Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;Bahwa terhadap posita Gugatan perkara a quo angka 20, menurutTergugat tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek SengketaHalaman 25 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMDtelah sesuai dan memenuhi Asas Kepastian Hukum dan AsasKecermatan dalam Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu:13.1.13.2.Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan ObyekSengketa telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum,karena Obyek Sengketa diterbitkan berdasarkan :1) Putusan Pengadilan Tipikor

No. 33/Pid.SusTPK/2015/PNsmr; 2) Pasal 23 ayat (5) huruf c Undangundang No. 43 Tahun1999; 3) Pasal 87 ayat (4) huruf b Undangundang No. 5 Tahun2014; 4) Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun2017; Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan ObyekSengketa telah sesuai dengan Asas Kecermatan, sebabdidukung oleh dokumen dan informasi, antara lain :1) Salinan Putusan Pengadilan Tipikor No. 33/Pid.SusTPK/2015/PN Smr;2) Bahwa tindak pidana yang dilakukan Penggugat, dilakukan dalam posisi Penggugat

Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017;Tidak bertentangan dengan Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap, yaitu :a) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUUXVI/2018,dan b) Putusan Pengadilan Tipikor Samarinda No.33/Pid.SusTPK/2015/PN Smr; Aspek Prosedur.Bahwa berdasarkan Pasal 89 Undangundang No. 5 tahun2014 jo.

hukum Penggugat,Nomor : 11/HJAPartners/XI/2019, Perihal : PermohonanPermintaan Salinan Putusan TUN Dalam Perkara PTDHTIPIKOR, kepada Kepala PPID Utama Kabupaten KutaiTimur, tertanggal 25 November 2019:Fotokopi sesuai aslinya, Formulir Permintaan InformasiPublik dari Pejabat Pengelola Informasi Dan DokumentasiDinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik, tertanggal 26 November 2019;Fotokopi sesuai aslinya, Tanda Terima Perihal:Permohonan Permintaan Salinan Putusan TUN DalamPerkara PTDH TIPIKOR

NegeriTanjungkarang sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari2013.5 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 31Januari 2013 sampai dengan 02 Maret 2013.6 Pembantaran oleh Majelis Tipikor Nomor sejak tanggal 11 Januari 2013.7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan 01 Mei 2013;Terdakwa II.1 Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal

05 Januari 2013.2 Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari2013.3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari2013.4 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 31Januari 2013 sampai dengan 02 Maret 2013.5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai

dengan tanggal 01 Mei 2013.6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Tanjungkarang sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei2013.Terdakwa II di persidangan didampingi Penasihat Hukum Awan Hernawan,SH., M.

(Ad hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota.

Panitera Pengganti,(Hakim Ad hoc Tipikor)RENILDA BIDARI, SH. MH.191

MAHFUD, sebagai KPA, Terdakwa dalam perkara terpisahyang telahdiputus di Pengadilan Tipikor Bandung sekarang tingkatKasasi dengan pihakPT. Remaja Rosdakarya ( Saksi Ir. Hj.

ASEP SUKANDI,M.MPd Bin H.MAHFUD, sebagai KP A, terdakwa dalam perkara terpisahyang telah diputusdi Pengadilan Tipikor Bandung sekarang tingkat Kasasi,selaku KuasaPengguna Anggaran dan saksi Ir. Hj.

MAHFUD, sebagai KPA, Terdakwa dalam perkaraterpisah yang telahdiputus di Pengadilan Tipikor Bandung sekarangditingkat Kasasi dengansurat nomor 642/368/Bid. Sarpras tanggal 28 Januari2011 yang memberitenggang waktu hingga tanggal 14 Pebruari 2011;Bahwa benar, pada tang gal II Pebruari 2011 dengansurat nomor 003ITIDirlRR1II120 II, PT.

MAHFUD, sebagai KPA, Terdakwa dalamperkara terpisahyang telah diputus di Pengadilan Tipikor Bandungsekarang tingkat Kasasidengan surat Nomor 425 .2/1 625/Sarpras tanggal 27Mei 2011 meminta agarPT. Remaja Rosda Karya membayar denda keterlambatan,dan untuk itupihak PT.

Pd Bin H.MAHFUD, sebagai KPA, terdakwa dalam perkara lain yang telahdiputus diPengadilan Tipikor Bandung sekarang tingkat Kasasi dan 4)syarat penerbitan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bagian Keuangan padaDinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) KabupatenSukabumi;Menimbang, bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) yangditandatanganioleh saksi Drs. H. ASEP SUKANDI, M. Pd Bin H.

Tipikor/2012/PN.Tte DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTernate yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidanapada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikutdalam perkara atas nama terdakwa :77W777377777Nama Lengkap : Prof.DR.Ir.MUHAJIR K.MARSAOLY, M.Si ;Tempat Lahir : Lelei ;Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/1ll September 1968 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Agama : Islam;Tempat Tinggal : Lingkungan

Jati Kecil RT. 011 / O05Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan TernateSelatan, Kota Ternate, Propinsi MalukuUtara ;Pekerjaan : Dosen ( mantan Kepala BAPPEDA PropinsiMaluku Utara ) ;Terdakwa ditahan masingmasing oleh : Penyidik tidak dilakukan penahanan ; Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret s/d tanggal 25 Maret2012 ; Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal08 Maret 2012 s/d tanggal 06 April 2012 ; Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Ternate sejak

tanggal 07 April 2012 s/dtanggal 05 Juni 2012 ; Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 06Juni 2012 s/d tanggal 05 Juli 2012 ; Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 06Juli 2012 s/d tanggal 04 Agustus 2012 ;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Team PenasehatHukum yaitu Denny Kailimang, SH, MH, A.Patra Mijaya, SH, LLM,S.

yang selanjutnya disebut dengan DCU InpresNo.6 Tahun 2003 Tahun Anggaran (TA) 2007, pada bulan Agustus2007 sampai dengan bulan Agustus 2008 atau setidaktidaknyapada waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yangselanjutnya disebut Bappeda Propinsi Maluku Utara di JalanPahlawan Revolusi No.1 Kota Ternate Propinsi Maluku Utara,atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR

dariDana Cadangan Umum yang selanjutnya disebut dengan DCU InpresNo.6 Tahun 2003 Tahun Anggaran (TA) 2007, pada bulan Agustus2007 sampai dengan bulan Agustus 2008 atau setidaktidaknyapada waktu antara tahun 2007 #=sampai dengan tahun 200825bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(Bappeda) Propinsi Maluku Utara di Jalan Pahlawan RevolusiNo.l Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Penahanan Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar sejaktanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Nopember 20134. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMakassar sejak tanggal 30 Nopember 2013 sampai dengan tanggal28 Januari 2014 ;5. Perpanjangan ke Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Januari2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014 ;6. Perpanjangan keII Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Februari2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014 ;7.

rupiah) itulah yangakan di bebankan kepada terdakwa , karena tidak ada bukti baik dariketerangan saksisaksi, sSurat/dokumen yang membuktikan berapasebenarnya uang hasil korupsi yang di terima dan menjadi tanggungjawabnya;Menimbang bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding, memori banding dari jaksa penuntut umum tidak cukupberalasan hukum , maka tidak dapat di terima dan haruslah diMenimbang, bahwa setelah Pengadilan tipikor

Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal9 Januari 2012 s/d. 7 Pebruari 2012, Rutan ;4. Perpanjangan Ketua Tipikor Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal8 Pebruari 2012 s/d. 7 April 2012, Rutan ;5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang, sejak tanggal 8 April 2012 s/d 7 Mei 2012, Rutan ;6.

Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang, sejak tanggal 8 Mei 2012 s/d 6 Juni 2012, Rutan ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya baik sendirisendiridan atau bersamasama, yaitu : AGUSNASRI, S.H., ISNAWARDI, S.H.MH.,AFRIZAL, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor AGUS NASRI, SHISNAWARDI, SH.MH & Rekan beralamat di JI.

Puspanjolo Selatan No. 357Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2011,yang telah didaftar di Kepanitraan Pengadilan Tipikor Semarang ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Desember 2011 No. 104/Pen.Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg. tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara yang bersangkutan ;Telah membaca penetapan Ketua Majelis tanggal 23 Desember 2011No

MUR ARISSUTOTO (telah dipidana oleh Penadilan Tipikor Semarang), yangberkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan TerdakwaDrs. SYAFRIN, MM Bin NURDIN sebagai berikut :e Bahwa untuk menggunakan anggaran Pekerjaan Pengadaan danPemasangan Lift di Rumah Tangga Gedung Keuangan NegaraSemarang , pada Tahun 2008 senilai Rp 1.559.450.000,00.

kegiatan PekerjaanPengadaan dan Pemasangan Lift Rumah Tangga GKN Semarang l,tahun 2008 telah terjadi kerugian Keuangan Negara sebesarRp. 268.493.874, (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratusSembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah),137dimana untuk terjadinya kerugian keuangan Negara sejumlah itu,bukanlah akibat dari perbuatan Terdakwa sendiri, melainkan juga atasperan serta atau keikut sertaan dari pihak lainnya yaitu saksi Ir MURARIS SUTOTO (telah dipidana oleh Pengadilan Tipikor

EVA ACHYANI ZULFA ,SH,MH : Bahwa ahli adalah sebagai pengajar tetap pada bidang studi Hukum Pidanapada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ;Putusan nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr Halaman 149 dari 231 Bahwa masalah Perbankan dalam tindak pidana korupsi apakah masuklkedalam ranah tipikor atau tidak dikaitkan dengan perkara tipikor masihmenjadi perdebatan ; Bahwa uang negara yang disertakan dalam BUMN tetap menjadi uangnegara jadi apabila ada kerugian keuangan negara maka termasukkedalam ranah tipikor

Dalam hal ini kerugian negara dapatterjadi manakala Sumber dana berasal dari keuangan negara atau danamasyarakat ; Bahwa apabila ada beberapa tindak pidana yang berbeda maka yangdiutamakan adalah perkara Tipikor terebin dahulu dalam hal ini berlakuadagium specialis systemetiche atau lex specialis logis ; Bahwa perbedaan perkara Tipikor dengan Perbankan adalah PerkaraPerbankan mengacu pada managerial Perbankan itu sendiri sepertiketentuan SOP yang menjadi acuan administrasi Perbankan serdangkanperkara

Tipikor yang diatur dalam Undang Undang Nomor 31 tahun 1999adalah perkara pidana karena keseluruhan nya mengatur hukum pidanadan hukum acara pidana sekaligus ; Bahwa perkara tipkor mengacu pada jabatan atau PNS ; Bahwa perkara Tipikor dan Perbankan yang membedakan adalah sumberuang apabila uang nya adalah uang negara maka masuk kie ranah Tipikor; Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016 bahwa delik korupsi yang pada mulanya merupakan delik formalberubah menjadi deliak material

maka kerugian negara tidak sematamatabisa masuk keranah Tipikor ;Putusan nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr Halaman 150 dari 231 Bahwa voltoid untuk perkara Tipikor pada BUMD atau BUMN yaitu ketikaakibat timbul bahwa tindak pidana perbankan yang dilakukan menimbulkankerugian keuangan negara ; Bahwa perpanjangan kredit menggunakan dokumen yang tidak benarmaka masingmasing perbuatan merupakan delik yang berdiri sendiri; Bahwa mens rea pada Tipikor di BUMN yang berperan Bahwa adalah melibatkan beberapa

KUHPerdata ;Bahwa Direksi dapat menggunakan diskresi untuk menjalankan rodaperusahaan ;Putusan nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr Halaman 153 dari 231Bahwa Direksi berwenang dan bertanggungjawab penuh terhadapperusahaan dengan demikian ada dua fungsi Direksi yaitu fungsiManajemen dan Fungsi Mewakill ;Ahli (a de charge) 2: LUBIS, SH,MH:Bahwa ahli adalah sebagai Dosen pada Fakultas Hukum UniversitasMataram ;Bahwa ahli adalah sebagai ahli hukum Pidana ;Bahwa unsur pasal 2 dan pasal 3 pada undangundang Tipikor

Hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejaktanggal 04 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 02 November 2012;10.Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Denpasar sejak tanggal 03 November 2012 sampai dengantanggal 01 Januari 2013;11.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.579/2013/S.185.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 25 Februari 2013Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 ( lima puluh) hari,berlaku hingga tanggal 21 Maret

Dalam hal ini juga dikuatkan denganketerangan saksi gede Eddy hartawan sesuai dengan pertimbangan putusanPengadilan Tipikor Denpasar yang menyatakan "bahwa total dana bansos yangdiperuntukan untuk punia Desa Pakraman seluruhnya sekitarRp.3.750.000.000, telah dicairkan sebesar Rp. 2.550.000.000, sedangkanRp.1.200.000.000, belum sempat dicairkan dan uang itu ada di kas daerah.Berdasarkan keterangan saksi yang saling berkaitan tersebut jelasmembuktikan / tiahwa dalam hal ini Terdakwa dan Terdakwa Il

No. 1129 K/Pid.Sus/2013telah didukung oleh bukti surat dan saksisaksi sehingga dengandemikian Hakim Tipikor Tingkat Banding Denpasar telah keliru dalampertimbangan;3.

Dari uraian tersebutMajelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding salah menafsirkanmengenai kewenangan BPK dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yangmana perhitungan adanya kerugian Negara haruslah dilakukan sesuaidengan standar audit yang benar yaitu memperhatikan ruang lingkuppemeriksaan atau perhitungan yang tidak hanya berdasarkan hanya padaHal.121 dari 151 hal. Put.

Tipikor Dps tidak dapat dipertahankandan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut:Menimbang, bahwa dakwaan kesatu primer Jaksa Penuntut Umumtersebut, unsurunsurnya dalah sebagai berikut1. Setiap orang;2. Melawan hukum;3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi;Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turutmelakukan6.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,(lima ribu rupiah).Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa masingmasing pada tanggal 1 Desember 2014 dengan Nomor 26/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm, yang dibuat oleh Wakil Panitera/SekretarisPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin GINTER, S.H.yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telahmengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan NegeriTindak Pidana Korupsi Klas IA Banjarmasin tanggal

,Surat bantuan pemberitahuan akta pernyataan banding kepada KetuaPengadilan Negeri Amuntai dan Ketua Pengadilan Negeri Barabai masingmasing tertanggal 2 Desember 2014, untuk memberitahukan kepadaTerdakwa dan Penuntut Umum;Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 12Desember 2014 Nomor 26/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.BjmMemori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBarabai tanggal 6 Desember 2014, yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin

Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa tanggal 6 Januari 2015Nomor 26/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.BjmVill. Memori Banding dari Terdakwa tanggal Januari 2015, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin padatanggal 6 Januari 2015;IX. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 6 Januari2015 Nomor 26/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm;X.

Nomor : 153/KEP/2018 Tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai NegeriSipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan PengadilanYang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, secara tegas memerintahkan kepadaBupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikantidak dengan hormat kepada PNS yang tersangkut kasus tindak pidanakorupsi dan telah diputus oleh Pengadilan Tipikor

dijelaskan oleh Tergugat pada huruf a di atas, jelasjelas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidakdidasarkan pada perintah Kitab UndangUndang Hukum Pidana atauKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturanperundang lain yang bersifat pidana, tetapi pada peraturanperundangundangan di bidang kepegawaian dan pemerintahanBahwa setiap lembaga negara/pemerintah mempunyai peran, tugas,fungsi dan kewenangan masingmasing, begitu juga halnya denganpengadilan (pengadilan negeri/pengadilan tipikor

Cakupan bidang atau materi wewenang ; Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor mempunyai cakupan bidangatau materi wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdatadan pidana (tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi), tetapitidak mempunyai cakupan bidang atau materi wewenang di bidangkepegawaian sehingga tidak mungkin Pengadilan memutus perkara dibidang kepegawaian karena memang bukan kewenangannya, apalag!

Bahkan Penggugat juga telah membuat surat pernyataanuntuk tU; 2222222 n2 nono n nn nnn nnn nnnTergugat sebagai pimpinan daerah sangat prihatin dan memberikansimpati yang sedalamdalamnya terhadap kondisi yang menimpaPenggugat dan kawankawan, karena sejak awal sesungguhnyaTergugat tidak ingin untuk mengambil keputusan sesuai ketentuandalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Apartur Sipil Negara, dan telah mengambil kebijakan untukmengaktifkan semua PNS yang terkena kasus tipikor

tentang Pengangkatan sebagai Tenaga AdministrasiKesekretariatan Keuangan bersamasama dengan NURDIANA (dilakukan penuntutan secaraterpisah) pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagiantara bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidaktidaknya dalamtahun 2010 bertempat di Kantor Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan (PUSRENGUN)Sumber Daya Kesehatan PPSDM Kesehatan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia atausetidaktidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR

tentang Pengangkatan sebagai TenagaAdministrasi Kesekretariatan Keuangan bersamasama dengan NURDIANA (dilakukanpenuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi antara bulanJanuari 2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidaktidaknya dalam tahun 2010bertempat di Kantor Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan (PUSRENGUN) Sumber DayaKesehatan PPSDM Kesehatan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia atau setidaktidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR

AMIK SUMINDRIYATMI, SH HakimHakim ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Jakarta masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk menjadiMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat bandingberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 20 Juni 2014 No. 32/PID/TPK/2014./PT.DKI. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari RABU tanggal 16 JULI 2014 = oleh Hakim Ketua Majelis dengandihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Ny.

No. 2370 K/PID.SUS/2014Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 30/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 6 Februari2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Tanjung Pinang Nomor: 28/Pid.Sus/2012/TIPIKOR.PN.TPI tanggal24 September 2013 yang dimintakan banding tersebut, danMENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa dr.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbarudalam putusannya Nomor: 30/TIPIKOR/2013/PTR, tanggal 6 Februari2014 telah membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 28/Pid.Sus/2012/TIPIKOR.PN.TPI, tanggal 24 September 2013 yang dimintakan banding. DimanaMajelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tindak PidanaHal. 31 dari 45 hal. Put.

Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagai pasal untukmembuktikan kesalahan Terdakwa, dalam hal ini jelas Majelis HakimPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPekanbaru telah salah dalam menerapkan hukum, dan oleh karenanyaputusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPekanbaru Nomor: 30/TIPIKOR

,MHNip. 19640207 199003 1 001Hal 12 dari 25 hal puusan perkara pidana No.222/PID/2019/PT MKSPENGESAHANSalinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.H)Nip. 196511201989031004Hal 13 dari 11 hal Putusan Perkara Pidana No.415/PID.SUS/2020/PT MKS.,Hal 14 dari 25 hal puusan perkara pidana No.222/PID/2019/PT MKS

PaniteraPanitera Muda Tipikor Wayan Karmada, S.HNIP. 19661231 199403 1 056Dengan perincian biaya sebagai berikut : Upah tulis ................) Rp. 7.500.Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt G/2021/PN DpsMateral ................... Rp. 10.000Jumlah...... ;Rp. 17.500.,( tujuhbelas ribu limaratus rupiah )Halaman 16 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt G/2021/PN Dps

Penetapan perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan TinggiBanda Aceh, sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus2018;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 29 Juni 2018 Nomor 141/Pen.PID/2018/PT BNA tentangPenetapan Majelis sertaberkas perkara Pengadilan Negeri Lhokseumawenomor 117/Pid.Sus/2018/PN Lsm dan surat Surat yang bersangkutan denganperkara tersebut;Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSARPANITERA MUDA TIPIKOR,H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.NIP. 19651120 198903 1 004Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 474/PDT/2018/PT MKS

., M.H.d.t.oRoni Susanta, S.H.Panitera Pengganti,d.t.oHarperiyani Effendi, S.H.Untuk salinan yang sama sebagaimana aslinyaPengadilan Negeri / Tipikor Banda AcehWakil PaniteraDrs. Effendi, SHNip. 198302082009121003Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Bna

Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri / PIH/ Tipikor SamarindaNomor : 50/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr, tanggal 10 Desember 2014, telahHal. 4 dari 15 hal. Put.No.386/Pdt.G/2016/PA. TRdicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup kemudian diparaf olehKetua Majelis serta diberi tanda bukti P.7;8.

M E N G A D I L I:

• Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tersebut;
• Memperbaiki / mengubah putusan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Nomor: 146/Pdt.G/2022/PN.Srg, tanggal 4 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai tuntutan kerugian Immateriil dari gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;

Dalam Konpensi

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Kendari tersebut, PENGGUGATdinyatakan bersalah oleh pengadilan, sehingga dengan berat hatiPENGGUGAT harus menjalankan putusan pengadilan tersebut; 9. Bahwa dikarenakan tidak ada lagi upaya hukum maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (/ncracht);10. Bahwa selama menjalani masa hukuman, PENGGUGAT telah membayardenda yang dibebankan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 50.000.000.

Tipikor/2013/PN.Kdi tanggal 15 April 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap; .

ditetapkan pada tanggal 29 bulan Maret 2019, sedangkan putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi PENGGUGAT diputus dan ditetapkan padatanggal 15 bulan April 2014, yang berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017seharusnya Bupati Kolaka pada saat itu menetapkan keputusan pada akhirbulan April 2014 sejak putusan pidana a quo telah berkekuatan hukum tetap,Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi Halaman 18 dari 57 Halamanfaktanya TERGUGAT menetapkan Obyek Sengketa hampir 4 (empat) tahunsetelah pasca Putusan Pengadilan Tipikor