Ditemukan 17962 data
Urut Berdasarkan
Register : 18-03-2013 — Putus : 09-04-2013 — Upload : 19-12-2013
Putusan PA KENDAL Nomor 77/Pdt.P/2013/PA.Kdl. Tanggal 9 April 2013 — Pemohon
53 — 16
53 — 16
dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah pengadilan dalamlingkungan Peradilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkaraperkara perdata antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, kewarisan, wakaf
Register : 29-03-2019 — Putus : 08-11-2018 — Upload : 29-03-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 63/PDT/2018/PT KDI Tanggal 8 Nopember 2018 — - Pembanding : La Ode Amiri Ajaba.
- Terbanding : L.D. Samimu,dkk.
59 — 21
59 — 21
terhadap alatalat bukti surat tersebut sangatberalasan hukum untuk dikesampingkan;Bahwa Pembanding sangat keberatan dan tidak dapat menerimapertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau dalamPutusan Pengadilan Negeri Baubau yang dimohonkan banding a quopada halaman (55), alinea ke 2 dan seterusnya, dimana MajelisHakim telah mempertimbangkan dan selanjutnya mengakui eksistensialat bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugatbertanda (P9) berupa: FOTO COPY SERTIFIKAT WAKAF
NOMOR:285 YANG MERUPAKAN TANAHKINTAL MESJID BAABUSSALAMKELURAHAN KADOLOMOKO YANG BERBATAS PADA SISI SEBELAHTIMUR DENGAN TANAH OBJEK SENGKETA; Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangkan hukumMajelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau tersebut karena telahmenjadikan alat bukti surat berupa foto copy sertifikat wakaf kintal mesjidtersebut untuk membuktikan bahwa Tanah Objek Sengketa (diluartanah/kintal mesjid) sebagai milik Para Terbanding/Para Penggugatdengan mengutip kaidah hukum yang terkadung
OLEHPIHAKLAWAN dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan NegeriBaubau kemudian memberikan pertimbangan hukum dalam putusan aquo pada halaman (55), alinea terakhir, dengan menyatakan bahwamerujuk kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiatersebut di atas, .................., dimana surat bukti a quo TIDAKDISANGKAL OLEH TERGUGAT ....; Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriBaubau tersebut yang menyatakan, bahwa bukti surat berupa foto copytanpa asli Sertifikat Wakaf
dengan status tanahskintalMesjid Babussalam yang menjadi Objek dari bukti surat bertanda (P9)tersebut, maka terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanNegeri Baubau a quo haruslah dikesampingkan oleh Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara karena pertimbangan hukum yang demikiansungguhsungguh sangat menyesatkan dan tidak sesuai dengan kaidahhukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 410K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, oleh karena bukti surat berupa fotocopy sertifikat tanah wakaf
Register : 19-01-2011 — Putus : 02-02-2011 — Upload : 09-02-2013
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 20/Pdt.P/2011/MS-Bna Tanggal 2 Februari 2011 — DRA AIDA BINTI A. SAMAD
48 — 13
48 — 13
Sebagian tanah yang terletak di jalan Blang Cut No. 25Gampong Lambhuk seluas 400 m2 dengan batas batasnya sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wakaf GampongLambhuk; Sebelah Timur berbatas dengan JalanPemuda; Sebelah Selatan dengan Jalan BlangCUE 3 Sebelah Barat berbatas dengan tanahRubama 2.
Register : 16-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 10-08-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 20/Pdt.P/2017/PA.Tgrs Tanggal 9 Maret 2017 — Pemohon melawan Termohon
21 — 36
21 — 36
alasan sebagaimana terurai dalam posita permohonannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undangundangNomor 3 tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua atas Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama disebutkan bahwa Pengadlan Agama bertugas danberwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara di tingkat petama antaraorangorang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah,Wakaf
Putus : 06-03-2012 — Upload : 22-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2754 K/Pdt/2011 Tanggal 6 Maret 2012 — 1. MUCHTAR KHALID, 2. LISNAR,
26 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perkawinan;b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan HukumIslam;c. wakaf dan shadaqgah;. Bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut:Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf ajalah halhal yang diatur dalam atau berdasarkan undangundangmengenai perkawinan yang berlaku. Menurut Dr. H. Roihan A. Rasyid, SH., MA dalam bukunya Hukum AcaraPeradilan Agama yang diterbitkan PT.
