Ditemukan 11604 data
Urut Berdasarkan
Putus : 17-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3124 K/Pdt/2012 Tanggal 17 Desember 2013 — PT. RIAU AIRLINES, ; AEROCENTURY CORP,
80 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
fakta sebenarnya telah sangat melukairasa keadilan dan jelas merugikan Penggugat Rekonvensi baik secara materilmaupun immaterial akibat tidak adanya keseimbangan dalam mengungkap hakdan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa yang merupakandasar gugatan Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan dalam konvensi;Bahwa merujuk pada Pasal 7 (a) perjanjian sewa Penggugat Rekonvensiyang akan merawat kedua pesawat selama masa sewa dengan syarat danketentuan sebagaimana maksud Pasal 3 (f) dengan penekanan
Register : 17-06-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 04-11-2016
Putusan PN SABANG Nomor 22/Pid.Sus/2016/PN.SAB Tanggal 19 Oktober 2016 — SARYONO Bin RUDI SUWANDI
150 — 40
150 — 40
2016/PNSAB Bahwa Dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan tidak terdapat tandatandakekerasan dibagian luar tubuh, pemeriksaan pada kemaluan saksi korban dandilihat tidak dijumpai tandatanda kemerahan, diumpai adanya keputihan,dijumpai selaput dara yang tidak utuh sehingga tidak dapat dinilai mengenai araharah luka robek dari selaput dara dikarenakan disetiap arahnya sudah robek ; Bahwa penyebab lain yang menyebabkan luka robek selaput dara Bisa diakibatkanolahraga yang ekstrem dan hal lainnya yang penekanan
Putus : 15-10-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 68-K/PM II-11/AD/IX/2015 Tanggal 15 Oktober 2015 — TERDAKWA
128 — 76
128 — 76
Terdakwa sudah mengetahui penekanan dari pimpinan TNI dan halhal lain yang berhubungan dengan larangan agar tidak melakukanperbuatan tersebut namun Terdakwa justru dengan sengajamelanggarnya.Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap di pertahankansebagai anggota TNI, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnyasebagai berikut :1.
Register : 24-10-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 53-K/PM.I-06/AU/X/2016 Tanggal 21 Desember 2016 — Kopda Daniel NRP 531411
122 — 69
122 — 69
Bahwa Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta taatterhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Pimpinanyang sering memberikan pengarahan dan penekanan untuk menjauhibahaya Narkotika, akan tetapi Terdakwa mengabaikannya bahkanTerdakwa bukan sebatas menjadi pengguna tetapi menjadi pengedarnarkotika.2.
Register : 21-02-2020 — Putus : 03-04-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 87/PDT/2020/PT MKS Tanggal 3 April 2020 — Pembanding/Penggugat : Irwan
Terbanding/Tergugat I : Saharuddin Dg. Mone, ST Bin Sombalang
Terbanding/Tergugat II : Baharuddin Dg Ngewa Bin Momi
61 — 34
Terbanding/Tergugat I : Saharuddin Dg. Mone, ST Bin Sombalang
Terbanding/Tergugat II : Baharuddin Dg Ngewa Bin Momi
61 — 34
No. 87/PDT/2020/PT.MKSMenimbang, bahwa atas keberatankeberatan Penggugat/Pembandingsebagaimana tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat denganpertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa sesuai putusan Pengadilan Negeri pada halaman29 s/d halaman 35, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak hanyamempertimbangkan saksi Tergugat yang bernama Muliati binti Hakim tetapijuga telah mempertimbangkan saksisaksi Tergugat yang lain yaitu : saksiMustari, penekanan kesaksian saksisaksi Tergugat
Register : 20-04-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PN SLEMAN Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN Smn Tanggal 13 Juni 2017 — * Pidana
- EDWIN KURNIANTO Als EDWIN Bin PURWANTO
47 — 9
47 — 9
Unsur Setiap OrangMenimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakanpada pokoknya bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akanmempertimbangkan unsur setiap orang sebagai berikut :Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2017/PN Smnn Bahwa Setiap Orang adalah orang perorangan atau individu yangmerupakan subjek hukum (natuurlijkk persoon) dan kepadanya dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengandemikian penekanan
Putus : 06-12-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 665 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 6 Desember 2011 — RUDY HARTANTO vs KONRAD HORNSCHUCH AG.
216 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
216 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
memiliki adanya kesamaan bunyi,tulisan dan rangkaian huruf, yaitu pada bagian katakata dcfix;27 Bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah dan pemilik merek terkenal atasMerek dcfix; yang juga terdaftar di beberapa negara sangat berkeberatandengan adanya pendaftaran Merek dcfix deco dengan nomor IDM000133316dan dcfix glass dengan nomor IDM000133317 yang didaftarkan olehTergugat karena memiliki persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya,pada bentuk susunan katakata dimana ada penonjolan/dominasi penekanan
Register : 10-07-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PA SUMENEP Nomor 965/Pdt.G/2020/PA.Smp Tanggal 24 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 2
12 — 2
penentuan pemberian mutah harus berlandaskan danditegakkan di atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asassesuai kemampuan;Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutahmaka asas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asaskepatutan dan asas sesual kemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patutmempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisadiketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
Register : 04-09-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 102-K/PM I-04/AD/IX/2017 Tanggal 3 Oktober 2017 — SERTU PIKI OKTAVIANUS
150 — 47
150 — 47
Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa jugatelah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNImelalui pimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajuritTNI terlipat dalam masalah penyalahgunaan narkotika, apalagiTerdakwa seorang prajurit yang seharusnya memberikan contohkepada masyarakat.3.
Putus : 26-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 529/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Juni 2016 — PT HARI SAWIT VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
52 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuh kepadaUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubahuntuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000dan diubah terakhir
Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndangPengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);.
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Register : 23-07-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 14-09-2018
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 119-K/PM I-04/AD/VII/2018 Tanggal 9 Agustus 2018 — KAPTEN INF TAZMAN
130 — 38
130 — 38
Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenisshabushabushabushabu, hal ini menunjukkan perilaku dan sikapketidakperdulian Terdakwa atas perintah pimpinan/atasan yang selalumemberikan penekanan untuk mengajak keluarga dan lingkungannyamenghindari narkoba dan Pimpinan TNI telah memerintahkan untukmenindak tegas terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidanaNarkotika.4.
Register : 19-07-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 24-08-2018
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 25/Pid.B/2018/PN Lbj Tanggal 21 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.Hero Ardi Saputro, SH.
2.Ari Wibowo, SH.
Terdakwa:
HENDRIKUS HARJUN Alias HENDI
69 — 30
1.Hero Ardi Saputro, SH.
2.Ari Wibowo, SH.
Terdakwa:
HENDRIKUS HARJUN Alias HENDI
69 — 30
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmasingmasing unsur dari pasal yang telah didakwakan terhadap diri paraterdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu barang siapaMenimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjukkepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyekhukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depanpersidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebabitu penekanan
Register : 24-08-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PN RUTENG Nomor 57/Pid.B/2020/PN Rtg Tanggal 22 September 2020 — DEDI TRIYONO alias DEDI
146 — 60
146 — 60
atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjukkepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyekhukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depanpersidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebabitu penekanan
Register : 23-09-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PN Sei Rampah Nomor 443/Pid.B/2019/PN Srh Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ANDI HAKIM P. LUMBAN GAOL, SH
Terdakwa:
JHONSON Alias ASEN
40 — 12
ANDI HAKIM P. LUMBAN GAOL, SH
Terdakwa:
JHONSON Alias ASEN
40 — 12
Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan
Register : 08-08-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 89/PDT/2018/PT.PLG Tanggal 2 Oktober 2018 — PT.KUALA PERMAI
MELAWAN
GUNAWATI KOKOH THAMRIN
125 — 88
125 — 88
Curah Prima dan surat tersebutdikirim oleh pihak TERGUGAT berdasarkan Adendum KesepakatanBersama yang telah di sepakati antara PENGGUGAT danTERGUGAT, karena dengan kesiapan yang telah TERGUGATlakukan (pondasi borpile) dan pekerjaan lanjutan sudah seharusnyadilakukan, yaitu menaikan dinding dan lantai parkir.Bahwa dalam penulisan serta penggunaan kosa kata dari suratNomor : 26/KP/VIV/2017 tanggal 15 Juli 2017 secara umum tidakmenyalahi aturan apapun serta tidak mengandung ancaman,intimidasi ataupun penekanan
Register : 26-11-2012 — Putus : 27-08-2013 — Upload : 28-03-2014
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 2852/Pdt.G/2012/PAJT Tanggal 27 Agustus 2013 — - Nelwan Zulkarnain bin Zulkarnaini
- Marta Riri Lastri binti Abdullah Alies
48 — 38
48 — 38
untuk upaya pendekatan tidak pernah terjadi sehingga Pemohontidak melihat konsistensi dan kebenaran antara ucapan Termohondengan fakta yang ada.Fakta yang terjadi justru pemaparan Jawaban yang dibuat olehTermohon melalui Kuasa hukumnya tidak mencerminkan upayapendekatan, bahkan yang tersurat adalah sikap yang mendikte, tidakmau mengalah, tidak ada keinginan berintropeksi, tidak berempatiketerbatasan dan kondisi keuangan Pemohon, memberikan informasiyang tidak sesuai dengan fakta, dan melakukan penekanan
Register : 12-03-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN SINGARAJA Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr Tanggal 11 Mei 2021 — Terdakwa
164 — 64
164 — 64
dari Penasihat Hukum Anak maupundari Anak sendiri maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang bahwa setelah memperhatikan faktafakta yang terungkapdipersidangan serta memperhatikan sikap perilaku dari Anak yang padaprinsipnya telah mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidakakan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwapidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana yang dimuat dalamamar putusan dibawah ini adalah lebih didasarkan kepada penekanan
Upload : 20-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2535 K/PDT/2010 PT. SANTOSA ASIH JAYA; BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, CAB. BOJONEGORO
29 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2535K/PDT/2010ketiga seluruhnya menjadi tanggung jawab pihak ' pertama(Tergugat Rekonvensi) (bukti PR.1) ;Bahwa dalam kenyataanya : dengan dalih untukkelancaran, Tergugat Rekonvensi bersama kelompoknya telahmelakukan penekanan pada pihak Penggugat Rekonvensi, bahwaPenggugat Rekonvensi diharuskan untuk sementara waktu maumembantu). dulu). membayar hutangnya Tergugat WRekonvensi padapihak ketiga dengan janji penggantiannya akan ditransferlangsung dari kantor Tergugat Rekonvensi Pusat Jakarta, dandengan
Register : 17-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1160 B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES;
34 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1160/B/PK/PJK/2015dapat mengenakan pajak dengan tarif 20% sesuaidengan Pasal 26 UU PPh;12) Penekanan dalam sengketa ini adalah pembuktian bahwapenerima bunga yang telah dibayar oleh TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) adalahmemenuhi syarat atau tidak agar memperoleh fasilitas P3BIndonesia Belanda dengan pertimbangan bahwa perludicermati usaha untuk menyalahgunakan P3B itu sendiridalam hal sebagai berikut:a.
Putus : 03-03-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 391/Pdt.G/2019/PN Smg Tanggal 3 Maret 2020 —
156 — 60
156 — 60
Bahwa pada tanggal 24 Februari 2017 Pengggugat dipaksa untukmenyetujui dengan dalil Dalam waktu satu tahun sejak Penyerahanjaminan dilakukan, Debiturdan atau Penjamin diberikan kesempatan untukmenebus kembali yaitu selambatlambatnya pada bulan maret 2018 (masaopsi), dengan nilai penebusan kembali minimal sebesar Rp.3.795.000.000, (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh lima jutarupiah), hal ini menunjukan bahwa sudah ada penekanan terhadapapPenggugat dan tampaklah dalam kurun waktu yang sama melihatPenggugat