Atas hal itu, akhirnyaTergugat dan oknum wanita yang diduga kuat merupakan selingkuhanTergugat itu diarak warga bersama dengan Tergugat, sebelumakhirnya diadili oleh para tetua kampung di Nagori Bosar Maligas yangberujung pemberian sangsi lingkungan kepada Tergugat dan wanitayang diduga kuat merupakan selingkuhan dari Tergugat.Perbuatan Tergugat itu tidak hanya mencabikcabik perasaanPenggugat selaku isteri sah Tergugat, namun juga telah menjatuhkanharga diri Penggugat, keluarga besar Penggugat maupun

berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka semua unsur daripasal 80 (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan alatalat bukti yang ditemukan dalampersidangan telah memperoleh keyakinan tentang adanya kesalahan terdakwa; Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakanbersalah dan atas kesalahannya itu terdakwa haruslah diberi sangsi

Sedangkan antaraPemohon dan Termohon sudah melakukan perjanjian di atas materaiyang berisikan jika Termohon masih melakukan perselingkuhan denganlelaki lain maka akan di kenakan sangsi berupa denda tetapi Termohontetap mengingkari surat perjanjian tersebut. Setelah itu Pemohon pergimeninggalkan Termohon untuk tidak tinggal di rumah OrangtuaTermohon;7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan keluargaPemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;8.

ini akan berdampakkepada penerapan sangsi atas tindak pidana yang terjadi ini, dimana PenuntutUmum berpendapat bahwa sangsi yang tepat di terapkan dalam kasus iniadalah perampasan kemerdekaan di tambah pidana denda sedangkan menurutPenasehat Hukum Terdakwa sangsi yang tepat diterapkan dalam kasus iniadalah berupa pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor;Menimbang setelah Majelis Hakim pelajari dan kaji dari uraian, baikuraian tuntutan Penuntut Umum maupun uraian Pledoi (pembelaan) dariPenasehat

Maret 2012, kemudian diperpanjang untuk waktusejak tanggal 28 Maret 2012 sampai 28 Maret 2013, kemudiandiperpanjang lagi untuk waktu sejak tanggal 28 Maret 2013 sampaitanggal 28 Maret 2014, kemudian diperpanjang untuk waktu sejaktanggal 28 Maret 2014 sampai 27 Maret 2016Bahwa penggugat rekonpensi benar menerima upah sebesarRp.2.242.240,(isi gugatan penggugat pada nomor 3)Bahwa pada tanggal 9 April 2014 Penggugat Rekopensi tidak masukkerja dikarenakan PEMILU, kemudian Penggugat lRekopensidikenakan Sangsi

Bahwa selanjutnya surat Peringat ke Il yang dimaksud TergugatRekopensi pada tanggal 13 Mei 2014, dikeluarkan oleh Tergugatrekopensi seharusnya tidak berlaku mengikangat surat Peringatan Ke telah dicabut oleh Tergugat Rekopensi, Peraturan Perusahan BVIPasal 14 B.ayat (1) P2t: Bahwa Tuduhan Tegugat Rekopensi yang mengatakan PenggugatRekopensi telah Membuat Keterangan yang tidak benar adalahPelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan PT.Dragon Pack Pasal14,V1.B.11 yang dikenakan sangsi Pemutusan Hubungan

Kerja (PHK)tanpa uang kompensasi berupa apapun (Gugatan TergugatRekopensi No.5) bahwa dalam hal ini Tergugat rekopensi telah salahdalam memberikan sangsi terhadap Penggugat Rekopensi karena,didalam Peraturan perusaan yang dimaksud adalah berbunyi sebagaiberikut :Pekerja memberikan keterangan yang tidak sebenarnya baik lisan maupuntulisan atau menggunakan keterangan palsu atau yang dipalsukan untukHalaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/ Pdt.SusPHI/2015/PN.Bdgmempengaruhi jumlah penghasilanya

gugatan :Bahwa Penggugat 1 adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumDatuak Bandaro Kayo dan yang bertindak mewakili seluruh anggotakaumnya dari garis keturunan Datuak Bandaro Kayo Jurai NOALAN danJurai SYAMSIAH dan Penggugat 2 adalah merupakan Mamak kepalakaum dalam kaumnya dan pemangku adat Niniak Mamak Bajinihdengan jabatan Orang Tua Adat Labuah llie.Bahwa Pihak Tergugat A adalah dahulunya anggota kaum DatuakBandaro Kayo dari garis keturunan Datuak Bandaro Kayo dari JuraiBIBAH yang sudah mendapat sangsi

adek basandi sarak, sarak basandiKitabullah) yaitu berupa perbuatan perselingkuhan yang dilakukan olehSUNI sehingga melahirkan seorang anak yang bernama PIAK ANDAH (ibu kandung dari Tergugat A1, A2, A3, A4 ), akan tetapi ParaPenggugat/Para Pembanding didalam dalildalil gugatannya tidakmenjelaskan bagaimana hubungan kekerabatan atau kekeluargaanantara Tergugat A5, Tergugat A6 dan Tergugat A7 dengan orang yangbernama SUNI atau PIAK ANDAH ( ibu kandung dari Tergugat A1, A2,A3, A4) yang sudah mendapat sangsi

dibangun oleh ROHANI (ibu kanduang Tergugat A.6) dan nenekdari Tergugat A.7 dengan luas tanah + 400 (empat ratus) m2 yangsekarang ditempati oleh Tergugat A.7, akan tetapi Para Penggugatdalam gugatannya tidak menjelaskan siapa orang yang bernamaROHANI yang membangun rumah diatas objek perkara tersebut,Halaman 32 dari 35 putusan Nomor 57/PDT/2018/PT PDGsehingga tidak jelas bagaimana hubungan hukum kekerabatannyadengan SUNI atau PIAK ANDAH ( ibu kandung dari Tergugat A1, A2,A3, A4) yang sudah mendapat sangsi

Apabila melanggar perjanjian ini, siap menerima sangsi yaitumemutuskan hubungan (cerai) dengan istri (Penggugat);Namun setelah Penggugat kembali hidup satu rumah dengan Tergugat,Tergugat tetap sama sekali tidak pernah berubah, tetap bermain judi danbermabukmabukan, jarang pulang serta tetap aja bersikap kasar kepadaPenggugat dan anakanaknya;Pada awal bulan Juli 2017 Tergugat memukuli Penggugat dan mengusirPenggugat dari rumah kediaman bersama dan Tergugat mengucapkanTalak 2 pada Penggugat, sehingga

1 bulan tidakpulang kost, dan sekitar 2 tahun yang lalu Tergugat pernah membawa wanitake Kost dengan mengaku bahwa itu istrinya, kemudian Penggugatmencarinya lagi akan tetapi tidak ketemu dan akhirnya Penggugat ke Kantorhal 7 dari 12 Pen No 580/Pdt.G/2019/PA.SkhTergugat yaitu di KPKNL Pontianak dan Penggugat bertemu denganatasannya langsung dan menurut informasi dari atasannya Tergugat sudahcuti sejak cuti sejak 21 Januari 2019 dan tidak masuk lagi tanpa adakonfirmasi yang akibatnya bisa diberi sangsi

persidangan padahalTerdakwa tidak benar melakukan menelantarkan isteri dan anak selama 11bulan, sebab selama ini Terdakwa tetap memberikan nafkan kepada isteridan anak Terdakwa walaupun ditolak oleh orang tua dan isteri Terdakwa akantetapi saya Terdakwa tetap memberikan nafkah tersebut lewat anak Terdakwayang terakhir Terdakwa memberikan nafkah pada bulan Juli 2011, karena itukami berkesimpulan bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umumsangat lemah dan tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan sangsi

Hafsah S.H. bahwa mediasi dinyatakan gagal karena salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi tanpaalasan, demikian pula majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati pemohon agar mengurungkanniatnya untuk bercerai dengan kembali rukun bersamatermohon, tetapi tidak berhasil;Menimbang, pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah diingatkan tentang adanya sangsi hukuman bagiPegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian tanpa adanya izin perceraian dari atasan/pejabat yang berwenang,namun pemohon

Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidakditiru oleh prajurit lain, Majelis perlu) memberikan sangsi yangtegas.dengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efekcegah terhadap prajurit lainnya.3.

