangditentukan pasal32 ayat (2) UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, sehingga sampai sekarangPemohon tersebut belum
Rukiah
27 — 15
segalakepentingan administrasinya dalam mencari pekerjaan sebagai tentara;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan puladengan fakta hukum yang telah diuraikan oleh Hakim diatas dan pembuktianyang diajukan oleh Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa Pemohondapat membuktikan seluruh dalil dalil permohonannya ;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon dapatmembuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebuttermasuk ke dalam permohonan mengenai perbaikan akta pencatatan sipilyang
61 — 13
Bahwa oleh karena ketidak mengertian dan kealpaan/kekhilafan orangtua Pemohon mengakibatkan kelahiran Pemohon tersebut bellumdidaftar dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang berwenang selama dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal32 ayat (2) UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, sehingga sampai sekarang Pemohon tersebut belummempunyead.
MUHAMAD ERWIN
13 — 14
memiliki Kewajiban untuk melaporkan perubahan atauperbaikan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yangmenerbitkan Akta Pencatatan Sipil di tempat Penduduk/ Pemohonberdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanPenetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk/ Pemohon, sehinggaberdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatanHalaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Cbipinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang
33 — 4
kepentingan akta kelahiran pemohonbukan untuk merubah/ menghilangkan identitas asli dari pemilik akta kalahirandimaksud;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Kantor DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan sehubungandengan perbaikan nama anak Pemohon tersebut agar Kantor DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan membuat catatanpinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang
20 — 2
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipildan kutipan akta Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dengan demikian telahbenar Permohonan pemohon untuk memperoleh Penetapan guna mencatatkanperubahan nama Pemohon yang bernama TJIE DJAN menjadi HIU TJIE DUANMenimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
26 — 5
Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;2 Menyatakan bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama : JEYA LOLITASARI, lahir di Desa Wanadri, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, padahari Rabu Pahing, tanggal 01 September 2005, anak perempuan dari suamiisterisah bernama SARYONO dengan TIMI;3 Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon,setelah Pemohon menunjukkan penetapan ini kedalam daftar pencatatan sipilyang
NGOUW BWEE
18 — 5
selayaknya dikabulkan ;Menimbang, bahwa dalam amar penetapan ini, Hakim perlumemerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir padaregister Akta Pencatatan Sipil atau Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tentangpenambahan nama Pemohon yang sebelumya tertulis bernama Ngouw Bweeditambah menjadi Tio Ngouw Bwee, sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Hurufc Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 yaitu Pejabatpencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipilyang
22 — 2
selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukansesuatu) apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segeradiputuskan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusanini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal hal yang tercantumdalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanyadianggap telah dimasukan dan menjadi bagian dari putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
AKRIM HIDAYAT
28 — 21
terbacabernama Akrim menjadi Akrim Hidayat lahir di Purbalingga pada tanggal 03Mei 1973 sebagaimana dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah sebagaisyarat mengurus paspor untuk bekerja di luar negeri adalah beralasan dantidak bertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang berlakukarena itu patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa menurut Pasal 56 UndangUndang Nomor 23tahun 2006 tersebut mensyaratkan perubahan nama tersebut wajibdidaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipilyang
119 — 68
KepegawaianSekretariat Daerah Kabupaten Kupang, konkritnya tidak adatercatat dalam Buku Register maupun Agenda Surat Keluarpada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah KabupatenKupangBertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 4ayat 2.b.7, yang menjadi dasar perpanjangan usia pensiunbagi Penggugat, yang menyatakan bahwa Perpanjangan BatasUsia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sampaidengan : 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipilyang
memangku jabatan Eselon II Dalam Jabatan Struktural Dalam perkara ini, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang memangku jabatan Struktural Eselon II, dimana tidakada dasar hukum bagi Tergugat untuk membatalkanPerpanjangan Usia Pensiun dan Pemberhentian Penggugatselaku Asisten Administrasi Umum Sekretariat DaerahKabupaten Kupang, dimana perpanjangan Batas Usia PensiunPenggugat sudah sah sesuai dengan Peraturan PemerintahNomor 52 tahun 1979, sebaliknya Obyek Sengketabertentangan dengan Peraturan
