Ditemukan 4983 data
NURHIDAYAH HANDAYANI
22 — 21
diartikan,bahwa Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkanperubahan nama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepadaInstansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri.Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipildemi hukum atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatanpinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipilyang
29 — 9
Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipildan kutipan akta Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dengan demikian telahbenar Permohonan pemohon untuk memperoleh Penetapan guna mencatatkanPenetapan No.24/Pdt.P/2015/PN.Sgl Halaman 56perubahan nama Pemohon yang bernama ADE HOTMAN LIHARDO menjadi ADEHOTMAN LIHARDO SAGALA;Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
MUHAMMAD ROSID
55 — 2
Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sragen untukmencatat tentang Penggantian nama kecil Anak Pemohon tersebutdengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta KelahiranNo: 3314LU030420170057 serta pada Buku Register Catatan Sipilyang bersangkutan:.
SAHARDIN, S.Pd.
Tergugat:
BUPATI SELUMA
185 — 103
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PenggunaanAparatur Negara dan Reformasi dan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 182/6597/ SJ, Nomor 15 tahun 2018 dan Nomor153/Kep/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai NegeriSipil yang telah dijatuhi hukuman tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan, yang memerintahkan segeramelakukan pemberhentian tidak dengan hormat terhadapPegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi
Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 Pegawai Negeri Sipilyang tersandung hukum pidana An. Drs. Sohardi Safri, MM Nip.19630913 198508 1 002 dkk sebanyak 25 (dua puluh lima) orangtermasuk Penggugat diundang rapat di ruang Bupati Seluma yangdipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma dengan suratundangan tanggal 28 Desember 2018 ;Berkoordinasi dengan pihakpihak terkait ; 1.
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PenggunaanAparatur Negara dan Reformasi dan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 182/6597/ SJ, Nomor 15 tahun 2018 dan Nomor153/Kep/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai NegeriSipil yang telah dijatuhi hukuman tetap karene melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan, yang memerintahkan segeramelakukan pemberhentian tidak dengan hormat terhadapPegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi
(fotokopi sesuai denganaslinya) 222722222 Surat Kepala Badan Kepegawaian dan PengembanganSumber Daya Manusia Kabupaten Seluma Nomor840/1965/BKPSDM.IV/X1I/2018 perihal Telaah SKPemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri SipilYang Tersandung Hukum Pidana An. Drs. Sohardi Safri, MMNIP. 19630913 198508 1 002 dkk sebanyak 25 (dua puluhlima) orang, tertanggal 06 November 2018.
2017 tentang Manajemen PNS diketahui bahwaPenggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipildikarenakan Penggugat pernah dihukum melakukan tindak pidana korupsisebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Nomor40/Pid.SUS.TPK/2018/PN.Bgl tanggal 22 Mei 2018 (vide Bukti P5 = T1) ;Menimbang, bahwa lebih lanjut prosedur pemberhentian karenamelakukan tindak pidana terdapat dalam ketentuan pasal 266 PeraturanPemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
8 — 6
maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh Surat Keputusan Nomor 180/85/VII/DISBMPR tanggal 1Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Bina Marga dan PenataanRuang Provinsi Sulawesi Tengah;Menimbang, bahwa surat izin perceraian sebagaimana tersebut dalamPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 adalah tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Rizal Tenggar
15 — 2
dan Pencatatan Sipil Kotamalang maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Malang ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadapperubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipilyang
Muh Aminudin Zuhri alias Mohammad Aminuddin Zuhri
13 — 2
Kelahiran yangbersangkutan sesuai pembetulan/ Penggantian nama tersebut atau dalamRegister yang tersedia untuk itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadapperubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipilyang
12 — 1
/Perkara Perdata Nomor 566/Pdt.P/2016/PN Mlgperubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipilyang berupa catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan KutipanAkta Pencatatan Sipil, yang mana pencatatan tersebut dilakukan berdasarkanlaporan dari penduduk atau dalam hal ini disebut sebagai Pemohon kepadaInstansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri olehPenduduk, oleh karena
Ni Kadek Putri Ulandari
16 — 11
52 ayat 2 UndangUndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akanmemerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari,kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untukHalaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 63/Padt.P/2019/PN.Srpmencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipilyang
MUHAMAD LUTFI
12 — 9
penetapan ini yaitu Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahanidentitas (nama) Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil KabupatenBogor yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) harisejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuatkancatatan pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipilyang
CHARINHA WOERI SANTOSO
29 — 1
/Perkara Perdata Nomor.811/Pdt.P/2017/PN MlgMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadapperubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipilyang berupa catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan
17 — 2
dan Pencatatan Sipil Kotamalang maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Malang ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadapperubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipilyang
EMAN HERMAN
20 — 4
Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, PejabatPencatatan Sipil demi hukum atas perintah Undangundang berkewajiban membuatcatatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum ketiga dapat dikabulkan denganperbaikan redaksi seperlunya sebagaimana bunyi amar dibawah ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonanPemohon dikabulkan seluruhnya ;Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi
Emy dahafni ginting
78 — 13
Sipil Kota BandaAceh, sehingga oleh karenanya Pemohon diberikan izin untukmengurus dan melakukan perubahan tersebut di atas pada KantorDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk itudengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipildan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon tersebut;telah ternyata sehingga oleh karenanya Pemohon diberikan izinuntuk mengurus dan melakukan perbaikan kesalahan penulisantersebut di atas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang
35 — 5
Memerintahkan Panitera mengirimkan turunan resmi dari Penetapan kelahiran anakyang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang berwenang guna dicatat dan didaftar dalam buku register kelahiranyang disediakan untuk keperluan itu ; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datangmenghadap sendiri ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon,Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut; Menimbang, bahwa
24 — 3
tata cara pencatatan kelahiransebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dengan demikian telah benarPermohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan guna mencatatkan kelahirananaknya yang bernama KANDI yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak kelahirandiajukan di Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
HENDRIK SISHANDOKO SETIAWAN
18 — 4
Pembetulanakta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta ;Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran anak PemohonNomor 86/2000 , semula tertulis dan terbaca Tan Djuin Sien menjadi HendrikSishandoko Setiawan tersebut sudah diserahkan kepada subjek akta yangdalam hal ini adalah anak Pemohon, maka Pengadilan Negeri Banjarmasinberwenang memeriksa dan mengadili perkara pembetulan akta Pencatatan Sipilyang diajukan oleh Pemohon tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan
Christina Dwi Aryanti
132 — 25
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang menyatakan:Pasal 52 ayat (1)UU No. 23/2006Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanpengadilan negeri tempat pemohon.Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayatdilakukan dengan memenuhi syarat berupa:Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; Kutipan Akta Catatan Sipil; Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; Fotokopi Kk; dan
Endang Ernawati
32 — 2
Kelahiran yangbersangkutan sesuai pembetulan/ Penggantian nama tersebut atau dalamRegister yang tersedia untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadapperubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipilyang
23 — 1
instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Malang ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndangPerkara Perdata Nomor 629/Pdt.P/2016/PN MigNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadapperubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipilyang