Termohon) adalah sah dan diperkenankan/diijinkan untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan (tanpa RUPS);

Penggugat dirugikan, baik secara materiil maupun immateriil, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Tergugat dengan sengaja ;Bahwa menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas, Pasal 65 ayat 2 menjelaskan, bahwa RUPS tahunan harusdiadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku, akantetapi Tergugat tidak pernah mengadakan atau mengundang para Penggugatuntuk mengadakan RUPS sejak tahun 1999 setelah adanya peningkatan modalperusahaan, maka oleh karena itu,

Bahwa pertimbangan hukum judex facti Peradilan Tingkat Banding yangtelah mengambilalin pertimbangan hukum judex facti Peradilan TingkatPertama di dalam pokok perkara yang sebagai dasar putusannya yangmenyebutkan :Menimbang, bahwa dalam surat somasi tersebut (bukti P.8c), khususnyayang tersebut pada butir 4, 5 dan 9 para Penggugat menyatakan, bahwaTergugat tidak pernah mengadakan RUPS dan hal itu merupakan perbuatanmelawan hukum ;Hal. 10 dari 17 hal. Put.

., di Palembang) akta tersebutmenerangkan bahwa Beny Erwin diberi kuasa untuk menuangkanPernyataan Keputusan Rapat (RUPS I, PT. KBS) ke dalam Akta Notaristersebut ;Demikian juga bukti P.3 (berupa Akta Nomor 21, tanggal 7 September 1999yang telah dibuat di hadapan Notaris Diani M. daud, di Bekasi), pada aktainipun telah dituangkan Pernyataan Keputusan Rapat (RUPS Il) PT.

KesanBaru Sejahtera, hal ini berarti pada bukti P.2 telah diadakan RUPS , padabukti P.3 telah diadakan RUPS II ;Di satu sisi (pada bukti P.8a) Penggugat mendalilkan tidak pernah RUPS,tetapi di sisi lain RUPS dua kali (vide bukti P.2 dan P.3 ) ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bukti P.8c bertentang denganbukti P.2 dan P.3 ;Kenyataan ini menyebabkan bukti tersebut lemah dan meragukan Majelis,sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukanperbuatan melawan hukum, yaitu dengan

cara tidak pernah mengundangpara Penggugat untuk mengikuti RUPS tidak dapat dipertahankan lagi danharus ditolak ;Bahwa pertimbangan hukum judex facti tersebut di atas, menurut pendapatdari para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding adalahkeliru. karena para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/paraPembanding dalam mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatanmelawan hukum bukanlah atas dalil karena para Penggugat telah tidakdiundang RUPS, melainkan karena para Penggugat sebagai pemilik

Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 79 UU PT tersebut diatas,maka kewajiban untuk menyelenggaran RUPS secara rutin adalahkewajiban yang mutlak bagi TERMOHON;.

dalam minutes of meeting RUPS tertanggal 19 Desember 2009antara lain memuat halhal sebagai berikut :PEMOHON meminta TERMOHON untuk membuat Laporan Keuanganin house sejak PEMOHON bergabung menjadi Pemegang SahamTERMOHON;PEMOHON meminta penjelasan mengenai lambatnya penyelesaianLaporan Audit tahun 2008 dan 2009 oleh Kantor Akuntan Publik RSMAryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto (AAJ) (Bukti P5);Bahwa dalam RUPS tersebut juga disepakati target penyelesaianLaporan Audit tahun 2008 dan pertengahan 2009

Dalam Permohonan a quo, ternyata PEMOHON mendalilkan bahwaTERMOHON telah melakukan beberapa wujud/bentuk perbuatanyang dinilai oleh PEMOHON sebagai perbuatan melawan hukum,yaitu. diantaranya: (i) TERMOHON tidak melaksanakan RUPStahunan secara rutin, (ii) TERMOHON tidak membuat danmenyampaikan laporan tahunan kepada RUPS, (iii) TERMOHONtidak melaksanakan perintah RUPS untuk melakukan audit ulang,dan (iv) TERMOHON juga tidak melaksanakan perintah RUPS untukmelakukan tindakan hukum kepada Akuntan Publik

Namun ketentuan Pasal 78 ayat (2) tersebut yangmemiliki kaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) yang ternyatamenyebutkan "Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan", danbukan "Perseroan menyelenggarakan RUPS tahunan". Artinya,yang harus diduga oleh TERMOHON KASASI telah melakukanperbuatan melawan hukum atas dasar Pasal 78 ayat (2) jo.

tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasal78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara, keeuali anggaran dasar menentukan suatu jumlahyang lebih kecil; atau;b.

menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.(2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.(3) Dalam pemanggilan RUPS Kedua harus disebutkan bahvea RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.Hal 42 dari 129 Hal.

Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggalrapat".Panggilan pertama RUPS telah dilakukan pada tanggal 7 Mei 2010, yakni22 (dua puluh dua) hari sebelum tanggal RUPS rencananyadiselenggarakan (tanggal 30 Mei 2010).

, kedua hanyalah bolehdikeluarkan apabila RUPS pertama telah dilaksanakan atau dibuka secaraHal 105 dari 129 Hal.