Karena Profesi Tergugat Ill sebagai penilai sudahdangat kelas sangsi dan aturan hukumnya baik secara kode etikpenilaian maupun sangsi perdata dan pidananya. Tentu saja kamiakan menindak lanjuti hal ini jika tidak ada pencabutan pada point 2(dua) tersebut..

gugatan pada pointnomor 3 (tiga) dan 4 (empat) yang pada intinya meminta kepada ParaTergugat agar meralat nilai tanah yang sebelumnya Rp.51.000, permeter persegi menjadi sebesar Rp.100.000, per meter persegi, darisisi teori penilaian Tidak memungkinkan karena bagaimanapunLaporan Penilaian yang telah dikeluarkan oleh Tergugat III akanHalaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Agmdiperiksa kembali olen Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2Pk)Kementerian Keuangan dan tentu saja ada sangsi

Memberikan sangsi kepada Penggugatsesuai dengan Undang undang yangberlaku, agar Tergugat dan TurutTergugat dapat mendiami tanah milikTergugat dengan aman dan tenang ;5. Menyatakan putusan untuk tidakmengadakan sita apapun sebelum adatindakah selanjutnya ;6.

Menetapkan Terdakwa dibebanikan biaya perkara sebesar Rp.5000 (Lima ribu rupiah); Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukanpembelaan tertanggal 18 Pebruari 2009 yang pada pokoknya sebagaiberikut : Terdakwa telah melaksanakan kewajiban pelaporan berkala perihalinformasi industri kecil pada tanggal 14 Oktober 2008 ;e Mohon untuk dibebaskan dari sangsi pidana ;Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umumdalam Repliknya yang disampaikan secara lisan mengatakan

Pasal 303 ayat(1) ke2 KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan yang di bacakan Penuntut umum tersebut,Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan saksisaksi yang di dengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :1 Saksi Anang Choirul, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa benar semua keterangan saksi yang berada di BAP adalah benar ;e Bahwa benar saksi adal;ah anggota polisi ;e Bahwa benar sangsi

Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk dan HakimPengadilan Tinggi Surabaya tidak menjatuhnkan hukuman yang pantasdengan perbuatan terdakwa SUTRISNO Bin SURADI, tetapi Hakimmalah menjatuhkan hukuman yang ringan, yaitu hukuman percobaan,sehingga hukum percobaan tersebut tidak sesuai dengan Rasa KeadilanMasyarakat di wilayah Nganjuk yang menghendaki penanganan perkaraperkara penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga khususnyadan perkaraperkara kekerasan dalam rumah tangga pada umumnyamendapatkan sangsi

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor UAI 101/SK/R/UAI/X/2009 tentang Pemberlakukan Budaya Korporat Dan Prilaku KerjaSivitas Akademika Universitas Al Azhar Indonesia dan Kode EtikDosen Universitas Al Azhar Indonesia, Dewan Kehormatandimaksudkan untuk menjaga komitmen civitas akademika UAI danmemiliki kKewenangan untuk membuat keputusan sangsi berupaHal. 30 dari 71 hal.Put.Nomor 153 K/Pdt.SusPHI/2015peringatan atau teguran tertulis hingga pemecatan dari statusnyadalam sivitas akademika UAI ;3.

itu, Aliansi Pemuda Pekerja Indonesia selaku Kuasa HukumPara Penggugat pada tanggal 3 Desember 2013 mengirimkan surat Nomor :001/PP APPI/XII/2013 perihal Permintaan Perundingan Bipartit, yangditujukan kepada Rektor Universitas Al Azhar Indonesia. vide Bukti P2115.Bahwa pada tanggal 6 Desember 2013 Universitas Al Azhar Indonesiamengirimkan surat Rektor UAI Nomor 097/R/UAI/XII/2013 perihalJawaban Permintaan Perundingan, dimana surat tersebut menjelaskandan menegaskan bahwa : vide Bukti P22Keputusan sangsi

Sudah barang tentu untuk menetapkan Keputusan rektortentang bentuk dan cara pemberian sangsi akan dibicarakan dalampertemuan antara Pimpinan UAI, Dekan FISIP, Dewan Kehormatan danSaudara Berdua;Untuk pertemuan tersebut Rektor UAI akan mengundang Saudara berdua,setelah selesainya berbagai kegiatan di UAI;Jawaban Tergugat di atas adalah bertentangan dengan jawaban Tergugatsebelumnya pada Surat Rektor UAl Nomor 089/R/UAI/XI/ 2013, perihalPenjelasan atas Keberatan Para Penggugat.

Bahwa Statuta Universitas Al Azhar Indonesia, tidak menjabarkan apayang dimaksud dengan Etika Moral Islam, dan tidak mengatur secara terperincibentukbentuk Pelanggaran dan Sangsi Pelanggaran terhadap Etika MoralIslam ;Bahwa Statuta Universitas Al Azhar Indonesia bukanlah PeraturanPerusahaan Termohon Kasasi dahulu Tergugat yang berlaku dan sahmenurut hukum, dikarenakan sejak ditetapkan melalui Surat KeputusanPengurus Yayasan Pesantren Islam AlAzhar Nomor 18/X/KEP/YPIAP/Hal. 65 dari 71 hal.Put.Nomor

Bahwa Surat Kesepakatan Kerja tidak menjabarkan apa yang dimaksuddengan Etika Moral Islam, dan tidak mengatur secara terperinci bentukbentukPelanggaran dan Sangsi Pelanggaran terhadap Etika Moral Islam;56.

berkaladari gaji pokok lama sebesar Rp. 2.254.600,00 menjadi Rp. 2.321.900,00;Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Rekomendasi dari Camat Batu AmparNomor : 421.4/84/Pen/IV/2012 tanggal 20 April 2012 dan Surat lin Belajardari Bupati Seruyan Nomor : 890/38/BID.V/BKD/2013 tanggal 27 Maret 2013,Penggugat mengikuti Pendidikan Program Pasca Sarjana (S.2) padaUniversitas Darwan Ali (UNDA) Sampit Program Studi Magister Manajemendan selesai bulan Agustus tahun 2014;Bahwa Penggugat setelah selesai menjalani sangsi

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit nomor606/Pid.Sus/2010/PN.Spt tanggal 30 Maret 2011, Penggugat telahHalaman 15 dari 62 Halaman Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PLKdiberikan sangsi disiplin kepegawaian dengan Surat Keputusan BupatiSeruyan No. 862.3/78/BID.III/X/2017 tanggal 9 Oktober 2011 tentangKeputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat LebihRendah Selama 3 (Tiga) Tahun terhadap Penggugat;2.

Bahwa Penggugat telah dua kali diberikan sangsi disiplin kepegawaianatas satu pelanggaran disiplin, yaitu :1. Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 862.3/78/BID.IIVX/2017 tanggal9 Oktober 2011 tentang Keputusan Hukuman Disiplin PenurunanPangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun;2.

Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/15/BID.IV/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat, Tergugatsebelum menerbitkan objek sengketa tidak ada melakukan pemanggilanguna menggali informasi dari Penggugat dan tidak melakukan pembinaanHalaman 17 dari 62 Halaman Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PLKkepada Penggugat, dalam hal ini Tergugat bertindak tanoa melihat danmeneliti bahwa Penggugat sebelumnya telah diberikan sangsi

Sangsi hukum atas tidak dimilikinya iupbpasal 46 ayat 1 dan ayat 2 yaitu:1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasantertentudan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunandengan kapasitas tertentu tidak memilik izin usahaperkebunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 5tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00;2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan usahabudi daya tanaman

Masyarakat sudah mengenakan sangsi denda semen 20sak bahkan sudah sampai ke kepolisian ;3. Bahwa dengan kelakuan dan perbuatan yang liar sudah tidak dapat dijadikan contohistri yang baik dan jujur bahkan tidak dapat dan bisa diperbaiki lagi karena sudahlari dari ajaran agama. Dengan ini saya menyetujui perceraian ini ;Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telahmenyampaikan replik tertulis sebagai berikut ;1.