AMT padahal ia telah diberhentikandalam keputusan RUPS tanggal 15 Juli 2010 yang ditegaskan kembalidalam RUPS tanggal 11 Juli 2011 berdasarkan akta Notaris No. 4 tanggal09 Agustus 2011 ;4. IR. SUPARDI menghadiri RUPSLB sebagai yang mewakili PT.Pembangunan Sumbar juga tidak sah karena legalitas PT.

AMT tanpa mengundang para pemegang saham adalah tidak sah sesuaidengan mekanisme yang diatur dalam pasal 75 pasal 90 UU No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas mengenai RUPS, serta Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10Anggaran Dasar PT.

AMT padahal ia telah diberhentikandalam keputusan RUPS tanggal 15 Juli 2010 yang ditegaskan kembalidalam RUPS tanggal 11 Juli 2011 berdasarkan akta Notaris No. 4 tanggal09 Agustus 2011 ;IR. SUPARDI menghadiri RUPSLB sebagai yang mewakili PT.Pembangunan Sumbar juga tidak sah karena legalitas PT.

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroaanke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroaan yangdianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat Keputusan RUPS,Direksi dan / atau Dewan Komisaris;2.

MUTIARA ETAM COAL 13Desember 2012;Bukti T.i2c : Fotocopy dari fotocopy Surat No. 031/DirMEC/XII/2012tanggal 21 Desember 2012 tentang Sanggahan atas RUPS PT.

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda (PTUN) Samarinda tidak berwenangmemutuskan, menilai, dan mengeksaminasi keabsahan hasil pertemuan/RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Mutiara Etam Coal;3.

Mutiara Etam Coal, dan untuk itu penyelesaiannya haruslah dinyatakanPengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya,sedangkan dalil Tergugat terkait dengan menilai atau mengeksaminasi keabsahan hasilpertemuan/RUPS PT.

MEC, maka apabila ada sanggahan/keberatan maka hal tersebut harus memilikikekuatan hukum terlebih dahulu untuk membatalkan RUPS PT.

MEC, sehingga harus dikatakan diamenyetujui secara sadar isi RUPS tersebut, dan terhadap SK IUP yang asli tidak dapat lagidijadikan dasar untuk tidak diproses dan diterbitkannya perubahan UP PT. MEC olehkarena dimohonkan oleh pengurus PT. MEC yang baru berdasarkan RUPS PT. MEC;Menimbang, bahwa terhadap keadaan Penggugat yang tidak memiliki IUP Asli, haltersebut dapat disikapi dengan menyatakan tidak berlaku lagi IUP PT.

PT.Tanggamus Matratirta;Bahwa, sepengetahuan saksi setelah Setiawan Natawiria meninggal padatahun 2010 diadakan RUPS PT.

RUPS tahunan, dimana RUPS tahunan wajibdiadakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, 2.

RUPSlainnya dapat diajukan/diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentinganPerseroan Terbatas;Bahwa, berdasarkan Pasal 79 (1) UndangUndang No.40 Tahun 2007, yangberwenang untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunandan RUPS lainnya adalah Direksi yang didahului dengan pemanggilan RUPS;Bahwa, berdasarkan Pasal 79 (6) UndangUndang No.40 Tahun 2007, dalamhal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS maka Komisaris dapat melakukanRUPS dengan cara mengajukan permintaan kepada

Komisaris/Dewan Komisaris;Bahwa, berdasarkan Pasal 80 (1) UndangUndang No.40 Tahun 2007, dalamhal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu yang telah ditentukan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan (7),pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonankepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanperseroan untuk menetapkan pemberian ijin kepada pemohon melakukan sendiripemanggilan RUPS tersebut

Tanggamus Matratirta telah mengadakanperjanjian kredit/pembiayaan dengan bank maupun lembaga pembiayaan (sewa gunausaha) tanpa sepengetahuan dan persetujuan RUPS PT.

PT GOLD BELL NUSANTARA, selaku Pemegang Saham2.180 Saham PT Tritala Sakti Utama Motor, berkedudukan diJalan Matraman Raya Nomor 71 73, Jakarta Pusat;Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Il, III;Mahkamah Agung tersebut;Membacara suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa PemohonPeninjauan Kembali dahulu Termohon telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor02/Pdt.P/RUPS/2013/PN.Jkt.Tim

TSUM untukmenyelenggarakan RUPS. Namun Direktur PT. TSUM tidak pernahmenanggapi permohonan tersebut;Bahwa oleh karena Direktur PT. TSUM tidak pernah menanggapipermohonan tersebut, maka pada tanggal 3 Juni 2013, Pemohon selakupemilik 1.460 saham PT. TSUM, mengirim surat kepada Dewan KomisarisPT. TSUM, memohon agar diadakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT.