tanpa alasanhukum yang sah, bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak prosedural sehingga sangatmerugikan Penggugat adalah tidak benar Bahwa dalil gugatan Penggugat point 4.1 yang menyatakan bahwaobyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangandengan Pasal 130 ayat 2 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004sebagai yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut adalahprosedur pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian daridan dalam jabatan eselon II terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
berlaku Berdasarkan pada yang telah Tergugat uraikan diatas, maka denganini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara Kupangyang menyidangkan sengketa Tata Usaha Negara ini berkenanmemutuskan sebagai berikutMenolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Tergugat Nomor : 821/06/IV/2009 Tanggal 21 April2009 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati KupangNomor : SK.889/08/63.A/2007/UP tanggal 11 Desember 2007Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri SipilYang
aslinya) ;T.19 : Foto copy Keputusan Bupati Kupang Nomor6 Tahun 2004 Tentang Pedoman~ Tata KearsipanPemerintah Kabupaten Kupang (copy dari copy) ; T.20 : Foto copy Naskah Pelantikan Tanggal 25Februari 2009 tentang Pengambilan Sumpah JabatanLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang (sesuaidengan aslinya) >: Foto. copy Surat Edaran Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Republik Indonesia NomorSE/04/M.PAN/03/2006, Tanggal 28 Maret 2006, =TentangPerpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri SipilYang
385 — 142
kekuatan hukum tetap ;Berdasarkan AlasanAlasan yang telah dikemukan di atas, MakaPENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Bandung, berkenan untuk menerima Gugatan PENGGUGAT dan selanjutnyaberkenan memberikan Putusan sebagai berikut :DALAM PENUNDAAN >==+ Mengabulkan Permohonan Penundaan atas pelaksanaan KEPUTUSANBUPATI BANDUNG NOMOR : 881/Kep.18BKPPD/2018 TENTANGPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPILYANG
Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATIBANDUNG NOMOR : 881/Kep.18BKPPD/2018 TENTANGPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPILYANG BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN YANG TELAHMEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP MELAKUKAN TINDAK PIDANAKEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADAHUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA DRS. WAWANRUKNIAWANDI, S.H. PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018. ;Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor : 50/G/2019/PTUN.BDG4.
Bahwa Keputusan Bupati Bandung Nomor: 881/Kep.18BKPPD/2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipilyang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki KekuatanHukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan padatanggal 31 Desember 2018 merupakan Keputusan Tata Usahab.
Isak Fredrik Rumbiak
44 — 22
olehseseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, selanjutnyapada poin 17 kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahananak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan statuskewarganegaraan.Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta persidangan dihubungkandengan ketentuan peraturan perundangundangan tersebut diatas, maka Hakimberpendapat, bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan akta pencatatan sipilyang
IWAN DARMAWAN
41 — 2
Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Pengadilan Negeri Ketapanguntuk mencatat tentang Penggantian nama anak pemohon tersebut, aktakelahiran No 6104LT 1800720110032 serta pada Register Catatan Sipilyang bersangkutan ;4.
TRIPOSA NESAR
22 — 14
Di dikebumikan di tanah pemakaman Wangurer Utara ;Memerintah kepada Pengawai Kantor Catatan Sipil Kota Bitung untukmencatat tentang Kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipilyang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapatmenerbitkan Akte Kematian atas nama Karlina Thomas tersebut;Membebankan biaya perkara kepada PemohonHal 2 dari 7 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PN BitMenimbang, bahwa di persidangan hadir Pemohon dan setelah ituPemohon menyatakan atas Permohonan tersebut tidak
22 — 13
sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkan Undangundang;Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnyaadalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yangbertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam Permohonan penerbitan AktaKelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebutterlibat karena kewenangannya yang ditentukan Undangundang, Aquo dinaskependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipilyang
12 — 3
Pada saat itu Penggugat menyuruh Tergugatuntuk segera mengantarkan surat lamaran sebagai Calon Pegawai Negeri Sipilyang telah di buat, namun Tergugat menolak untuk turun dari mobil, sehinggaterjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
DODY JUNAEDI HUTABARAT,SH
Terdakwa:
HERIYANTO
21 — 4
Yani VINomor 54 Palangka Raya, Agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang bertugas sebagai Anggota Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya;2. HIZZRAH S.
SITI INTAN AMELIYA
28 — 5
Memerintahkan para pemohon dalam waktu tenggang 30 (tiga puluh) hari sejakdikeluarkannya salinan penetapan Pengadilan Negeri tersebut untukmelaporkannya ke instansi pelaksana, dalam hal ini Kantor Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Bukittinggi yang akan menerbitkan akta kelahiran tersebutdan memerintahkan kepada pejabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi untukmembuat akta pencatatan sipil yang baru dan mengganti akta pencatatan sipilyang lama dari para pemohon dimana terdapat kesalahan penulisan