11 ayat 1 huruf a tersebut, ini jelas bahwa RUPS tidakdapat dilangsungkan apabila jumlah pemegang saham yang akanmenghadiri RUPS kurang dari 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham.Bahwa dengan mengacu ke Pasal 11 ayat 1 huruf a tersebut, Tergugat Iltidak melangsungkan RUPS tanggal 31 Mei 2010 karena Penggugattertanggal 27 Mei 2010 mengirim surat dengan nomor 04/PILGLJV/10kepada Tergugat Il yang menyatakan tidak akan hadir pada RUPSdimaksud.

Menyatakan RUPSLB yang diselenggarakan tanggal 31 Mei 2010dinyatakan tidak pernah dilaksanakan dan oleh karena itu RUPS keduaHal 122 dari 129 Hal. Put No.114/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.tanggal 11 Juni 2010 tidak sah, dengan demikian setiap keputusan yangdiambil dalam RUPS tanggal 11 Juni 2010 adalah keputusan yang tidak sahdan mengikat ;2.

dahulu sebagai pemilik tanah dengan buktikepemilikan SHGB No.527/Ciampea seluas 14.110 M2, SHGBNo.529/Ciampea seluas 14.560 M2, SHGB No.526/Ciampea seluas3.280 M2, dan SHGB No. 528/Ciampea seluas 17.750 M2, yang saatHalaman 2 dari 12Akta Perdamaian Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2020/PN Cbi.Vi.ini kKesemuanya terdaftar atas nama PT taman Pantai Kronjo dan telahmenjadi jaminan kredit pada Bank BTN Kantor Cabang Bekasi.Sekaligus dalam kapasitas sebagai pemegang saham mayoritassebesar 70 % berdasarkan akta RUPS

Taman Pantai Kronjo dansekaliguSs pemegang saham sebesar 20% berdasarkan akta RUPS PT.Taman Pantai Kronjo No. 67 tanggal 29 Juli 2019.Pihak Ketiga adalah Direktur PT taman Pantai Kronjo dan sekaliguspemegang saham sebesar 10% berdasarkan akta RUPS PT. TamanPantai Kronjo No. 67 tanggal 29 Juli 2019.Pihak Keempat adalah Direktur PT taman Pantai Kronjo berdasarkanakta RUPS PT.

Taman Pantai Kronjo akanmelaksanakan RUPS Perseroan dengan mata acara tunggal yaitumelepaskan saham yang ia miliki sebesar 30% dari 70 % total sahalmpada PT.

LP/B/O605/X/2020/Bareskrim tanggal 23 Oktober2020 atas nama pelapor Herdy Sugiar tersebut.Pasal 8Segala perselisihan yang timbul dikemudian hari terkait hutang piutangantara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, ketiga dan keempat akandiselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan asaskekeluargaan.Pasal 9Sebelum RUPS perseroan sebagaimana ketentuan pasal 5perjanjian perdamaian ini dilaksanakan, Para Pengurus perseroan sepakatmemberikan kuasa penuh dan mutlak kepada Pihak Kedua selaku direkturutama

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % ( satuperdua ) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili, Kecuali undangundang dan atau anggaran dasar menentukanjumlah kourum yang lebih besar.(2).Dalam hal Kourum sebagaimana ayat 1 tidak tercapai, dapatdilakukan pemanggilan kedua. diketahui Penggugat adalah pemegang saham mayoritas denganjumlah 276 lembar saham ( 75 % ) dari total 300 saham perseroan,sedangkan Tergugat Il hanya memiliki 24 lembar saham.Pada saatRUPSLB

Alfin Surya.Bahwa terhadap dalildalil PENGGUGAT pada angka 9 gugatan a quomengenai RUPS LB tanggal 20 Agustus 2018 yang dilakukan tanpapersetujuan, tanpa diketahui dan tanpa mengundang PENGGUGAT,TERGUGAT menolak tegas dalil TERGUGAT I mensoomer PENGGUGATuntuk membuktikan kebenaran dalildalil gugatannya tersebut denganbuktibukti yang sah menurut hukum.Bahwa terhadap dalildalil PENGGUGAT pada angka 1011 gugatan a quomengenai proses penyelenggaraan RUPS LB tidak sah, maka keberadaanAkta No. 72 dan Akta

LB) tanggal 20 agustus 2019 berikut AktaNotaris No. 72 tanggal 31 Agustus 2019 dan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 12 November 2019 Berikut AktaNotaris No. 12 tanggal 12 November 2019;Membebaskan Tergugat dan Tergugat II untuk mengembalikankeadaan sebelum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) tanggal 20 agustus 2019;Membebaskan Tergugat dan Tergugat II untuk membayar sejumlahnilai saham, Gaji, dan Deviden/Keuntungan Kepada Penggugat;Halaman 37 dari 73 Putusan

dengan buktibukti yang sahmenurut hukum.Bahwa terhadap dalildalil PENGGUGAT pada angka 1011 gugatan a quomengenai proses penyelenggaraan RUPS LB tidak sah, maka keberadaanAkta No. 72 dan Akta No. 12 juga tidak sah atau batal demi hukum,TERGUGAT II sangat tidak sependapat dan menolak tegas dalildaliltersebut dengan alasanalasan sebagai berikut:a) Faktanya, proses penyelenggaraan RUPS LB oleh TERGUGAT telahsesuai dengan ketentuan Pasal 79 jo Pasal 81 dan Pasal 82 UU PT.b) Akta No. 72 dan Akta No.

sebelum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) tanggal 20 agustus 2019;17.

LB tanggal 8 Desember 2010, RUPS LB tanggal 21Februari 2011, RUPS LB tanggal 12 Juli 2012 dan RUPS LB tanggal 12Desember 2011, diakui oleh PENGGUGAT seluruhnya telah diterima dandisetujui Para Pemegang Saham dan telah pula dihadiri Tn.ShankarSunderdas Manghwani dalam jabatannya sebagai Direktur yang sahmewakili dan bertindak untuk dan atas nama Koshii (HK) Ltd.

Dengan telahdisetujuinya RUPS LB tertanggal 08 Desember 2010, RUPS LB tanggal 21Februari 2011, RUPS LB tanggal 12 Juli 2012 dan RUPS LB tanggal 12Desember 2011, oleh semua Pemegang Saham termasuk Koshii (HK) Ltd.

Ltd sebagaimana dituangkan dalam Akta No.64yang dibuat oleh/dihadapan TERGUGAT IIT.pada tanggal 12 Desember 2011 Tergugat II mengundurkan diri dariJabatannya selaku Direktur Perseroan sebagaimana dituangkan dalam AktaNo.73 yang dibuat oleh/dihadapan TERGUGAT IIT.21Bahwa materi dalam RUPS LB tanggal 21 Februari 2011, RUPS LB tanggal12 Juli 2012 dan RUPS LB tanggal 12 Desember 2011, seluruhnya telahditerima dan disetujui Para Pemegang Saham dan telah pula dihadiriTn.Shankar Sunderdas Manghwani dalam

jabatannya sebagai Direkturyang sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Koshii (HK) Ltd.Dengan telah disetujuinya RUPS LB tanggal 21 Februari 2011, RUPS LBtanggal 12 Juli 2012 dan RUPS LB tanggal 12 Desember 2011, oleh semuaPemegang Saham termasuk Koshii (HK) Ltd., yang sekarang ternyata Koshii(HK) Ltd. menggugat untuk pembatalan Akta No.167 dan Akta No.168tanggal 21 Februari 2011, Akta No.64 tanggal 12 Juli 2011 dan Akta No.73tanggal 12 Desember 2011 tersebut di atas berarti Koshii (HK)

KadotaTextile Industries, yang benar adalah telah diadakan RUPS pada tanggal 21 Agustus2013, yang mana dalam RUPS tersebut dihadiri Para Pemegang Saham PT. KadotaTextile Industries yaitu :e Kadota Co. Ltd (36 % saham), yang diwakili Tn. Kazuto Hayashi;e Aoyama Sangyo Co. Ltd (28 % saham), yang diwakili Tn. Motohiro Aoyama;e Koshii (HK) Ltd (36 % saham), yang diwakili Tn.

Selainitu, terdapat tindakan Termohon melakukan Inbreng Hutan Tanaman Industri(HTl) pada anak perusahaan yang tidak pernah diberitahukan /diinformasikankepada para pemohon dalam RUPS maupun RUPSLB ataumemberitahukan secara tertulis kepada Pemohon. Inbreng asset Termohontersebut, diketahui oleh Para pemohon baru bulan Agustus 2010 dariBAPEPAM. Semuakejanggalan itu, belum pernah dijelaskan secara tuntasoleh Termohon pada forum tertinggi perseroan yaitu RUPS maupunRUPS.LB.

Putusan Nomor 217 PkK/Pdt/201438.Vi.39.40.secara transparan latar belakang perbuatan hukum tersebut kepadaPemegang Saham maupun pemegang saham minoritas ketikadiselenggarakanya RUPS maupun RUPSLB?

Karena itu Para Pemohon memohon kepada KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan permohonanpermeriksaan (special audit) terhadap Termohon yaitu bidang pembukuandan keuangan, pemeriksaan fisik /areal lapangan usaha dan operasionalpada anak perusahaan maupun unitunit kerja Termohon selama kurun waktudari tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010;PARA PEMOHON TELAH MEMINTA PENJELASAN DAN DATADATAMELALUI SURAT DAN FORUM RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUARBIASATERMOHON, NAMUN TIDAK MENDAPATKAN TANGGAPAN DANJAWABAN

hektar adalah merupakan pelaksanaan dari keputusan rups tergugat isebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS tahunan PT SumalindoLestari Jaya Tok Nomor 73 Tanggal 21 April2006 sebelum Para TermohonPeninjauan Kembali menjadi pemegang saham di Pemohon PeninjauanKembali;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 71 menyatakansebagai berikut:Hal. 27 dari 35 Hal.

Dengan demikian Termohondengan sengaja tidak menginformasikan kejadian penting tersebut kepadapemegang saham publik minoritas melalui RUPS dan RUPSLB tahun 2007,tahun 2008 dan tahun 2009.Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya telah melakukan kekeliruandan kekhilfan yang nyatanyata, karenainbreng tersebut telah diputuskanmelalui RUPS tanggal 21 April 2006, sementara Para TermohonPeninjauan Kembali baru menjadi pemegang saham pada PemohonPeninjauan Kembali baru bulan Agustus 2006;Bahwa karenatindakan

Kolingkas Nomor 06 yang dibuat di hadapanNotaris Syahirul Alim, SE, disebutkan bahwa : "Anggota Direksi/Komisarisdapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan RUPS~ denganmenyebutkan alasannya, dan Pemberhentian anggota direksi/komisarisberdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukansetelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalamRUPS Luar Biasa tersebut";Dalam hal ini, Hasil RUPS Luar Biasa yang memberhentikan anggotaDireksi/Komisaris sama sekali tidak mencantumkan

alasanalasanpemberhentian dan anggota Direksi/Komisaris tersebut sama sekali tidakdiberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS Luar Biasa tersebut;Bahwa oleh karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebutadalah Rapat Umum Pemegang Saham yang illegal (tidak sah) maka hasilkeputusannya yang isinya sebagai berikut:" Memberhentikan Sdr.

Hal ini sebagaimana Ketentuan Pasal79 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas yang menyebutkan : Penyelenggaraan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan;a. 1 (Satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili1/10 (satu persepuluh) atau lebih dan jumlah seluruh saham dengan haksuara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;ataub.

Putusan Nomor 1847 K/Pdt/2013(1)(2)Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPS LuarBiasa;Direksi atau Kornisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPSLuar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (Satu) pernegang saham ataulebih yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian darijurmlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

., PadaPasal 8 (1) , (2), (3), (4) dan (5) serta Pasal 9 yang menyebutkan:Pasal 9 ayat:(1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan Terbatas " PT.Kolingkas;(2) RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebihdahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat danatau dengan iklan dalam surat kabar;(3) Panggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS diadakan;(4) RUPS dipimpin oleh

Setelah menerima kuasa dari Jufri Zubir diadakan RUPS dengan BeritaAcara RUPS PT. Mitra Nusagraha Akta Nomor 15 tanggal 02 Oktober2012, yang berisi tentang persetujuan jual beli saham dan perubahansusunan Direksi dan Komisaris, sebagai Direktur Syaiful Tri Putranto,sebagai Komisaris Sdr. Tommy Karya;8.

JufriZubir, maka diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Mitra Nusagraha Nomor 46 tanggal 20 Februari 2013 yang isinyasebagaimana termuat dalam RUPS tersebut;Menindaklanjuti RUPS tanggal 20 Februari 2013 PT. Mitra Nusagraha,dibuat perjanjian kerja sama PT.

Mitra Nusagraha dengan PT.Panghegar Kana Legacy Akta Nomor 45 tanggal 20 Februari 2013yang isinya sebagaimana termuat dalam RUPS;Menindaklanjuti surat kesepakatan Jufri Zubir, Tarman Azzam, DatukZamzamin Hasyim dan Tommy Karya tanggal 23 September 2013,diadakan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. MitraNusagraha Akta Nomor 66 tanggal 21 Februari 2013, yang isinya setujupenjualan 28 saham kepada H. Tarman Azzam dan perubahansusunan pemegang saham, yakni Sdr.

Mitra Nusagraha kepadaPanghegar Group tertanggal 16 Januari 2013;Salinan Akta Berita Acara RUPS PT. Mitra Nusagraha tanggal20 Februari 2013 Nomor 46;Hal. 15 dari 31 hal. Put. No 29 PK/PID/20169) Salinan Akta Berita Acara RUPS PT. Mitra Nusagraha tanggal21 Februari 2013 Nomor 66;10) Salinan Akta Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Februari 2013Nomor 45;11) Salinan Akta Jual Beli Saham tanggal 21 Februari 2013 Nomor67 atas nama penghadap Tommy Karya, Drs. H.

Mitra Nusa Graha antara Syaiful Putrantodengan Pemohon Praperadilan / Termohon Peninjauan Kembalibelum/tidak pernah ada RUPS apapun, apalagi RUPS mengenaipersetujuan jual beli saham PT. Mitra Nusa Graha, demikian jugahalnya dengan Anggaran Dasar PT.

republic Indonesia ( sekarang Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia) Nomor C19836 HT.01.01.Th99 tanggal O09 Desember 1999Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 39/PID/2018/PT BTNberdasarkan akta tersebut kemudian saksi Adipurna Sukarti sah menjadi salahsatu pemegang saham di PT Selembaran Jatimulia sehingga sesuai aktaperubahan anggaran PT Selembaran Jatimulia No: 23 tertanggal 25 Juni 1999yang dibuat dihadapan Notaris Elza Gazali SH pada butir 16 tentang korumrapat dan persyaratan sahnya keputusan huruf c RUPS

rekening Bank Panin Cabang Muara Karang No Rekening:1155003957 atas nama Yusuf Ngadiman.Bahwa selanjutnya sekira bulan Mei 2009 terdakwa Yusuf Ngadiman danterdakwa Suryadi Wongsosecara bersama sama menghadap saksiRustianah, SH, MKn selaku Notaris untuk menyelenggarakan Rapat Umumpemegang Saham Luar biasa tanpa dihadiri oleh saksi Adipurna Sukartiselaku pemegang saham selanjutnya terdakwa Yusuf Ngadiman danterdakwa Suryadi Wongso menyuruh saksi Rustianah, SH, MKn selakuNotaris membuat Akta Berita Acara RUPS

luar biasa PT SelembaranJatimulia nomor 80 tanggal 22 mei 2009 tanpa kehadiran saksi AdipurnaSukarti serta tanpa dibuatkan notulen rapat dibawah tangan dan daftarhadirnya.Bahwa selanjutnya walaupun RUPS Luar Biasa tidak kourum sesuai AktaPerubahan Anggaran PT Selembaran Jatimulia Nomor 23 tertanggal 25 Juni1999 yang dibuat dihadapan Notaris Elza Gazali SH dikarenakan SaksiADIPURNA SUKARTI tidak hadir, atas kehendak ataupun kesepakatanterdakwa Yusuf Ngadiman, SH dan terdakwa Suryadi Wongso tetapHalaman

Bahwa dengan terbitnya Akta Berita Acara RUPS nomor 80 tanggal 22mei 2009 terdapat ketentuan mengenai korum rapat dan persyaratansahnya keputusan yang dihilangkan, selanjutnya berdasarkan Akta BeritaAcara RUPS nomor 80 tanggal 22 mei 2009 tersebut terdakwa YusufHalaman 4 dari 11 Putusan Nomor 39/PID/2018/PT BTNNgadiman dan Terdakwa Suryadi Wongso telah menggunakan AktaBerita acara RUPS 80 tanggal 22 Mei 2009 tersebutmenjadi dasar dalammelakukan penjualan beberapa bidang tanah milik perusahaan tanpasepengetahuan

luar biasa PT.SelembaranJatimulia dalam rangka pembuatan Akta Berita Acara RUPS Luar BiasaPT.Selembaran Jatimulia nomor 80 tanggal 22 Mei 2009, dihadapansaksi Rustianah, S.H.

NV sebesar 1/10 sebesar 20 sero ;2) Bahwa Para Terlawan telah mengadakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 06 Juni 2015 dan27 Juni 2015 tidak dapat diselenggarakan karena tidak mencapaiKuorum ;3) Bahwa oleh karena telah 2 (dua) kali RUPS Luar Biasa yangdiadakan tidak memenuhi Kuorum, maka berdasarkan ketentuanPasal 86 ayat 5 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 ParaHalaman 2, Putusan No. 488/Pdt/2016/PT SMGTerlawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang agarditetapkan

Bahwa sebab ketentuan Pasal 79 ayat (2) a, Pasal 80 ayat (1), 86 ayat(5) dan (6) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas hanya mengatur Mengenai Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) saja dan sama sekali tidak mengatur adanya Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa ;10. Bahwa oleh karena itu Penetapan Pengadilan Negeri Semarangtanggal 15 Oktober 2015 No. 394/Pdt.P/2015/PN.

NV. dimana Para Pelawan adalah para ahli warisPara Pemilik Sero, maka Para Pelawan adalah sebagai Pihakyang dirugikan:Bahwa Para Terlawan menyangkal Para Pelawan adalah AHLIWARIS yang SAH dari PEMILIK SERO, oleh karena itu ParaTerlawanmengsomir agar Para Pelawanmembuktikannyadengan buktibuktiyang sah.Bahwa Para Terlawan mengsomir Para Pelawan untukmembuktikan dalil gugatan angka 5 yang mengatakan : Bahwa RUPS Luar Biasa tanggal 06 Juni 2015 dan tanggal 27Juni 2015 tidak memenuhi ketentuan Pasal 16

Smg. melampauibatas wewenang yang diberikan kepada Persero yang sifatnyahanya memanggil untuk mengadakan RUPS tanpa ada acaraacara lain ;5. Bahwa dalam gugatan angka 6 Para Pelawan mengatakan RUPSLuar Biasa tanggal 06 Juni 2015 dan tanggal 27 Juni 2015 tidakmemenuhi ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar PT. Liang HokHandel Maatschappij. N.V. karenatenggang waktu Rapat Pertamadengan Rapat Kedua adalah kurang dari 1 (satu) bulan;Dalil tersebut TIDAK BENAR sebab Anggaran Dasar PT.

Bahwa Pasal 86 ayat 9 UU Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi:RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (Sepuluh) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) harisetelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan;RUPS Luar Biasa pertama tanggal 06 Juni 2015 dan RUPS LuarBiasa kedua tanggal 27 Juni 2015 sudahsesuaidenganketentuan Pasal 86 ayat 9 UU Nomor 40 Tahun 2007 olehkarena itu SAH;7.

(Bukti T.1.30).Bahwa dalam RUPS ini memutuskan mengangkat Sdr. Burhanuddin ZRsebagai Direktur Utama dan Sdr. Bambang Supratikno sebagai Direkturdan Sdr. Sutomo Parastho sebagai Komisaris.

Bahwa peristiwa yang terjadi, yaitu pada tanggal 27 Mei 2002, telah21).Vide :22).dilakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) akan tetapi tidakmenghasilkan apaapa (nihil), dalam hal ini Karena pada waktu itu Sdr.Bambang Supratikno (Direktun/Termohon Kasasi tetap tidak maumemberikan laporan kepada Komisaris sekongkel, kemudian Sdr.Burhanuddin ZR (Direktur Utama)/Termohon Kasasi II datang terlambatlangsung marahmarah tak sudi memberikan Laporan Keuangan dananehnya malah mengajak berkelahi, sehingga RUPS

RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) ini tidak menyertakan Sadr.Burhanuddin Zr (Termohon Kasasi II) (direktur utama) dan sdr.

Bahwa dari hasil RUPS tanggal 28 Juli 2005 tidak bisa dibuatkan Akta,karena Badan Hukum Yayasan tersebut belum mendapatkanPengesahan dari Menteri, maka di diadakan RUPS PT Arma Sebelasuntuk membuat Perseroan Terbatas yang sesuai UU No. 1 tahun 1995yang hadir Sdr. Sutomo Parastho (Pemohon Kasasi 1) dan Sdr.

SutomoParastho (Pemohon Kasasi 1) dengan tujuanagar karyawan tidak menanggung rugi apabilaterjadi kerugian, tetapi proporsi keuntunganakan dibagikan dengan hitungan sesuaidengan porsi Sahamnya.Hasil dari RUPS ini dituliskan dalam bentuk Notulen Rapat RUPS PT.Arma Sebelas tertanggal 4 Oktober 2006. (Bukti T.I21).27). Bahwa hasil RUPS yang berwujud Notulen Rapat RUPS PT.

Puteri Mea untuk pertamakalinya berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT.Puteri MeaNo.ll tanggal 16 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan Oerip Mochiasin Soemarto,SH Notaris di Banjarmasin , ternyata Ary Hans Setiawan, SH dan MetropoleBantuk Djanguk, SHCs menyelenggarakan RUPS lagi di Jakarta pada tanggal 16Juni 2008 sebagaimana tertuang dalam Akta No.82 tanggal 30 Juni 2008 tentangPernyataan RUPS PT.Puteri Mea yang dibuat dihadapan Netty Maria Machdar,SH Notaris di Jakarta, tanpa sepengetahuan

BUDY DINATA selaku pemegangsaham mayoritas;Adapun hasil RUPS tersebut meliputi:a.

Perubahan Pengurus PT.Puteri Mea, yakni: Tony Amin sebagai Direktur Utama; Ari Hans Setiawan,SH sebagai Direktur; Metropole Bantuk Djanguk,SH sebagal Komisaris Utama; Agus Sutanto sebagai Komisaris;Bahwa tanpa sepengetahuan BUDY DINATA selaku pemegang saham mayoritas,pada tanggal 12 Agustus 2009 diadakan lagi RUPS mengenai penegasan,persetujuan dan mengesahkan kembali hasil RUPS yang tercantum dalam AktaNo.82 tanggal 30 Juni 2008 sebagaimana tertuang dalam Akta No.85 tanggal 12Agustus 2009 yang dibuat

Bahwa semua penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Ari HansCs tersebut,dilakukan ketika terjadi sengketa perdata mengenal keabsahan kepemilikansaham antara Metropole Bantuk Djanguk,SH selaku Penggugat dengan BudyDinata selaku~ Tergugat' di Pengadilan Negeri Palangka RayaNo.23/Pdt.G/2008/PN.PL.R jo.

;Bahwa selanjutnya telah pula dilaksanakan RUPS pada tanggal 22 Juli 2014untuk menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan yaitu. TergugatIntervensi 11 sebagai Direktur menggantikan Tergugat Intervensi sebagaimanatertuang dalam Akta No. 105 yang dibuat dihadapan Notaris H.

selakuDirektur Operasional PT Bahari Lines Indonesia, dan RUPS tersebut jugahadir pihak Notaris ; Bahwa Sebelum RUPS tanggal 27 Oktober 2017, pada tanggal 3Oktober 2017 saksi kekantor memberikan surat pemecatan ZulkarnainTawakkal; Bahwa surat pemecatan lebih dahulu yaitu tanggal 3 Oktober 2017saksi serahkan kepada Zulkarnain sedangkan RUPS pemecatanZulkarnain dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2017;Halaman 16 PutusanNomor:1405/Pid.B/2018/PN JktUtr.

Pengadilan Negeri untukmelakukan RUPS; Bahwa RUPS tetap berlangsung tanpa hadirnya Zulkarnainsebagai pemegang saham 10%; Bahwa ada surat akte Notaris setelah RUPS yaitu Akta Notaristanggal 27 Oktober 2017; Bahwa hasil RUPS tanggal 27 Oktober 2017 tersebutmemberhentikan Zulkarnain Tawakkal sebagai Direktur Operasional PT.Bahari Line Indonesia; Bahwa saksi tidak tahu apakah RUPS tanggal 27 Oktober 2017tersebut sudah dilaporkan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusiaatau belum; Bahwa setelah dilaporkan

mengenai Pemecatan Terdakaw,Terdakwa hanya mendapatkan surat undangan RUPS tersebut karenaTerdakwa masih sebagai pemegang saham 10% (sepuluh persen); Bahwa Terdakwa mendapatkan undangan RUPS tersebut sekitar 2 atau3 hari sebelum RUPS tersebut dilaksanakan, undangan RUPS dalambentuk surat tertulis; Bahwa RUPS tersebut dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2017; Bahwa RUPS tanggal 27 oktober 2017 tersebut dilaksanakan di HotelMall Of Indonesia (MOI); Bahwa Terdakwa sebagai pemegang saham 10% tidak hadir

dalamRUPS tanggal 27 Oktober 2017; Bahwa setelah Terdakwa tidak Hadir dalam RUPS tanggal 27 Oktober2017, tidak ada undangan lagi untuk RUPS berikutnya;Halaman 37 PutusanNomor:1405/Pid.B/2018/PN JktUtr.

RUPS Tahunan ( Annual General Meeting ), yang merupakan kegiatan rapattahunan PT, 2. RUPS Luar Biasa ( Extra Ordinary General Meeting ), dilakukanapabila ada masalah yang timbul dan perlu penanganan segera, antara lainpengantian Direksi, perobahan nama perseroan, tempat kedudukan dan lainlain, dan ke 3.

oleh RUPS kepada Dewan Komisaris.

Hal ini sebagaimanadiatur dalam Pasal 96 ayat (1) dan (2) UUPT yang dikutip oleh PemohonKasasi sebagai berikut:Pasal 96(1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.(2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdilimpahkan kepada Dewan Komisaris.Bahwa menyimak ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) UUPT tersebut,Pemohon Kasasi (dalam hal ini melalui Direksinya) tidak berwenanguntuk melakukan atau memutuskan perihal pembayaran dan

Nomor 3164 K/Pdt/201517.18.Judex Facti, terbukti bahwa tidak ada keputusan RUPS ataupunkeputusan Dewan Komisaris Pemohon Kasasi yang menentukanbesarnya gaji dan tunjangan Termohon Kasasi sebagai DirekturPemohon Kasasi.

jumlah penyisihan untukcadangan diputuskan oleh RUPS.

Pemohon Kasasi telah melaksanakan RUPS Tahunansehubungan dengan persetujuan dan pengesahan laporantahunan Pemohon Kasasi tahun 2013, 2012, 2011, 2010 dan2009; dan(c) Termohon Kasasi sendiri yang tidak menghadiri RUPS Tahunantersebut meskipun telah menerima pemberitahuan untukmenghadiri RUPS Tahunan tersebut;Bahwa tidak diperhatikannya Bukti Tambahan Pembanding7, Bukti T9dan Bukti T10 sebagaimana diuraikan di atas oleh Judex Facti TingkatBanding telah mengakibatkan Putusan Judex Facti Tingkat Bandingmenjadi

MULTICON INDRAJAYA TERMINAL padaPasal 9 angka 2 dan 3 mengatur sebagai berikut: RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebin dahulukepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau denganiklan dalam surat kabar; 27 Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan. Dengan demikian jelas bahwa anggaran dasar PT.

MULTICONINDRAJAYA TERMINAL (Akta No. 04), di dalam Pasal 9disebutkan antara lain yaitu:"(1 ) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan;(2) RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilanterlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surattercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar;hal 19 dari 34 hal put.

No. 37/PDT/2017/PT.DKI(3) Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS~ diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPSGiadakan, ...... 0.0... cc cee ccc cee cee SEY nn nnn nn nn nnn nnn noe nee ee nee nee nn6.2. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Akta No. 04tersebut mengatur mengenai cara pemanggilan RUPS, kapanpemanggilan RUPS dilakukan, dan mengenai penghitunganpemanggilan RUPS.

Bunyi Pasal 86 ayat (1), (2), dan 3 UUPT adalah sebagai berikut:Pasal 86(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 'A(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara hadir atau diwakili, kecuali undangundang dan /atauanggaran dasar menentukan jumlah kuorom yang lebih besar;(2) Dalam hal kuorum sebagaimana pada ayat (1) tidak tercapai,dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua;(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwaRUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapaiKUOIUM

MIT mengenai "Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS"sebagaimana termuat dalam Akta No. 04 adalah sebagai berikut:(1) RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiransebagaimana disyaratkan dalam Undangundang tentangPerseroan Terbatas telah terpenuhi;(4) RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukandalam undangundang". hal 25 dari 34 hal put. No. 37/PDT/2017/PT.DKI13.5. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (4) Anggaran Dasar PT.

:Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 saksi Notaris Anly Cenggana,S.H. telah memberikan Akta Berita Acara RUPS Nomor 43 tanggal 17November 2011, Berita Acara RUPS Nomor 2, Akta Jual Beli Saham Nomor 3,Akta Jual Beli Saham Nomor 4 dan Akta Jual Beli saham Nomor 5 tanggal 2Desember 2011 kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Bangun MegahSemesta;Bahwa pada tanggal 7 September 2012 Terdakwa telah menjual sahammiliknya di PT.

Bangun Megah Semestaadalah sejumlah 157 (seratus lima puluh tujuh) saham setara dengan 12,5%sementara saksi Tjipta Fudjiarta memegang saham sebesar 1.093 (seribusembilan puluh tiga saham) atau setara dengan 87,5%;Bahwa pada tanggal 16 Mei 2013 diadakan RUPS PT. Bangun MegahSemesta yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS Nomor 29 yangdikeluarkan oleh Kantor Notaris Syaifudin, S.H. tentang perubahan Direksisehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

Bangun Megah Semestaadalah sebagai berikut: Direktur Utama: Toh York Yee Winston; Direktur : Conti Chandra; Komisaris : Tjipta Fudjiarta;Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 kembali diadakan RUPS PT. BangunMegah Semesta yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS Nomor 2 yangdikeluarkan oleh Kantor Notaris Syaifudin, S.H. tentang Perubahan DireksiHal. 5 dari 34 hal. Put. No. 567 K/PID/2016sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

Bangun Megah Semestaadalah sebagai berikut: Direktur Utama: Toh York Yee Winston; Direktur : Conti Chandra; Komisaris : Tjipta Fudjiarta;Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 kembali diadakan diadakan RUPS PT.Bangun Megah Semesta yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS Nomor 2yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Syaifudin, S.H. tentang perubahan Direksisehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

Nomor 3570 kK/Pdt/2015dengan perincian sebagai berikut:1.Pada tahun buku 2006 RUPS Tahunan menentukan net income (lababersih) sebesar Rp14.663.797.558,00 (empat belas miliar enam ratusenam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh lima ratus limapuluh delapan rupiah);Pada tahun buku 2007 RUPS Tahunan menentukan net income (lababersih) sebesar Rp11.815.571.039,00 (sebelas miliar delapan ratus limabelas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh sembilan rupiah);Pada tahun buku 2008 RUPS

Tahunan menentukan net income (lababersih) sebesar Rp14.253.933.857,00 (empat belas miliar dua ratus limapuluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah delapan ratus limapuluh tujuh rupiah);Pada tahun buku 2009 RUPS Tahunan menentukan net income (lababersih) sebesar Rp7.280.021.917,00 (tujuh miliar dua ratus delapanpuluh juta dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);Pada tahun buku 2010 RUPS Tahunan menentukan net income (lababersih) sebesar Rp20.405.166.722,00 (dua puluh miliar

Th.90 antara lain menentukan Tergugat akanmembagikan Dividen dari hasil laba bersih yang penggunaannyaditentukan oleh RUPS Tahunan kepada Penggugat, Tergugat Il,Tergugat III selaku Para Pemegang Saham;b.

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undangundang ini;Halaman 7 dari 39 hal. Put.

Nomor 3570 K/Pdt/20152) ... dan seterusnya;Pasal 61 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas yang berbunyi:1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapPerseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakanPerseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagaiakibat keputusan RUPS.

Berdasarkan keputusan RUPS;b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapbkan dalam anggarandasar telah berakhir;c. Berdasarkan penetapan pengadilan;d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilanniaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailitPerseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;e.

Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroandemikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusanyang sah, misalnya 2(dua) kubu pemegang saham memiliki masingmasing 50% (lima puluh persen) saham; atau9. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Abdi10.Makbul, Akta Nomor 54 Tanggal 21 Maret 2013 pada angka Romawi IVditegaskan susunan Pemegang Saham perseroan terbatas PT AbdiMakbul (Termohon) adalah sebagai berikut:1.

) PT Abdi Makbul tidak pernah terlaksanakarena ketika Para Pemohon menginginkan diadakannya RUPS namunditentang habishabisan oleh kubu Pemegang Saham Tuan MuhammadSaleh Bamadhay., dan kawankawan sehingga RUPS dimaksud tidakpernah dapat terlaksana, dan kedua kubu pemegang saham salingmempertahankan perseteruan dan perselisihan bahkan sudahsedemikian meruncing akhirakhir ini;Bahwa karena merasa memiliki sebanyak 50% (lima puluh prosen)atau pemilik atas 25 (dua puluh lima) saham pada perseroan PT AbdiMakbul

(Termohon) dan pula pemegang jabatan Direktur Utama danKomisaris, kubu pemegang saham Tuan Muhammad Saleh Bamadhaydan kawan kawan selalu berupaya untuk menghambat ataumenghalanghalangi pelaksanaan RUPS dengan maksud agar supayaHalaman. 5 dari 17 hal.

PT Abdi Makbulkhususnya Rapat Umum Pemagang Saham tidak pernah dapatdiselenggarakan (baik RUPS Tahunan maupun RUPSLB) yangdisebabkan oieh faktorfaktor "benturan kepentingan dan terdapatnya duakubu Pemegang saham yang saling berimbang/sama kuat yakni samasama memegang 50% kepemilikan saham pada PI Abdi Makbulsebagaimana telah diuraikan sebebelumnya".