TSUMtanggal 7 November 2013 tidak mencapai kuorum;Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf (f) Anggaran Dasar terakhir PT.TSUM, diatur sebagai berikut:Dalam hal Kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonanPerseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yangwilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;Hal tersebut juga sesuai dengan UndangUndang Nomor 40/2007 tentangPerseroan Terbatas, pada Pasal 86 ayat (5), diatur sebagai berikut:Dalam hal kKuorum RUPS kedua tidak tercapai

, Perseroan dapatmemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnyameliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroanagar ditetapbkan kuorum untuk RUPS ketiga;Bahwa berdasarkan rapatrapat yang telah diadakan oleh perseroan,sampai saat ini tidak dapat mengambil keputusan karena tidak pernahdihadiri sedikitnya %4 (tiga per empat) dari jumlah pemegang sahamsebagaimana disyaratkan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf (e) AnggaranDasar terakhir PT.

TSUMuntuk menyelenggarakan RUPS. Namun Direktur PT. TSUM tidak pernahmenanggapi permohonan tersebut;Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.340 PkK/Pdt/2015Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan NegeriJakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.P/RUPS/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 13 Maret 2014 dengan amar sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2. Menetapkan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

Begitu juga Tergugat IIdengan tidak ada melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)menyangkut permasalahan yang dikemukakan Penggugat, maka TergugatII juga telah terbukti lalai dalam menjalankan tugas pada badan hukum diPT.

CLS;22 Bahwa tindakan Tergugat II mengundang RUPS LB PT. CLS tgl. 11 Januari 2010dan tgl. 26 Januari 2010 maupun dalam RUPS atau RUPS LB PT.

atau RUPS LB PT.

CLS;e Menghukum Tergugat II sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan NegeriJakarta Utara untuk tidak melaksanakan RUPS atau RUPS LB PT.

CLS;8 Menyatakan tindakan Tergugat II melakukan RUPS LB PT. CLS tgl. 11 Januari2010 dan tgl. 26 Januari 2010 maupun RUPS atau RUPS LB yang akan datang yangmengundang Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;9 Menghukum Tergugat II sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri JakataUtara untuk tidak melaksanakan RUPS atau RUPS LB PT. CLS karena kedudukanTergugat I sebagai pemegang saham dalam PT. CLS sedang diadili;10 Menghukum Tergugat II untuk tidak melakukan RUPS LB PT.

Idola Tunggal tidak pernah mengetahuirencana pelaksanaan RUPS pertama dan kedua yangdilakukan oleh Tuan AGUS SUTANTO tersebut karenatidak pernah diberikan undangan secara sah danpatut untuk menghadiri RUPS. Fakta bahwa Tuan ANDISUTANTO telah tidak di undang secara sah dan patutuntuk menghadiri RUPS pertama dan kedua PT.

Augustin BeatriceSuyanto, SH. dan RUPS LB yang dituangkan dalam AktaBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. IDOLA TUNGGAL tanggal 10 Juli 2008Nomor 25 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny.Augustin Beatrice Suyanto, SH. yang menurutPENGGUGAT merupakan RUPS LB yang cacat hukum karena.dasarhukum yang menjadi dasar RUPS LB tersebut yaitu. penetapanPengadilan Negeri Jakarta BaratNomor: 283/Pdt.P/2006/PN.

Bahwasampaisaatini tidak adaputusanpengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yangmenyatakanbahwa RUPS LB PT. IDOLA TUNGGAL dan aktaaktayang disebut diatas dicabut atau dibatalkankarenacacat hukumsehingga batal demi hukum ;vill. Bahwa Notaris sebagai pembuat akta bertanggungjawab terhadap kebenaran seluruh isi akta yangdibuatnya termasuk apakah mekanisme RUPS atau RUPSLBuntuk perubahan anggaran dasar perseroan sudahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

cacat hukum dan dibatalkan ;Bahwa sampai saat ini tidak ada keputusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan RUPS LBserta Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT.

JKT.Bar tanggal 7 Agustus 2006tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Bahwa PENGGUGAT harus membuktikan terlebih dahulumengenai sah atau tidaknya RUPS LB PT.

President Taksi dari 26 Oktober 2008 s/d tanggal 21Juli 2011 Tergugat tidak pernah mengadakan RUPS untuk pemilihankembali sebagai pengurus ; 220220 2222. Bahwa Tergugat yang diangkat oleh sdr. Arnold Gultom (Alm) adalahuntuk mengisi jabatan selaku Direktur Utama periode 2005 s/d 2008sesuai dengan Surat sdr.

Bahwa Tergugat Ivan Doli Gultom bertindak untuk dan atas namaperseroan selaku Direktur Utama yang permohonannya telah dikabulkanoleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Penetapan No. 03/Pdt.P/RUPS/PN.Jkt.Tim tanggal 29 September 2011 telah melaksanakanRUPSLB Ketiga tanggal 12 Oktober 2011, dengan Penetapan tersebutTergugat telah mengkukuhkan dirinya selaku Direktur Utama tanpa dipilihkembali melalui hasil RUPS yang sah berarti mereka yang duduk padaKepengurusan periode 2005 s/d 2008 telah diaktifkan

kembali sebagaipengurus tanpa dipilin melalui RUPS yang sah, sehingga Kepengurusanmereka dari periode 2011 s/d 2016 berdasarkan Penetapan Pengadilantersebut yang dinilai cacat hukum adalah suatu kepengurusan yang tidakSAN. n 2a n nnn nn nnn nn nnn n=7.

Soepriyadi MM., CSsebagai Para Penggugat, sedangkan Objek gugatannya antara lainadalah sama tentang penyelenggaraan RUPS PT.

Bahwa Penyelenggaraan RUPS diatur dalam Bab V Pasal 75 s/d Pasal91 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) danuntuk penyelenggaraan RUPS lainnya diatur dalam Pasal 79 UUPT. 7. Bahwa dalam perkara aquo Para Penggugat menyatakan sebagaianggota pemegang saham dari PT.

Prosedur penyelenggaraan RUPSLB diatur dalamketentuan Pasal 79 UUPT yang selengkapnya Pemohon Kasasikutip sebagai berikut:Pasal 79 (UUPT)(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS:(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh)

pada ayat (5);a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub.

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima.(8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilanRUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakanmasalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dan mata acara

rapat lainnya yang dipandang perluoleh Direksi;(9) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisarisberdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yangberkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);(10) Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk padaketentuan undangundang ini sepanjang ketentuan peraturanperundangundangan di bidang pasar modal tidak menentukanlain;1.3.

Ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1);b. Tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat(3);c. Tanggal lain yang ditetapbkan dalam keputusan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (1); ataud.

JakartaInternational Expo yang diangkat melalui Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 15 Februari2015, dan diberhentikan melalui RUPS LB tanggal 15November 2019.2. Bahwa Penggugat II adalah mantan Komisaris PT. JakartaInternational Expo yang diangkat melalui RUPS LB tanggal 3Juli 2014, dan diberhentikan melalui RUPS LB tanggal 15November 2019.3.

Padahal sesuai UU No. 40 Tahun 2007 pasal 96 danpasal 113, disebutkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi danKomisaris ditetapbkan berdasarkan RUPS: Bahkan kenaikangaji Penggugat dan Penggugat Il sebesar 25% sejak Mel2018 tidak melalui RUPS (naik dari 20 juta menjadi 25 juta).6.

Jakarta International Expo, TERGUGAT tidak dapat mengambil keputusan/tindakan sendiri menyangkutperseroan, namun harus melalui mekanisme RUPS.3. Bahwa berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, besarbonus/tantiem diputuskan/ditentukan dalam RUPS, bukan olehpemegang saham.4.

.6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidakmenetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan DireksiHalaman 18 Putusan Nomor 316/PDT/2021/PT DKIC.

Jakarta International Exposementara keputusannya ada pada Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) sebagai sudah diakui oleh Para Penggugat dalamposita huruf A angka 1 dan angka 2 gugatannya yang menyebutkanPenggugat diangkat melalui RUPS LB tanggal 15 Februari 2015 dandiberhentikan melalui RUPS LB tanggal 15 November 2019, sertaPenggugat II diangkat melalui RUPS LB tanggal 3 Juli 2014 dandiberhentikan melalui RUPS LB tanggal 15 November 2019.4.

Lewind, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS No. 4, tanggal 17Juni 2015, dibuat di hadapan Moch. Zainal Arifin, SH., M.Kn., NotarisKab. Pasuruan, yaitu: Surat Pernyataan akta No. 720, tanggal 21 Februari 2017, yangdibuat dihadapan Denny Lerry Sinulingga, SH., MKn., Notaris Kab.Pasuruan (Turut Tergugat IV);4. Bahwa Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan poin 3 di atas, dibuatterkait dengan pembayaran Fee/Komisi sebesar 10%, 15%, 20% hinga25% kepada Tergugat.

Bahwa seluruh Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani olehPara Turut Tergugat , Il dan IIl serta Tergugat sebagai penerimapernyataan, sebagaimana pada poin 3 a, b dan c di atas, tidak pernahdimintakan persetujuan atau mendapat persetujuan dari RUPS PT.Lewind;6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tersebut, tercatat PT.

Di mana dalam pasal 102 ayat (1a) UU PT tersebut menyatakanbahwa direksi wajid meminta persetujuan dari RUPS untuk mengalihkankekayaan perseroan (baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atutidak berwujud). Adapun Surat Pernyataan yang dibuat oleh danditandatangani oleh Para Turut Tergugat , Il, Ill, merupakan perbuatanpengalinan kekayaan perseroan kepada Tergugat dan tidak pernahmendapat persetujuan dari RUPS perseroan;8.

Bahwa karena Surat Pernyataan a quo tidak pernah mendapat persetujuandari RUPS Perseroan, maka Surat Pernyataan tersebut tidak sah, tidakberlaku dan batal demi hukum.9. Bahwa di samping tidak pernah mendapat persetujuan dari RUPS PT.Lewind, isi Surat Pernyataan tersebut juga dibuat (baik formal maupunmateril) dengan cara yang bertentangan atau tidak dapat dibenarkanmenurut hukum, karena:Halaman 7 Putusan Nomor 845/PDT/2021/PT SBYa.

Karena Surat Pernyataan dibuat tanpa persetujuan RUPS, makatidak ada kewajiban atau keharusan bagi penggantinya untuk meneruskanisi Surat pernyataan a quo.10.Bahwa pemberian Fee/Komisi kepada Tergugat berdasarkan suratpernyataan yang dibuat tanpa persetujuan dari RUPS merupakan upayauntuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak sah dan tanpa hak.Oleh karena itu, maka Surat Pernyataan tersebut harus dinyatakan bataldemi hukum;11.Bahwa Penggugat telah menyampaikan surat tertanggal 7 Desember

Agricon beserta anakperusahaannya sebagai agenda lanjutan dari Agendatambahan RUPS Tahunan PT Agricon pada tanggal 340.41.82Juni 2009 tentang penyesuaian terhadap perubahan SusunanPengurus pada PT. Agricon yang diusulkan melaluisurat perihal RUPS biasa tertanggal tertanggal 8 Juni2009 oleh Drs. Bintang Indra Sakti selaku kuasa PemegangSaham Ny.

Bahwa atas usulan surat tertanggal 17 Juli 2009 tersebut44.di atas, Haerul Bestari Bengardidi hari yang sama tanggal 17 Juli 2009, merespon suratusulan RUPS tersebut dengan Surat Nomor: 08/Dir/VII/09 djyang ditujukan kepada Pemegang Saham PT.

atau lebih jumlah seluruhsaham dengan hak suara atau adapermintaandari Dewan Komisaris Pasal 79 ayat (2)Undang undang Nomor 40 tahun 2007;Bahwa pemanggilan Para Pemegang Saham untukmengadakan RUPS dilakukan paling lambat 14hari sebelum tanggal RUPS tersebut diadakan,Pasal 82 ayat (1), Undangundang Nomor 40tahun 2007 dan Pasal 9 Akta Risalah Rapat50.8.50.9.93PT.

Agricon) Nomor 10 tanggal 27 Mei 2008maka RUPS dapat dilangsungkan apabila qourumkehadiran sebagaimana yang diisyaratkandalam Undang undang tentang PerseroanTerbatas telah dipenuhi yaitu lebih dari %(setengah) dan berdasarkan Pasal 10 ayat (4)Akta Risalah Rapat PT. AgricultureConstruction (PT.

Agricon) Nomor 10 tanggal27 Mei 2008 maka RUPS atau RUPSLB dapatmengambil keputusan sebagaimana ditentukandalam Undang Undang berdasarkan Musyawarahuntuk Mufakat atau berdasarkan suara setujudari jumlah yang dikeluarkan dalam RUPS;Bahwa pada dasarnya Undang undang Nomor 40tahun 2007 hanya mengatur tentangpenyelenggaraan RUPS ~ tahunan dan RUPSlainnya, sedangkan dalam Akta Risalah RapatPT. Agriculture Construction (PT.

CASTAWAY LIFE tertanggal 2 Oktober 2014; Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Utara Nomor : 569/669/SOSNAKERTRANS/2014 tentang Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) atas nama NADINE MARIE Mc QUEEN tertanggal 7 Oktober 2014; Copy Surat Undangan diselenggaraknnya RUPS LB tertanggal 3 Oktober 2014; Copy Surat Keberatan dari pihak NADINE MARIE Mc QUEEN perihal keberatan diadakannya RUPS LB

Castaway Life tertanggal 13 Oktober 2014; Copy Tanda Terima dokumen perihal keberatan atas undangan RUPS tertanggal 13 Oktober 2014; Copy Daftar Hadir RUPS LB tertanggal 13 Oktober 2014; Copy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT.

CASTAWAY LIFEtertanggal 2 Oktober 2014; Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Lombok Utara Nomor569/669/SOSNAKERTRANS/201 4 tentang Perpanjangan IzinMemperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) atas nama NADINE MARIEMc QUEEN tertanggal 7 Oktober 2014; Copy Surat Undangan diselenggaraknnya RUPS LB tertanggal 3 Oktober2014; Copy Surat Keberatan dari pihak NADINE MARIE Mc QUEEN perihalkeberatan diadakannya RUPS LB PT.

Dan saksi Agus Kamarwan, SH.Untuk pengurusan dokumen perusahaan yang ada kaitannya dengan maksuddiadakannya RUPS LB tanggal 13 Oktober 2014 yaitu untuk mengganti saksiNadine Marie Mc. Queen sebagai Direktur PT. Castaway Life ; Bahwa terdakwa membenarkan adanya pengumuman di surat kabar LombokPos tanggal 20 Oktober 2014 tentang adanya RUPS LB di PT. Castaway Lifetanggal 13 Oktober 2014 dan penggantian saksi Nadine Marie Mc> Queensebagai Direktur Utama PT.

LB J tertanggal 3Oktober 2014; Copy Surat Keberatan dari pihak NADINE MARIE Mc QUEEN perihalkeberatan diadakannya RUPS LB PT.

Castaway Life tertanggal 13Oktober 2014; Copy Tanda Terima dokumen perihal keberatan atas undangan RUPStertanggal 13 Oktober 2014; Copy Daftar Hadir RUPS LB tertanggal 13 Oktober 2014; Copy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang SahamPT.

Bahwa setelah bukti P5 di buat oleh para pihak, Penggugat tidak pernahmendapatkan panggilan RUPS oleh Para tergugat perihal akandiadakannya perubahan susunan direksi perseroan Turut Tergugat ;13.Sehingga Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2017 mengirimkan suratkepada Tergugat untuk meminta klarifkasi perihal adanya maksud dariTergugat untuk mengadakan RUPS serta jabatan Direktur Utama yang diduduki oleh Tergugat tanpa adanya RUPS terlebih dahulu;14.

IMP yang mana kepemilikannya tersebut Tidak terdaftarDALAM BUKU PEMEGANG SAHAM PT.IMP dan tidak mungkin melakukanperubahan Direksi dan Komisaris secara diamdiam tanpa RUPS karenasesuai Pasal 75 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, menyatakan RUPS mempunyal wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditemukandalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar .

oleh RUPS danPasal 100 UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentangkewajiban Direksi seharusnya yang mendaftarakan akta tersebut adalahdireksi PT.IMP yang menjalankan perusahaan bukan oleh pemegang sahambaru;Bahwa apa yang dilakukan Penggugat menunjukan Penggugat seorangyang bersifat tinggi hati karena surat panggilan klarifikasi dari Tergugat danTurut Tergugat dijawab dengan surat klarifikasi hal ini menunjukansesungguhnya Penggugat mengetahui adanya proses RUPS tersebutnamun tidak datang

, apalagi RUPS tersebut dilakukan sesuai ketentuanhukum dan telah memenuhi kuorum, dilakukan oleh Tergugat selakuPemegang saham 1.100 lembar saham dan Tergugat II selaku pemgangHalaman 22 Putusan No. 477/PDT/2021/PT.DKI18.19.saham sebanyak 2.500 lembar sahamjika digabungkan kedua pemegangsaham (Tergugat dan Tergugat II sebanyak 70%) sehingga olehkarenanya sesuai ketentuan Pasal 86 UU 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas RUPS telah memenuhi quorum adapun alasanPenggugat mengajukan gugatan aqguo

Menyatakan Pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)(RUPS) PT.Indo Mineralita Prima yang diambil secara kuorumdinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;5. Menyatakan Akta Akta yang dibuat oleh Turut Terguugat berupa : Akta No.36 tertanggal 09 Agustus 2017 dihadapan Turut Tergugat II; Akta No.141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan TurutTergugat Il; Akta No.88 tertanggal 13 September 2017 dihadapan Turut Tergugat II;Telah sesuai ketentuan hukum,;6.

,M.Kn. menyampaikannya seluruh Berita Acara Pernyataan RUPS LB atasrencana atau rancangan susunan pemegang saham yang baru tersebut videAkta Pernyataan RUPS LB perseroan No. 02 tanggal 07 Desember 2017Notaris Lindia Halim, SH.,M.Kn Bukti: P3; Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB perseroan No. O02 tanggal 07 Desember 2017 Notaris Lindia Halim,SH.

LB perseroan pada tanggal 07Desember 2017, peristiwa yang terjadi adalah sebagai berikut:1) bahwa RUPS LB dari perseroan hanyalah mengagendakanrancangan / rencana susunan pemegang saham perseroanbaru, serta RUPS LB perseroan yang baru;2) bahwa RUPS LB telah diselenggarakan dengan TIDAKDIHADIRI dan atau TIDAK DIHADAPAN Notaris, sehinggaAkta dari RUPS LB hanya merupakan (atau hanyaberkekuatan) sebagai Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB,dan bukan memiliki Akta RUPS LB yangpenyelenggaraannya adalah di

hadapan Notaris, bahwasehingga dengan demikian, segala bentuk cacat formiil yangterjadi bukan merupakan tanggung jawab notaris yangmengaktakan RUPS LB, sehingga oleh sebab itulahdinamakan "AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RUPS LB" ;3) bahwa pada bagian selanjutnya RUPS LB secara tibatibamencantumkan adanya setoran modal yang dilakukan olehTergugat dan Il (Sekarang Terbanding dan II) dengantanpa adanya dasar Akta Jual Beli Saham, sebagai syarathalaman 66 dari 77 putusan Nomor 273/PDT/2020/PT.BDGformiil

Bahwa oleh RUPSmerupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatuperseroan terbatas, sehingga terhadap hasil keputusandalam RUPS tersebut wajlb dipatuhi oleh seluruhpemegang saham den pengurus. Bahwa dalampenyelenggaraan RUPS LB tanggal 23 Februar!

Lampiran: P.I.IIl5; Undangan RUPS LB PT.

LUNARDILIYANTO (selaku Direksi) yang intinya Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yang akan diselenggarakan adalah melanggar hukum, selanjutnyaSdr. PITONO, melakukan pemotretan di rauangan RUPS, lalu tidak lamakemudian sejumlah karyawan melakukan demo di dekat ruang rapatdengan membawa slogan atau poster, lalu sejumlah karyawan kuranglebih 100 (seratus) orang berteriakteriak sambil menggedorgedor kacajendela ruang rapat RUPS, dan akhirnya kaca tersebut pecah, sehinggapeserta rapat ( Sdr.

Umum untuk membuktikankebenaran dakwaannya telah mengajukan saksisaksi dibawah sumpah yangtelah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :1.DANY LIYANTO Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ; Bahwa PT Varia Dwi Tunggal Gemilang yang bergerak dibidang pembuatan pintubesi harmonika, adapun pemegang sahan saksi 50% sebgai komisaris dan kakakkandung saksi bernama Lunardi Liyanto sebesar 50 % sebagai Direktur ; Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2009 akan diadakan RUPS

Varia Dwi Tunggal Gemilang Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik adakejadian perbuatan yang tidak menyenangkan bagi saksi dan keluarganya yaituMerlin Liyanto (anak kandung) , Minh Hong Nguyer (menantu) dan Agus(sopir) ; Bahwa saksi selaku Komisaris menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),bersama Notaris Swartana Teja, SH tanggal 25 Agustus 2009 Lunardi Liyanto sekaluDireksi tidak hadir kemudian didatangi karyawan yang mewakili SPSI yangdidampingi koordinator keamanan yaitu Pitono dan bagian

personalia Indra yangkemudian mereka memberikan selebaran yang ditanda tangani Lunardi Liyantoselaku Direksi kepada saksi, bahwa RUPS yang akan diselenggarakan melanggarhukum; Bahwa di dalam ruang rapat RUPS Pitono yang memotret dan kemudian sejumlahkaryawan melakukan demo di dekat ruang rapat dengan membawa slogan atau fosterdengan jumlah karyawan 150 orang, sambil menggedor kaca jendela dan akhirnyaada kaca yang pecah ; Bahwa karena banyak orang yang demo serta kaca pecah, maka saksi ketakutanbersama

Disisi laintindakan saksi korban yang akan mengadakan RUPS untuk pembubaran perusahaantersebut karena belum terjadi/terlaksana RUPS tersebut, sehingga pembubaranperusahaanpun belum terjadi, oleh karena itu tindakan terdakwa tidak dapat dibenarkanoleh hukum terhadap dua kepentingan yang berbeda tersebut haruslah dipertimbangkandengan seksama dengan cara menilai faktafakta yuridis tersebut secara khusus,sebagai berikut :e Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ada mendatangimobil

Selanjutnya Pasal 96 Ayat (2)UUPT menentukan bahwa kewenangan RUPS mengenai penetapan gajidan tunjangan Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.36.Bahwa tidak pernah ada RUPS Tergugat atau rapat Dewan KomisarisTergugat yang menetapkan besaran gaji serta tunjangan Penggugatdalam bentuk apapun sebagai Direktur Tergugat.37.Bahwa sebagai bukti tidak pernah ada RUPS Tergugat atau rapat DewanKomisaris Tergugat yang menetapkan besarnya gaji dan tunjanganPenggugat dalam bentuk apapun, nampak bahwa

Hal ini sebagaimana diaturdalam Pasal 79 Ayat (1) UUPT yang dikutip oleh Tergugat sebagaiberikut:Pasal 79(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilanRUPS.43.Bahwa sebagaimana didalilkan sendiri oleh Penggugat di dalamgugatannya, Penggugat sebelum mengundurkan diri pada tahun 2010merupakan anggota Direksi dari Tergugat.

Sehingga menurut Pasal 79UUPT tanggung jawab untuk menyelanggarakan RUPS Tahunanmerupakan tanggung jawab Penggugat. Justru jika RUPS tahunanTergugat tidak pernah dilaksanakan, hal tersebut merupakan kelalaiandari Penggugat sendiri.44.

Dewan Komisaris.50.Bahwa Penggugat sebagai pemegang saham bukanlah, dan sama sekalitidak dapat disamakan dengan, organ Perseroan RUPS.

Sementara Tergugat semula tidak menanggapipermintaan pengalihan 5% saham milik Penggugat, tetapi kemudian memberitawaran penggantian 200 juta rupiah jauh dari nilai riil saham tersebut.Menimbang, bahwa memang benar mengenai gaji direktur ini mestinyaditentukan dalam dan oleh RUPS, namun demikian tidak ternyata telahdilakukan RUPS yang salah satu agendanya menentukan pemberian gajikepada Direktur. Namun demikian tidak berarti Penggugat tidak ada hak untukmenuntut Gajinya selaku Direktur.

Akta Penegasan Nomor 2 tertanggal 8 Januari 2013 yang dibuatdihadapan fTurut Tergugat Il; Menyatakan bahwas ketentuanyang berlaku sebagai Anggaran Dasar Tergugat adalahAnggaran Dasar dan KeputusanKeputusan RUPS yang ada dandigunakan dalam RUPS Tergugat tanggal 26 Juni 2007;6.

Menghukum Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, X11 danTergugat XIV untuk baik secara sendirisendiri maupun secara bersamasama tidak melakukan tindakan apa pun yang didasarkan padaKeputusanKeputusan RUPS selain keputusan RUPS yang didasarkanpada Anggaran Dasar Tergugat yang tercantum dalam Akta Nomor 15Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2018tertanggal 6 Maret 2008;8.

Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukumseluruh RUPS Tergugat yang telah diselenggarakan oleh Tergugat setelah tanggal 6 Maret 2008 dan didasarkan pada Anggaran Dasarselain Anggaran Dasar Tergugat yang tercantum dalam Akta Nomor15 tertanggal 6 Maret 2008;7.

Menghukum Tergugat TI, Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,XIl, XIll dan Tergugat XIV untuk baik secara sendirisendiri maupunsecara bersamasama tidak melakukan tindakan apa pun yangdidasarkan pada KeputusanKeputusan RUPS selain keputusanRUPS yang didasarkan pada Anggaran Dasar Tergugat yangHalaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2018tercantum dalam Akta Nomor 15 tertanggal 6 Maret 2008;8.

Menghukum Tergugat TI, Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, DX, X, XI, XII, XIIdan Tergugat XIV untuk baik secara sendirisendiri maupun secarabersamasama tidak melakukan tindakan apa pun yang didasarkanpada KeputusanKeputusan RUPS selain keputusan RUPS yangdidasarkan pada Anggaran Dasar Tergugat yang tercantum dalamAkta Nomor 15 tertanggal 6 Maret 2008;8.

Melakukan kegiatan usaha lainnya guna menunjang kegiatan tersebutdiatas;Ayat (2) :untuk mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) PT.kawasan industri Tanjung Buton dapat bekerjasama dengan PemerintahPusat, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten/ Kota lainnya danatau dengan pihak pihak lain (Swasta) dari dalam negeri dan atau luarnegeri atas persetujuan RUPS.;Bahwa PT.

TBMS yang semula Rp 3.500.000.000, (tiga milyardlima ratus juta rupiah) menjadi Rp 17.500.000.000, (tujuh belas milyard limaratus juta rupiah), Hal tersebut dilakukan atas inisiatif terdakwa sendiri dantanpa meminta persetujuan dari RUPS PT.KITB.

KITB dengan mengadakan RUPS Luar Biasa;Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tanggal 16 Desember 2009 tersebut,membahas perubahan modal PT. TBMS dan susunan pengurus. PerubahanHalaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor : 25/TIPIKOR/2014/PT.PBRmodal dasar dari Rp 100.000.000.000, (Seratus milyard rupiah) menjadi Rp90.000.000.000, (Sembilan puluh milyard rupiah). Komposisi modalperseroan PT. TBMS juga mengalami perubahan dimana modal disetor PT.MPM dari Rp 32.500.000.000.

KITB dengan mengadakan RUPS Luar Biasa; Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tanggal 16 Desember 2009 tersebut,membahas perubahan modal PT. TBMS dan susunan pengurus. Perubahanmodal dasar dari Rp 100.000.000.000, (Seratus milyard rupiah) menjadi Rp90.000.000.000, (Sembilan puluh milyard rupiah). Komposisi modalperseroan PT. TBMS juga mengalami perubahan dimana modal disetor PT.MPM dari Rp 32.500.000.000.

Berita Acara RUPS Tahun 2003 PT. BPR Swadharma Mranggentanggal 1512004 ;f. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BPRSwadharma Mranggen, yang dibuat di hadapan Notaris R. Ayu SriHarini Saraswati Mintorogo, SH tanggal 23 Januari 2004 di bawahNo: 21;g. Berita Acara RUPS Tahun 2004 PT. BPR Swadharma Mranggentanggal 20 Oktober 2004 ;h. Akta Pernyataan keputusan Rapat PT.

Bahwa Termohon Kasasi adalah salah seorangpendiri, pengurus, pemegang saham, dan anggota RUPS pada PerseroanHal 9 dari 17hal. Put. No.093 PK/PDT.SUS/2008Terbatas tersebut, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian PT.Bank Perkreditan Rakyat Swadharma Mranggen yang dibuat dihadapan Notaris Yvonne Barnetha Sinyal tertanggal 28111994 dibawah No. 31 pada pasal 29 angka III huruf d.

Hal tersebut diatur pada pasal 11 angka 3 AktaPerubahan yang dibuat di hadapan Notaris Yvonne BarnethaSinyal, SH tertanggal 18031998 di bawah No. 46 dimana diaturmengenai pengangkatan direksi adalah melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) ;b.

Bahwa dari segi tugas dan wewenangnya, TermohonPeninjauan Kembali merupakan pengurus sekaligus pemilik.Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksiditetapkan dalam RUPS, dimana sebagai salah seorangpemegang saham (pemilik) Termohon Peninjauan Kembaliterlibat dalam memutuskan tugasS dan wewenang. Haltersebut Ssesuai pasal 12 angka 8 Akta Perubahan yang dibuatdi hadapan Notaris Yvonne Barnetha Sinyal, SH tertanggal 1803 1998 di bawah No. 46 ;c.

Bahwa gaji dan atau tunjangan yang diterima direksi adalahhasil keputusan RUPS sehingga kapasitas pembayaran direksibukanlah pembayaran dalam kapasitas pekerja. Hal tersebutsesuail pasal 11 angka 4 Akta Perubahan yang dibuatdi hadapan Notaris Yvonne Barnetha Sinyal, SH tertanggal 1803 1998 di bawah No. 46 ;e. Bahwa berdasarkan huruf a s/d huruf d tersebut di atas,Hal 10 dari 17hal. Put.

Nomor 1801 K/Pid/2012Bahwa berawal dari diadakannya RUPS oleh PT. Horas Insani Abadi,yang mana pengurus PT.

mana sesuai ketentuan pasal 15 ayat (3) UU RI No.1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas bahwa perusahaan Anggaran Dasar selaindimaksud dalam ayat (2) yaitu nama perseroan, maksud dan tujuan perseroan,kegiatan usaha perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modaldasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, status perseroan tertutupmenjadi perseroan terbuka atau status perseroan terbuka menjadi tertutupcukup dilaporkan kepada Menteri dalam waktu 14 hari terhitung sejakKeputusan RUPS

Fotocopy Daftar Hadir RUPS, tanggal 27 Februari 2007;Hal. 13 dari 27 hal. Put. Nomor 1801 K/Pid/201214.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.2/.28.29.30.Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, tanggal 27Februari 2007;Fotocopy Risalah RUPS PT.

Horas Insani Abadi;Fotocopy daftar hadir RUPS tanggal 27 Februari 2008;Fotocopy Keputusan RUPS tanggal 27 Februari 2008;Fotocopy Daftar Keputusan Rapat RUPS PT.HIA tanggal 27 Februari2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI ABADI No.01/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI ABADI No.02/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI

ABADI No.03/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI ABADI No.04/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI ABADI No.05/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI ABADI No.06/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI