.::::::11000 Rp. 50.000, PANngGIlAan .......2. cee cee ee cece eee eee eeeeeeeeeeees Rp. 100.000,PNBP excises sas cxnenenn as maaan Rp. 5.000,MGIC Al casera 151 nesnencme 165 aemneneneneenannwanionann Rp. 6.000,RECGAaKSI nsec cece sees eee eee eee eeseeeeeeeeeeeees Rp. 5.000,Jumlah Rp. 176.000,(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Fitriani (Pemohon).BandaAceh, Oktober 2018PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA

Redaksi : Rp 5.000,00Jumlah Rp196.000,00(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/ II /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaan dariSuci Rahmadhana (Pemohon).Banda Aceh, Februari 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs. EFFENDI, SH.NIP. 196612261990031003Halaman 7 dari 7 PenetapanNomor 23/Padt.P/2019/PN Bna

Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 April 2015 Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut : - 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO,SH. dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ; -------4.

Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 April 2015 Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps. untuk selebihnya ; 5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 7.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda,sejak tanggal 17 Oktober sampai dengan 15 Nopember 2012;7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Samarinda, sejak tanggal 16 Nopember sampai dengan 14Januari 2013;Hal. dari 83 hal. Put. Nomor 1923 K/Pid.Sus/20138. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejaktanggal 15 Januari sampai dengan 13 Februari 2013;9.

Tipikor/2012/PN.Smda, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa padatanggal 18 Juni 2013, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Juni 2013, dari Jaksa PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari itu juga;Memperhatikan pula, memori kasasi tanggal

Pidana yang dijatuhnkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilanmasyarakat serta belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa.Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSamarinda yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwadengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta dendasebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabilapidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurunganselama 2 (dua) bulan kurungan dikurangi

Tipikor/2013/PT.KT.Smda, jo. Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 5 Maret 2013 Nomor :42/Pid.

M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada MahkamahAgung, sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota, Ketua,Tid. Ttd.M. S. LUMME, S.H., Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M.Ttd.LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H. M.H.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda, sejaktanggal 18 Juli 2013 s/d 16 Agustus 2013, di Rutan;9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSamarinda, sejak tanggal 17 Agustus 2013 s/d 15 Oktober 2013, di10.

Tipikor/2013/PN.Smda, tanggal 25 Juli 2013;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ; Tela Me@Mbaca, : ~nn nn none nn none nenenenenennnnnennnnananenanannnan. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor :06/Pid.Tipikor/2014/PT.KT.GSmda tanggal O06 Februari 2014 tentangPenetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkaratersebut dalam tingkat banding serta penunjukan Panitera Penggantiuntuk membantu Majelis Hakim ;Il. a.

Tipikor/2012/PN.Smda, amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa HERMANPANGANROY Bin PANGANROY, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana KORUPSI =;2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaHERMAN PANGANROY Bin PANGANROY ,dengan pidana penjara selama 4 (empat)74tahun dan 6 (enam) bulan dan dendasebesar Rp.200.000.000, (dua ratus jutarupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengankurungan selama 4 ( empat) bulan ;3.

Tipikor/2013/PN.Smda dan berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggisependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannyayang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secra sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada77dakwaan primair, demikian juga terhadap pidana yang dijatuhkan kepadaterdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan untuk membayar uangpengganti dan jumlahnya, Pengadilan Tinggi sependapat denganpertimbanganpertimbangan

Tipikor/2013/PN.Smda, yang dimintakan banding sekedar rumusankualifikasi tindak pidananya, sedangkan amar putusan selebihnya akandikuatkan, sehingga amar putusan selengkapnya akan berbunyi sebagaiFST TRG, mmm an nnn nn cn em~ 0781. Menyatakan Terdakwa Herman Panganroy Bin Panganroy tersebutdiatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Korupsi secaraberlanjut;2.

BJM (PENGADILAN TIPIKOR)

:::ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeees Rp. 6.000,00JUMAN 2.2... ececccceccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeesaeeeeeeeeeeees Rp. 196.000,00(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/1X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Koksal Karasah (Pemohon).Banda Aceh, 5 September 2018Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda AcehWakil Panitera,Drs. EFENDI, S.H.NIP. 19661226199003 1 003 Halaman 7 dari 7 hal.

Menghukum Tergugat dengan pasal Tipikor, sesuai Undang UndangNomor 20 Tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Non Pajak;Atau bila pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yangseadiladilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa terhadap gugatan' tersebut Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya:12.. Tentang kompetensi relatif:Penggugat secara sengaja mencampuradukkan perkara wanprestasidengan perkara perbuatan melawan;.

.: Rp. 150. 000,Untuk salinan yang sama bunyinya olehPengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPaniteraH. SAID SALEM, SH.,MH.NIP. 19620616 198503 1 006.Halaman 8 dari 8 halaman putusan perk No. 10/PDT/2017/PT.BNAHalaman 9 dari 8 halaman putusan perk No. 10/PDT/2017/PT.BNA

:::ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeees Rp. 6.000,00JUMAN 2.2... ececccceccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeesaeeeeeeeeeeees Rp. 196.000,00(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/1X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Koksal Karasah (Pemohon).Banda Aceh, 5 September 2018Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda AcehWakil Panitera,Drs. EFENDI, S.H.NIP. 19661226199003 1 003 Halaman 7 dari 7 hal.

Putusan Tipikor Nomor9/Pid.SusTP,K/2020/P.

SUTIKNO secara lisan.Bahwa saksi tidak tahu siapa semua yang diambil/oungut biayapengurusannya untuk Semua warga/pemohon sertifikat Prona, namun ia hanyamengetahui beberapa warga/pemohon yang melakukan pembayaran biayasertifikat antara Ratsan Tipikor Nomor9/Pid.SusTPK/2020/PN Mksa.

SUNARMGan Tipikor Nomor9/Pid.SusTPK/2020/PN Mksd.H. MU Palin 64 dari 103e. ANJARSARI, dan masih ada lagi beberapa warga yang ia lupanamanya, yang jelasnya jumlah sertifikat yang terdaftar pada saat itusebanyak 50 Persil.Bahwa yang menjabat sebagai kepala desa tahun 2016 adalah PJS KepalaDesa Sukaraya LK.

Luwu Utara;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan uraian faktafakta tersebutdiatas oleh Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau orang lain telah ternyata terpenuhi terhadap diri terdakwa ;Putusan Tipikor NomorAd.3.

Panitera Pengganti,Sugeng,SH.MHPutusan Tipikor Nomor9/Pid.SusTPK/2020/PN MksHalaman 103 dari 103

pengkajian atau pendalaman terhadapKTUN tersebut, ternyata KTUN tersebut diterbitkan di atas Kawasan Hutanyang masih Produktif atau masih mempunyai tegakan kayu alam, hal iniadalah didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:06/Pid.B/PN.JKT Pst, tertanggal 16 September 2008 yang diperkuatolehPutusan Mahkamah Agung Nomor 726 K/Pidsus/2009 tertanggal 3Agustus 2009 dengan terpidana TENGKU AZMUN JAAKFAR (MantanBupati Pelalawan) dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor50/Pid.Sus/Tipikor

Pemberian Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman sebagaimana tersebut diatasadalah berdasarkan pada Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatanhukum tetap (BHT), yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor 06/Pid.B/PN.JKT Pst, tertanggal 16 September 2008 Jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor 726 K/Pidsus/2009 tertanggal 3Agustus 2009 dalam kasus atas nama TENGKU AZMUN JAAKFAR(Mantan Bupati Pelalawan) dan kemudian didasarkan pada PutusanPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor

Bukti P2324.Bukti P24Perusahaan Terkait Korupsi Kehutanan di Riau CacatHukum ( Sesuai dengan print out) ; Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR, tertanggal 12 Maret2014 dalam Kasus Pidana atas nama H.M. Rusli Zainal,Mantan Gubernur Provinsi Riau, (fotokopi sesuaidengan salinan resmi) ; Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 11/TIPIKOR/2014/PTR, tanggal 24 Juli 2014, denganterpidana H.M.

RUSLI ZAINAL (Mantan GubernurProvinsi Riau), yang isinya adalah menguatkan PutusanPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR, tertanggal 12 Maret2014 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ; Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1648K/Pid.Sus/2014. Tertanggal 17 Nopember 2014, denganterpidana H.M.

., Permohonan banding mana oleh Jurusita PenggantiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukankepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2019, sedangkan pemberitahuankepada Penuntut Umum tanggal 27 November 2019;Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding/Penuntut Umum telahmengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan TipikorHal 45 dari 52 hal Put No 7/Pid.SusTPK/2019/PT TJKpada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 9 Desember 2019, dan memoribanding

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukandalam tenggang waktu, dan menurut caracara yang ditentukan Undangundang,oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Hal 46 dari 52 hal Put No 7/Pid.SusTPK/2019/PT TJKMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pledoy Terdakwa, turunan resmiputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri TanjungkarangNomor 13/Pid.SusTPK/2019/PN.Tjk. tanggal 18 November 2019, pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusan pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebutdiatas, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakimtingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secarasubsidairitas, Primer Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang

Terdakwa Yusmardi, ST sebagaimana diuraikan dalammermori bandingnya, terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaanSubsidair melanggar ketentuan Pasal 3 UU pemberantasan tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan pengadilantingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding terlebin dahulu akanmempertimbangkan alasan memori banding Pembanding/Penuntut Umum,sebagai berikut;Menimbang, bahwa untuk menentukan perbuatan Terdakwa Yusmardi, STapakah telah mencocoki Pasal 3 UU Tipikor

sebagaimana dimaksudkanHal 47 dari 52 hal Put No 7/Pid.SusTPK/2019/PT TJKPembanding/Penuntut Umum karena Terdakwa secara khusus telah memenuhidefinisi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti dimaksud dalam rumusanPasal 1 UU Tipikor Jo Pasal 1 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Majelis Hakim tingkat bandingberpendapat, harus dikembalikan kepada ilmu hukum pidana yang menempatkanmasalah dasar pemidanaan pada perbuatan, kesalahan dan pertanggungjawabanpidana.Menimbang

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tengah Nomor 06/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU tanggal11 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dariJaksa Penuntut Umum tersebut; Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN.PL tanggal 26 September 2012

PENDAHULUANSebelum Terdakwa / Pemohon Kasasi mengemukakan kelemahankelemahan hukum berupa kesalahan / kekeliruan penafsiran dalam penerapanhukum terhadap putusan Judex Facti in casu Putusan Pengadilan TinggiSulawesi Tengah Nomor 06/Pid.Sus/Tipikor/2013/PT.PALU tanggal 11 Juni2013 dalam a quo, terlebin dahulu hendak dikedepankan ke hadapan yangMulia Majelis Hakim Kasasi berkenaan dengan realitas peradilan di tanah airIndonesia yang sama kita cintai ini, telah menjadi rahasia umum bahwa"praktek mafia

Kepastian hukum dankeadilan dapat dirasakan secara konkrit oleh para justisiabelen / semua orang;Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam a quo selaku pencari keadilanberkehendak untuk mengajukan kasasi ke hadapan Yang Mulia Hakim Agungyang Terdakwa yakini akan memeriksa, mengadili, dan menjatunkan putusanberbeda terhadap putusan hakim yang memeriksa dan mengadili a quo, yangdi dalam amar / diktum putusan a quo (amar Putusan Pengadilan Tinggi PaluNomor 06/Pid.Sus/Tipikor/2013/PT.Palu tanggal 11 Juni 2013

No. 73 K/PID.SUS/2015pidana yang lebih berat karena korupsi tidak hanya merugikan keuanganNegara akan tetapi juga merugikan hakhak ekonomi dan hak sosialmasyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahNomor 06/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU tanggal 11 Juni 2013 yangmengubah Putusan

No. 73 K/PID.SUS/2015Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Donggala tersebut ;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 06/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU tanggal 11 Juni 2013 yang mengubah Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN.PLtanggal 26 September 2012;MENGADILI SENDIRI1.

. : Rp. 5.000,00, Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh3. LEG@S.... eee: : Rp. 3.000,00, Panitera4. Beaya proses .... : Rp. 136.000,00,Jumlah Rp. 150.000,00,H. SAID SALEM. SH.MHNIP : 19620616 198503 1 006Hal 8 dari Hal 8 Perkara No.58/Padt/2013/PT.BNAHal 9 dari Hal 8 Perkara No.58/Padt/2013/PT.BNAHal 10 dari Hal 8 Perkara No.58/Pdt/2013/PT.BNA

DAME PANDIANGAN, umur 49 tahun, pekerjaan Hakim Tipikor (TindakPidana Korupsi) alamat JI. Nias Ujung No. 65 Pematangsiantar, semuladisebut sebagai TERGUGAT I sekarang disebut sebagai PEMBANDINGI ;2. MARULI ARUAN, umur tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. FarelPasaribu Pematangsiantar, semula disebut sebagai TERGUGATIIsekarang disebut sebagai PEMBANDINGII ; 3. HENRY SINAGA, umur 45 tahun, pekerjaan Notaris, alamat Jl.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal28 Januari 2014 s/d tanggal 26 Februari 2014 ;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriKupang sejak ranggal 27 Februari 2014 s/d 27 April 2014 ;5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan TIPIKOR pada PengadilanTinggi Kupang sejak tanggal 28 April 2014 s/d tanggal 27 Mei 2014 ;6. Penetapan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Kupang sejaktanggal 21 Mei 2014 s/d tanggal 19 Juni 2014 ;7.

Perpanjangan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Kupang sejaktanggal 20 Juni 2014 s/d tanggal 18 Agustus 2014 ;Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya DR. BenyTungga, SH. MH., Lexander Franklyn Tungga, SH. MH. dan RudyantoTonubessi, SH. M.Hum ; Advocad dan Konsultan Hukum pada KantorHukum Alexander Frenklyn Tungga, SH.

Print : 26/0.3.19/Ft.1/01/2013 sejak tanggal 15 januari 2013 = s/d tanggal 31 Januari 2013( Penahanan Kota ) ;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang :tanggal 19 Nopember 2013, No. 188 / Pen.Pid.Sus / H / 2013 / PN.TipikorSmg. sejak tanggal 19 Nopember 2013 s/d tanggal 18 Desember 2013 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Semarang sejak tanggal 25 Nopember 2013 s/d tanggal 24 Desember2013 ;Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor : 98/

Jo 15/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. dan permintaan banding tersebuttelah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa padatanggal 25 Nopember 2013 ;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Semarang tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telahmengajukan permintaan banding dihadapan Plt Panitera Muda Tipikor PengadilanNegeri Semarang pada tanggal 25 Nopember 2013 sebagaimana tercatat dalam aktapermintaan banding Nomor : 144/Banding/Akta.Pid.Sus

/2013/PN Tipikor Smg.

TPK.SmgMenimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sebagai judex factiesetelah dengan seksama mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusanPengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 19 November 2013 Nomor.15 /Pid.Sus / 2013 / PN.

Tipikor Smg,serta memori banding dari Penasihat Hukumterdakwa yang dimintakan banding, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa,Pengadilan tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum acara dalam memeriksaperkara a quo yaitu dengan tidak mengikuti sistimatika pemeriksaan yangberdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana dakwaan Jaksa Penuntut Umumdisusun secara subsidaritas namun Majelis hakim tingkat Pertama langsungmembuktikan unsurunsur terkandung dalam dakwaan subsidair sehingga oleh karenaitu