Putusan Nomor 1883 K/Pid.Sus/2017Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya Nomor 24/Pid.Sus.Tpk/2013/PT SBY tanggal24 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum;Menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri SurabayaNomor 18/Pid.Sus/2012/PN Sby tanggal 10 September 2012 denganperbaikan mengenai pembayaran uang pengganti, sehingga amarselengkapnya:1.Menyatakan Terdakwa

Krisna Harahap, S.H., M.H. dan H.Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor padaMahkamah Agung sebagai HakimHakim Anggota, dan diucapkan dalam sidangterouka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis besertaHal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 1883 K/Pid.Sus/2017HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

NegeriTanjungkarang sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari2013.5 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 31Januari 2013 sampai dengan 02 Maret 2013.6 Pembantaran oleh Majelis Tipikor Nomor sejak tanggal 11 Januari 2013.7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan 01 Mei 2013;Terdakwa II.1 Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal

05 Januari 2013.2 Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari2013.3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari2013.4 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 31Januari 2013 sampai dengan 02 Maret 2013.5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai

dengan tanggal 01 Mei 2013.6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Tanjungkarang sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei2013.Terdakwa II di persidangan didampingi Penasihat Hukum Awan Hernawan,SH., M.

(Ad hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota.

Panitera Pengganti,(Hakim Ad hoc Tipikor)RENILDA BIDARI, SH. MH.191

MAHFUD, sebagai KPA, Terdakwa dalam perkara terpisahyang telahdiputus di Pengadilan Tipikor Bandung sekarang tingkatKasasi dengan pihakPT. Remaja Rosdakarya ( Saksi Ir. Hj.

ASEP SUKANDI,M.MPd Bin H.MAHFUD, sebagai KP A, terdakwa dalam perkara terpisahyang telah diputusdi Pengadilan Tipikor Bandung sekarang tingkat Kasasi,selaku KuasaPengguna Anggaran dan saksi Ir. Hj.

MAHFUD, sebagai KPA, Terdakwa dalam perkaraterpisah yang telahdiputus di Pengadilan Tipikor Bandung sekarangditingkat Kasasi dengansurat nomor 642/368/Bid. Sarpras tanggal 28 Januari2011 yang memberitenggang waktu hingga tanggal 14 Pebruari 2011;Bahwa benar, pada tang gal II Pebruari 2011 dengansurat nomor 003ITIDirlRR1II120 II, PT.

MAHFUD, sebagai KPA, Terdakwa dalamperkara terpisahyang telah diputus di Pengadilan Tipikor Bandungsekarang tingkat Kasasidengan surat Nomor 425 .2/1 625/Sarpras tanggal 27Mei 2011 meminta agarPT. Remaja Rosda Karya membayar denda keterlambatan,dan untuk itupihak PT.

Pd Bin H.MAHFUD, sebagai KPA, terdakwa dalam perkara lain yang telahdiputus diPengadilan Tipikor Bandung sekarang tingkat Kasasi dan 4)syarat penerbitan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bagian Keuangan padaDinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) KabupatenSukabumi;Menimbang, bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) yangditandatanganioleh saksi Drs. H. ASEP SUKANDI, M. Pd Bin H.

Desember 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan secara patut dan saksama kepada Penuntut Umumpada tanggal 6 Desember 2021;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor W11.U1/6921/HK.07 /XII/2021,tanggal 2 Desember 2021, dan Surat Nomor W11.U1/6919/ HK.07/XII/2021,tanggal 2 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan NegeriBandung Kelas IA Khusus, telah memberitahukan kepada Penasihat HukumTerdakwa dan Penuntut Umum perihal Mempelajari Berkas Perkara Tipikor

Totoh Gunawan selaku penyedia paketsembako bansos untuk menyisihkan sebesar 6% dari total keuntungan bagiterdakwa jelasjelas bertentangan dengan fakta hukum di atas.Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum yang lahir dari proses persidanganyang fair dan obyektif, kiranya secara terang benderang terbukti bahwaseluruh hal yang didakwakan kepada Terdakwa baik dakwaan kesatu Pasal 12Hurui UU TIPIKOR dan Dakwaan Kedua Pasal 12 Huruf B tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan oleh karena tidak didukung oleh

