PUTUSANNomor 163/Pdt.G/2017/PA.PPZN EN 5 I SELF N Sy DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara: Pemohon/Tergugat Rekonvensi, umur 32 tahun, agama Islam,pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan jualan pakaian,alamat di Kabupaten Agam;Sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;melawanTermohon/Penggugat Rekonvensi, umur

Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB);Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB) adalah dokumen yang dipergunakanpengangkutan lanjutan atau pengangkutan secara bertahap KB/KBS/KBK yangberasal dari izin yang sah;FAKB diterbitkan oleh Penerbit FAKB secara self assesment, yaitu petugasperusahaan/pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesualkompetensinya dan penetapannya oleh pemegang izin;Penggunaan FAKB:Halaman 36 dari 43, Putusan Nomor 109/Pid.B.LH/2019/PN Slw.

FAKO) adalah dokumen angkutan yangdipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan kayu olahan;Kayu Olahan (KO) adalah produk hasil pengolahan KB/KBS/KBK yang diolah diIndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) atau Industri Pengolahan KayuTerpadu (IPKT) berupa kayu gergajian (termasuk kayu gergajian yang diserutsatu sisi atau lebih), kayu lapis (termasuk block board dan barecore), veneer,serpih/chip (termasuk wood pellet) dan Laminated Veneer Lumber (LVL).FAKO diterbitkan oleh Penerbit FAKO secara self

, 1 alat angkut ataurangkaian alat angkut atau peti kKemas; dan 1 tujuan pengangkutan.Nota Angkutan;Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutanarang kayu, kayu daur ulang, KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami padaAPL sebelum terbitnya alas titel dan digunakan untuk tiang pancang, tiang jermal,cerucuk, pengangkutan lanjutan kayu olahan hasil lelang serta pengangkutanlangsiran KB/KBS/KBK dari pelabuhan/dermaga ke tujuan dokumen asal;Nota Angkutan diterbitkan secara self

.: 74; yangmenentukan bahwa Pengadilan Negeri dalam perkara perceraian diwajibkansecara mandiri (Self Standing) mengadakan pemeriksaan tentang benarnya alasanyang dikemukakan untuk menentukan perceraian itu, jo.

ataudipungut berdasarkan izin/nak kelola sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;Bahwa penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alambertujuan untuk menjamin legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayuserta ketersediaan data dan informasi, Ruang lingkup penatausahaan hasilhutan kayu yang berasal dari hutan alam meliputi seluruh hasil hutan kayuyang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan atau ditebang olehpengelolahutan/pemegang izin sah dan dilaksanakan secara self

SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self assessmentmelalui Aplikasi SIPUHH. Penerbit SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah karyawanpemegang izin yang memiliki kualifikasi .GANISPHPL sesuaikompetensinya. Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawanpemegang izin.

Sahnya Hasil Hutan Kayu ( SKSHHK ) danNota Angkutan serta Nota Perusahaan;Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan dokumen Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan Kayu ( SKSHHK ) adalah penerbit secara SelfAssesment melalui aplikasi SIPUHH, penerbit Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan Kayu ( SKSHHK ) adalah karyawan pemegang izin yangmemiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai dengan kompetensinya;Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang berwenang untuk mengeluarkanNota Angkutan adalah Nota Angkutan diterbitkan secara Self

industri primer menyampaikan permohonan kepada kepala Balai,kemudian kepala Balai dalam hal ini Balai Pengelolaan Hutan ProduksiLestari mendaftarkan pemegang izin industri primer kepada direkturuntuk memperoleh hak akses aplikasi SIPIUHH, kemudian direkturmemberikan hak akses kepada operator pada pemegang izin industriprimer berupa user ID yang terdiri Loggiing Name dan Password yangdisampaikan melalui kepala balai;Bahwa proses penerbitan untuk mengeluarkan dokumen berupa NotaAngkut adalah diterbitkan Self

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 546/MDAG/SD/4/2010 tanApril 2010 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 adalah : Jumlah Uraian Barang25 Unit Cargo Truck GVW 327 Unit Dump Truck GVW 323 Unit Mixer Truck1 Unit Concrete PumpTruck2 Unit Self Loader GVW 32Truck10 Unit Low Bed Trailler bahwa dalam surat Izin Impor Barang Modal Bukan Baru yang dapat disetujui untuk di impor a.n. Perdagangan R.I.

Blass cad 15i: ~ . .self yoelt fy = , tuect ~ 4 =)da a a : 4 2 : a, eg 1 ; :Lgalle ae! re!

CHF23,775.70/niu, Total CIFCHF 295,835.58;Ketiga : Tagihan yang seharusnya dibayar sebesar Rp 733.692.000;Keempat : Kekurangan pembayaran sebesar Rp 379.168.000;Kelima : Kepala KPP BC Tipe Madya Pabean SoekarnoHatta agarmencairkan = jaminan untuk =melunasi kekuranganpembayaran;Keenam, Ketujuh : dstALASAN PEMOHON BANDINGAlasan Material BandingPemohon Banding telah menyampaikan pemberitahuan Nilai Pabean dalamPIB Nomor 149426 tanggal 10 September 2012 sebesar CIFCHF237,757.00; yang dilaksanakan sesuai azas Self

Bahwa jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan Peristiwa Pidanasesuai dengan Tuntutan serta dakwaan, dan didalam Putusan MajelisHakim Judex Factie Tingkat Pertama sebagaimana Sagleh dan BasmanHalaman 12 dari 18 putusan Nomor 880/PID.SUS/2020/PT SBY.tidak pernah dijadikan saksi dan berdasarkan asas non self incriminationKeterangan Terdakwa tidak boleh merugikan dirinya sendiri serta yangharus membuktikan terjadinya peristiwa Pidana adalah Jaksa PenuntutUmum ; bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas

Adanyaketerbukaan untuk mengungkapkan informasi penting mengenai diri pribadikepada orang lain (self disclosure) menjadi elemen utama dari keintiman.Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka patut dinyatakan anakPemohon berpacaran hanya untuk saling mengenal dan melihat kesesuaianantara satu sama lain sebelum melangsungkan perkawinan;Menimbang, bahwa sesuai dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Bahwa dianggap10.1112atidak mau melayani Penggugat dikarenakan sikap Penggugat itusendiri yang pulang ke rumah sudah larut malam dan lebih suka nontonadan self service dari padamengajak Tergugat untuk berhubungan.

(hereby referred as MIE), having registered address inSingapore as: 25 Leng Kee Road and PT TC Subaru (hereby referred asPTTCS), a PMA company, having registered address in Jakarta as: JalanSultan Iskandar Muda Nomor: 24, Jaksel, are two business entitiesregistered with the same ownership.PELAWAN DAN PELAWAN II BUKAN PIHAK KETIGA BERDASARKANDOKTRIN SELF DEALING16.Bahwa dalam bidang hukum bisnis, dikenal suatu doktrin yang disebutsebagai SELF DEALING.

Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 196, telahmenyatakan bahwa Transaksi Self Dealing tidak langsung, misalnya;1. Transaksi antara anggota family dari direksi dan perseroan.2. Transaksi antara dua perseroan dan direksi yang sama3. Transaksi antara perseroan dan perseroan lain dalam perusahaanmana pihak direksi mempunyai kepentingan financial tertentu.Halaman 25 dari 517 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/20174.

Nilai Pabean total menjadi sebesar CIF CHF599,647.40Ketiga : Tagihan yang seharusnya dibayar sebesar Rp1.608.952.000Keempat: Kekurangan pembayaran sebesar Rp947.751.000;Kelima :Kepala KPP BC Tipe Madya Pabean SoekarnoHatta agarmencairkan jaminan untuk melunasi kekuranganpembayaran;Keenam, Ketujuh: dan seterusnyaALASAN MATERIAL BANDINGPemohon Banding telah menyampaikan pemberitahuan Nilai Pabean dalamPIB Nomor 163828 tanggal 3 Oktober 2012 sebesar CIF CHF 356,615.39;yang dilaksanakan sesuai asas Self

yang terungkap dalampersidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karenaPemohon Banding (Sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) telahmelaksanakan dengan benar prosedur ekspor barang CPO of Edible Gradein Bulk yang dimuat dalam PEB Nomor 003296 tanggal 30 Desember 2009,dan oleh karenanya koreksi Terbanding (Sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo yang didalilkan butir 8,9,11 dan huruf C padahalaman 37 dari 7 halaman mengenai rentang waktu bertentangan denganprinsip Self

internal), maupun konfliklingkungan sekitarnya (konflik eksternal).Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atasdihubungkan dengan faktahukum anak para Pemohon telah berpacaransekianlamadengancalon suaminyadanpernahmengandunganakhasilhubungannya dengan calon suaminya tersebut maka Hakim berpendapatseseorang dalam rentang masa remaja yang sudah diperhadapkan dengankondisi mengandung dan keguguran berdasarkan kajian psikologi akan sullituntuk melakukan penerimaan atas dirinya sendiri/self

ataudipungut berdasarkan izin/nak kelola sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;Bahwa penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alambertujuan untuk menjamin legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayuserta ketersediaan data dan informasi, Ruang lingkup penatausahaan hasilhutan kayu yang berasal dari hutan alam meliputi seluruh hasil hutan kayuyang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan atau ditebang olehpengelolahutan/pemegang izin sah dan dilaksanakan secara self

SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self assessmentmelalui Aplikasi SIPUHH. Penerbit SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah karyawanpemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuaikompetensinya. Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawanpemegang izin.

jaringanPemohon Keberatan mengalami gangguan sehingga secara otomatismengganggu kenyamanan pelanggan, maka Pemohon Keberatandapat dijatuhi hukuman denda oleh Regulator Telekomunikasi.Meskipun ada peraturan ini, di lain pihak tidak ada peraturanmengenai tarif SMS dan pengaturan yang tegas mengenai sanksiyang dapat diterapkan kepada operator yang melakukan spamming ;Untuk mencegah terjadinya spammingyang dapat mengganggujaringan inilah maka Pemohon Keberatan mencoba untuk membuatpengaturan sendiri (self

Fakta terjadi adalah upaya self regulationuntukmencegah terjadinya spammingdalam interkoneksi SMS, dan hal inisudah dikuatkan oleh Keterangan Ahli yang diberikan oleh KRMTRoy Suryo Notodiprodjo selaku Saksi Ahli yang dihadirkan olehTermohon Keberatan sendiri ;UNSUR PERJANJIAN PENETAPAN HARGA (PRICE FIXING)TIDAKTERPENUHI,KARENA YANG DISEPAKATI OLEH PARA OPERATORADALAH PERJANJIANINTERKONEKSI. DAN BUKANNYA PERJANJIANPENETAPAN HARGA :12.

Adanyaketerbukaan untuk mengungkapkan informasi penting mengenai diri pribadikepada orang lain (self disclosure) menjadi elemen utama dari keintiman.Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka patut dinyatakan anak paraPemohon berpacaran hanya untuk saling mengenal dan melihat kesesuaianantara satu sama lain sebelum melangsungkan perkawinan;Menimbang, bahwa sesuai dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23Penetapan Nomor 0255/Pdt.P/2021

Divisi Self Employed Mass Market di Pekanbaru melalui KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang, adalah milikTergugat I, karena Tergugat telah menjadikan objek perkara sebagaiagunan atas hutangnya pada PT Bank Danamon Indonesia , Tbk., sesuaidengan Perjanjian Kredit Nomor 2378/PK/1340/06/07, tanggal 8 Juni 2007dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 86/2007 tanggal 12 Juni 2007,antara Tergugat dengan PT Bank Danamon Indonesia , Tbk., Divisi SimpanPinjam Cluster Solok, kemudian macet,

Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakankegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar danmelaporkan sendiri pajak yang terutang (self assessment), sehingga melalui sistem iniadministrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali,sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapanbesarnya pajak yang terutang dipercayakan

istilahistilahtersebut dapat dicegah adanya salah pengertian atau salah penafsiran dalam melaksanakanpasalpasal yang bersangkutan sehingga dapat mencapai kelancaran dan kemudahan baik bagiWajib Pajak maupun bagi aparatur dalam melaksanakan kewajibannya dan pada akhirnyadicapai tertib administrasi perpajakan.Pengertian ini diperlukan, karena mengandung hal yang bersifat teknis dan baku, khususnyadalam bidang perpajakan.Angka 2Cukup jelasAngka 3Pasal 23Ayat (1)Semua Wajib Pajak berdasarkan sistem self

yaituuntuk jenis Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sanksi kenaikansebesar 50 % (lima puluh persen), untuk jenis Pajak Penghasilan yang dipotong oleh orangatau badan lain sanksi kenaikan sebesar 100 % (seratus persen), sedangkan untuk jenisPajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sanksi kenaikan sebesar100 % (seratus persen).Ayat (4)Untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi para Wajib Pajak, berkenaandengan pelaksanaan pemungutan pajak dengan sistem self