Ditemukan 61503 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Farmasi
Putus : 19-02-2013 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN PASURUAN Nomor 134/Pid.B/2012/PN.Psr
Tanggal 19 Februari 2013 — HARIYANTO ALIAS JOLENG Bin BAMBANG JUNAEDI
578
  • hari sidang ,Berkas perkara atas Hama terdakwa HARIYANTO ALIAS JOLENG BinBAMBANG JUNAEDI beserta seluruh lampirannyaTelah mendengar dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksisaksidan Terdakwa ;Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidanganTelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang padapokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara inimemutuskan :1.Menyatakan terdakwa Hariyanto Alias Joleng Bin Bambang Junaedibersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi
    Dengan sengaja3. memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksudPasal 98 ayat (2) dan (3) ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikutAd..
    adalah sediaan farmasi, karena pil tersebut adalah obat, danpil Trihexyphenidyl termasuk obat keras dan kegunaannya untuk obat antiParkinson. Sehingga untuk pelayanan dan pengedaran obat jenisTrihexyphenidy!
    harus dengan resep dokter dan harus melalui apotek, karenayang diperbolehkan melakukan pelayanan sediaan farmasi adalah apotek.Sedangkan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmengedarkan pil tersebut, mengingat terdakwa pekerjaannnya seorangpenjual minyak wang, bukan seorang apoteker.
    JOLENG Bin BAMBANGJUNAEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhipersyaratan keamanan"2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)bulan3.
Register : 23-03-2013 — Putus : 03-06-2013 — Upload : 13-01-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 111/PID.SUS/2013/PN.MTR
Tanggal 3 Juni 2013 — - WINDA ANGGRIYAWAN ANG
6283
  • Menyatakan Terdakwa WINDA ANGRIYAWAN ANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1(satu) bulan;3.
    Menyatakan terdakwa WINDA ANGRIYAWAN ANG telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sedian farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar , sebagaimana dakwaanmelanggar Pasal 197 UU RI Nomor : 36 Tahun 2009 TentangKesehatan ;2.
    NI GAN SUARNINGSIH, Apt., MH.Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Ahli menerangkan bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmanidan rohaniAhli menerangkan bahwa bersedia diperiksa sebagai ahlidan memberikan keterangan sebagaimana yang diketahuiterkait tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupaobat tradisional tanpa izin edar sebagaimana Pasal 197UndangUndang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatanyang dilakukan oleh WINDA ANGRIYAWAN ANG di Toko Obat" Tjin Tjin Lima yang terletak
    dan Alat Kesehatanmenyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyaboleh diedarkan setelah mendapat izin edar dari MenteriKesehatan atau Kepala Badan POM ;Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud denganmengedarkan adalahmenyajikan,menyerahkan,memiliki,atau menguasalipersediaan ditempat penjualan dalam industri obattradisional atau ditempat lain,termasuk kendaraan dengantujuan untuk dijual kecuali jika persediaan ditempattersebut patut diduga untuk dipergunakan sendiriberdasarkan Permenkes No.246/Menkes
    Unsur Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar ;Ad. 1. Unsur Setiap orang:Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah ditujukanterhadap orang sebagai subjek hukum yang dapat didakwa danHal. 19 dari 26 hal. Put.
    No. 111/PID.B/2013/PN.MTRatMenimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsurSediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar telahterpenuhii ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal197 UU Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan halhalyang dapat dijadikan
Register : 10-08-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN PURWODADI Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pwd
Tanggal 27 Agustus 2018 — Terdakwa
9812
  • DIDIK DWI KUSWANTO alias KEMPOT dan Anak II. ANDRI AGUNG MAULANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA TURUT MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KASIAT ATAU KEMANFAATAN DAN MUTU;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Anak I.
    Menyatakan Anak DIDIK DWI KUSWANTO alias KEMPOT dan AnakANDRI AGUNG MAULANA masingmasing telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam Pasal 196 UU RINo.36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalamSurat Dakwaan Kesatu tersebut diatas.2.
    tanggal 27 Juli 2018, sekitar pukul 20.30 WIB atausetidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat pinggirJalan Raya Purwodadi Blora di Dsn Kunden Barat Kec Wirosari KabGrobogan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, sebagai orang yangHalaman 3 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.SusAnak/2018/PN Pwdmelakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Bahwa yang punya hak dan kewenangan untuk memproduksiobat tablet warna kuning logo mf tersebut adalah perusahaan industrifarmasi, yang memiliki ijin produksi dari Kementrian Kesehatan,kemudian untuk ijin edar obat tablet warna kuning logo mf tersebutdikeluarkan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), daridistribusi obat tablet warna kuning logo mf itu sendiri adalah dariperusahaan industri farmasi menyalurkan ke Pedagang Besar Farmasi(PBF) selanjutnya Pedagang Besar Farmasi (PBF) menyalurkan
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratankeamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu;3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turutmelakukan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    ANDRI AGUNG MAULANA, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJATURUT MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHISTANDAR DAN ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KASIAT ATAUKEMANFAATAN DAN MUTU;2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak . DIDIK DWI KUSWANTOalias KEMPOT dan Anak Il. ANDRI AGUNG MAULANA oleh karena itudengan pidana penjara masingmasing selama 2 (dua) bulan di LembagaPembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo yang beralamat di JI.
Register : 20-10-2011 — Putus : 17-11-2011 — Upload : 13-02-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 207/Pid.Sus/2011/PN Kgn
Tanggal 17 Nopember 2011 — -SATRIA Bin AYAN (Alm)
294
  • -Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan
    Yani Rt 03 Rw Il, Kel Kandangan Barat,Kec Kandangan , Kab Hulu Sungai Selatan atau setidak tidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri kandangan yang berwenang memeriksa danmengadili, dengan sengaja memproduksi atau) mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)perbuatan tersebut bermula ketika dua orang anggota PolisiKETUT WIDI Bin NYOMAN dan RADYAN NOOR Bin JOHAN G mendapatinformasi
    disimpulkan bahwasample yang diuji tablet warna kuning dengan penandaan SFpada satu sisi dan tanpa penandaan sisi lainnya, IdentifikasiDekstromethorphan HBr=positif;Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yangberwenang;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 197 Undangundang No 36 tahun 2009 tentangKesehatan;ATAUKEDUABahwa ia terdakwa SATRIA Bin AYAN (Alm) pada waktu dan tempatseperti dakwaan Pertama, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    Delik Khusus,1991, hal.38);13Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkanadalah unsur alternatif karena itu Majelis akanmempertimbangkan unsur yang paling sesuai dan mendekati faktadipersidangan yaitu) unsur mengedarkan yang menurut KamusBesar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian membawa(menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satukepada orang yang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksudkandengan Sediaan Farmasi
    Mahdalena Apt, Msi disimpulkan bahwasample yang diuji tablet warna kuning dengan penandaan SFpada satu sisi dan tanpa penandaan sisi lainnya, IdentifikasiDekstromethorphan HBr=positif dan berdasarkan keterangan ahlidi bidang farmasi obat tersebut merupakan obat bebas terbatasyang penggunaanya harus sesuai dengan indikasinya yaitu untukmengobati batuk tidak berdahak yang dapat dijual secara bebasdengan batasan tertentu sesuai kegunaan atau indikasinya dandapat dibeli di toko obat yang mempunyai ijin
    Menyatakan terdakwa SATRIA Bin AYAN (Alm) terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana: Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenanganmengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standardan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan ;2.
Register : 23-02-2012 — Putus : 15-03-2012 — Upload : 16-03-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 36/Pid.Sus/2012/PN.Kgn
Tanggal 15 Maret 2012 — -ABDULLAH ISLAMI Bin ABDUL MUIS EFFENDI (Alm)
416
  • -Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan
    KANDA/02.2012,tertanggal 9 Februari 2012 sebagai berikutBahwa terdakwa ABDULLAH ISLAMI bin ABDUL MUIS EFENDI (Alm)pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekira pukul 21.30Wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu) dalam bulanDesember 2011, bertempat di Jalan Desa Samuda Kec DahaSelatan Kab HSS atau setidak tidaknya di suatu tempat dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenangmemeriksa dan mengadili, dengan sengaja tanpa keahlian dankewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    obat obatan tersebut terdakwa mendapatkankeuntungan per butirya dari dari obat carnophensebesar Rp 1.000, (seribu rupiah) dan obat jenisdextro per bungkusnya sebesar Rp 600, (enam ratusrupiah), kemudian saksi LEO NARDO LATUPAPUA dan saksiAJl PUTRA menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwamemiliki keahlian dalam hal kefarmasian dan memilikiijin untuk menjual atau mengedarkan obat jeniscarnophen dan dextro tersebut dari pihak yangberwenang, dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa bukanmerupakan ahli farmasi
    Delik Delik Khusus,1991, hal.38);Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkanadalah unsur alternatif karena itu Majelis akanmempertimbangkan unsur yang paling sesuai dan mendekati faktadipersidangan yaitu) unsur mengedarkan yang menurut KamusBesar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian membawa(menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satukepada orang yang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksudkandengan Sediaan Farmasi
    obatan tersebut terdakwa mendapatkankeuntungan per butirnya dari dari obat carnophen sebesar Rp1.000, (seribu rupiah) dan obat jenis dextro per bungkusnyasebesar Rp 600, (enam ratus' rupiah), kemudian saksi LEONARDO LATUPAPUA dan saksi AJl PUTRA menanyakan kepadaterdakwa apakah terdakwa memiliki keahlian dalam halkefarmasian dan memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkanobat jenis carnophen dan dextro tersebut dari pihak yangberwenang, dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa bukanmerupakan ahli farmasi
    sehingga Majelis berpendapat16perbuatan terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat bebasterbatas dan obat keras yang tanpa keahlian dan kewenangansama halnya terdakwa telah mengabaikan standar persyaratankeamanan dan khasiat atau kemanfaatan dari suatu obat;Menimbang, berdasarkan fakta fakta yang terungkapdipersidangan diatas dihubungkan dengan keterangan Ahli danPasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) maka Majelis berpendapat bahwaunsur Dengan sengaja tanpa = keahlian dan kewenanganmengedarkan sediaan farmasi
Register : 22-10-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 24-09-2014
Putusan PN NGANJUK Nomor Nomor 337/Pid.Sus/2013/PN Njk
Tanggal 21 Nopember 2013 — Nama : LENDIK YUSTIANTO Bin KAMIRIN. Tempat lahir : Nganjuk. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 9 Oktober 1982. Jenis Kelamin : Laki-Laki. Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia. Tempat tinggal : Desa Kerep Kidul, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk. Agama : Islam. Pekerjaan : Swasta.
253
  • Menyatakan terdakwa LENDIK YUSTIANTO Bin KAMIRIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu";2.
    Menyatakan terdakwa LENDIK YUSTIANTO Bin KAMIRIN secara sah danmeyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, sebagaimana dalam surat dakwaan.2.
    PERKARA. : PDM162/NGANJK/2013, terdakwa didakwa sebagai berikut :Bahwa terdakwa LENDIK YUSTIANTO Bin KAMIRIN yang tidak mempunyai keahliandi bidang farmasi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira jam 13.00 WIB bertempat dirumah terdakwa LENDIK YUSTIANTO Bin KAMIRIN di Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor,Kabupaten Nganjuk atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memprcxluksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau
    dari Polres Nganjuk di rumahnya besertabarang bukti pil dobel L sebanyak 21 (dua puluh satu) butir yang disimpan di atas buffet diruang tamu rumah terdakwa.e Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat LaboratoriumForensik Cabang Surabaya, barang bukti tablet wama putih logo "LL" adalah benar tabletdengan bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson dantermasuk Daftar Obat Keras.e Bahwa terdakwa mendapatkan dan mengedarkan/menjual sediaan farmasi
    Tanpa hak dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan dan mutu.Ad.l.
    Tanpa hak Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu.Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengadung alternative elemen yang berarti apabilaperbuatan terdakwa memenuhi salah satu elemen di atas maka unsur ini sudah terpenuhi pula;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui: Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah mengedarkan
Register : 15-07-2014 — Putus : 15-09-2014 — Upload : 09-10-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 1844/Pid.B/2014/PN-Mdn
Tanggal 15 September 2014 — - MUKLAS ANDITIA
284
  • denganketentuan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ia terdakwa tidakmempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut hal ini sesuai dengan Bab Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (6) UU RI No. 35 tahun 2009, yaitu : PeredaranGelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yangdilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagaitindak pidana Narkotika dan hal inipun dikuatkan Pasal 39 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 yaitu: Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi
    ,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpan sediaan farmasi pemerintahsesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang ini.Dengan demikian unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum telahterpenuhi.1 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman:Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan menurut keterangansaksisaksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, menurutketerangan terdakwa, Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan
    Narkotika Golongan (satu) dalam bentuk tanaman berupa daunganja yang dilakukannya dengan cara Ketika para saksi Polri melakukanpenggeledahan terhadap terdakwa MUKLAS ANDITIA, dari tangan kiriterdakwa ditemukan 2(dua) bungkus kertas/am daun ganja seberat 2,21(duakoma dua puluh satu) gram dari genggaman tangan kiri terdakwa danperbuatan itu diketahui terdakwa bahwa sangat bertentangan denganketentuan perundangundangan yang berlaku dikarenakan penyaluranNarkotika hanya dapat dilakukan oleh perusahaan farmasi
    , industri farmasi,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahsesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang ini.Dengan demikian unsur ini telah terbukti.Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelismemperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaanNarkotika jenis ganja dengan menjual secara melawan hukum atau tanpa izin dariyang pihak yang berwenang ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelisberpendapat bahwa unsur
Putus : 25-04-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Tlg
Tanggal 25 April 2016 — Septian Nico Prayogi bin Yaji;
249
  • Menyatakan terdakwa Septian Nico Prayogi bin Yaji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IJIN EDAR;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.
    /Kab.Tulungagung atausetidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumAPengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, perbuatan manadilakukan dengan cara sebagai berikut:Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 15.00 WIBbertempat di Desa Bungur, Kec.Karangrejo, Kab.Tulungagung telah membeli pil LLAsebanyak 1000 (seribu) butir ppil LL yang dikemas dalam
    CabangHalaman 3 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN TlgSurabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan Nomor:0842/2016/NOF A seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TriheksifenidilHCl mempunyai A efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupunPsikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ,A sedang diketahui terdakwa untukatau dalam memiliki,A menyimpan, mengedarkanA pil LL tersebut bukan sebagai atauatas nama suatu Pabrik Obat, Pedagang Besar Farmasi
    /Kab.Tulungagung atausetidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan dan mutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 15.00 WIBbertempat di Desa Bungur, Kec.Karangrejo, Kab.Tulungagung telah membeli pil LLAsebanyak 1000 (seribu
    Ir.R.Agus Budiharta selaku Kepala Laboratorium Forensik PolriCabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa Barang Bukti denganNomor:0842/2016/NOF A seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahanaktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasukNarkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, sedang diketahuiterdakwa untuk atau dalam memiliki, menyimpan, mengedarkan pil LL tersebut bukansebagai atau atas nama suatu Pabrik Obat, Pedagang Besar Farmasi
    ,(lima puluh ribu rupiah) dari penjualan pil dobel L, adapun terdakwa mendapatkan pilHalaman 9 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Tlgdobel L tersebut dari sdr.Bambang dengan cara membeli seharga Rp.300.000, (tiga ratusribu rupiah) mendapatkan 1000 (seribu) butir pil dobel L sebanyak 7(tujuh) kalipembelian dan ternyataterdakwa tidak memiliki ijin dan keahlian untukmemperdagangkan pil dobel L tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dengan Sengaja Memproduksi AtauMengedarkan Sediaan Farmasi
Register : 22-05-2015 — Putus : 15-07-2015 — Upload : 17-08-2015
Putusan PN TEMANGGUNG Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN Tmg
Tanggal 15 Juli 2015 — ARMAN NAPI BERY
694
  • BerkasPerkara ini sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapatbahwa Unsur Kesatu ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah danmeyakinkan menurut hukum ;Ad. 2 Unsur Menyalurkan Psikotropika Selain Yang Ditetapkan Dalam Pasal 12 ayat (2)Menimbang, bahwa Pasal 12 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentangPsikotropika telah menentukan halhal sebagai berikut :Pasal 12(1) Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat,pedagang besar farmasi
    Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, saranapenyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, danlembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasilainnya, apotek, sSarana penyimpanan sediaan farmasiPemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/ataulembaga pendidikan.c.
    Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumahsakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.(3) Psikotropika golongan hanya dapat disalurkan oleh pabrik obatdan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/ataulembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang telah terungkapdi persidangan sesuai dengan keterangan Saksi HERI KARTONO danSaksi DAMANG ADHI PRADANA, SH yang bersesuaian dengan keteranganTerdakwa dan dikaitkan
    pengalihan obatuntuk penyembuhan ketergantungan putauw dan di apotik 10 (Sepuluh)butir Pil Riklona harganya Rp 82.000,00 (delapan puluh dua riburupiah) ;Menimbang, bahwa benar terdakwa bisa sampai melakukantransaksi jual beli pil Riklona karena sebelumnya terdakwa telahmelakukan komunikasi SMS dengan KUNCRIT mengenai hal tersebutdengan menggunakan handphone milik terdakwa ;Menimbang, bahwa benar terdakwa terbukti di persidangan tidakdalam kapasitas atau berkedudukan sebagai Pabrik obat, pedagangbesar farmasi
Register : 06-08-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 495/Pid.Sus/2020/PN Cbi
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.PINTA NATALIA SIHOMBING,SH.
2.NUR ENDAH SEPTIANA, SH.
Terdakwa:
MUHAMAD NASIR Bin SAEFUL BAHRI .Alm
2219
  • MENGADILI :

    1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NASIR Bin SAEFUL BAHRI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar sebagaimana dalam dakwaan atau kedua Penuntut Umum ;
    1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta
    Raya Sanja Desa Leuwinutug KecamatanCiteureup Kabupaten Bogor yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Cibinong (yang berwenang untuk memeriksa / mengadillperkara tersebut), yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yangtidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat
    obat, pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayananfarmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
    Raya Sanja Desa Leuwinutug KecamatanCiteureup Kabupaten Bogor yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Cibinong (yang berwenang untuk memeriksa / mengadiliperkara tersebut), yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sediaanfarmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izinedar.Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa MUHAMAD NASIR Bin SAEPUL BAHRI (Alm)
    ;Menimbang, bahwa untuk dapat diedarkan sediaan farmasi yangberupa obat, obat tradisional dan kosmetika harus aman, bermutu dan telahmemiliki jin edar/telah dinotifikasi;Menimbang, bahwa yang berwenang memberikan ijin peredaransediaan farmasi adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang Kesehatanatau instansi kesehatan yang memperoleh pendelegasian (Badan POM RI);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganTerdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti ditemukan faktafaktasebagai
    Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NASIR Bin SAEFUL BAHRI (Alm)tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang TidakMemiliki Izin Edar sebagaimana dalam dakwaan atau kedua PenuntutUmum ;1.
Register : 02-05-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan PN KOTABARU Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Ktb
Tanggal 7 Juni 2016 — AMIR Bin (Alm) ABU BAKAR
336
  • Menyatakan Terdakwa AMIR Bin (Alm) ABU BAKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar; 2.
    Menyatakan Terdakwa AMIR Bin (Alm) ABU BAKAR, terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.2.
    Ktbkepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan modusmelakukan pemutihan dokument pendistribusian obat melalui kerjasamaantara PBF sole Distributor PT.Zenith Phamaceutical semarang denganpemilik PBF (Pedagang besar Farmasi) /Apotek. Merk dagang banrang buktitersebut adalah Carnophen, yang diproduksi oleh PT. Zenith Pharmaceutical,semarang dengan distributor Sole Distributor PT. Zenith PharmaceuticalSemarang.
    Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/alatKesehatan;3. Tidak Memiliki jin Edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.
    Tidak Memiliki Ijin Edar;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 UU No. 36 Tahun 2003 tentangkesehatan, menyatakan :(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatijin edar.(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi persyaratan objektivita dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.(3) Pemerintah berwenang mencabut ijin edar dan memerintahkan penarikan dariperedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh ijinedar, yang
    Menyatakan Terdakwa AMIR Bin (Alm) ABU BAKAR telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan SengajaMengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar;2.
Register : 21-05-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Pdl
Tanggal 5 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
MULYANA, SH
Terdakwa:
DANDI HERMAWAN Bin ADANG
679
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa DANDI HERMAWAN Bin ADANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja bersama sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan dan Khasiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) (3), sebagaimana dalam dakwaan kedua;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah
    Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan No.3 Tahun 2015tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan PelaporanNarkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, yang dimaksuddengan Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimiayang dapat digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolonguntuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produkantara, produk ruahan, dan produk jadi yang mengandungephedrine, pseudoephedrine, norephedrine / phenylpropanolamine,ergotamin, ergometrine, atau Potasium
    sebagai berikut := Pedagang besar farmasi (PBF), apotik, klinik, dan prakter dokteryang melakukan pekerjaan kefarmasian termasuk di dalamnyakegiatan penyimpanan dan pendistribusian obat keras atau obatobat tertentu harus memiliki Surat ijin dari instansi yang berwenangsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
    Untuk mengadakan obat keras dan obatobat tertentu, apotik,klinik dan dokter praktek membuat surat pesanan (SP) obat yang ditujukan kepada pedagang besar farmasi (PBF)= Setelah menerima surat pesanan (SP), kewajiban PBF(pedagang besar farmasi) mengecek terlebin dahulu tentangkeaslian surat pesanan (SP) dan administrasi lainnya sertakewajaran jumlah pesanannya.= Setelah surat pesanan (SP) obat dari apotik, klinik dan dokterpraktek di teliti kebenarannya, selanjutnya pedagang besar farmasi(PBF) memberikan
    No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatanyang berbunyi setiap orang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemiliki standar atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutudengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan dendapaling banyak Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah).
    Menyatakan Terdakwa YOGI LESMANA Bin SADNA telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja bersama sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar persyaratan keamanan dan Khasiat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) (3) sebagaimana dalam dakwaan kedua;2.
Register : 18-03-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Mnd
Tanggal 10 Mei 2021 — Penuntut Umum:
PARSAORAN SIMORANGKIR,SH.MH
Terdakwa:
NOVALICH IVANKA TIMBULENG
337
  • Bahwa barang bukti yang disita, dilihat dari bentuknya berupa tablet warnakuning dan dapat digolongkan sebagai sediaan Farmasi berupa Obat.b.
    Sebagai tambahan apakah lelaki NOVALICH IVANKATIMBULENG memiliki pendidikan farmasi serta memiliki izin untuk melakukanpelayanan kefarmasian seperti SIPA untuk Apoteker yang di keluarkan oleh DinasKesehatan?
    Sebagai tambahan apakah lelaki NOVALICH IVANKATIMBULENG memiliki pendidikan farmasi serta memiliki izin untuk melakukanpelayanan kefarmasian seperti SIPA untuk Apoteker yang di keluarkan olehDinas Kesehatan?
    Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintan RI No. 72 tahun 1998 tentangPengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimaksud dengan peredaranadalah setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alatkesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan ataupemindatanganan, dan ijin produk kosmetika diberikan oleh Menteri Kesehatanberupa Notifikasi yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan(Badan POM RI) berdasarkan hasil penelitian tentang standar dan/atau persyaratanmutu
Register : 24-04-2018 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 09-07-2018
Putusan PN BONTANG Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Bon
Tanggal 24 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.SURATININGSIH,SH
2.BAYU NURHADI
Terdakwa:
YULIYADI als ULI bin H. ABD. HALIM
3525
  • Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuaidengan ketentuan Undangundang ini ;(2).
    Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa dari keterangan saksi TAUFIK HIDAYAT, Saksi SADINGTATAMU, dan saksi BANHAR diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bukanseorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan olehseseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan terdakwa bukanpetugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang
    disita atau ditentukan olehpihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukanmerupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki jin, dan bukanpula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukanpetugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembanganyang memiliki ijin, dan terdakwa memperoleh sabusabu bukan dari lembaga yangmemperoleh jjin untuk menyalurkan melainkan dari TAHANG yang bukan petugasatau dari lembaga
    atau pedagang besar farmasi yang memiliki ijin dari Menteri,dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memperoleh shabushabu tersebut Terdakwa tidak berhak atau perolehan yang dilakukan olehTerdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga unsur hukum tanpa hak ataumelawan hukum, telah terpenuhi ;Ad.3.
Register : 28-10-2019 — Putus : 13-01-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Ckr
Tanggal 13 Januari 2020 — Penuntut Umum:
Agus Maryanto
Terdakwa:
Alek Tri Susanto alias Alek bin Warta Hadi Suwarno
3831
  • gramdan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1200 gram adalah benarmenmgandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor Urur61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara jualbeli, menerima Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman Jjenissabu adalah Tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangkamelakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri ataurekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi
    Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintahsesuai dengan ketentuan Undangundang ini;(2).
    Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memilikijin Khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganTerdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira jam01.30 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulanAgustus tahun 2019 atau setidaktidaknya pada waktu lain yang masih dalamtahun 2019, bertempat di area parkir Rumah Sakit Permata
    Narkotika, telah memenuhi pengertian Memiliki,menyimpan, menguasai atau meyediakan Narkotika golongan bukantanaman;Menimbang, bahwa fakta dipersidangan, terdakwa bukan seorangpetugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan olehseseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula terdakwabukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atauditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan,dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi
    tertentuyang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yangmemiliki iin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan danpelatinan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki jjin, danterdakwa membeli atau memperoleh sabu bukan dari lembaga yangmemperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis HakimHalaman 12 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.berpendapat bahwa dalam menyimpan atau menguasai sabu tersebutterdakwa tidak berhak oleh terdakwa tersebut
Register : 11-03-2013 — Putus : 29-03-2012 — Upload : 11-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 132/Pid.B/2012/PN.BLT
Tanggal 29 Maret 2012 — ROMADHON PUJI SANTOSO Als BODONG Bin MAJID
213
  • GUDHEL Bin SUYANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana * Turut Serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar *
    GUDHEL Bin SUYANI bersalah melakukan tindak pidana:Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edar sebagaimana diatur dalam pasal diatur dalam pasal 196UURI No. 36 Tahun 2009 yaitu dalam dakwaan Subsidair ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa . ROMADHON PUJI SANTOSO Als BODONGBin MAJID dan BADRUL HUDA Als.
    Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;Menimbang, bahwaberdasarkan dari fakta yang terungkap dipersidangan,berdasarkan keterangan saksi Agus Santoso dan Hari Susanto, Surat, keterangan Terdakwadan barang bukti adalah sebagai berikut :Bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila telah terbukti salah satu elemen unsurmaka unsur ini dianggap telah terbukti terpenuhi.
    Bahwa berdasarkan pasal 1 ke 4 UU RINoo.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional dan kosmetika. Bahwa faktafakta yang diperoleh dipersidangan balkdari keterangan saksisaksi, petunjuk, surat maupun keterangan terdakwa sendiridipersidangan dikaitkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hariMinggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah terdakwa IROMADHON PUJI SANTOSO als.
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi don atau alafkesehatan ;c. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyarafan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutud. Yang melakukan atau furut serta melakukanAd.a.
    GUDHEL Bin SUYANI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana * Turut Serta dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar *2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaramasingmasing selama ** 6(enam) Bulan dan denda Rp.400.000, (empat ratusribu rupiah) Subsidair 4 (empat) Bulan Kurungan ;203.
Register : 13-02-2013 — Putus : 10-04-2013 — Upload : 22-04-2013
Putusan PN KOTABARU Nomor 56/Pid.Sus/2013/PN.Ktb
Tanggal 10 April 2013 — LENGNGE Als ONGE Bin TAMI
224
  • Bin AMRAHMUSLIMIN dibacakan yang pada pokokn ya sebagai berikut; Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidikkepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebutSEMU ANYa DEN AL; nono = ene ene nn noe one nnn ne ene nn ene ene nee Bahwa ahli bekerja dan bertugas selaku Kepala Seksi AlatKesehatan dan Litbang pada bidang Farmasi dan Alkes di DinasKesehatan Kabupaten Kotabaru ; Bahwa ahli memperoleh keahlian pada bidang kefarmasian danperaturannya yang berlaku di Indonesia dari
    bangku kuliah untukmengambil gelar Sarjana Science Apoteker ; Bahwa maksud dari pekerjaan kefarmasian adalah pembuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluranHal 11 dari 29 halaman, No. 56/Pid.Sus/2013/PN.Ktb.obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter,pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obatdan obat tradisional ; 220 020022 ao0 =Bahwa yang berhak mengeluarkan sediaan farmasi untuk golonganobat
    berlebihan dapatmenyebabkan halusinasi dan depresi pernapasan, sedangkan obatHal 12 dari 29 halaman, No. 56/Pid.Sus/2013/PN.Ktb.jenis Triheksifenidil (THD) adalah golongan obat keras yang harusmelalui dengan resep Dokter, kKegunaan obat tersebut untuk obatparkinson, efek samping atau bila dipakai berlebihanmengakibatkan bingung, cemas, Agitasi (ngamuk), dan gangguanpada ginjal, obatobatan tersebut jika dikonsumsi secara berlebihanatau tidak benar dapat membahayakan jiwa (kematian); Bahwa sediaan Farmasi
    Berdasarkan Surat NomorPO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009; Bahwa benar terdakwa untuk menjual obatobatan tersebut tidaklahmemiliki toko obat ataupun Apotik dan terdakwa tidak mempunyai ijinuntuk menyimpan maupun mendistribusikan sediaan farmasi berupaobatobatan, serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian untukmelakukan praktik kefarmasian; Hal 18 dari 29 halaman, No. 56/Pid.Sus/2013/PN.Ktb.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan, apakah faktafakta tersebut dapat memenuhi
    Tentang unsur kedua Dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar; Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur inidinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perobuatantersebul dapat dibuktikan j
Register : 18-10-2012 — Upload : 22-10-2012
Putusan PN BLITAR Nomor 215/Pid.B/2012/PN.Blt
SUSELO BIN SIDIK
495
  • Menyatakan terdakwa SUSELO BIN SIDIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memilik ijin edar ; -----------------------------------------------------------------2. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa dengan pidana selama : 1 ( satu ) tahun; ----------------------------------------------------------------------------3.
    Menyatakan terdakwa SUSELO BIN SIDIK bersalah telah melakukan tindakpidana Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ". sebagaimana diatur dalamPasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaanTUNQQAl ; 2 222 oon nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn2.
    Saksi JULI HARTANTO, dengan dibawah sumpah telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa pengedaran sediaan farmasi berupa pil double L; Bahwa kerjadinya masalah tersebut pada hari Sabtu tgl. 04 Pebruari 2012sore hari sekitar pkl. 16.00 WIB di tempat parkiran di kafe Gurami Jl.Tanjung Kec. Sukorejo Kota Blitar. Bahwa benar penangkapan terhadap Tdw.
    JONI INDARSAH, dengan dibawah sumpah telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa masalah saksi mengedarkan obat terlarang ; Bahwa benar para saksi bersama rekan dari Sat Resnarkoba Polres BlitarKota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suselo Bin Sidikyang telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L.Bahwa benar penangkapan terhadap Tdw.
    Bahwa benar Terdakwa bukanlah sebagai Apoteker dan tidak mempunyaikeahlian dalam hal obatobatan serta tidak mempunyai kewenangan / tidakada ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L.
    Barang Siapa ; 22 22 on nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen ne nn2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi ijin edar " Ad 1. Unsur Barang Siapa : 222222 22 nen nnn eeeYang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang pemangkuhak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Register : 08-03-2021 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PT PALU Nomor 45/PID.SUS/2021/PT PAL
Tanggal 6 April 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : NUR SRICAHYAWIJAYA, S.H
Terbanding/Terdakwa : JAMALUDDIN FATAH alias JAMAL bin ABDUL FATAH
7123
  • Jamaluuddin Fatah menunjukkan POSITIF terhadap tesMethamhetamine (MET), Amphethamine (AMP) dan NEGATIF terhadap tesMrijuana (THC), Benzodizepin (BZO), Morphine (MOR) dan Cocaine (COC);Bahwa terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagangbesar farmasi, Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumahsakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembagailmupengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan;Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PT PALBahwa
    Jamaluuddin Fatah menunjukkan POSITIF terhadap tesMethamhetamine (MET), Amphethamine (AMP) dan NEGATIF terhadap tesMrijuana (THC), Benzodizepin (BZO), Morphine (MOR) dan Cocaine (COC);Bahwa terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagangbesar farmasi, Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumahsakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmupengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
Register : 21-01-2020 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 17-04-2020
Putusan PN Paringin Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Prn
Tanggal 15 April 2020 — Penuntut Umum:
Chinta Rosa Reksoputri, S.H.
Terdakwa:
USUF alias SIGAM Bin SAKRUN .alm.
4731
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa USUF alias SIGAM bin SAKRUN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
    Menyatakan terdakwa USUF Als SIGAM Bin SAKRUN (Alm) telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ,dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar ataupersyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana diaturdalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaankami diatas.2.
    merk Seledryl, Samcodin, Neomethor dan obat curah warna putihdiduga obat Daftar G jenis Trihexyphenidyl termasuk sediaan farmasi;Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No.
    Unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinyasalah satu berarti unsur ini telah terbukti;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat,obat tradisional dan kosmetika;Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) disebutkan Setiap orang yangtidak memiliki keahlian
    dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obatlebih lanjut dalam ayat (3) disebutkan "ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapbkan dengan PeraturanPemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkaan faktafakta yang terungkap di persidangantelah nyata Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul
    Menyatakan Terdakwa USUF alias SIGAM bin SAKRUN (Alm) tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja Mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan = mutusebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;2.