Ditemukan 17793 data
9 — 1
Bahwa UPT Puskesmas Kecamatan MMM, Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK ) Purworejo dan Badan Kepegawai Daerah ( BKD ) KabupatenPurworejo serta Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian ( BP4 )Kabupaten Purworejo maupun pula pihak keluarga sudah berusahamendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.8. Bahwa atas dasar uraian diatas Gugatan Penggugat telah memenuhialasan perceraiansebagaimana diatur dalam Undang Undang No.1 tahun 1974 Jo.Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo.
35 — 1
Surat Keputusan Kepala UPT Dinas Pendidikan KecamatanCarita Nomor: 2003/Kec 2010 tanggal 03 Desember 2010tentang Pemberian Izin Perceraian an.
14 — 14
AffaAnuriyah Anggraini, bertanda P.2; Fotokopi Kartu Keluarga (nomor tidak jelas), atas nama Siswanto, yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Samarinda, tanggal 280272017, bertanda P.3; Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6472073007150006, atas nama Bejoyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Samarinda, tanggal 27102016, bertanda P.4; Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 1/PKMB.TU/II/2020, atasnama Affa Anuriyah Anggraini yang dikeluarkan oleh UPT
37 — 5
Dikembalikan ke UPT Kabupaten Sampang, Kecamatan Torjun melalui saksi SITI HAPSAH.7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah).
M2248 PP beserta kunci kontak dikembalikan ke UPT Kab. Kec. Torjunmelalui saksi SITI HAPSAH.4.
M 2248 PPbeserta kunci kontak.Dikembalikan ke UPT Kabupaten Sampang, Kecamatan Torjun melaluisaksi SITI HAPSAH.7.
169 — 49
Menetapkan syarat umum yakni Anak tidak boleh mengulangi perbuatannya dan melakukan tindak pidana lainnya dan syarat khusus yakni Anak harus mengikuti pembinaan mental dan spiritual di luar lembaga yang ditunjuk UPT Rehabilitasi Panti Sosial Permadi Putra TERATAI Surabaya selama : 2 (dua) Bulan ;4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;5. Memerintahkan agar Anak segera dikeluarkan dari tahanan ;6.
Menetapkan syarat umum yakni Anak tidak boleh mengulangi perbuatannya danmelakukan tindak pidana lainnya dan syarat khusus yakni Anak harus mengikuti22pembinaan mental dan spiritual di luar lembaga yang ditunjuk UPT Rehabilitasi PantiSosial Permadi Putra TERATAI Surabaya selama : 2 (dua) Bulan ;4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan ;5. Memerintahkan agar Anak segera dikeluarkan dari tahanan ;6.
60 — 19
Bintang Rifqy Arrahman Bin Abdur Rachman (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan ;
- Menjatuhkan pidana pembinaan terhadap Anak Muhammad Bintang Rifqy Arrahman Bin Abdur Rachman (alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Blitar dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di UPT
194 — 75
Dharma Wira WijayaHalaman. 40 dari.Hal 59 Putusan Nomor 174/Pdt/2019/PT DPS.berbatasan langsung dengan kawasan hutan Tahura NgurahRai Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) dan tidak terjadipelanggaran (peta terlampir).4) Berdasarkan Berita Acara Hasil pengukuran oleh Tim DinasKehutanan Propinsi Bali, UPT Tahura Ngurah Rai dan Balai PemantapanKawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar Nomor: 81/BA/X/2017, tanggal 2Oktober 2017 terhadap lokasi hak atas tanah dari pemohon An.
DharmaWira Wijaya; sesuai surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BadungNomor: 473/00251.03.200/XI/2017 Tanggal 22 September 2017, makaKepala UPT. Tahura Ngurah Rai meng~luarkan Surat Keterangan Nomor:522/366/UPT.Tahura.Dishut yang menyatakan bahwa lokasi tanah hak milikNomor SHM 3820 berbatasan dengan Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai(RTK.10) diantara pal batas hutan B./THR.167, B.
DinasKehutanan Provinsi Bali melalui UPT Tahura Ngurah Rai. Dasar KewenanganPengelolaan Kawasan Tahura Ngurah Rai adalah sebagai berikut :1)2)Bahwa Gubernur Bali cg.
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) ProvinsiBali, termasuk UPT Tahura Ngurah Rai, terakhir diatur dengan PeraturanGubernur nomor 111 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Rincian TugasPokok Unit Pelaksana Teknis diLingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Bali (Aturan Pelaksanaan dariPerdaProvinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah).Dalam hal pemantapan kawasan hutan setiap 5 (lima) tahun sekali diadakanrekonstruksi batas kawasan hutan.
UPT Tahura Ngurah Rai. Sampai dengan saat ini Tergugat VItidak pernah menerima pemberitahuan tentang SHM bagian dari SHM yangoverlaping dengan Kawasan Hutan tTahura Ngurah Rai.
muhammad farhan
34 — 9
tersebut tidak tertera/tertulis FARHAN, lahirdi Bima tanggal 9 Januari 1992 anak kelima dari ayah bernama SYAMSUDINdan ibu bernama MARIYAM, seharusnya tertulis MUHAMMAD FARHAN lahirdi Bima tanggal 9 Januari 1992 anak kelima dari ayah sesuai atau tidak samadengan tanggal dan bulan lahir anak Para Pemohon ANISATUR RAHMAN,lahir di Kota Bima pada tanggal 1 Januari 2009 anak kelima dari ayahbernama SYAMSUDIN dan ibu bernama MARIYAM berdasarkan suratketerangan kelahiran dari Dinas Kesehatan Kota Bima UPT
98 — 56
membuktikan dalil gugatannya Penggugat telahmengajukan alatbuktuberupa foto copy surat P1S/DP10 dan 8 (tiga)orang saksi;Menimbang, bahwa dari surat bukti tersebut di atas ternyata fotocopy yag sesuai dengan aslinya adalah bukti P1, P2, P8 dan P9sedangkan untuk bukti P3, P4, P5, P7 dan P10 berupa foto copy atasfoto copy dan tidak ada aslinya;Menimbang, bahwa buktin P1 berupa Surat Perintah PerjalananDinas untuk melakukan pengukuran, P2 berupa Peta Kerja PenyiapanLahan asuil Team Inventarisasi Lokasi UPT
ANDI LIYANTO
23 — 2
2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,sehingga Hakim berpendapat permohonan yang dimohonkan Pemohon adalahtidak bertentangan dengan hukum positif yang belaku;Menimbang, bahwa selanjutnya ditentukan dalam ketentuan Pasal 59Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil padapokoknya menyebutkan pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
ISMAIL
20 — 3
seperti tercatatdalam kutipan akte kelahiran saat ini (vide bukti P4);Menimbang, bahwa perbaikan nama, bulan kelahiran dan nama ayahpada akte kelahiran anak Pemohon tersebut dimaksudkan agar tidak adakerancuan mengenai identitas diri anak Pemohon yang sebenarnya;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 59 ayat (1) PeraturanPresiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil, pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukanpada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
24 — 4
Kekurangan Syarat atau Penolakan Perkawinanatau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar,Nomor B129/Kua.13.31.18/pw.01/2020 tertanggal 27 Agustus 2020 telahdiberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai (P.3); x (4) Fotokopi Kutipan Anama anak Para PSipil Kabupaten &dan telah dicocg(5) FotokopiPemohonKecamatan 5meterai cuk(P5);(6) Fotokopi atas nameterai cukup dan(P.6);Para Pemohon no 440/698/409.104.8/2020 yang dikeluarkan oleh DinasKesehatan UPT
ALFIN JALIL
17 — 4
Efisien dan efektif;Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 69Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa untuk dapat tercapainyakemudahan dan efektif serta efisiennya suatu pelayanan pendaftaran pendudukdan pencatatan sipil maka Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT DisdukcapilKabupaten/Kota antardaerah saling berkoordinasi dalam memberikanpelayanan;Menimbang, bahwa dengan berdasarkan prinsipprinsip pelayananpendaftaran
12 — 4
PUTUSANNomor 548/Pdt.G/2016/PA.Tgr.aml Gall atl aanDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telahmenjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer UPT DinasXxxx, pendidikan S1, bertempat tinggaldi Kabupaten KutaiKartanegara, sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 29 tahun, agama lslam, pekerjaan buruh serabutan,pendidikan
39 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sulaiha Riningsih, M.Sisebagai dokter UPT Puskesmas Batangbatang Sumenep;Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diaturdan diancam pidana Pasal 310 ayat (2) UndangUndang Nomor: 22 Tahun 2009tentang Lalulintas dan angkutan Jalan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSumenep tanggal 18 Agustus 2014 sebagai berikut:1.
154 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menempatkan Terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi medis danrehabilitasi sosial di Lembaga Rehabilitas) UPT BNN ProvinsiSulawesi Selatan selama 4 (empat) bulan;5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;6.
34 — 10
.276/Pdt.G/2016/PA.Abpemeriksaan dengan membacakan surat guatan Penggugat yang maksud danisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.Bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya, Penggugat mengajukansurat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/154/IX/2008 tanggal 1September 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhimeterai secukupnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan asli suratjin untuk bercerai dari Kepala UPT
Fathorrazi
23 — 4
pengadilan negeri olehPenduduk maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkanperubahan/penggantian nama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Sleman, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejakditerimanya salinan Penetapan ini;Menimbang, bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 59 PerpresNomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan (1) Pembetulan akta PencatatanSipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Terbanding/Terdakwa : NURUDIN bin SUTRISNO WIYONO
146 — 62
Annafsul Mutmainah, dari UPT Puskesmas Sedayu I, No.4451/1127tertanggal 21 Desember 2020, dengan kesimpulan bahwa saksi korbanmenderita luka memar di area leher depan kiri ukuran satu millimeter kali satuHalaman 6 dari 7 halamam, Putusan Nomor ....
NUNUNG FITRIA DEWI
39 — 4
tersebut lahir di Jember 27 Januari2012;Menimbang, bahwa perbaikan bulan dan tahun kelahiran anakPemohon tersebut dimaksudkan agar tidak ada kerancuan mengenai identitasdiri dari anak Pemohon yang sebenarnya;Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PN Jmr.Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 59 ayat (1) PeraturanPresiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil, pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukanpada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT