., Notaris diJakarta (Akta Pendirian) sebagaimana termuat dalam Tambahan BeritaNegara Nomor 319 Tanggal 13/7 1971 Nomor 56 (Bukti P2), dan yangtelah beberapa kali diubah yang mana perubahan terakhir denganKeputusan RUPS 2014. Pemohon terdaftar dalam Tanda Daftar Perseroandengan Nomor 30.06.1.51.07616 yang berlaku hingga tanggal 29 Agustus2017 (Bukti P3);Halaman? dari 31 hal. Put. Nomor 459 K/Padt.SusPailit/20152.

Dengan lampaunya kurunwaktu tersebut,anggota Direksi yang bersangkutan berhenti darijabatannya tanpamemerlukan persetujuan RUPS".Halaman14 dari 31 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt.SusPailit/20155.

Dengan demikian, Judex FactiPengadilan Niaga Jakarta telah salah menerapkan hukum karena telahmengabaikan kewenangan Pemohon Kasasi sebagai komisaris PTMandala Airlines dalam melakukan pengurusan PT Mandala Airlinespada saat Paul Rombeek mengundurkan diri dan sampai adanyakeputusan pengangkatan direksi baru dalam RUPS.

Nomor 459 K/Pdt.SusPailit/201510.11.11 Agustus 2014 tentang kesepakatan RUPS PT Mandala Airlinesdimana dalam bukti P1 tersebut selaku direktur diberi kewenanganpenuh untuk mengajukan permohonan pailitterhadap diri sendiri ataupihak lain yang ditunjuk oleh direksi perseroan;Menimbang, bahwa oleh karena Mohammad Zaky Achtar, S.H. M.H.,seorang Advokat yang tergabung dalam Jakarta Legal Group, danpermohonan pailit didaftarkan di PN.

Niaga Jakarta Pusat tertanggal 09Desember 2014 serta Surat Kuasa dari Paul Rombeek selaku direkturPTMandala Airlines ditandatangani tertanggal 06 November 2014 makauntuk mencabut surat kuasa harus berasal dari orang yang memberikuasa atau harus melalui RUPS yang benar jika sekiranya PemohonKeberatan mendalilkan Paul Rombeek sebagai direktur telahmengundurkan diri;Menimbang, bahwa fakta dipersidangan tidak ada surat bukti berupaRUPS yang baru yang dapat melemahkan RUPS Akta Nomor 24 tanggal11 Agustus

Putusan No.597/Pdt.G /2013/PN.Jkt.Sel23 Kemudian berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tanggal 20 Mei 2013 yang dituangkan dalam Akta PernyataanKeputusan Rapat PT Famindo Xavustama Sukses No. 5 tanggal 27Mei 2013 pembelian saham oleh PARA PENGGUGAT telah disahkanRUPS sekaligus pula disepakati perubahan anggaran dasar termasukpeningkatan modal dasar, modal yang disetor dan modal yangditempatkan menjadi 5000 saham dengan nilai nominal Rp. 5 000000 000, dengan komposisi Penggugat memiliki 500

Bahwa oleh karena Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT FamindoXavustama Sukses No. 5 tanggal 27 Mei 2013 tidak juga diajukanpersetujuan kepada Menteri Hukum dan HAM hingga lewat waktu 30hari yang disyaratkan dalam pasal 21 ayat (7) UU No. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, maka akta tersebut batal dan tidakmengikat secara hukum sehingga dengan demikian status dankedudukan PARA PENGGUGAT maupun TERGUGAT serta TURUTTERGUGAT menjadi kembali dalam kedudukan semula sebelumadanya RUPS';3.

Merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.Bahwa hasil dari RUPS tersebut dituangkan dalam Notulen RUPS yangditandatangani para pihak yang menghadiri RUPS tersebut, dan selanjutnyapada tanggal 27 Mei 2013 hasil RUPS dituangkan dalam Akta PernyataanKeputusan Rapat PT Famindo Xavustama Sukses No. 05 yang dibuat olehdan dihadapan TURUT TERGUGAT Ill selaku Notaris yang disepakatiHal 13 dari 24 Hal.

Putusan No.597/Pdt.G /2013/PN.Jkt.SelLe10.Bahwa hasil RUPS dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PENGGUGAT,TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT , dituangkan dalam Notulen RUPSyang ditandatangani para pihaknya, kemudian sesuai ketentuan pasal 21UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hasil RUPS tersebutwajib untuk dituangkan dalam akta notaris untuk memperoleh persetujuandari Menteri Hukum dan HAM;Bahwa mengingat hasil RUPS tersebut adalah hasil kesepakatan para pihakmaka terhadapnya berlaku ketentuan

pasal 1338 KUHPerdata yaitu hasilRUPS tetap mengikat para pihak yang membuatnya hingga adanyakesepakatan para pihak untuk mengakhirinya atau isi kesepakatanbertentangan dengan ketentuan yang berlaku, in casu tidak satupunkesepakatan yang dibuat dalam RUPS tersebut bertentangan denganketentuan hukum dan/atau dijadikan alasan oleh PARA PENGGUGAT untukmembatalkan hasil RUPS;Bahwa oleh karena itu TERGUGAT menolak semua dalil PARAPENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasiterhadap

pembebananHak Tanggungan kepada Tergugat Kelima (PT Bank MandiriTbk) wajib melalui mekanisme RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) PT Sacna Graha Eka (Tergugat Kesatu).

JKT.Sel terhadap Tergugat I dan Tergugat I,mengenai permohonan pembatalan RUPS LB Pemegang Saham Tergugat I,dengan dalil RUPS LB tersebut tidak memenuhi kuorum karena ketidak hadiranpara ahli waris dari alm.

Mauli Regina Siahaan (Tergugat IV), mengenaipermohonan pembatalan RUPS LB Pemegang Saham Tergugat I, dengan dalilRUPS LB tersebut tidak memenuhi kuorum karena ketidak hadiran para ahliwaris dari alm.

Hal ini telah diperkuatsecara hukum bahwa Berita Acara RUPS Tergugat I yang dibuatdihadapan Notaris Tita Ariyani, SH telah mendapat pengesahan dari dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

Dengandemikian penyelenggaraan RUPS tersebut secara yuridis formil telah sahdan mengikat para pihak terkait serta tidak ada pembatalan RUPS atasdasar putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.f Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kompetensi dan kewenanganapapun untuk menyatakan bahwa Tergugat I telah menyelenggarakanRUPS tanpa memenuhi persyaratan, sehingga RUPS tidak sah dan tidakmemiliki kekuatan hukum mengikat.3 Bahwa Tergugat V dengan ini menolak dengan tegas dalil Para Penggugat padaposita

KITB dengan mengadakan RUPS Luar Biasa;Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tanggal 16 Desember 2009 tersebut,membahas perubahan modal PT. TBMS dan susunan pengurus. Perubahanmodal dasar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) menjadiRp90.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah). Komposisi modalperseroan PT.

MPM untukpelaksanaan joint Venture ;Bahwa tindak lanjut MoA tersebut di atas, pada tanggal 20 Juni 2008dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. KITB danberdasarkan RUPS luar biasa yang dihadiri oleh H. Arwin, SH selaku BupatiSiak, Ir. Aflah Aman selaku Pit. Direktur PD Sarana Pembangunan Siak, Sdr.Zulkifli Saleh dan Sdr. Wan Muhammad Yunus serta Terdakwa yang hasilnyahanya menyetujui pembentukan PT.

KITB dengan mengadakan RUPS Luar Biasa;Hal 22 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014 Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tanggal 16 Desember 2009 tersebut,membahas perubahan modal PT. TBMS dan susunan pengurus. Perubahanmodal dasar dari Rp100.000.000.000, (seratus milyar rupiah) menjadiRp90.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah). Komposisi modalperseroan PT.

TMBS yaituDewan Direksi dan Dewan Komisaris, serta telahmendapat persetujuan RUPS Luar Biasa PT. TBMS,Hal. 47 dari 71 hal. Put. No. 2285 K/PID.SUS/2014dimana RUPS PT. TBMS terdiri dari seluruh pemegangsaham PT. TBMS termasuk PT. KITB. Dan tidak adakeberatan dari seluruh Pemegang Saham PT. KITB6.4. Bahwa UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas tidak menganut terminologi grupyang mengacu pada perusahaan grup.

TBMS sepenuhnyamerupakan hasil keputusan RUPS PT. TBMS. Secara yuridis, PT KITB dan PT. TBMS adalah 2 badanhukum yang berbeda dan mandiri yang berhak danberwenang melakukan perbuatan hukum sendiri.6. Bahwa menurut Anggaran Dasar PT KITB, tindakan PemohonKasasi menempatkan uang PT. KITB dalam bentuk depositopada Bank Biru tidak memerlukanpersetujuan Dewan Komisarisatau RUPS PT. KITB, karena PENEMBATAN UANG PT.

TATO ) dan RisalahRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Perusahaan Dagang Tato(PT.TATO) sejak tahun 2002 hingga tahun 2010, dalam tenggang waktu 8(delapan ) hari setelah putusan ini berkekuatan hukumtetap ;4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung rentengmembayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.

bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan PengadilanTingkat Pertama dalam eksepsi, dengan pertimbangan dan alasan bahwa oleh karenaeksepsi sudah mempersoalkan pokok perkara , maka akan diputus dan dipertimbangkanbersamasama dengan pokok perkara ;Menimbang, bahwa tertulis Pasal 100 ayat (10), sebenarnya Pasal 100 ayat (1)dan ayat (3) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 adalah mengenai kewajibanseorang Direksi dari suatu perusahaan antara lain membuat daftar pemegang saham,daftar khusus, risalah RUPS

dan risalah rapat Direksi dan atas permohonan tertulis danpemegang saham, Direksi memberikan izin kepada Pemegang Saham untuk dapatmemeriksa daftardaftar tersebut ;Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat meminta diadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dan meminta pertanggung jawaban Turut Tergugat I danTergugat II mengenai Laporan Keuangan PT.

untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan bukti Penggugatyang diberi tanda P.2 dan P.3 tersebut ;Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dengan seksama Pasal 100 ayat (1) danayat (3) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 adalah mengenai kewajiban seorangDireksi suatu perseroan Terbatas dan ini telah dilakukan oleh Tergugat I cq TurutTergugat II dan Tergugat II ;Namun yang dipersoalkan dalam gugatan dengan bukti yang diberi tanda P.2 dan P.3adalah teguran Penggugat kepada Tergugat untuk segera diadakan RUPS

TATOdan minta pertanggung jawaban Laporan Keuangan sejak tahun 2002 sampai dengantahun 2010 ;Menimbang, bahwa apabila yang diminta Penggugat adalah diadakan RUPS PTTATO maka mekanismenya adalah pada Pasal 80 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 antara lain disebutkan Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPSdapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerahhukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroantersebut ; Menimbang, bahwa dengan demikian ada bertentangan antara dasar gugatanPenggugat

Bintan Inti Sukses (Asli);

PT.BIS (Asli);

BINTAN INTI SUKSES) Tahun Anggaran 2007 (Fotocopy);

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tanggal 16 Mei 2018 PT.BIS (Fotocopy);

Bintan kepada PT.Bank Riau, PD.Bank BPR Bintan dan PT.Bintan Inti Sukses untuk tahun 2009 s/d 2010 (Fotocopy);

Umum PemegangSaham (RUPS) Tahunan PT.

BIS yang diputuskan dalam RUPS LuarBiasa; Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;16.

pada akhir tahun 2018 yangmembahas tentang RUPS 2017 dengan agenda pemaparan unitunitusaha dan program kerja PT.BIS;Bahwa yang melakukan pemaparan pada RUPS tersebut yaituRisalasih ;Bahwa pada saat RUPS tersebut Teddy Ridwan juga hadir;Bahwa RUPS luar biasa dilakukan pada tahun 2019 yaitu denganagenda pergantian Direktur PT.BIS;Bahwa RUPS luar bisa tahun buku 2017 dan 2018 di lakukan pada hariyang sama;Halaman 109 dari 233 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN.

PemegangSaham (RUPS) Tahunan PT.

(RUPS) Tahunan PT.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa atas nama PT.

Menetapkan PEMOHON dan atau kuasanya sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. ABINDO PRATAMA MANDIRI;

5. Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang dipimpin oleh Direksi PT.

AA ANDI PRAJITNO, Drs, SH, Mkn Notaris di Surabaya, 1 (satu) bandel copy legalisir minuta akta no. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang berita acara RUPS-LB PT ZANGRANDI PRIMA yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs. SH. Mkn Notaris Surabaya, dikembalikan kepada Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs., SH., M. Kn.;

Membebankan biaya perkara untuk dua tingkat peradilan kepada Negara;

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggal07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggalO07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Untuk mencapaikuorum harus dihadiri juga oleh para pemegang saham yang lain yaitu ROBBYICHWAN TANUMULIA atau ILSE RADIASTUTI TANUMULIA.Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitu pengesahan peralihansaham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada terdakwa drg. GRIETJETANUMULIA, EMY TANUMULJA (berkas terpisah) dan Ir. WILLY TANUMULIA(berkas terpisah).

SYLVIA TANUMULIA.Bahwa pada tanggal O7 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam AktaNo. 42, tanggal O07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA, yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notarisdi Surabaya yang salah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan sahamperseroan sebagai berikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIAkepada para ahli waris JANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitupengesahan peralihan saham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada Ir. WILLYTANUMULIA (berkas terpisah), terdakwa drg. GRIETJE TANUMULIA dan EMMYTANUMULJA (berkas terpisah). Yang menjadi ketua rapat pada RUPS Luar Biasayang tertuang dalam Akta No. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

No. 1733 K/Pdt/2008prosentase saham para Pemohon dalam Perseroan menjadi semakin kecilsehingga para Pemohon tidak mempunyai hak suara dalam RUPS lainnya ;Dugaan Terjadi Perbuatan Melawan Hukum Ketiga :Bahwa beberapa kali para Pemohon meninjau lokasi tanah asetPerseroan di daerah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan para Pemohonmendengar ada suarasuara mesin berat penggali tanah di atas tanah asetPerseroan ;Kemudian para Pemohon menanyakan kepada Saudara Ir.

pernah mengetahuiadanya kegiatan penggalian dan penjualan felospar kepada pihak ketiga olehkarenanya patut diduga telah terjadi konspirasi antara para Direksi danbeberapa anggota Komisaris lainnya untuk mencari keuntungan pribadisebesarbesarnya dari tanah aset Perseroan, terbukti selama dilakukanpenggalian felospar Komisaris Utama Perseroan tidak pernah melakukanpeneguran kepada para Direksi Perseroan yang nyatanyata telah menyimpangdari maksud dan tujuan Perseroan karena tanpa persetujuan dari RUPS

Dengan demikianpertimbangan Hakim tersebut telah bertentangan dengan hukum pembuktiandan yurisprudensi yang berlaku untuk itu ;Bahwa buktibukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Termohon dalam T1 s/d T11 telah dapat dibuktikan :Bahwa Perseroan telah dijalankan sesuai Anggaran Dasar ;Bahwa kegiatan operasional Perseroan berjalan semestinya ;Bahwa Direksi Perseroan telah membuat laporan keuangan dan sudahdipertanggungjawabkan dalam RUPS ;Bahwa undangan untuk menghadiri RUPS bagi setiap pemegang sahamtelah

Yang bersangkutan hadir pada RUPS tahun 2007 denganacara pertanggungjawaban keuangan dan beliau selalu menerima laporanpertanggungjawaban keuangan dan penambangan felospar sudahmendapat persetujuan dari RUPS sebelumnya (tahun 2005). Dan pemegangsaham belum mendapat deviden karena Perseroan masih mengalamikerugian.

Sukawarna Bumi lestari sudah membuat menyusunlaporan pertanggungjawaban keuangan untuk tahun terakhir kepada parapemegang saham dan sudah dipertanggung jawabkan pada RUPStertanggal 15 Juni 2007 dan diterima dan disetujui ;Bahwa undangan untuk RUPS sudah dikirim kepada Pemohon, namunPemohon tidak hadir yaitu pada tanggal 15 Juni 2007 ;Bahwa Direksi dan Komisaris Perseroan PT. Sukawarna Bumi Lestari tidakpernah melarang Pemohon datang ke kantor Perseroan PT.

Bahwa Pemohon/PT Horas Insani Abadi telah melaksanakan RUPSTahunan PT Horas Insani Abadi tanggal 24 Juni 2011 dan RUPS TahunanPT Horas Insani Abadi telah memutuskan pembagian dividen kepada parapemegang saham PT Horas Insani Abadi yang bersumber dari labaditahan PT Horas Insani Abadi pertanggal 31 Desember 2010 (vide: Pasal4 Berita Acara RUPS PT Horas Insani Abadi No. 5 tanggal 24 Juni 2011).7.

Bahwa RUPS Tahunan PT Horas Insani Abadi tanggal 24 Juni 2011memutuskan dividen saham atas nama Jonggi Darma Situngkir sebanyak50 lembar saham dan deviden saham an. Karmin Sutan sebanyak 25lembar saham yang belum diserahkan kepada Dr. Med. PolentynoGirsang Sp. B.

Finacs dititipbkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPematang Siantar hingga gugatan perkara perdata No. 44/PDT.G/2009/PNPMS mendapat Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap(vide: Pasal 5 Berita Acara RUPS PT Horas Insani Abadi No. 5 tanggal 24Juni 2011).8.

No. 527 K/Pdt/2012perkara tersebut telah dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung RepublikIndonesia.5 Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon telah melaksanakan RUPS tahunanPT. Horas Insani Abadi tanggal 24 Juni 2011 dan RUPS Tahunan PT. HorasInsani Abadi telah memutuskan pembagian Deviden kepada para Pemegangsaham PT. Horas Insani abadi yang bersumber dari Laba ditahan PT. HorasInsani abadi pertanggal 31 Desember 2010 (Vide : Pasal 4 Berita Acara No. 5RUPS Tahunan PT.

Penggugat selaku Direkturdan pemilik saham dari Tergugat tidak pernah melakukan pemberitahuandan mengundang serta memberi kuasa untuk dilakukan dan/atau menghadiriRUPS atau RUPS Tergugat lainnya, sehingga Perbuatan Tergugat II danTergugat III merubah susunan kepengurusan organ Perseroan sesuai denganberita acara RUPS/RUPSLB dan menggantikan Penggugat selaku pemiliksaham 12,4% dan Direktur Tergugat kepada Tergugat Ill, adalahbertentangan dengan hukum ;Bahwa Perbuatan Tergugat II dengan menyuruh Tergugat

Puts No. 111/PDT/2018/PT.TJKPeraturan Perundangundangan khususnya Pasal 75 UU Perseroan, yangmenentukan:(1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atauDewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam UndangUndangini dan atau anggaran dasar.(2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keteranganyang berkaitan dengan Perseroan dari Direksidan/atau DewanKomisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidakbertentangan dengan kepentingan Perseroan.(3) RUPS

lainnya yang mempunyai kewenangan adalahDireksi sebagaimana ditentukan:Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasd 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, yang berwenang untuk melakukantindakan hukum di dalam dan di luar Perseroan sesuaiketentuan Pasal 98 UU Perseroan, termasuk untuk membuka rekeningdengan cara penandatanganan spesimen aplikasi dan menarik rekening

Puts No. 111/PDT/2018/PT.TJIK23.24.25.Bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 UU Perseroan, Direktur mempunyaikewajiban untuk menyelenggarakan RUPS tahunan atau RUPS lainnya,sehingga sampai saat ini Penggugat selaku Direktur Tergugat dan sekaligusselaku pemegang saham sebesar 12,4% atau sebanyak 62 lembar sahamtidak pernah mengajukan RUPS dan atau memberi kuasa kepada siapapununtuk menghadiri atau menyelenggarakan RUPS Tahunan ataupun RUPSlainnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 79 ayat (2) UUPerseroan

CahayaBatu Limau ;Bahwa perubahan susunan organ perusahaan Tergugat I, dengan Tergugat IIIselaku Direktur dari Tergugat tanpa melalui ketentuan hukum yang berlakudengan dibuktikan adanya penandatanganan amandemen ke2 danamandemen ke3 antara Tergugat III selaku Direktur Tergugat I, sebagaimanatelah Penggugat uraikan bahwa Penggugat tidak pernah memberi kuasa dantidak pernah menyelengarakan RUPS atau RUPS lainnya, bila timbul aktaRUPS kuat dugaan penerbitan akta tersebut dengan mengunakan ataumemasukan

Hasbullah Chadid yang juga merupakan salahsatu Direktur pada PT.Jindo Kodeco Heavy Industry, namun dalam RUPS LuarBiasa ini tanpa dihadiri oleh Choi Gye Wol selaku Direktur Utama PT. JindoKodeco Heavy Industry serta Korea Development Company Limited sebagaipemegang saham terbesar, dan pada RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwamengangkat dirinya sebagai Direktur Utama dan Saiful Mahdi Chalid sebagaiDirektur pada PT.

Jindo Kodeco Heavy Industry yang kemudian hasil RUPSLuar Biasa tersebut Terdakwa bawa ke Notaris Novarina Dewi, SH untukdibuatkan keputusan hasil RUPS Luar Biasa tersebut kedalam Akta Notaris;Bahwa selanjutnya Akta Notaris tentang keputusan hasil RUPS Luar Biasatersebut Terdakwa sahkan di Menteri Hukum dan HAM dengan pengesahanNo.AHU.16.192.AH.01.02 tanggal 27 April 2009;Bahwa kemudian Terdakwa Arjanto Moedjono pada sekitar awal BulanJanuari 2010 datang ke PT.

Jindo Kodeco Heavy Industry yang kemudian hasil RUPSLuar Biasa tersebut Terdakwa bawa ke Notaris Novarina Dewi, SH untuk dibuatkan keputusan hasil RUPS Luar Biasa tersebut kedalam Akta Notaris;Bahwa selanjutnya Akta Notaris tentang keputusan hasil RUPS LuarBiasa tersebut Terdakwa sahkan di Menteri Hukum dan HAM denganpengesahan No.AHU.16.192.AH.01.02 tanggal 27 April 2009;Bahwa kemudian Terdakwa Arjanto Moedjono pada sekitar awal BulanJanuari 2010 datang ke PT.

AHU16192.AH.01.02 tahun 2009tanggal 27 April 2009, berarti surat keputusan tersebut dibuat karena cacathukum dan tidak sah karena surat keputusan tersebut dibuat berdasarkan tatacara RUPS yang dibuat terdakwa sepihak / SEHINGGA, apabila RUPS yangdibuat oleh terdakwa tersebut TIDAK SAH, berarti RUPS yang adalah RUPSawal, sehingga terdakwa tidak berhak memiliki uang sewa lahan tersebut, danpertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa berdasarkan perjanjiansewa lahan milik PT.Jindo Kodeco Heavy

SurveyorIndonesia (Persero), melainkan hanya sebatas usulan Pemegang Sahamkepada RUPS PT. Surveyor Indonesia (Persero) untuk melakukanpengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi PT.

Surveyor Indonesia (Persero) termasukorgan RUPS PT.

S412/MBU/2013 tanggal 26 Juni 2013 adalah surat usulan yangditujukan kepada Pimpinan RUPS PT.Surveyor Indonesia(Persero).

Putusan Nomor 2 K/TUN/2015(1) Organ RUPS PT.Surveyor Indonesia (Persero) bukan pejabattata usaha negara;(2) Hasil RUPS PT.Surveyor Indonesia (Persero) bukankeputusan pejabat tata usaha negara yang merupakan pejabatpublik, namun keputusan badan hukum perdata perseroanterbatas.(3) Dalam Judex Facti sama sekali Objek Sengketa tidak adadiikuti dengan keputusan lebih lanjut dari pejabat tata usahanegara, selain hanya surat Menteri BUMN cq. Objek Sengketaaquo.

, bukan hasil RUPS PTSurveyor Indonesia (Persero) atau surat yang lain yang bersifatperdata.Gugatan diajukan terhadap pejabat tata usaha negara cq.

BPR Dana Utama yangditunjuk secara sah dalam RUPS Luar Biasa; Bahwa sesuai dengan pernyataan keputusan rapat No. 39 yang dibuat olehNotaris Pujiastuti Pangestu, SH kedudukan Tergugat II adalah KomisarisUtama dan Turut Tergugat I adalah Komisaris PT.BPR Dana Utama yangkedua duanya kemudian disebut Dewan Komisaris, sedangkan TurutTergugat II adalah Direktur yang bersamasama dengan Penggugatmerupakan direksi PT. BPR Dana Utama; Bahwa sebelum Penggugat memimpin PT.

untuk memberhentikan Penggugatsecara resmi melalui pengadilan ini dan memberikan pesangon dan atauimbalan yang layak, oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat Iuntuk memanggil RUPS luar biasa untuk memberhentikan Penggugat secararesmi paling lambat bulan Juni 2015;Bahwa oleh karena penggugat diberhentikan maka sudah selayaknyaPenggugat mendapat pesangon atau imbalan jasa, oleh karenanya mohonmenjatuhkan putusan menghukum Tergugat I untuk memberikan pesangonsesuai dengan peraturan yang berlaku

Sedangkan, hubungan hukum antaraanggota direksi dengan owners atau RUPS adalah hubungan kepercayaan(Fiduciary Duties) dan pemberian amanat (Legal Mandatory), atauhubungan yang bersifat koordinasi (Partnership) :Bahwa dalam hal penunjukan sebagai Direksi tunduk kepada Pasal 94 ayat (Anggota Direksi diangkat oleh RUPS) sehingga terjadinya hubungan kerjaantara Direksi dengan Perseroan terbatas bukanlah dari UndangUndangNomor 13 tahun 2003 melainkan UndangUndang Nomor 40 tahun 2007,sehingga pengakiran

Sedangkan direksimendapat gaji karena menjalankan pengurusan Perseroan terbatasberdasarkan keputusan RUPS.

Sedangkandireksi mendapat gaji karena menjalankan pengurusanPerseroan terbatas berdasarkan keputusan RUPS.2 Bahwa terkait dengan permohoan penggugat agar putusan dalamperkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbarr Bij voorad) , kami tanggapi sebagai berikut: a Bahwa sesuai doktrin maupun berdasarkan HIR, pemenuhan suatuputusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun melaluieksekusi, apabila putusan pengadilan itu telah memperoleh kekuatanhukum tetap.

GMS, di tambah bunga menurut suku bunga Depositopada Bank Pemerintah, terhitung mulai tanggal tidak di bayarkannyadividen setelah RUPS tahun 2008, 2009, dan 2010 sampai denganpenyerahan saham PT. GMS kepada Penggugat.

) diadakanaudit Keuangan oleh auditor independen ( T4.)Bahwa permintaan PENGGUGAT untuk melakukan audit tersebut telahdisetujui oleh TERGUGAT dengan suratnya tertanggal 17 Juni 2009 (T5)dengan mengadakan rapat umum pemegang saham (RUPS) pada tanggal 22Juni 2009 akan tetapi rapat umum pemegang saham (RUPS) tersebut tidakdihadiri oleh PENGGUGAT ( T6)Bahwa didalam RUPS tersebut juga telah dilakukan penggantian TERGUGATsebagai Komisaris sesuai dengan surat permintaan PENGGUGAT tertanggal10 Juni 2009

) atau RUPS LB untuk menetapkan status sahamsaham PENGGUGAT sebanyak 208.975 lembar di PT GMS.

Sebagai Pemegang Saham,PENGGUGAT mempunyai hak suara dalam RUPS, termasuk mempunyai haksuara untuk memutuskan/menetapkan untuk memberikan gaji atauhonorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris sesuai pasal 113 UU PT.Dengan demikian apabila benar PENGGUGAT selaku Dewan Komisaris tidakpernah menerima gaji atau honorarium dan tunjangan, maka hal tersebutsudah jelas berdasarkan atas putusan RUPS dimana PENGGUGAT sendiriselaku Pemegang Saham ikut memberikan putusan dalam RUPS tersebut.Berdasarkan fakta

GMS/Tergugat PerihalPenambahan Agenda RUPS PT. GMS; (diberi tanda bukti(P7 C).Foto copy Surat Penggugat Tertanggal 11 Juni 2009Kepada Dewan Direksi PT. GMS Perihal Permintaan AuditFinansial Dalam RUPS PT. GMS; diberi tanda bukti (P7 D).Foto copy Surat Penggugat Tertanggal 16 Juni 2009 Perihal; Konfirmasi Mengenai Permintaan Audit Finansial,Revaluasi Asset Dan Saham Dalam RUPS PT. GMS; diberitanda bukti (P7 E).Copy dari copy Surat Penggugat tertanggal 10 Juni 20093713. Bukti P914. Bukti P1015.

Daya Kaltim Bahagia dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Daya Kaltim Bahagia sesuai pasalPage 15 of 413.23.3105 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangperseroan terbatas yang menyebutkan : anggota direksi dapatdiberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dengan menyebutkan alasannyadanPasal 10 ayat (8) Akta Pendirian PT.

Daya KaltimBahagia dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupunRapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) PT.

Jika seseorang beroleh jabatan sebagai direksi lewatmandat RUPS, maka wajib tunduk pada ketentuan UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 Tentang Perseroan.

atau oleh direktur utama dapat dilihat/dinyatakandalam AD/ART, perubahan AD/ARTnya atau akta berita acara RUPS.

hukum tidak mau menyerahkan Sertifikat ASLI Sertifikat Hak Milik No. 1069, atas nama : MADE SUWECA,SE SuratUkur Nomor : 106/Seraya/2003 tertanggal 24 102003, serta suratsurat ASLI PT JACOMA lainnya, bahkan hingga saat ini TERGUGATtidak jelas keberadaanya apakah masih di Indonesia ataukah sudahkembali ke Australia , PENGGUGAT tidak dapat menemui dankehilangan kontak untuk berkomunikasi dengan TERGUGAT, bahkanPENGGUGAT telah memanggil dan mengundang TERGUGAT untukmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

tahun 2010Penggugat mulai merasakan ada keganjilan dalam hal pelaporan keuanganperusahaan oleh Tergugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat karena Penggugat merasa telah dibohongi dan dicurangioleh Tergugat termasuk sikap Tergugat yang secara diamdiam mau menjualtanah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dengan cara memasangplang di lokasi tanah di Desa Seraya Kabupaten Karang Asem ; Bahwa ataskejadiankejadian tersebut Penggugat telah memanggil Tergugat untukmelakukan RUPS

olehTergugat maka telah terbukti halhal sebagai berikut :Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mendirikan perusahaan PMAyang diberi nama PT Yacoma yang bergerak dibidang Konsultasi ManajemenProperti ;Bahwa benar 50 % saham yang dimiliki oleh Tergugat di PT Yacomatersebut berasal dari Penggugat ;Bahwa benar Tergugat telah lalai mempertanggungjawabkankeuangan PT Yakoma secara baik dan tidak transparan dalam pelaporankeuangan tersebut ;Bahwa benar Penggugat telah melaksanakan Rapat Umum PemegangSaham ( RUPS

Bahwa benar Tergugat pernah mau menjual tanah Hak Milik No.1069dengan memasang plang dilokasi tanah tersebut tanpa diketahui olehPenggugat;Bahwa benar sebagai akibat dari perbuatan Tergugat maka pihakPenggugat telah mengalami kerugian ;Menimbang, bahwa dari kenyataan sebagaimana diuraikan diatasmaka perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan melawan hukumyang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;Menimbang, bahwa dari bukti P20, P21 ternyata PT Yacoma telahmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS

) dan ternyata pulaTergugat telah dipanggil untuk melaksanakan RUPS akan tetapi pihakTergugat tidak hadir maka sesuai dengan Anggaran Dasar PT Yacoma jo.pasal 82 ayat 5 Undangundang No.40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas, hasil RUPS tersebut adalah sah, sehingga hasil RUPS yangmelakukan penggantian Tergugat sebagai Direksi adalah sah ;Menimbang, bahwa karena penggantian Tergugat sebagai Direksimelalui RUPS dinyatakan sah dan ternyata pula bahwa 50% saham yangdimiliki Tergugat dalam PT Yacoma

menjalankansuatu perusahaan milik sendiri ;b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdirisendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya ;c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada diIndonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) juncto Pasal 92 ayat (1) dan (2)Undang Undang Perseroan Terbatas menyebutkan Direksi diangkat olehRapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1 angka 5 UndangUndang Ketenagakerjaan dan ketentuan dalam Undang Undang PerseroanTerbatas yang telah dijelaskan diatas jelas bahwa Direksi/Direkturmerupakan pengusaha karena dia menjalan kan perusahaan baik miliknyasendiri maupun bukan miliknya sendiri;Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatashak yang dimiliki oleh Direksi PT adalah hak atas gaji dan tunjangan yangbesamya ditetapkan oleh keputusan RUPS, sementara hak yang dimilikioleh

Nomor 485 K/Padt.SusPHI/2017menjalankan perintah kerja yang biasanya diatur dalam perjanjian kerja,sedangkan Direksi/Direktur mendapatkan gaji karena menjalankanpengurusan PT berdasarkan keputusan RUPS, sehingga seorang Direkturapabila ada perselisinan/sengketa mengenai keputusan RUPS mengenaigaji dan hak keperdataan lainnya maka penyelesaiannya adalah diPengadilan Negeri bukan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);6.

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1 angka 5Undang Undang Ketenagakerjaan dan ketentuan dalam Undang UndangPerseroan Terbatas yang telah dijelaskan diatas jelas bahwadireksi/direktur. merupakan pengusaha karena dia menjalankanperusahaan baik miliknya sendiri maupun bukan miliknya sendiri;Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang Undang PerseroanTerbatas hak yang dimiliki oleh Direksi PT adalah hak atas gaji dantunjangan yang besarnya ditetapkan oleh keputusan RUPS, sementarahak yang dimiliki oleh

Dari penjelasan tersebut nampak bahwa pekerjamendapat upah karena menjalankan perintah kerja yang biasanya diaturdalam perjanjian kerja, sedangkan direksi/direktur mendapatkan gajikarena menjalankan pengurusan PT berdasarkan keputusan RUPS,sehingga seorang direktur apabila ada perselisinan/sengketa mengenaiKeputusan RUPS mengenai gaji dan hak keperdataan lainnya makapenyelesaiannya adalah di Pengadilan Negeri bukan di PengadilanHubungan Industrial (PHI);Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di

Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham(RUPS) PT. Sintai Industri Shipyard tanggal 20 April 2013 (Bukti T9); 2.Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sintai Industri Shipyard Nomor :22 tanggal 22 April 2013 yang dibuat dihadapan Yola Yostiwanti, S.H.,M.Kn., Notaris di Batam (Bukti T10);Bahwa Bukti T9 berupa Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham(RUPS) PT. Sintai Industri Shipyard tersebut membuktikan bahwa RapatUmum Para Pemegang Saham (RUPS) PT. Sintai Industri Shipyarddihadiri oleh : 1.

Sintai Shipyard pada RUPS tanggal 20 April 2013 adalah sah(halaman 12 alinea 6); Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86UndangUndang PT. Nomor 40/2007 maka syarat yang mengharuskanterpenuhinya kourum dalam RUPS untuk pemilihan Direksi dan DewanKomisaris telah dipenuhi dengan demikian maka petitum point 6 jugaberalasan untuk dikabulkan (halaman 12 alinea 7).

Sintai Industri Shipyard, karena Pasal 111 ayat (6)UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatassudah menentukan : dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulaiberlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggotaDewan Komisaris, pengangkatan, penggantian dan pemberhentianmulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. Dengan demikian TermohonKasasi/Pemohon sudah tidak lagi sebagai Komisaris di PT. Sintai29Industri Shipyard sejak ditutupnya RUPSLB PT.

Sintai Industri Shipyardberdasarkan Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham (RUPS)PT. Sintai Industri Shipyard tanggal 20 April 2013 (Bukti T.9);2.13. Bahwa dari uraian di atas maka sesungguhnya sudah terbukti bahwaternyata Pemohon/Termohon Kasasi sudah tidak mempunyai LegalStanding untuk mengajukan permohonan pembubaran PT. SintaiIndustri Shipyard karena Pemohon/Termohon Kasasi tidak pemegangsaham yang sah, dan sudah tidak lagi sebagai komisaris sejak RapatUmum Para Pemegang Saham (RUPS) PT.

Sintai Industri Shipyard pada RUPS tanggal 20 April 2013adalah sah;Alinea ke 7:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 UndangUndang PT. Nomor40/2007, maka syarat yang mengharuskan terpenuhinya kourum dalamsuatu RUPS untuk pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris telah dipenuhidengan demikian maka petitum point 6 juga beralasan untuk harusdikabulkan;Bahwa dalam petitum poin 6 halaman 3 menjelaskan Tuan HendartoAchmad sebagai pemegang saham 35 %. Artinya Hakim TunggalMerrywati.

kasasi dari Pemohon Kasasitidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memorikasasi tanggal 28 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 10September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam halini Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan apabila Direksi tidakmengindahkan permintaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

), makaPemegang Saham yang meminta RUPS dapat mengajukan permohonankepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian ijin kepada Pemohonmelakukan pemanggilan RUPS tersebut, dan atas permohonan tersebutKetua Pengadilan Negeri akan mengabulkan permohonan Pemohon apabilasetelah Direksi dan Dewan Komisaris serta Pemohon apabila terbukti secarasumir persyaratan telah terpenuhi dan Pemohon memiliki kepentingan yangwajar untuk menyelenggarakan

RUPS;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat(5) Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 9 Ayat (6), (7)dan (8) Akta Pendirian PT Anugrah Mitra Boga Abadi Nomor 213, tanggal 20Agustus 2011 menyebutkan untuk kepentingan Pemohon Kasasi dahuluTermohon juga sebagai pemegang saham untuk menghindari kekosongankarena Direktur dan Komisaris tidak dapat melakukan pemanggilansehubungan tidak ada kewenangan lagi untuk bertindak secara hukum baik didalam maupun diluar Perseroan

ataupun di dalam maupun di luar Pengadilanuntuk mewakili Perseroan, maka terhadap permohonan Pemohon untukmelakukan pemanggilan dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa adalahberalasan menurut hukum;Halaman 6 dari 8 hal.

Nomor 356 K/Padt/2019.Bahwa dalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PerseroanTerbatas PT Anugrah Mitra Boga Abadi Nomor 22 tanggal 22 November 2013,yang selanjutnya telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenangberdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU08917.AH.01.02 tahun 2014 tanggal 3 Maret2014, disebutkan bahwa acara dalam rapat tersebut adalah merubah Pasal 3tentang Anggaran Dasar Perseroan, dan secara fakta dalam Akta Berita AcaraRapat