Penggugat/Pembandingdibebastugaskan dari jabatan struktural dan fungsional pada STAIN SultanQaimuddin Kendari, untuk menjalankan tugas sebagai Anggota KomisiPemilihan Umum, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam masa jabatan20132018 dengan ketentuan antara lain setelah masa keanggotaan KPUberakhir diwajibkan kembali menjalankan tugas sebagai dosen pada STAINSultan Qaimuddin, Kendari ; Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Juli 2017, oleh Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 12/PID.SUS/TIPIKOR

PUTUSANNOMOR 201/PID.SUS/2016/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru yang mengadiliperkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :Nama : SURATMAN Als AWI Bin BUNKITE;Umur/ Tanggal LahirTempat Lahir : P. Brandan; Ss: 40 Tahun / 29 Nopember 1976; YWJenis Kelamin : Lakilaki; YKebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Desa Muaru Kec.

perkara inisebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Kasasi pada tanggal 8 April 2019, kKemudian terhadapnya olehPemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 9 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal16 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan PermohonanKasasi Nomor 50/Kas/2019/PHI Mdn juncto Nomor 245/Pdt.SusPHI/2019/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor

sebagaimana layaknya suami istri namun belumdikaruniai anak sampai sekarang;Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatrukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017 keadaan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat mulai bermasalah, sehingga antara Penggugatdan Tergugat terjadi perselisinan disebabkan Tergugat tersangkut masalahpidana yang membuat Tergugat harus bertanggung jawab secara hukum;Bahwa, pada tanggal 30 Mei 2017, Tergugat ditahan polisi dengan kasustindak pidana korupsi (tipikor

bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari PemohonKasasi/Penggugat/Pembanding yang diterima tanggal 5 Maret 2018 yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasimeminta agar: Membatalkan Putusan PengadilanTinggi/Tipikor

Nomor 269 K/PID.SUS/2015bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Supiori atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tipikor Jayapura dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, telah mengakibatkandana dicairkan sebesar Rp882.000.000,00 (delapan ratus

AgarFENY LATUMARISA, S.E. membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas A Jayapura Nomor 43/TIPIKOR/2013/PNJPR. tanggal 10 Maret2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Hal. 12 dari 26 hal. Put. Nomor 269 K/PID.SUS/2015. Menyatakan Terdakwa FENY LATUMARISSA, S.E. tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum ;.

Tipikor/2014/PNJPR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas A Jayapura yang menerangkan,bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Biak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas A Jayapura tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Maret 2013 dariJaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

TRIYANTO, M.Si127Bin HADI PRAMONO menyampaikan alasanalasan keberatan Para TerdakwaPara Pembanding atas Putusan Pengadilan Tipikor Nomor. 22/Pid.SusTPK/2014/PNYyk tanggal 20 Mei 2015 :A. Tentang Eksepsi1.Bahwa Para Terdakwa/Para Pembanding sangat berkeberatandengan putusan Pengadilan Tipikor yang menolak Eksepsi paraTerdakwa khususnya mengenai adanya masalah perdata yang masihharus diputuskan terlebih dahulu oleh Hakim Perdata.

Bahwa Para Terdakwa/Para Pembanding sangatberkeberatan dengan pertimbangan fakta yang oleh MajelisHakim Tipikor dianggap terbukti dalam persidangan karenatidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terungkapdalam persidangan, setidaknya mengenai halhal sebagaimanadikemukakan oleh para saksi dalam surat pernyataan yangterlampir dalam memori banding ini;.

(Sampaidengan halaman 306).Selanjutnya Majelis Hakim Tipikor menyebutkan,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat buku pepriksaan DesaBangunitapan (Bukti A2,A5) satusatunya buku untukmencatat peralihan hak atas tanah dan dapat digunakanuntuk membuktikan asal usul tanah di Desa BanguntapanBantul, meskipun formalnya berbeda dengan contoh dalamPerda tetapi fungsinya sama sebagaimana yang dimaksuduntuk mencatat peralihan hak atas tanah6.

(Bukti JPU Nomor Urut K.2) yang dalamPutusan Pengadilan Tipikor disebut Bukti Q (vide hal 279Putusan Pengadilan Tipikor).

Dalam pemeriksaan SaksiSuratman, Majelis Hakim Tipikor telah menyatakan ketiga131blanko tersebut haruslah dianggap sebagai kertas kosong saja.Sementara sesuai keterangan Suratman, halaman 280Putusan Pengadilan Tipikor, telah juga ditemukan Peta Persilyang dikeluarkan oleh Direktorat Agraria DIY tertanggal 31Agustus 1982 dan berdasarkan peta tersebut terbukti adakekeliruan lokasi Persil 41, Persil 42 dan Persil 180sebagaimana tercantum dalam Berita Acara (Blangko) dandaftar yang ditandatangani R.

putusan perkara 33 tersebut; Bahwa setelah saksi selesai ibadah jam 09.00 WIB datang rekanrekan dari KPK bertemu dengan saksi kemudian mereka menunjukkansurat tugas kemudian meminta saksi memanggil Majelis Hakim danOloan Sirait dan petugas KPK juga menjelaskan, Helpandi telahdiamankan oleh petugas KPK; Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya permintaan uangyang dilakukan oleh Helpandi; Bahwa selama menjadi Ketua Pengadilan Negeri Medan saksipernah bersidang namun tidak pernah sidang perkara Tipikor

Banding sedangkan Penuntut Umummenayatakan pikirpikir; Bahwa setelah putusan selesai dibacakan, tidak ada orang yangmenghubungi atau bertemu dengan saksi terkait dengan kekecewaanterhadap putusan Terdakwa; Bahwa secara eksplisit, Hadi Setiawan tidak mengatakan, diaadalah orang suruhan Terdakwa namun sepemahaman saksi dia adalahorang yang mewakili Terdakwa; Bahwa Panitera pengganti yang paling intens dalam persidanganadalah Helpandi sedangkan Wahyu Probo Julianto sibuk dengan urusanadministrasi tipikor

karena dia juga sebagai Panmud Tipikor diPengadilan Negeri Medan, namun ada 1 atau 2 kali Helpandi absendalam persidangan; Bahwa Helpandi yang memberikan draft penetapan pengalihanpenahanan ditandatangani oleh seluruh Majelis Hakim, Pengalihanpenahanan Terdakwa dengan suara aklamasi, tidak ada yang menolak; Bahwa pada saat musyawarah membahas putusan perkaraNomor 33, tidak ada pihak lain yang mendengar termasuk Helpandi, yanghadir hanya Majelis Hakim saja; Bahwa yang mengkonsep putusan adalah Sontan

putusan dibacakan saksi pulang ke rumah saksi diLubuk Pakam dan saksi tidak mengetahui ada permintaan kepada saksiAgar putusan ditanggal 27, diamankan ; Bahwa terkait peristiwa OTT, sepengetahuan saksi Helpandidiamankan oleh petugas KPK, saksi tidak mengetahui ada barang buktiberupa uang sebesar USD 130.000 pada saat OTT dan saksi juga tidakmengetahui, rencananya awalnya uang tersebut akan diberikan kepadasaksi; Bahwa selain perkara Nomor 33, saksi pernah bersidang denganHelpandi, 1 kali perkara tipikor

Pst Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 selesai ibadahsaksi masuk kedalam ruangan saksi, sekitar 15/20 menit kKemudian saksimendapatkan informasi ada KPK dan saksi hanya mengetahui namunsaksi tidak ada melihat; Bahwa dalam pantauan saksi, Helpandi sebagai PaniteraPengganti telah menyelesaikan 52 perkara tipikor dan tidak pernah adacatatan buruk sehingga saksi menilai kemampuan Helpandi dalammelaksanakan pekerjaan adalah baik; Bahwa sepengetahuan saksi, Helpandi tidak pernah mengatakanada

Baoen, SH; ParaAdvokad/Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 018/L/PBHKK/VI/2021 tanggal 12 Juni 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan PengadilanNegeri Kupang dibawah register Nomor : 78/LGS/ SK/TPK/ 2021/PN.Kpg tanggal14 Juni 2021Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tinggi tersebut ;Telah membaca:1.

Nomor34/Akta.Pid.SusTPK/2021/PN Kpg. dan permintaan banding tersebut telahHalaman 32 dari 48 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2021/PT.KPGdiberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 September2021 Nomor : 29/Akta.Pid.SusTPK/2021/PN Kpg;Memperhatikan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal13 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang, sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor :34/Akta Pid.SusTPK/2021/PN Kpg tanggal 13 September

Amin.Memperhatikan Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 20September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang, sesuai Surat Tanda Terima Kontra Memori BandingHalaman 42 dari 48 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2021/PT.KPGNomor : 34/Akta Pid.SusTPK/2021/PN Kpg tanggal 20 September 2021.Selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkankepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Relaas Pemberitahuan/ PenyerahanKontra Memori Banding

ALASANALASAN :Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKlas IA Kupang Nomor : 44 / Pid.Sus TPK / 2021 / PN.Kpg tanggal 07September 2021 yang kurang lebih amar putusannya seperti pada yang tertulisdi atas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Banding sepertiyang saya terdakwa terima dalam Relas Pemberitahuan / Penyerahan MemoriBanding Penuntut Umum, dimana pada dasar dan inti pokoknya bahwa JaksaPenuntut Umum belum sependapat terhadap Putusan Hakim mengenailamanya hukuman

Memori Banding ini saya (terdakwa) buat dengan segalaketerbatasan dan semoga Yang Maha Kuasa dan Maha Adil menuntun YangHalaman 45 dari 48 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2021/PT.KPGMulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan yang SEADILADILNYA.Memperhatikan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor:44/Pid.SusTPK/2021/PN Kpg., tanggal 28 September 2021, dan SuratPemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat dan ditanda tangani olehPanitera Pengadilan Tipikor

Adapun uang yangditerima Pemohon Kasasi/Terdakwa sendiri sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) juga telah diserahkan dan disita oleh penyidik, dengan demikian,adalah tidak adil dan tidak sepatutnya terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwadijatuhi pidana tambahan uang pengganti;Bahwa namun demikian, pertimbagan hukum Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya yang sepenuhnya diambil alin oleh PengadilanTipikor pada Pengadilan Tinggi a quo tersebut diubah dan PemohonKasasi/Terdakwa dijatuhi pidana

tambahan uang pengganti sebesarRp463.494.968,00 (empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilanpuluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) yang jugaberdasarkan pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 201 telah dipertimbangkan secara seksama danobjektif oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dalamputusannya halaman 19, namun oleh Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi

(cetakmiring dan hurup tebal ditembahkan);Bahwa dari rumusan pasal 18 Ayat (1) hurup b Undangundang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUU No. 20 Tahun 2001 jika dinubungkan dengan fakta persidangan yang telahdi pertimbangan secara cermat dan objektif oleh Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya, bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekalitidak memperoleh kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang didakwakankepadanya, sedangkan uang Rp10.000.000,00

2001 yangmenghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa membayar uang pengganti sebesarRp463.494.968,00(empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilanpuluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);Bahwa begitu pula halnya dengan pasal 5 Peraturan Mahkamah AgungRI No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam TindakPidana Korupsi telah diterapbkan secara salah atau diterapkan tidaksebagaimana mestinya terhadap diri Pemohon Kasasi/Terdakwa oleh MajelisHakim Tinggi Pengadilan Tipikor

No. 2819 K/PID.SUS/2016Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi a quojuga salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimanamestinya pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2014 tentangPidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi yangberbunyi sebagai berikut:"Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmatioleh Terdakwa dan telah dialinkan kepada pihak lain, uang pengganti tetapdijatunkan kepada Terdakwa sepanjang

. : Rp. 5.000,00, Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh3. LEG@S.... eee: : Rp. 3.000,00, Panitera4. Beaya proses .... : Rp. 136.000,00,Jumlah Rp. 150.000,00,H. SAID SALEM. SH.MHNIP : 19620616 198503 1 006Hal 8 dari Hal 8 Perkara No.58/Padt/2013/PT.BNAHal 9 dari Hal 8 Perkara No.58/Padt/2013/PT.BNAHal 10 dari Hal 8 Perkara No.58/Pdt/2013/PT.BNA

DAME PANDIANGAN, umur 49 tahun, pekerjaan Hakim Tipikor (TindakPidana Korupsi) alamat JI. Nias Ujung No. 65 Pematangsiantar, semuladisebut sebagai TERGUGAT I sekarang disebut sebagai PEMBANDINGI ;2. MARULI ARUAN, umur tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. FarelPasaribu Pematangsiantar, semula disebut sebagai TERGUGATIIsekarang disebut sebagai PEMBANDINGII ; 3. HENRY SINAGA, umur 45 tahun, pekerjaan Notaris, alamat Jl.

PUTUSANNo. 101 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Ir.

,MH., dan SophianMarthabaya, SH., HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin,SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota : Ketua,ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH., ttd./ttd./Sophian Marthabaya, SH., Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.,Panitera Pengganti,ttd./ Dulhusin, SH.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 11/TIPIKOR/2015/PT.BDG. tanggal 22Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa tersebut: Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal16 Maret 2015 Nomor : 106/Pid.SusTPK/2014/PN.Bdg, atas namaTerdakwa ASEP HIDAYAT, BBA. bin H

JEJE ZAENAL ABIDIN tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi di Bandung Nomor 11/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 22Juni 2015, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kelas A khusus Bandung Nomor 106/Pid.SusTPK/2014/ PN.BDG tanggal 16 Maret 2015 sekedar mengenai lamanyapidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 187 PK/Pid.Sus/2018.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada halaman depan dengantulisan putusan Nomor 167/PIDTIPIKOR/2013/PTBNA, tertanggal 09Januari 2014 dalam perkara Banding Pidana Tipikor sedangkan halamanberikutnya Salinan putusan Nomor 167/PID/2013/PTBNA dimanapenomoran pada kedua dalam halaman tersebut berbeda, halaman pertamaHal. 8 dari 16 hal. Put. No. 2343 K/Pid.Sus/2014menyebutkan tentang pidana tipikor sedangkan halaman berikutnya hanyapidana biasa.

M E N G A D I L I :

-Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

-Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 30 / Pid.Sus / 2013 / PN. Tpk. Smg., tanggal 24 Juli 2013 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Mengadili sendiri :

-Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. SUNAR WIBOWO, M.

;Yang beralamat di Kantor LAW ENFORCEMENT WATCH (LEW) Jalan Salemba RayaNo. 49 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2013 ;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarangtanggal 6 September 2013 Nomor : 71 / Pend. Pid. Sus / 2013 / PT. TPK.

., tentangPenunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya serta turunan resmiputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Juli 2013 Nomor 30/Pid.Sus/ 2013/ PN.Tipikor.Smg.dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31Januari 2013 No Reg.

Panitera Muda Tipikor Pengadilan TipikorSemarang masingmasing pada tanggal 30 Juli 2013 sebagaimana ternyata dalam masingmasingAkta Permohonan Banding Nomor : 98 / Banding / Akta. Pid. Sus / 2013 / PN. Tipikor. Smg. JoNomor 30 / Pid. Sus / 2013 / PN. Tipikor.

Smg. dan Akta permintaan banding tersebut telahdiberitahukan dengan sah dan seksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umumsebagaimana dalam relasnya masingmasing tertanggal 30 Juli 2013 ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa PenuntutUmum dan Terdakwa telah mengajukan memori banding masingmasing tertanggal 27 dan 28Agustus 2013 yang telah diterima dikepanitaraan Pengadilan Negeri Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang masingmasing tertanggal 27 dan 28 Agustus 2013 dan

Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagaiHakim Ketua Majelis, H. DJOHAN AFANDI., SH, MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Tinggi Semarang dan Hj. ELIS RUSMIATI , SH, MH. sebagai Hakim Ad HocPengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang masingmasing sebagai Hakim Anggotadan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 9 OKTOBER 2013 diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Para Hakim Anggota dandibantu P.