Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 27 Nopember 2019 tersebut adalahpenuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP, bukantuntutan atau tuntutan pidana (requisitoir) sebagaimana dimaksud dalamPasal 182 ayat (1) KUHAP;Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU1X/2011 yang telah membatalkan ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP telahmenghapus upaya hukum terhadap praperadilan, sehingga PengadilanTinggi tidak berwenang untuk mempertimbangkan/menilai terhadap PutusanPraperadilan Nomor 2/Pid.Pra

Menyatakan Sah dan Berlaku Secara Hukum Putusan PraperadilanPengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN. Tlk dengansegala akibat hukum yang ditimbulkannya;. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara :PDS07/L.4.18/Ft.1/10/2021 Tanggal 21 Oktober 2021 dengan NomorPerkara No. 43/Pid.SusTPK/2021/PN Pbr Batal Demi Hukum dan/atausetidaktidaknya menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.

Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;Menimbang, bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Terdakwa melaluiTim Penasihat Hukumnya Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkanputusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2021/PN.PBR tanggal 18 November 2021yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1.24.Menerima keberatan Penasihat Hukum Terdakwa INDRAAGUS LUKMAN,AP., M.Si Bin LUKMAN;Menyatakan Sah dan Berlaku secara Hukum Putusan PraperadilanPengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN.TIk ;Menyatakan

adalahGugur apabila perkara pokok sudah diperiksa pada sidang pertama icperkara pokok ditetapkan sidang pertama pada tanggal 28 Oktober 2021,namun oleh karena pada tanggal tersebut Majelis Hakim tidak lengkapsehingga pemeriksaan ditunda pada persidangan yang akan datangsedangkan permohonan Praperadilan telah diputus pada tanggal 28 Oktober2021, dengan demikian permohonan Praperadilan tersebut tidak menjadigugur,;Bahwa Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan denganPutusan Nomor 2/Pid.Pra

No. 28 PK/Pid.Sus/2017Juns dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Klas Bengkulu Nomor 81/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bgl tanggal 3 Mei 2016 dan menyatakan dakwaan jaksa penuntutumum batal demi hukum dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidakdapat diterima, membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;NOVUM 5 : Putusan Praperadilan Nomor 11/PID.PRA/2015/PN.Bgltanggal 1 Desember 2015; Sebelum diketahui adanya kerugian Negara yang pastiberdasarkan hasil audit yang berwenang dari

Bengkulu atas keterangan termohon dan keterangan paraSaksisaksi yang didukung oleh Bukti Surat penetapan tidakmemiliki 2 alat bukti yang sah; Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili gugatantersebut dengan segala pertimbanganpertimbangannya dandidukung oleh fakta pembuktian yang memuat dalam putusanPraperadilan Nomor 11/PID.PRA/2015/PN.Bgl yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :MANGADILI1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;2.

No. 28 PK/Pid.Sus/2017Dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum adalahberkas Perkara yang menggunakan Surat Perintah PenyidikanKejaksaan Tinggi Bengkulu dengan Sprint Nomor Print14/N7/Fd.1/01/2013 tanggal 15 Januari 2013, adalah berkas Perkara Sprindiknya telahdibatalkan Hakim Praperadilan melalui Keputusan Nomor 11/PID.PRA/2015/PN.Bgl tanggal 1 Desember 2015 sebagaimana tertuang dalamamar Putusan di atas.

tanggal 22 Oktober 2015 yang amarputusannya menyatakan surat perintah penyidikan KajariKefamenanu Nomor : Print02/P.3.12/Fd.1/01/2014, tanggal 6Januari 2014 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat, maka segala proses ikutannya termasuk suratperintah penahanan Nomor : Print02/P.3.12/Fd.1/06/2015, tanggal29 Juni 2015 adalah tidak sah menurut humum ;Bahwa tindakan Terlawan mengembalikan benda sitaan kepadaPelawan melaksanakan putusan praperadilan Pengadilan NegeriKefamenanu Nomor : 5/Pid.Pra

Bahwa Penggugat ditetapkansebagai tersangka dalam perkara tipikor, selanjutnya Penggugat(sebagai Pemohon) telah mengajukan Gugatan Pra Peradilanterhadap Kejaksaan Negeri Siak (sebagai Termohon) dan telahdiputus oleh Hakim PN Siak Sri Indrapura sebagaimana dimaksuddalam Putusan perkara Pidana Pra Peradilan Nomor3/Pid.Pra/2017/PN Sak tanggal 9 November 2017, dengan amarputusan sebagai berikut:MENGADILI:1. Menolak permohonan Pemohon untukseluruhnya;2.

Bahwa sesuai dengan Putusan Perkara Pidana Pra PeradilanNomor 3/Pid.Pra/2017/PN Sak tanggal 9 November 2017,Penggugat mengetahui penetapan tersangkanya oleh KejaksaanNegeri Siak berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor1196a/N.4.14.8/Fd.1/08/2017 Tanggal 18 Agustus 2017.

Selain itu,Halaman 103 dari 193 halaman Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PBRTergugat juga telah mengetahui penetapan tersangkanyaberdasarkan Surat Dakwaan No Reg Perkara PDS01/SAIK/08/2017 atas nama terdakwa Abdul Razak Bin AhmadDinar yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 12September 2017 di Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru(videPutusan perkara Pidana Pra Peradilan Nomor3/Pid.Pra/2017/PN Sak tanggal 9 November 2017 halaman 2, danhalaman 46);7.

:Pontianak Nomor :Fotocopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:197K/TUN/2017 tanggal 9 Mei 2017 (Sesuai dengansalinan asili).Fotocopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor571PK/PDT/2012 tanggal 26 November 2013 (Sesuaidengan salinan asli).Fotocopi Peraturan Presiden RI Nomor : 192 Tahun2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan DanPembangunan (sesuai dengan fotocopi).Fotocopi Putusan Nomor : 54/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Pbr( Sesuai dengan salinan aslli).Fotocopi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri IndrapuraNomor 03/PID.PRA

JAWAHIR THONTOWI,SH, Ph.D pada Tahun 2014.1 (satu) bundel copy Putusan Pengadilan Negeri MataramNomor: 2/PID.PRA/2014/PN.MTR tanggal 16 April 2015,Permohonan Praperadilan antara Ir. ICHSAN SUAIDImelawan Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq.Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.1 (satu) bundel fotokopi Tanggapan Pemohon terhadap BuktiSurat Termohon dalam Perkara Praperadilan Nomor: 02 /PID.PRA /2014/PN.MTR pada Pengadilan Negeri Mataram NusaTenggara Barat atas nama Pemohon: Ir.

No. 55/PDT/2018/PT.PBRh) Bahwa terhadap penetapan Tersangka tersebut, lalu Gusrilmengajukan Permohonan Praperadilan di Pengadilan NegeriPekanbaru melawan Kepolisian Negara Republik Indonesia KotaPekanbaru, dalam Perkara Nomor 11/Pid.PRA/2017/PN PBR,tertanggal 10 Juli 2017 telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaruyang amar putusannya menolak permohonan Praperadilan yangdiajukan oleh Tersangka Gusril, bahwa dengan demikian penetapanGusril sebagai Tersangka dan dilakukan penahanan oleh KepolisianNegara

Oleh karenanya Pemohon Kasasi sebagai Warga NegaraAsing mengalami ketidakpastian atas penerapan keadilan hukum olehlembaga Peradilan di Indonesia; (vide Putusan Praperadilan Nomor 06 dan07/PID.PRA/2012/PN.MMR);Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diupayakan oleh PemohonKasasi terhadap Termohon Kasasi adalah memohon kepada Judex FactiPengadilan Tinggi Kupang dan Pengadilan Negeri Maumere untukmemutuskan agar proses pendetensian illegal yang dilakukan olehTermohon Kasasi dinyatakan sebagai perbuatan

Bahwa terhadap perkara tuntutan ganti rugi serupa, Pengadilan NegeriJakarta Selatan dalam perkara Nomor 76/Pid.Pra/2019/PN.JKT.SELdalam putusannya pada pokoknya menyatakan bahwa hak menuntutganti kerugian Para Pemohon gugur karena daluarsa dan menolakpermohonan para pemohon seluruhnya;.

Bahwa adapun pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri JakartaSelatan dalam perkara Nomor 76/Pid.Pra/2019/PN.JKT.SEL halaman107 alenia 7 dan halaman 108 alenia 1 berbunyi sebagai berikut :Menimbang, bahwa jika dihitung sejak tanggal penerimaan petikanputusan tersebut, yaitu tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggalpermohonan ganti kerugian ini diajukan oleh Para Pemohon tanggal21 Juni 2019 sudah melebihi 3 (tiga) tahun, berarti telah melebihijJangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam

Bahwa terdapat juga putusan Perkara Praperadilan di PengadilanNegeri Lhoksukon Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Lsk tanggal 4 Maret2019 pada halaman 36 paragraf 2, yang amarnya pada pokoknyamenolak tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Pemohon.

Fotokopi Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor76/Pid.Pra/2019/PN. Jkt. Sel. tanggal 30 Juli 2019, diberi tanda TT2a;3. Fotokopi Informasi Detail Perkara Nomor 190/Pid.B/2017/PN Smg, dariSistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang,diberi tanda TT2b;4. Fotokopi Putusan dari Pengadilan Negeri Batam Nomor78/Pdt.G/2018/PN Btm tanggal 8 Februari 2019, diberi tanda TT3a;5.

Fotokopi Putusan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor1/Pid.Pra/2019/PN Lsk tanggal 4 Maret 2019, diberi tanda TT7;Semua buktibukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdisesuaikan dengan aslinya dipersidangan, ternyata bukti surat TT2a, TT3a,TT3b dan TT6 adalah sesuai dengan salinannya, dan bukti surat TT2badalah sesuai dengan screenshoot, serta bukti surat TT1, TT4 maupun TT5Hal. 95 dari 124 Hal, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Skt.adalah sesuai dengan download, sedangkan bukti surat

tersangka sebagai objek Praperadilan;Dasar Permohonan Praperadilan tersebut keliru dan tidak berdasarmengingat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Hal 27 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.SelPid.Prap/2015/PN.JktSel yang mengabulkan penetapan tersangkasebagai objek praperadilan, tidak pernah diakui atau dinyatakan secararesmi oleh Mahkamah Agung sebagai Yurisprudensi, bahkan dalamperkara yang serupa beberapa putusan WHakim Praperadilansetelahnyayaitu Perkara Nomor: 02/Pid.Pra

PWT tanggal 10Maret 2015; Putusan Praperadilan Nomor: 01/Pid.Pra/2015/PN.Smdtanggal 24 Maret 2015; Putusan Praperadilan Nomor: 02/Pra.pid/2015/PN.BGL tanggal 17 Maret 2015; Putusan Praperadilan Nomor: 18/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 14 April 2015,Putusan PraperadilanNomor: 19/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 8 April 2015 dan PutusanPraperadilan Nomor: 27/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 28 April 2015justru memutuskan sebaliknya, yakni menyatakan bahwa penetapantersangka bukan merupakan kewenangan

Bukti P1:Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No :04/Pid.Pra/2015/PN.JKT Sel. tanggal 10 Februari 2015 atas nama KomjenBudi Gunawan. (ada aslinya)2. Bukti P=2 :Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.21/PUUXII/2014 atasNamaPemohon Bahtiar Abdul Fatah. (ada aslinya)3. Bukti P3 :Surat Panggilan KPK Nomor : R1380/22/11/2012, tanggal 7 November2012, perihal permintaan keterangan yang ditujukan kepada Sdr HamsahAhmad SE M.SA.AK Dirut PDAM Kota Makasar. (tidak ada aslinya)4.

Bukti T1:Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Purwokerto No. 02/Pid.Pra/2015/PN. PWT tanggal 10 Maret 2015. (Print out tidak adaaslinya)2. Bukti T2 :Putusan Praperadilan pada Pengadilan Selatan No. 19/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 8 April 2015 atas nama Pemohon Suryadharma Ali. (adaaslinya)3. Bukti T3 :Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin. Lidik45/01/06/2012 tanggal29 Juni 2012. (ada aslinya)4. Bukti T4 :Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.

PWT tanggal10 Maret 2015; Putusan Praperadilan Nomor: 01/Pid.Pra/2015/PN.Smd tanggalHal 203 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel24 Maret 2015; Putusan Praperadilan Nomor: 02/Pra.pid/2015/PN.BGL tanggal17 Maret 2015; Putusan Praperadilan Nomor: 18/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Seltanggal 14 April 2015,Putusan Praperadilan Nomor: 19/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 8 April 2015 dan Putusan Praperadilan Nomor: 27/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 28 April 2015 justru memutuskan sebaliknya,yakni

Keterangan yang menyatakan Pemohon Kasasi telah ditangkap tanpaSurat Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan (PutusanPraperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2016/PN.Sim Terlampir)c. Keterangan yang menyatakan Terdakwa positif menggunakanNarkotika jenis Sabu tetapi tidak dijadikan Hasil Laboratorium tentangUrine Terdakwa mengandung metamfetamina sebagai PenyalahgunaNarkotika ;d.

Imran Usman menjadi saksidalam perkara Praperadilan dengan no perkara1/Pid.Pra/2015/PN.LWK di Pengadilan negeri Luwuk, hal inisebagaimana (bukti P 26) ;Bahwa kemudian dalam persidangan, kuasa hukum Terbanding Ildahulu Tergugat Il melakukan penolakan terhadap (bukti P 7),karena tidak sesuai dengan dokumen arsip surat kuasa sebagaimana(bukti TIl 2), hal ini menurut Pembanding dahulu Penggugat menjaditidak beralasan menurut hukum oleh karena bertentangan denganketerangan Drs.

Imran Usman (Kuasa Terbanding Il dahulu Tergugatll) yang mengakui kebenaran adanya surat kuasa tertanggal 24Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 89/PDT/2015/PT PALAgustus 2013 sewaktu menjadi saksi dalam perkara Praperadilandengan no perkara : 1/Pid.Pra/2015/PN.LWK di Pengadilan negeriLuwuk, hal ini sebagaimana bukti (P 26), sehingga dengan demikianpenolakan Kuasa Hukum Terbanding Il dahulu Tergugat Il tersebutharuslah di kesampingkan ;Bahwa kemudian terhadap dalil Terbanding Il dahulu Tergugat lldalam

YUSMAN HAREFA, SH, MH (Panitera MudaPidana Pengadilan Negeri Medan)1 (Satu) unit laptop Merk HP warna Silver.1 (Satu) buah Charger Laptop Merk HP warna hitam.1 (Satu) buah tas Laptop Merk HP warna Silver.2 (dua) buah Map Berkas Pemeriksaan Perkara Praperadilan Nomor :88 /Pid.Pra./2019/PN.Mdn, a.n. Rudi Hartawan Tampubolon, HakimTunggal : Jamaluddin, SH.MH dan Panitera Pengganti a.n.

MitsuiLeasing Capital Indonesia dari Rudy Sembiring;Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor : 1251/Pid/2020/PT MDNDikembalikan kepada keluarga korban Jamaluddin melalui saksi KENNYAKBARI JAMAL ; 2 (dua) buah map berkas Pemeriksaan PerkaraPraperadilan Nomor : 88 /Pid.Pra./2019/PN.Mdn, atas nama RudiHartawan Tampubolon, Hakim Tunggal Jamaluddin, SH.MH dan PaniteraPengganti atas nama Janson Manihuruk, SH, MH; 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Penyerahan Berkas yangditandatangani oleh Bapak Alm.

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatifPertama.Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif Pertama telah terbuktimenurut hukum, maka dakwaan selebihnya tidak perlu Majelis Hakimpertimbangkan lagi.Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat HukumTerdakwa serta Nota Pembelaan Terdakwa serta bukti surat ( surat pernyataan) ternyata telah dipertimbangkan dalam Putusan permohonan PraperadilanNomor 7/Pid.Pra

Nomor 33 PK/Pid.Sus/2017hukum dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima,membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum ;5) NOVUM 5 : Putusan Praperadilan Nomor 11/PID.PRA/2015/PN.Bgltanggal 1 Desember 2015.Sebelum diketahui adanya kerugian negara yang pasti berdasarkanhasil audit yang berwenang dari ahlinya, Kejati Bengkulu telahmenetapkan 4 orang tersangka yang bertentangan dengan Undangundang ;Fakta ini terungkap dan terang pada saat sidang Praperadilan padaPN.

Bengkulu atas keterangan termohon dan keterangan para saksisaksi yang didukung oleh bukti surat penetapan tidak memiliki 2 alatbukti yang sah ;Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili gugatan tersebutdengan segala pertimbanganpertimbangannya dan didukung olehfakta pembuktian yang memuat dalam Putusan Praperadilan Nomor11/PID.PRA/2015/PN.Bgl yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MANGADILI1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;2.

Membebankan biaya perkara kepada Termohon sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Salinan Putusan terlampir pada lampiran (T.7)Dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah berkasPerkara yang menggunakan Surat Perintah Penyidikan Kejaksaan TinggiBengkulu dengan Sprint Nomor: Print14/N7/Fd.1/01/2013 tanggal 15Januari 2013, adalah berkas perkara Sprindiknya telah dibatalkan HakimPraperadilan melalui Keputusan Nomor 11/PID.PRA/2015/PN.Bgl tanggalHal. 75 dari 78 hal. Put.

Foto Copy Surat yang terdiri dari: Foto Copy Salinan Penetapan Nomor : 2/PID.PRA/2018/PN.Lbstertanggal 2 Oktober 2018 oleh Rudi Harri Pahlevi Pelawi,SH selakuHakim Tunggal Pra Peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.Sesuai dengan Aslinya, Selanjutnya disebut sebagai Bukti T6 A.

Foto Copy Salinan Penetapan Nomor :3 /PID.PRA/2018/PN.Lbstertanggal 2 Oktober 2018 oleh Rudi Harry Pahlevi Pelawi, SH selakuHakim Tunggal Pra Peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.Sesuai dengan Aslinya, Selanjutnya disebut sebagai Bukti T6 B.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 1 (satu) unit Mobil Toyota jenis Hilux warna Putih dengan NomorPolisi : B 9028 UUB dalam keadaan Kap tutup mesin serta bagian bodi kiridan kanan penyok; 1 (satu) buah kaca mobil bagian

padapokoknya adalah sebagai berikut:Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi korban Anwar Suhendra menjadi tidakharmonis bermula dari kisruh kepengurusan Perhimpunan Penghuni Rumah SusunHunian Apartemen Slipi, dimana saksi Anwar Suhendra telah mengganti kunci ruangfasilitas penunjang satuan rumah susun (fasum) dan Terdakwa telah melaporkanperbuatan tersebut;Bahwa tindakan Terdakwa yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2013tersebut adalah dalam rangka melaksanakan isi putusan Praperadilan No.04/Pid.Pra

Foto Copy Surat yang terdiri dari: Foto Copy Salinan Penetapan Nomor : 2/PID.PRA/2018/PN.Lbstertanggal 2 Oktober 2018 oleh Rudi Harri Pahlevi Pelawi,SH selakuHakim Tunggal Pra Peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.Sesuai dengan Aslinya, Selanjutnya disebut sebagai Bukti T6 A.

Foto Copy Salinan Penetapan Nomor :3 /PID.PRA/2018/PN.Lbstertanggal 2 Oktober 2018 oleh Rudi Harry Pahlevi Pelawi, SH selakuHakim Tunggal Pra Peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.Sesuai dengan Aslinya, Selanjutnya disebut sebagai Bukti T6 B.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 1 (satu) unit Mobil Toyota jenis Hilux warna Putih dengan NomorPolisi : B 9028 UUB dalam keadaan Kap tutup mesin serta bagian bodi kiridan kanan penyok; 1 (satu) buah kaca mobil bagian

Register 82/Pid.Pra/2019/PN.Jaksel., diberi tanda P71 ;78. Fotocopy Relaas Panggilan Sidang Nomor 82/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Seltanggal 19 Juli 2019, diberi tanda P71a;79. Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta barat Nomor1879/08.03HT&PT tanggal 5 Oktober 2007 perihal Penjelasan Sertifikat HGBNo. 8008/Duri Kepa, diberi tanda P72;80. Fotocopy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah, Daerah KhususIbukota Jakarta Raya No. C.1560 atas nama Sunarjono BBA, diberitanda P73;81.

Register 82/Pid.Pra/2019/PN.Jaksel., diberi tanda P71 ;92. Fotocopy Relaas Panggilan Sidang Nomor 82/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Seltanggal 19 Juli 2019, diberi tanda P71a;93.

penetapan hari sidang ;Setelah membaca berkas perkara permohonan pra peradilan tersebut ;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Setelah mempelajari suratsurat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yangberperkara ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara ;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2015yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 16 November 2015 dibawahregister Nomor 35/Pid.Pra