Register : 25-09-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PN KLATEN Nomor 107/Pdt.P/2020/PN Kln Tanggal 12 Oktober 2020 — Pemohon:
1.Sugeng Riyadi
2.ELIES CHURNIAWATI
74 — 16
1.Sugeng Riyadi
2.ELIES CHURNIAWATI
74 — 16
RizqiArdiansyah Riyadi pada 20 Februari 2002 (Vide Bukti P1 s/d P5);Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkanbahwa:Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:Perkawinan;Waris;Hibah;Wakaf;Qo 5 Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PN KIne.
Register : 17-12-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 19-02-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 562/Pdt.G/2013/PA.Amt Tanggal 21 Januari 2014 — Penggugat
Tergugat
21 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 20-02-2014 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 21-04-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 0109/Pdt.G/2014/PA.Amt Tanggal 12 Maret 2014 — Penggugat
Tergugat
19 — 5
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 01-11-2016 — Putus : 28-11-2016 — Upload : 27-12-2016
Putusan PA LAMONGAN Nomor 2241/Pdt.G/2016/PA.Lmg. Tanggal 28 Nopember 2016 — P DAN T
22 — 7
22 — 7
pada pokoknyasebagai berikut :1 Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal28 Juli2010, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatanBabat Kabupaten Lamongan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:250/29/V/2010 tertanggal28 Juli 2010, sesuai dengan Duplikat Kutipan AktaNikah Nomor : 54/09/X/DN/2016 tanggal 31 Oktober 2016;2 Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersamasebagai suami istri dengan mengambil tempatdi rumah bibi Tergugat diJalan Langgar Wakaf
Register : 21-01-2019 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PA BANGKINANG Nomor 0093/Pdt.G/2019/PA.Bkn Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 3
21 — 3
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Register : 07-10-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Bsk Tanggal 20 Oktober 2020 — Pemohon:
DASMIR
79 — 17
DASMIR
79 — 17
, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria mengatur bahwa Sertifikat Tanah merupakan surat tandabukti hak kepemilikan atas tanah;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwaSertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf
Register : 21-09-2015 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN GRESIK Nomor 37_Pdt.G_2014_PN.Gsk Tanggal 19 Nopember 2014 — DJONO ANWAR
MELAWAN
H. ABDUL KARIM. Dkk.
123 — 6
123 — 6
Warti;e Sebelah Timur : Tanah tambak milik Handayani;e Sebelah Selatan : Sungai (saluran air);e Sebelah Barat : Tanah wakaf MI Desa Banjarsari;2. Bahwa, tanah sengketa diperoleh Penggugat dari mendapat bagian waris dari orang tuaPenggugat bernama Almarhum H. Anwar yang telah meninggal dunia pada tanggal 20April 2000;3. Bahwa, Penggugat telah memiliki dan mengelola tanah sengketa sejak diberi bagian warisdari orang tua Penggugat, dalam hal ini almarhum Haji Anwar.
Register : 07-02-2014 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 21-04-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 0084/Pdt.G/2014/PA.Amt Tanggal 25 Maret 2014 — Penggugat
Tergugat
19 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Putus : 31-08-2010 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1721 K/Pdt/2009 Tanggal 31 Agustus 2010 — IWAN MUHAMMAD SAFUAN vs SYARIFUDDIN HARUN
32 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan NegeriMedan pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah seluas lebihkurang 15.450 M2, yang terletak di lingkungan XIl Kelurahan Besar KecamatanMedan Labuhan Kota Medan, berdasarkan Surat Jual tanggal 21 Juni 1975,dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara dengan tanah Ahmad Rani ; Sebelah Selatan dengan tanah jalan ; Sebelah Timur dengan tanah wakaf
(lima juta rupiah) dan pembayaran ketiga padatanggal 4 Agustus 2003 sejumlah Rp.15.000.000,(Lima belas jutarupiah), dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara dengan tanah Ahmad Rani ; Sebelah Selatan dengan tanah Jalan ; Sebelah Timur dengan tanah wakaf ; Sebelah Barat dengan tanah Sungai ;Bahwa oleh karena harga jual beli tanah Tergugat dalam Rekonvensitersebut telah dilunasi oleh Penggugat dalam Rekonvensi makaTergugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi sepakatuntuk menuangkannya
Register : 20-02-2017 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 05-09-2017
Putusan PA BANGKO Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bko Tanggal 15 Maret 2017 — Pemohon dan Termohon
15 — 4
15 — 4
Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhahitestimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (jn casu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alih menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam AlFigh Allslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171kesaksian Istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkaranasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang,kepemilikan, wakaf,
No. 0081/Pdt.G/201 7/PABkotahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf dan nikah secara kasuistis,testimonium de auditu (syahadah istifadhah) dapat dipergunakan sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon denganTermohon dilaksanakan pada tahun 1972 atau sudah 45 tahun berlalu, patutdiduga bahwa saksisaksi yang melihat langsung pernikahan Pemohon denganTermohon sudah sulit ditemukan atau mungkin sudah tidak ada lagi atau sudahmeninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sulit
Register : 25-10-2016 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN SLEMAN Nomor 228/Pdt.G/2016/PN.Smn Tanggal 13 Februari 2017 — -Tri Maryunanto, S.H., Andi Nuryono, Insan Yudanarto : Penggugat I;
-Emmy Sudaryanti, S.H., H. Dedi Sudaryanto, SE : Penggugat II;
Melawan :
-Sri Kastuti Sumarni : Tergugat I;
-PPAT Endang Murniati, S.H : Tergugat II;
-Benny Progowonto : Tergugat III;
-Sugiharto, S.H. : Tergugat IV;
-Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaen Sleman : Tergugat V;
-Yuliman Sardjito : Turut Tergugat;
224 — 36
224 — 36
absolut perkara gugatan aquo sebagai berikut:Menimbang, Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 49 UndangUndangNomor 3 tahun 2006, Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 yang telah merubahdan menambah UndangUndang Nomor : 7 tahun 1989 tentang peradilan Agamadisebutkan bahwa yang menjadi wewenang dari Pengadilan Agama adalahmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang :a. perkawinan;b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;c. wakaf
dan shadaqah.d. hibah ;e. wakaf ;f. zakat ;g. infag ;h. shodaqah dani. ekonomi syariah.Menimbang, bahwa dalam pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 tahun2006 menyebutkan bahwa dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa laindalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai Obyeksengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkupPeradilan Umum ;Sedangkan dalam Pasal 50 ayat (2) UndangUndang Nomor 3 tahun 2006menyebutkan Apabila terjadi sengketa hak
Register : 09-10-2017 — Putus : 07-03-2018 — Upload : 01-10-2019
Putusan PA KEDIRI Nomor 629/Pdt.G/2017/PA.Kdr Tanggal 7 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
116 — 70
116 — 70
Bahwa sikap Tergugat semenamena terhadap Penggugat setelahadanya Akta Hibah tersebut, sehingga akhirnya Penggugat memutuskanuntuk tidak tinggal serumah dengan Tergugat dan Penggugatmenumpang hidup di Musholla wakaf dari almarhum orangtuaPenggugat (H. HASIM). Tergugat juga telah mendaftarkan permohonanhak milik terhadap obyek sengketa tersebut di Kantor Pertanahan KotaHal. 2 dari 23 hal. Put.
Wakaf dan Shadaqah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengandemikian perkara a quo, dalam hal ini Pembatalan Hibah merupakan salahsatu kewenangan/Kompetensi Absolut dari Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa dengan demikian maka Eksepsi dari Tergugatyang menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untukHal. 17 dari 23 hal. Put.
Register : 10-04-2012 — Putus : 29-10-2012 — Upload : 30-10-2012
Putusan PA METRO Nomor 321/Pdt.G/2012/PA.Mt Tanggal 29 Oktober 2012 — PELAWAN, TERLAWAN
71 — 7
71 — 7
Wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. infaq;h. shadaqah; dani. ekonomi syari'ah.Berdasarkan uraian tersebut dan dikorelasikan dengan dasar perlawanan PeiawanEksekusi tidak ditemukan satu pun dasar . hukum ataupun alasan hukum penggajuanperlawanan Pelawan terhadap perkara aqua, Perkara yang diajukan secara jelas dan terangbukan merupakan perkara perkawinan, waris, wasiat, wakaf, sakat, infaq shadaqah danekonomi syariah.
Putus : 29-09-2014 — Upload : 13-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3154 K/Pdt/2013 Tanggal 29 September 2014 — RAHMAD Bin H. SANUSI, dkk vs HJ. FATIMAH Binti H. HASANUDIN, dkk
81 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas dasar gugatan Para Penggugat selaku ahli warissah, menguasai/memiliki 2 (dua) bidang tanah seperti posita point2 dan posita point 3 tersebut di atas, berdasarkan Surat AkiteTulisan ArabMekayu tanggal 28 Januari 1909, terdapat 1 (satu)buah rumah/wakaf di atas tanah tersebut serta 1 (satu) bidangpekarangan, terletak masingmasing sebagai berikut:1.
Jahra Binti Muhammad Tarif , di atas tanah terdapatrumah tua dan wakaf Muhammad Tarif Bin Boedjang;2. Sebidang tanah pekarangan terletak di Jalan Tanjung Raya II, KelurahanSaigon Rt. 002 Rt. 003, tanah seluas + lebar 20 depa dan panjang 200depa tangan, dengan batasbatas sebagai berikut:Hal 5 dari 34 hal. Put. Nomor 3154 K/PDT/2013e Utara berbatasan Parit Kongsi Kampung Samarangkai, sekarang JalanPemda;e Barat berbatasan Kabun Ence Majid, sekarang Gang Bahagia;e Timur berbatasan Kebun H.
Menyatakan sah dan berharga menurut hukummemiliki/menguasai 2 (dua) bidang tanah hak milik adat,berikut di atas tanah tersebut terdapat 2 (dua) bangunanrumah tua serta wakaf peninggalan Muhammad Tarif BinBoejang (almarhum), berdasarkan Surat Akite WallahuKhairusysyahidin adanya Pontianak, 6 pada Al Muharram1327 Berbetulan pada 28 Januari 1909 Nomor01SAM/2005/PA.Ptk Pontianak, 31 Januari 2005 isi salinandari tulisan huruf Arab Melayu ke tulisan latin.
Register : 26-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Kln Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
1.SAGINO alias SAGINO GINO PANDOYO
2.Nyonya DARMINI
3.TRI YUNI ATMOKO, SE.
4.WAHYU PRABOWO
Tergugat:
SRI GIYATNO, S.Pd.
Turut Tergugat:
1.YULIANTI ASMOROWATI, SH
2.Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten ATR BPN Klaten
3.PT. BPR RESTU MAKMUR KLATEN
4.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
71 — 14
1.SAGINO alias SAGINO GINO PANDOYO
2.Nyonya DARMINI
3.TRI YUNI ATMOKO, SE.
4.WAHYU PRABOWO
Tergugat:
SRI GIYATNO, S.Pd.
Turut Tergugat:
1.YULIANTI ASMOROWATI, SH
2.Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten ATR BPN Klaten
3.PT. BPR RESTU MAKMUR KLATEN
4.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
71 — 14
yaitu Penggugat III dan Penggugat IV),kesemuanya beragama ISLAM pula.Bahwa dengan demikian perkara a quo merupakan kewenanganyurisdiksi Pengadilan Agama, yang berwenang memeriksa danmengadili sengketa syar, sebagaimana diatur menurut pasal 49huruf (d) UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yangtelah diperbaharui sebagaimana UU No. 50 Tahun 2009 TentangPeradilan Agama, yaitu mengatur knusus mengenai sengketa antaraorangorang yang beragama Islam di bidang :a perkawinan ;waris ;wasiat ;HIBAH ;wakaf
, sebagaimana diatur menurut pasal 49 huruf (d) UUNomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang telah diperbaharuisebagaimana UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, yaitumengatur khusus mengenai sengketa antara orangorang yang beragamaIslam di bidang :perkawinan ;waris ;wasiat ;HIBAH ;wakaf ;Zakat ;infag ;shadagah ;ekonomi syariah.seroaoopHalaman 25 dari 29 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PNKInBerdasarkan halhal terurai di atas, maka gugatan a quo SALAH diajukandi Pengadilan Negari Klaten, karena
untuk dimiliki;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006, dan kini telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan: bahwaPengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama IslamHalaman 27 dari 29 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PNKIndalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf