Ditemukan 11602 data
Urut Berdasarkan
Register : 13-08-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 80-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2019 Tanggal 29 Agustus 2019 — Pembanding/Terdakwa : Haris Budiman
Terbanding/Oditur : W. Marpaung, S.H.
119 — 45
Terbanding/Oditur : W. Marpaung, S.H.
119 — 45
analisispositif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine,dan juga Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor4.455/05/BLK/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 atas nama HarisBudiman dengan hasil analisis positif mengandungAmphetamine dan Methamphetamine.Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabusabukarena untuk mengerjakan tugas Dukops Babinsa agar badanfit dan tidak mengantuk dan setelah mengkonsumsi sabusabu, Terdakwa merasa lebih semangat untuk bekerja danberhalusinasi.Bahwa Terdakwa sudah mengetahui melalui penekanan
Register : 28-11-2012 — Putus : 26-02-2013 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/PHI/2012/PN.Plg Tanggal 26 Februari 2013 — PT. MUSI HUTAN PERSADA lawan EDI BUDIMAN
122 — 27
122 — 27
elektonik pengunduran diri Penggugatsecara tertulis, beretika dan professional sesuai ketentuan perundanganketenagakerjaan yang menjadi acuannya, tertanggal 06 September 2012 yangberbunyi : Merujuk kepada surat pengunduran diri saudara tertanggal 31 Agustus2012, manajemen PT Musi Hutan Persada ingin menjelaskan bahwa masing masing151617pihak selayaknya patuh untuk mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang berlaku,terutama UU No 13 Tahun 2003 pasal 162 ayat (3 ) .Artinya Tergugat ingin memberikan penekanan
Register : 05-12-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 612/Pid.Sus/2018/PN Smn Tanggal 21 Februari 2019 — Penuntut Umum:
FANNY WIDYASTUTI SH MH
Terdakwa:
PUJI RAHAYU
449 — 337
FANNY WIDYASTUTI SH MH
Terdakwa:
PUJI RAHAYU
449 — 337
Unsur setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalahorang perorangan atau individu yang merupakan subjek hukum(natuurlijk persoon) dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atasperbuatan pidana yang dilakukan, dengan demikian penekanan unsursetiap orang bertitik tolak dari kKemampuan dan pribadi seseorangsebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukan;Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan merupakan unsurpokok atau bestandee!
Register : 10-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PN Sei Rampah Nomor 428/Pid.B/2019/PN Srh Tanggal 29 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
MESAYUS AGUSTIN BANGUN, SH
Terdakwa:
SUSANTO Als ASENG
31 — 18
MESAYUS AGUSTIN BANGUN, SH
Terdakwa:
SUSANTO Als ASENG
31 — 18
Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan
Register : 27-11-2019 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 14-02-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Srh Tanggal 11 Februari 2020 — Penuntut Umum:
TUMPAK MANGASI SITOHANG, SH
Terdakwa:
SUWANTO alias IWAN
33 — 23
TUMPAK MANGASI SITOHANG, SH
Terdakwa:
SUWANTO alias IWAN
33 — 23
Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanyasubyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagaiTerdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkansebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umummengajukan seorang lakilaki yang bernama SUWANTO Alias IWANsebagai Terdakwa,
Putus : 18-12-2015 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN Mkd Tanggal 18 Desember 2015 — TRI SARWO EDY bin HADI SUMARLI
72 — 16
72 — 16
Dalam kaitannya dengan perkara ini setiap orang adalah orang perorangan atau individu yang merupakan subjek hukum(natuurlijk persoon) dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatanpidana yang dilakukan, dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolakdari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaanidentitasnya pada sidang pertama sebagaimana tercantum
Putus : 24-08-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 825 K/Pid/2011 Tanggal 24 Agustus 2011 — NGADIMAN KOSUMO Als AYAU
17 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 825 K/Pid/2011Penasehat Hukum Terdakwa inilah yang menjadi dasarpertimbangan Pengadilan Tinggi Medan untuk memutuskanbahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana baik pada dakwaan pertamaatau dakwaan kedua Penuntut Umum, padahal penekanan darimateri Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat HukumTerdakwa adalah bahwa hubungan hukum antara Terdakwadengan saksi LILY KARIM memberikan pemborongan bangunanrumahnya di Jin. MS.
Putus : 20-05-2013 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 7_PID_SUS_2013_PN_BJN Tanggal 20 Mei 2013 —
49 — 24
49 — 24
Unsur setiap orang ;Menimbang, unsur pertama setiap orang, yang dimaksud setiap orang adalahmenunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orangsebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapatdipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian penekanan unsur iniadalah adanya kehadiran orang tersebut, tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukanperbuatan pidana itu akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur materil dakwaan ;Di persidangan
Register : 24-03-2014 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 24-03-2014
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 15/Pid.B/2014/PN.Ung. Tanggal 11 Maret 2014 — TERDAKWA : PARMADI bin PURWO SUWITO,
34 — 2
34 — 2
darinlatnya; 222 2 29 2Menimbang, bahwa yang dimaksud berjudi adalah tiaptiap permainanyang harapan untuk menang bergantung pada untunguntungan saja termasuk kalaukemungkinan untuk menang itu bertambah besar karena pandainya pemain, jugatermasuk segala pertaruhan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lainyang diadakan oleh orang yang tidak ikut berlomba atau bermain serta meliputisegala bentuk pertaruhan yang lain; Menimbang, bahwa terhadap pembuktian dari unsur kedua ini Majelismemberi penekanan
Register : 19-12-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN TABANAN Nomor 336/Pdt.G/2018/PN Tab Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat:
I MADE BENNY ADIYANTO
Tergugat:
PT. BPR TISH
57 — 32
I MADE BENNY ADIYANTO
Tergugat:
PT. BPR TISH
57 — 32
Meski demikian TERGUGAT tidak serta mertamelakukan penekanan, intimidasi, pengeplangan, dan pengancaman lelangsecara lisan. Kalau secara nyatanya PENGGUGAT dinyatakan wanprestasiatau inkar janji, seharusnya TERGUGAT terlebih dahulu melakukan Gugatanwanprestasi kepada PENGGUGAT melalui pengadilan negeri setempat atasHalaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 336/Pat.G/2018/PN Tabdasar negara Indonesia negara hukum.
Register : 22-03-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 04-10-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 286/Pid.B/2017/PN Pbr Tanggal 3 Agustus 2017 — RAHMAT YULDRA AFANDI Alias AMEK Bin DARIUS
107 — 29
107 — 29
Unsur ini lebin kepada penekanan subjek hukumyang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang diduga telahmelakukan sesuatu tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error inpersona), sehingga kepada yang bersangkutan perlu ditelusuri dan dibuktikanapakah merupakan subjek hukum yang cakap, sehat jasmani dan rohani sertamampu menilai arti dari perobuatan dan perkataannya.
Register : 16-01-2014 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 27-03-2014
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 1/PID.B/2014/PNTTN/PENGRUSAKAN Tanggal 25 Maret 2014 — 1. Martunis Bin M. AMIN, MT
2. Harteti Binti M. AMIN, MT
3. Muzakir Saputra Bin Sulaiman
4. Nurma Y Binti Yahya
96 — 10
96 — 10
Unsur Barang siapa:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur iniadalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindakpidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subjek hukum tersebut,sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukanperbuatan yang didakwakan padanya akan sangat bergantung pada unsurunsurmateriil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa dalam sidang para terdakwa telah membenarkan identitasdirinya sebagaimana
Register : 13-01-2016 — Putus : 04-02-2016 — Upload : 25-08-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 9/Pid.B/2016/PN Mkd Tanggal 4 Februari 2016 — Nyoto Supriyono Bin Karto Sumardi
31 — 5
31 — 5
Unsur Barangsiapa :Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran terdakwa terhadappemeriksaan identitasnya pada sidang pertama
Putus : 11-06-2014 — Upload : 02-09-2014
Putusan PN LAMONGAN Nomor 6/Pdt.G./2014/PN.Lmg Tanggal 11 Juni 2014 — penggugat : KASJURI dan Tergugat : 1. NOTO. A, Dkk
65 — 11
65 — 11
Dan ketikapembayaran angsuran mencapai 4 tunggakkan, pihak TURUT TERGUGATselalai Kreditur melakukan upaya penekanan penagihan dengan caramemasang stiker pada rumah jaminan dengan tulisan : "RUMAH INIDALAM PENGAWASAN BANK BTPN"e.
Register : 27-07-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 423/Pid.Sus/2020/PN Srh Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
FREDDY VZ PASARIBU, SH
Terdakwa:
EDI SUWITO Alias BENJOL
34 — 31
FREDDY VZ PASARIBU, SH
Terdakwa:
EDI SUWITO Alias BENJOL
34 — 31
Untuk itu, penekanan unsurbarang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yangtepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki yang bernama EDI SUWITO Alias BENJOL sebagai Terdakwadan
Register : 08-06-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 21-03-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 486/Pid.B/2015/PN.PBR Tanggal 27 Oktober 2015 — Slamet Sampurno Als Tole Bin Wagiman Hermanto ;
Jefrianto Simangunsong Als Jefri ;
118 — 17
118 — 17
dibawah sumpah pada pokoknya bahwa proses pembuatan berita acara pemeriksaan terdakwa ditingkat penyidikan tidak ada yang direkayasa serta juga pada saat terdakwa memberikanketerangan sebagaimana yang termuat di BAP adalah berdasarkan keterangan langsung daripara Terdakwa tanpa adanya tekanan atau paksaan, bahkan menurut saksi verbalisan pada saatdilakukan pemeriksaan, ia saksi Febriadi sempat dijenguk oleh saudaranya dari anggota DPRDbermarga Pardede dan pada saat itu tidak ada terungkap tentang penekanan
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1001/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
62 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat daripemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadaphukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penallaw merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakHalaman 29 dari 134 halaman.
sengketagugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
Disisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat daripemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadaphukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penallaw merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnyalebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect) dengantidak meninggalkan dan menggalakkan
Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 15ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan PutusanHalaman
Register : 25-01-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — PT. DASA ANUGRAH SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
52 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
Putusan Nomor 79/ B /PK/PJK/2016Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat ;dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapat dilaksanakandalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelas danterperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect)dan dalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)perlu menambahkan penjelasan mengenai prinsip Hukum Pidanasebagai Ultimum Remedium sebagai berikut:a.
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pad a hakekatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education sspecti, sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Register : 27-04-2020 — Putus : 06-07-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 955/Pid.Sus/2020/PN Lbp Tanggal 6 Juli 2020 —
52 — 10
52 — 10
Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan I ;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yangbersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telahterpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dariunsurini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimalmungkin untuk memutus jaringan
Register : 11-08-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 677 B/PK/PJK/2014 Tanggal 27 Nopember 2014 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. VICTORINDO ALAM LESTARI;
41 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lain halnya dibidang impor dimana UndangUndang17/2006 memberikan penekanan berimbang antara pelayanan dan pengawasan,sementara dibidang ekspor lebih ditekankan adalah sisi pelayanannya sehinggawalaupun Pasal 8 ayat (2) PMK 214/2008 mengatur untuk dilayani eksportasi yangtidak memenuhi kondisi Pasal 7 ayat (5) PMK 214/2008, dengan memegang prinsipUndangUndang Nomor 17/2006 maka pelayanan tetap diberikan denganpertimbangan hal tersebut tetap tidak menghilangkan kewajiban eksportir dalammembayar Bea