Memori Banding tertanggal25 Nopember 2021 pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa tidak bersalah tidak terbukti melakukan seluruh dakwaan.Bahwa pidana tambahan yang dijatunkan kepada Terdakwa termasuk didalamnya pencabutan hak politik dan pemberatan harus dikesampingkan,Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum yang lahir dari proses persidanganyang fair dan obyektif, kiranya secara terang benderang terbukti bahwaseluruh hal yang didakwakan kepada Terdakwa baik dakwaan kesatu Pasal 12Hurui UU TIPIKOR

berikut :Bahwa Terdakwa tidak bersalah tidak terbukti melakukan seluruh dakwaan.Bahwa pidana tambahan yang dijatunkan kepada Terdakwa termasuk didalamnya pencabutan hak politik dan pemberatan harus dikesampingkan,Halaman 97 dari 104 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.TPK/2021/PT BDGBahwa berdasarkan seluruh fakta hukum yang lahir dari proses persidanganyang fair dan obyektif, kiranya secara terang benderang terbukti bahwaseluruh hal yang didakwakan kepada Terdakwa baik dakwaan kesatu Pasal12 Hurui UU TIPIKOR

atas,Penuntut Umum telah mengajukan Kontra MemoriBanding tertanggal 14 Desember 2021 pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa berdasarkan tanggapan (kontra) sebagaimana yang telah diuraikandi atas, Penuntut Umum Komsi Pemberantasan Korupsi berpendapatbahwa dalildalil atau alasan banding yang diajukan PemohonBanding/Penasihat Hukum Terdakwaharuslah ditolak dan dikesampingkankarena sama sekali tidak beralasan hukum, dan selanjutnya kami memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

PUTUSANNOMOR : 15/Pid.Tpk/2013/PN.TKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan NegeriTanjungkarang di Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara tindakpidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama : Drs. Hi.

mulai tanggal 03 Desember 2012 sampai dengantanggal 22 Desember 2012.e Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, terhitung mulai tanggal 23Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013e Perpanjangan penahanan oleh Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, terhitung mulai tanggal 01Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013e Jaksa Penuntut Umum terhitung mulai tanggal 22 Februari 2013 sampaidengan tanggal 13 Maret 2013.e Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

telahmenyimpulkan sebagai berikut :1 Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah disusun secara cermat, jelas danlengkapserta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiel dari suatu suratdakwaan sesuai dengan pasal 143 ayat (2) KUHAP.2 Eksepsi tim Penasehat Hukum telah melampaui ruang lingkup Eksepsi (ObyekEksepsi), karena telah memasuki materi pokok perkara yang seharusnya menjadiobyek pemeriksaan di sidang pengadilan.Berdasarkan hal tersebut di atas Penuntut Umum memohon agar MajelisHakim Pengadilan TIPIKOR

M Hum, sebagaiHakim Ketua Majelis, Moch.Ali, SH.MH dan Surisno, SH MH (Adhoc Tipikor)masingmasing sebagai hakim anggota. putusan mana diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 oleh Hakim Ketua Majelistersebut dengan didampingi Hakimhakim anggotanya, dengan dibantu olehSyafruddin,SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh A.

M HumSurisno, SH MH(Adhoc Tipikor )Panitera PenggantiSyafruddin,SH

tanggal 9 Oktober 2020 Nomor W.14.U.1/14957/Hk.07/10/2020, untuk memerintahkan seorang Jurusita/JurusitaPengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada PenuntutUmum, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkanmemori banding tanggal 8 Oktober 2020 yang diterima PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Oktober 2020;Permintaan Relaas bantuan memeriksa berkas perkara TipikorNomor 31/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sbymelalui Ketua PengadilanNegeri Jember yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor

Sby. telah selesaidiminutasi agar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak menerimapemberitahuan ini diberikan kesempatan untuk mempelajari (inzage)berkas yang bersangkuta di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebelum berkas perkaaratersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan tinggiSurabaya, dan dimohon setelah tugas kejurusitaan tersebutdijalankan, agar Relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kembalidalam waktu yang tidak terlalu lama;Halaman

Permintaan Relaas bantuan memeriksa berkas perkara TipikorNomor 31/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sby melalui Ketua PengadilanNegeri Jember yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 1Oktober 2020 Nomor W.14.U.1/14556/Hk.07/10/2020, untukmemerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untukmelaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penasihat HukumTerdakwa bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 31/Pid.Sus

Pengiriman Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dalamperkara Nomor 31/Pid.Sus/ TPK/2020/ PN Sby, yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 3 November 2020 NomorW.14.U.1/9464/Hk.07/11/2020, yang menerangkan bahwa telahmenerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 26Oktober 2020.Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat HukumTerdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu danmenurut cara serta syaratsyarat

Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Bandingmasingmasing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 oleh Hakim Ketuadengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Istyorini TriTjandrasasi, S.H.

Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya bandingPerkara Tipikor melalui Pengadilan Negeri Jember yang dibuatoleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 23 September 2020Nomor W.14.U.1/4034/Hk.07/9/2020, untuk memerintahkan seorangJurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaanpemberitahuan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwaPenuntut Umum telah mengajukan permohonan banding tanggal22 September 2020, atas Putusan Pengadilan

Tanda Terima Memori banding yang dibuat oleh PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya, tanggal 30 September 2020 Nomor 32/Pid.SusTPK.Bdg/2020/ PN Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal30September Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkanmemori banding tanggal 30 September 2020, sehubungan denganpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 September2020 Nomor 32/Pid.SusTPK/2020/PN Sby;6

Tanda Terima Kontra Memori banding yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya, tanggal 19 Oktober 2020 Nomor32/Pid.Sus TPK.Bdg/2020/ PN Sby, yang menerangkan bahwa padatanggal19 Oktober 2020 Penuntut Umum telah menyerahkanmemori banding tanggal 12 Oktober 2020, sehubungan denganpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 September2020 Nomor 32/Pid.SusTPK/2020/PN Sby;Halaman

Permintaan Relaas bantuan untuk Memeriksa Berkas yangdibuat oleh Paitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat tanggal 1 Oktober2020 Nomor W.14.U.1/14559/Hk.07/10/2020 melalui PengadilanNegerl Jember 2020, untuk memerintahkan seorangJurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaankepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa bahwaberkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 32/Pid.Sus/ TPK/2020/PN

LahirJenis kelaminKebangsaan/kewarganegaraaTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanTerdakwa Ditahan Oleh : Penyidik Perpanjangan Kajari Perpanjangan Wakil Ketua Penuntut Umum Hakim Tipikor Hakim TipikorMAT NEDI BIN BEHUDAN.Sukarame.46 Tahun / 26 september 1969.Lakilaki.IndonesiaDusun Desa Sukarami KecamatanRambang Kabupaten Muaraenim.Islam.Mantan kepala Desa Sukarami.SMP.sejak tanggal 25 Oktober 2015 s/d 13November 2015;sejak tanggal 14 November 2015 s/d 23Desember 2015;: sejak tanggal 24 Desember

2015 s/d 22Januari 2016;: sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d tgl 10Maret 2016;sejak tanggal 18 Pebruari 2016 s/d 18Maret 2015sejak tanggal 19 Maret 2016 s/d 19 Mei2015Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum.Pengadilan Tipikor tersebut;Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas A Khusus Palembang Nomor10/Pid.SusTPK/2016/PN.Plg tanggal 18 Februari 2016 tentangPenunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis hakim Nomor :10/Pid.SusTPK/2016/PN.Plg tanggal 18Februari 2016

banding dariPembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan NegeriPrabumulih Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Pbm tanggal 10 Februari 2016 ;Pemintaan bantuan pemberitahuan pernyataan banding Pengadilan NegeriPrabumulih ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan surat permintaantanggal 24 Februari 2016 Nomor : W6U8/229/HK.Padt.02/II/2016, yaitu RelaasHalaman 31 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLGPemberitahuan Banding yang dibuat oleh Sarwo Edy Jurusita PenggantiPengadilan Negeri / Niaga / HAM / Tipikor

disampaikanoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas A Khusus kepada Terbanding semula Tergugat dan Terbanding Il semula Tergugat II melalui surat permintaanbantuan ke Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang masingmasingHalaman 32 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLGtanggal 24 Februari 2016 dengan surat nomor W6U8/227/Hk.Padt.02/II/2016,W6U8/228/Hk.Pdt.02/II/2016 dan kepada Turut Terbanding semula TurutTergugat tanggal 3 Maret 2016 permintaan bantuan ke Pengadilan Negeri /Niaga / HAM / Tipikor

PUTUSANNomor 136 PK/Pid.Sus/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana Tipikor dalam Peninjauan Kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :Nama : Drs. H. A.

Mohamad Askin, S.H., dan Sri Murwahyuni,S.H., M.H., Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI dan Hakim Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebutserta Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadirioleh Penuntut Umum dan Terpidana.HakimHakim Anggota , Ketua,Ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. Ttd/ Dr.

.: Diploma satu.Terhadap Para Terdakwa Penahanan Rutan masingmasing oleh :Putusan Nomor 32/Pid.Sus/ Tipikor/2016/PN. BjmHal1dari1251. Penyidik Polres Banjar sejak tgl. 2 Agustus 2016 s/d tanggal 10 Agustus 2016.2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d tanggal 23 Agustus2016.3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejak tanggal 24Agustus 2016 s/d tanggal 22 September 2016.4.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejaktanggal 23 September 2016 s/d tanggal 21 Nopember 2016.5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPT.Banjarmasin sejak tanggal 22 Nopember 2016 s/d tanggal 21 Desember2016.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :DR (cand) DIAN KORONARIADI,SH.,MH., AKHMAD MUNAWAR,SH.,MH., SAMSUL BAHRI,SHI,MH.,RUSNIANSYAH MARLIM,SH., ABDUL HAMID,SH.,MH., M.ANSHARY YUSUF,SH.

., semua dari LKBH KORPRI Kabupaten Banjar yangberalamat di Jalan Ahmad Yani Km.40 no.2 Martapura Kabupaten Banjar,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2016 yang terdaftar padaRegister PN.Banjarmasin no.02/PID/2016 tanggal 01 September 2016.Pengadilan Tipikor tersebut,Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berkenaan denganperkara ini;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasin tanggal 24 Agustus 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa

Membebankan biaya perkara kepada Negara; atauApabila Majelis Hakim Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalamperkara a quo berpendapat lain, mohon sudi kiranya menjatuhkan putusanterhadap Terdakwa dengan seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat HukumPara Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Repliek tertanggal 15Nopember 2016 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menolak semuaargumentasi yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa sebagaimanaNota

Bahwa terdakwa terdakwa dan terdakwa Il juga mohon agar ditiadakanpenyitaan barang atau asset Terdakwa dan terdakwa Il mengingat tidak adalagi harta atau asset yang memadai untuk disita, agar tidak menambah bebankepada keluarga terdakwa;Bahwa berdasarkan halhal tersebut, mohon agar yang Mulia Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berkenan memutuskansebagai berikut :1.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 6 April 2017 s/d tanggal 5 Mei 2017;3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 6 Mei 2017 s/d tanggal 04 Juli 2017;4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Jawa Tengah sejak tanggal 5 Juli 2017 s/d tanggal 3 Agustus2017;5.

Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Jawa Tengah sejak tanggal 4 Agustus 2017 s/d tanggal 2September. 2017;6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah sejak tanggal 10 Agustus 2017 s/d tanggal 8 September2017;Halaman 1 Putusan No. 16/Pid.SusTPK/2017/PT SMG7.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Jawa Tengah sejak tanggal 9 September 2017 s/d tanggal 7Nopember 2017;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 4September 2017 Nomor 16/Pen.Pid.SusTPK/2017/PT SMG tentangpenunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;2. Penunjukan Panitera Pengganti yang ditandatangani oleh WakilPanitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 5 September 2017;3.

M E N G A D I L I:

- Menerima Permintaan banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 90/Pid.Sus-Tipikor/2022/PN.Mks tanggal 06 Maret 2023 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan NegeriKendari ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN sejak tanggal 29 Juli2016 s/d tanggal 27 Agustus 2016;8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampaidengan tanggal 26 Oktober 2016;9.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 27 Oktober 2016sampai dengan tanggal 25 November 2016;10.

Perpanjangan Penahanan Il oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 26 November2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum,MUAMAR, SH dan LA DASMAN, SH keduanya adalah Advokat/PenasihatHukum pada Kantor Pengacara AMAR LAW OFFICE yang beralamat diJalan Manunggal Kompleks BIN Wirabuana Blok L2 No. 23 Anduonohu,Kota Kendari No Telp. 0852 4007 7755, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12Agustus 2016

, yang telah didaftarkan di dalam Buku Register KepaniteraanPengadilan Negeri Kendari, Nomor : 325/Tipikor/VII/2016/PN.Kdi tanggal 24Agustus 2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendaritersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 43/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kditanggal 01 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili Perkara tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana

dan selama persidanganTerdakwa dapat menjawab pertanyaanpertanyaan yang diajukan olehHakim Ketua Majelis sehingga dalam hal ini Terdakwa adalah orang yangkarena perouatannya didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum hal tersebut sesuai pula denganketerangan saksisaksi, dan pengakuan Terdakwa sendiri dan surat buktiserta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas menurutpenilaian Majelis Hakim Tipikor

., Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Ad Hoc Tipikor : Ketua :TTD/Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.M.H.,TTD/Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.,12Panitera Pengganti :TTD/Didik Trisulistya, S.H.,Oleh karena Hakim Ad. Hoc. Tindak Pidana Korupsi Hamrat Hamid,S.H.,sebagai Anggota/Pembaca telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 07September 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/PembacaIll: Dr. H. M.

Keberatan Terdakwa dalam memori kasasinya tidak dapat dibenarkan,terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18UndangUndang Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Juncto Pasal 64Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana dengan alasan;c.

,Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya.PaniteraReflizailius.Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 253/PID/2020/PT BNAUntuk Salinan yang sama bunyinya olehPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULIHalaman 14 Putusan Pidana Nomor 253/PID/2020/PT BNA

maka yang perlu dipertimbangkan adalah, apakah benar bahwaPenggugat/Terbanding telah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan kejahatan Jabatan, sehingga ia diberhentikan sebagai PNS ;Halaman 10 Putusan No.206/B/2019/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat/Terbandingdalam gugatannya dan keterangan Tergugat/Pembanding dalam Jawabannyaserta memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.17/Pid.SUS/Tipikor

seluruhnyasejumlah Rp352.000.000,00(tigaratus lima puluh dua juta rupiah) secarabertahapuntuk mempengaruhi putusan, uang sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) untuk biaya mengatur komposisi Hakim, Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengamanan sidang, uang sejumlahRp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya konsultasi yang di berikansecara bertahap dari SHIOKAWA TOSHIO selaku Presiden Direktur PT.Onamba Indonesia (Terpidana berdasarkan Putusan PengadilanTinggi BandungNomor : 02/TIPIKOR

Onamba Indonesia(Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor02/TIPIKOR/2013/PT.Bdg tanggal 19 Februari 2013) melalui ODIH JUANDAHal. 7 dari 213hal. Put. No.2154 K/Pid.Sus/2014selaku Manajer Human Resourch Development (HRD) PT. OnambaIndonesia/Kuasa PT.

sejumlah Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah)secara bertahapuntuk mempengaruhi putusan, uang sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) untuk biaya mengatur komposisi Hakim, Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengamanan sidang, uang sejumlahRp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya konsultasi yang di berikansecara bertahap dari SHIOKAWA TOSHIO selaku Presiden Direktur PT.Onamba Indonesia (Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan TinggiBandung Nomor : 02/TIPIKOR

YETTY NINGSIH.Selebinnya barang bukti yang telah diputuskan dalam putusan Nomor :10/TIPIKOR/2012/PT.Bdg tanggal 3 April 2012 atas nama Terdakwa Drs.Odih Juanda dinyatakan sebagaimana bunyi amar putusan tersebut yaitu : BB 60. BB 66. BB 67. BB 68. BB 69.

Rek. 033701034162504 atas nama TANTI TANSTRISNAWATI.Dikembalikan kepada saksi Tanti Tantrisnawati berdasarkanPenetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Bandung Nomor : 05/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 29Hal. 76 dari 213hal. Put. No.2154 K/Pid.Sus/2014April 2014 tentang Pembukaan Sita dan Blokir Rekening Tabungan(Rekening Gaji) atas nama Tanti Tantrisnawati pada Bank BRINomor Rekening 033701034162504. BB 11. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA No.

bandingmemohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar dapat membatalkan PutusanPengadilan Tindak pidana korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataramtersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya materi memori banding dari Penasehat HukumTerdakwa pada pokoknya menguraikan halhal sebagai berikut : Bahwa Pemohon Banding mempertanyakan sekaligus keberatan terhadap pencabutanpenetapan penahanan oleh judex factie terhadap Terdakwa yang sedang berstatusNarapidana; hal tersebut menunjukan Pengadilan Tipikor

Mataram tidak profesional,jujur dan adil dalam menangani perkara Tipikor; Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai menerapkan hukum acara, karenamenyarankan agar perlawanan disatukan dengan memori banding padahal majelishakim telah menjatuhkan putusan sela;Halaman 87 dari 79 halaman Put no. 08/Pid.Sus/2015/PT.

Bahwa putusan No.45/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR tanggal 15 April 2015 mengandungcacat hukum karena melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang Undangyaitu putusan dijatuhkan dalam tenggang waktu selama 162 hari sejak perkaradilimpahkan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU No. 30 Tahun 2002tentang KPK, ditentukan bahwa perkara tipikor diputus oleh pengadilan tipikor dalamwaktu 90 hari, dengan demikian putusan tersebut mengandung cacat hukum,selayaknya harus dinyatakan batal demi hukum;Bahwa

dalam kontra memori banding terdakwa pada pokoknyamembantah semua alasanalasan yang tertuang dalam memori banding Penuntut Umumdan tetap mempertahankan alasanalasan yang diuraikan dalam memori bandingTerdakwa/Penasehat Hukum yang sudah diajukan sebelumnya; selanjutnya Terdakwameminta agar Pengadilan Tinggi Mataram dapat menolak memori banding yang diajukanoleh Penuntut Umum, menerima alasanalasan yang diuraikan dalam kontra memoribanding yang diajukan oleh Terdakwa, membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor