., M.Pd. pada hari yangtidak dapat diketahui dengan pasti pada tanggal 07 bulan Juli 2011Sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 atau setidaktidaknya padawaktuwaktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013bertempat di Bank Mandiri Cakranegara, tepatnya di Jalan PejanggikKota Mataram atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa, mengadili danmemutus perkara ini, selaku Pegawai Negeri

Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.ATAUKedua :Bahwa la Terdakwa BURHANUDIN, S.Pd., M.Pd. pada hari yangtidak dapat diketahui dengan pasti pada tanggal 07 bulan Juli 2011Sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 atau setidaktidaknya padawaktuwaktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013bertempat di Bank Mandiri Cakranegara tepatnya di Jalan Pejanggik KotaMataram atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor

Bahwa Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan tipikor Negeri JanthoNomor: 141/Pid.Sus/2020/ PN.Jth, tanggal 15 Oktober 2020, adalah telahsalah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidaksebagaimana mestinya karena menyatakan Terdakwa bersalah melakukantindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukanPercobaanmembeliGolongan sebagaimana dalam dakwaan tunggal (pasal 114 ayat(1) huruf a UndangUndang No 35 tahun 2009 tentang narkotika), padahalsesuai fakta persidangan terdakwa

PT BNAadalagi hakim yang tidak mandiri yang takut kepada Jaksa atau takut diperiksa dan menjaga titik aman dan menghukum Terdakwa (tiarap atastuntutan JPU) dan kami berharap dan meyakini bahwa majelis Hakim Tinggiyang memeriksa perkara Terdakwa memiliki jiwa pendekar hukum yangberani dan mandiri serta memiliki prinsip untuk menegakkan keadilan sepertiyang mulia bapak Bismar Siregar.Berdasarkan alasan alasan sebagaimana Pembanding/Terdakwa uraikandiatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 22Agustus 2017 Nomor 125/Pen.Pid/2017/PT BNA, dan putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18September 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, serta M. Husin Panitera Pengganti pada Pengadilan TinggiBanda Aceh tanpa dihadiri olen Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,dto dto1. Aswijon, SH., M.H. Wahyono, S.H.dto2.

Husin.Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERA,T.TARMULI,S.H.Nip.19611231 198503 1 029Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 125/PID/2017/PT BNA

Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 04 Maret 2014 sampaidengan tanggal 02 April 2014 ;4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal02 Mei 2014;5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal18 Mei 2014 ;6. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupangsejak tanggal 09 Mei 2014 sampai dengan tanggal 07 Juni 2014 ;7.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 08 Juni 2014 sampai dengan tanggal06 Agustus 2014;Pengadilan Negeri tersebut ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG PERK.

NABUASA, SHUNTUK TURUNAN RESMIPANITERAPENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI KUPANGSULAIMAN MUSU, SH81NIP. 19580808.198103.1.003

Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentangPengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di daerah hukumPropinsi Papua Barat, dimana Pengadilan Negeri Manokwari diberikewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomianNegara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut:e Bahwa sekitar tahun 2001 sebelum perjanjian

Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan TindakPidana Korupsi (Tipikor) di daerah hukum Propinsi Papua Barat, dimanaPengadilan Negeri Manokwari diberi kKewenangan untuk memeriksa danmengadili perkara ini, "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara", yang dilakukan dengan

Hakim (DO) tidak membaca bahwaarti dapat juga terdapat dalam penjelasan umum yaitu: Dalam undangundang ini Tipikor dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil.Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formilyang diatur dalam undangundang ini meskipun hasil korupsi telahdikembalikan kepada Negara, pelaku Tipikor tetap diajukan ke Pengadilandan tetap dipidana.

Tipikor MKW tanggal18 Juli 2012 tersebut;MENGADILI SENDIRI,Menyatakan Terdakwa Dr.

Putusan Perkara Nomor: 71/G/2019/PTUN.MksUmum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) antara lain sebagaiberikut:a.Bahwa BKN (Badan Kepegawaian Negara) telahmemberikan pengumuman melalui website: www.bkn.go.idberkenan dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikankepada Kepala Badan Kepegawaian Negara perihalpenerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai PNS yang melakukan tidak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan (Tipikor) dan untukmeminimalisir

Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagai PNS yang melakukan Tipikor sebelumberlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014(contoh 1);2. Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagai PNS yang melakukan Tipikor setelahberlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tetapi sebelum berlakunya Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 (contoh 2);3.

Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai PNS yang melakukan Tipikor setelahberlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 danPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (contoh3.)

Putusan Perkara Nomor: 71/G/2019/PTUN.MksPengadilan Tipikor, sehingga tindakan Tergugat yangmemberhentikan Penggugat dengan tidak hormat adalahpelanggaran Hukum dan Hak Asasi Manusia;Bahwa Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara No. 182/6597/SJ Nomor 15Tahun 2018 Nomor: 153/KEP/2018 tentang penegakan hukumterhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukumanberdasarkan putusan pengadilan yang

PUTUSANNo : 32/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.BKLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkatpertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : RUFAL MITHRA, SH Bin (Alm) Djanan Aziz.Tempat lahir : Batu Sangkar.Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/31 Januari 1956.Jenis kelamin : Lakilaki..Kebangsaan/Kewarganegaraan

Tipikor/IV/2014/PN. Bkl sejak tanggal 27 April 2014 s/d tanggal 26 Mei2014;e Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2014 No. Print160/N.7.10 /Fti/05/2014 sejak tanggal 26 Mei 2014 s/d tanggal 14 Juni 2014;e Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas ABengkulu tanggal 9 Juni 2014 No. 32/Pen.Tipikor/2014/PN.

Tipikor/2014/PN BkI tanggal 9 Juni 2014 tentangpenunjukan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Penetapan Ketua Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :32/Pen Tipikor/2014/PN BkI tanggal 9 Juni 2014 tentang penetapan hari sidangpertama pada hari Selasa 17 Juni 2014;Suratsurat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara :Telah mendengar pembacaan surat dakwaan JPU dipersidangan;Telah mendengar keberatan/eksepsi yang diajukan PHT dipersidanganTelah mendengar pembacaan

Wiryono dalam bukunya Pembahasan UndangundangPemberantasan Tipikor menyatakan yang dimaksud dengan mengantungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu Korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untunguntuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi;Menimbang, bahwa menunjuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RItanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 k/Pid/1978 menyatakan unsur Menguntungkan cukupdinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuaidengan kewenangan

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 5000, (limaribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas A Bengkulu pada hari Jumat tanggal, 24Oktober 2014 oleh Kami Muarif, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Siti Insirah, SH, danAgus Salim, SH., MH., HakimHakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kelas A Bengkulu masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan

Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama salah menerapkan hukum dalammenafsirkan kualifikasi subyek hukum Pasal 12 huruf c UndangUndangTipikor.Bahwa amar putusan Judex Facti Tingkat Banding yangmenguatkan putusan Judex Facti Tingkat Pertama menunjukkan JudexFacti Tingkat Banding melakukan kesalahan serupa dalam menerapkanhukum yaitu salah menafsirkan kualifikasi subyek hukum dalam ketentuanPasal 12 huruf c UndangUndang Tipikor.

Akil Mochtar,sehingga terhadap Terdakwa dikenakan ketentuan Pasal 12 huruf c UndnagUndang Tipikor.

Akil Mochtar sehingga memenuhi unsurunsurketentuan Pasal 12 huruf c UndangUndang Tipikor jo.

Akil Mochtar sebagai penerima suap.Walaupun Terdakwa Susi Tur Andayani alias Uci bukan seorang Hakim,terhadap Terdakwa Susi Tur Andayani alias Uci tetap dapat diterapkanketentuan Pasal 12 huruf c UndangUdnang Tipikor karena yang memenuhikualitas sebagai Hakim adalah saksi M.

Bahwa oleh karena itu Hakim Ad.Hoc Tipikor/Pembaca (Prof. Dr.

ditetapbkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 September 2019 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2018, diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 18 September 2019 sebagaimana ternyatadari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 200/Pdt.G/2018/PN Plkyang dibuat oleh Pelaksana Harian Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor

M.Hummasingmasing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim anggota,berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal11 Maret 2013, Nomor: 14/PDT/2013/PT BNA, yang ditunjuk untuk memeriksadan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggalitu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelistersebut, dengan dihadiri para Hakim anggota dan U S M AN, SH selaku PaniteraPengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh

MH dan SUBACHRAN H MULYONO, SH.MH masing masing sebagai HakimHakim Anggota, berdasarkan surat penetapan KetuaPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 14 Mai 2013, Nomor: 20/PDT/2013/PT BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara iniditingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri paraHakim anggota dan NURUL BARIAH, SH selaku Panitera Pengganti PengadilanTinggi Banda Aceh,

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (duaribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Kalimantan Timur No. 20/PID/TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA tanggal 31Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan PenuntutUmum tersebut;2.

Tipikor/2011/PN.Smda yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa padatanggal 21 Desember 2012 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas namaTerdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2011 telahmengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;Hal. 55 dari 76 hal. Put.

Surachmin, S.H., M.H.) mempunyai pendapat yangberbeda (dissenting opinion) mengenai kasasi dari Pemohon Kasasi /PenuntutUmum, yaitu Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut :Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum merupakanpengulangan apa yang telah dikemukakan pada proses persidangansebelumnya, keberatan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Judex Facti, olehkarena itu Hakim Ad.Hoc Tipikor/Pembaca II (Dr. H.

Tipikor/201 1Hal. 66 dari 76 hal. Put. No. 2478 K/Pid.Sus/2013/PN.Smda tanggal 03 Juli 2012;MENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR bin SARTALIP terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARABERSAMASAMA.2.

Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Dr. H. Surachmin,S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari : Kamis,tanggal 30 Juli 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr.Artidjo Alkostar, S.H., LLM. dan Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah AgungProf. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.Jakarta, 4 November 2015Ketua Mahkamah Agung RI,ttd/Prof. Dr. H.M.

PUTUSANNOMOR : 25/ TIPIKOR / 2013 / PTYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: Nama lengkap : SUROSO bin SASTRO WIHARJO; Tempat lahir : Kulon ProQo; Umur atau tanggal lahir : 54 tahun / 21 September 1957; Jenis kelamin > Lakilaki; 202022 20eene ne

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Agustus 2013 Nomor: No:25/TIPIKOR/2013/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara ini; 2. Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunanresmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri, tanggal 19 Juli 2013, Nomor04/Pid.Sus/2013/P. Tpikor. Yk. ;3. Surat Dakwaan Penuntut Umum Register Perkara No. Reg.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500, (duaribu lima ratusDemikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakartapada hari KAMIS tanggal 26 SEPTEMBER 2013 oleh kami MUHAMMADRUSLAN HADI, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis, H. YUSDIRMANYUSUF, SH.MH.

Hakim AdHoc Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta dan DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO,SH,MH. Hakim Ad.

Hoc Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan...............:.119Pengadilan Tinggi Yogyakarta, masingmasing selaku Hakim Anggota, danputusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariSENIN tanggal 30 SEPTEMBER 2013 oleh Ketua Majelis dengandidampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta HERU PRAYITNO,SHsebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tanpa dihadiri oleh JaksaPenuntut Umum maupun Terdakwa ; HakimHakim

Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Semarang Nomor 7/Pid.SusTPK/2015/PT SMG tanggal 16 April 2015yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan PenasihatHukum Terdakwa; Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang Nomor 135/Pid.SusTPK/2014/PN Smg tanggal 23 Februari2015, yang dimintakan banding tersebut;Halaman 4 dari 7 hal.

NUSANTARA JAYA MIX;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);halaman 16 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUSTPK/2018/PT.BJMVI.Akta Pernyataan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31Oktober 2018 dengan Nomor 09/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm, yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana KorupsiBanjarmasin Satrio Prayitno, S.H.

., tanggal 25 Oktober 2018, yang manapermintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa PenuntutUmum Kejaksaan Negeri Banjarmasin oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Banjarmasin berdasarkan Akta Pemberitahuan PermohonanBanding tanggal 6 Nopember 2018;Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 09/Akta.Pid.Sus Tipikor/2018/PN.Bjm. tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin SatrioPrayitno, S.H.

Jaksa Penuntut Umummengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 25 Oktober 2018 Nomor :25/PID.SUSTPK/2018/PN.BJM, dan Pernyataan Banding tersebut telahdiberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasinkepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Akta PemberitahuanPermohonan Banding Nomor 09/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm.tanggal 5 Nopember 2018;Akta Penerimaan Memori Banding Nomor:09/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm

Surat Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggalDesember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor padatanggal 17 Desember 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telahdiserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21Desember 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;Vill.

Surat Kontra Memori Banding Terdakwa atas memori banding JaksaPenuntut Umum tertanggal 26 Desember 2018, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tipikor pada tanggal 27 Desember 2018, danKontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa PenuntutUmum pada tanggal 7 Januari 2019 oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Banjarmasin;IX.

Tanggal 08/12/2016 Tipikor sebesar Rp. 15.000.000,;65. Tanggal 08/12/2016 Acara ultan Tala ke 51 sebesar Rp.3.500.000, ;66. Tanggal 13/12/2016 Sunatan masal di Desa Telaga sebesarRp. 7.500.000,;67. Tanggal 14/12/2016 LSM sebesar Rp. 1.500.000,;68. Tanggal 19/12/2016 Operasional rumah sakit sebesar Rp.10.00.000,;69. Tanggal 20/12/2016 Operasional rumah sakit sebesar Rp.2.500.000, ;70. Tanggal 23/12/2016 Direktur (keperluan kedinasan) sebesarRp. 1.000.000,;71.

Tanggal 18/07/2017 Untuk LSP dan Tipikor Polda sebesarRp. 30.000.000,;oo. Tanggal 20/07/2017 Bon menalangi pembuatan baliho di RSSarang Halang sebesar Rp. 2.500.000,;36. Tanggal 25/07/2017 Bon untuk LSM sebesar Rp.5.000.000,;37. Tanggal 31/07/2017 Direktur untuk SPPD sebesar Rp.5.000.000,;ao: Tanggal 04/08/2017 LSM sebesar Rp. 5.000.000,;39. Tanggal 09/08/2017 Bantuan Tim sepak bola sebesar Rp.20.000.000,;AO. Tanggal 09/08/2017 Untuk LSM sebesar Rp. 5.000.000,;41.

Tanggal 08/12/2016 Tipikor sebesar Rp. 15.000.000,;65. Tanggal 08/12/2016 Acara ultah Tala ke 51 sebesar Rp.3.500.000,;66. Tanggal 13/12/2016 Sunatan masal di Desa Telaga sebesarRp. 7.500.000,;67. Tanggal 14/12/2016 LSM sebesar Rp. 1.500.000,;Halaman 39 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUSTPK/2021/PT BJM68. Tanggal 19/12/2016 Operasional rumah sakit sebesar Rp.10.00.000,;69. Tanggal 20/12/2016 Operasional rumah sakit sebesar Rp.2.500.000, ;70.

Tanggal 08/12/2016 Tipikor sebesar Rp. 15.000.000,;65. Tanggal 08/12/2016 Acara ultah Tala ke 51 sebesar Rp.3.500.000, ;66. Tanggal 13/12/2016 Sunatan masal di Desa Telaga sebesarRp. 7.500.000,;67. Tanggal 14/12/2016 LSM sebesar Rp. 1.500.000,;68. Tanggal 19/12/2016 Operasional rumah sakit sebesar Rp.10.00.000,;69. Tanggal 20/12/2016 Operasional rumah sakit sebesar Rp.2.500.000, ;70. Tanggal 23/12/2016 Direktur (keperluan kedinasan) sebesarRp. 1.000.000,;71.

Pid.Sus/Tipikor/2021/PN.

Nomor 1449 K/Pdt/2015telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, makaoleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Para PemohonKasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:1.Bahwa Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh belum memeriksa secarasaksama terhadap perkara a quo, sehingga dalam beberapa hal telahmengenyampingkan

Namun PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh telah memutuskan dan menguatkan PutusanPengadilan Negeri Sigli Nomor 03/Pdt.G/2013/PN Sgi., dengan menyatakantanah kebun yang terletak di Gampong Blang Mangki, Kecamatan SimpangTiga, Kabupaten Pidie adalah sah milik Penggugat/Terbanding (lihat putusanPengadilan Negeri Sigli halaman 48);.

Tipikor/2018/PN Amb yang dibuat oleh Panitera PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkanbahwa pada tanggal 6 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKepulauan Aru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Apri12 Maret 2018 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru sebagai Pemohon Kasasi,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana

No. 2536 K/Pid.Sus/2018dan selaku Pegawai Negeri Sipil/Penyelenggara Negara yang melakukanperbuatan yang tidak sesuai dengan kewajiban hukum dantangggungjawab dalam pelaksanaan pekerjaan berdampak buruk padaprogram pendidikan dan juga merugikan masyarakat, maka dakwaansubsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor sangat tepat diterapkan pada perbuatan dan kesalahanTerdakwa oleh karena itu Mahkamah Agung haruslah membatalkanputusan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana

,MH, Para Advokat dan Konsultan Hukumberkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum SYAWARDI,SH &REKAN di Jalan Dafonsoro Gang Leli No 15 Perumnas WaenaDistrik Heram, Provinsi Papua No Kontak: 082198939167;berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2019 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/TIPIKOR/PHI JayapuraKlas IA Nomor W30U1/1043/HK.02.04/ 9/2019 tanggal 26September 2019;Selanjutnya disebut sebagai: PEMBANDING/Semula PENGGUGAT;LAWAN:1.

bertempat tinggal di Jalan Pos 7Bukit Otauw RT 01/RW 01 Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya: Rihi Simon Taihutu,SH dkkPara Advokat / Pengacara pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH)PERADI KABUPATEN JAYAPURA DAN KABUPATENHal.1 Putusan No.86/PID.SUSTPK/2019/PT JAPMAMBERAMO RAYA, beralamat di Kampung Sereh RT 01/RW 01Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2019 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri/ TIPIKOR

ELKANA PINALIA, yang menyatakan dipersidangan pernah ditambang sedikitdibelakangnya);Bahwa Pemohon Banding/Pembanding (dulu Tergugat) sangat keberatan atasputusan Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda Kelas 1A, Nomor 88/Pdt.G/2019/PN.Smr, tertanggal 9 Januari 2020, karena putusan tersebut sangat tidakadil (onrechtwardig) dan telah salah dalam menentukan hukumnya, yakni dengankurang cukupnya memberikan Pertimbangan hukum (Onvoldoendegemotiveerd) sehingga CACAT hukum dan putusan DAPAT DIBATALKAN(Vernietigbaar

Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri /HI / TIPIKOR/ SamarindaKelas 1A Nomor 88/Pdt.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda Kelas 1A Nomor88/Pdt. G/2019/PN.Smr, tertanggal 9 Januari 2020;4.