Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 29 Oktober 2017sampai dengan tanggal 27 November 2017;10.Penetapan penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Negeri Kendari sehingga Terdakwa dikeluarkan dari tahanansejak tanggal 22 November 2017;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernamaM.

ABDULLAH,SE dan saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON (yang penuntutannya dilakukandalam berkas terpisah), bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Kolaka atausetidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tipikor Kendari pada Pengadilan Negeri Kendari, telahmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawanhukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,yang dilakukan terdakwa dengan

ABDULLAH,SE dan saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON (yang penuntutannya dilakukandalam berkas terpisah), bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Kolaka atausetidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tipikor Kendari pada Pengadilan Negeri Kendari, telahmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan

ABDULLAH,SE dan saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON (yang penuntutannya dilakukandalam berkas terpisah), bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Kolaka atausetidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tipikor Kendari pada Pengadilan Negeri Kendari, Pegawainegeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankansuatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu,dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, yangdisimpan karena jabatannya

Membebankan biaya perkara kepada negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari padahari Rabu tanggal 24 Januari 2018, oleh kami ANDRI WAHYUDI, SH sebagaiHakim Ketua, dan MULYONO DWI PURWANTO, Ak., SH, M.AB, CFE DdanDARWIN PANJAITAN SH (Hakimhakim Ad Hoc Tipikor) masingmasingsebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari ini, Rabu tanggal 31 Januari 2018, oleh Hakim Ketuadengan

EVA ACHYANI ZULFA ,SH,MH :Bahwa ahli adalah sebagai pengajar tetap pada Bidang Hukum Pidanapada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ;Bahwa masalah Perbankan dalam tindak pidana korupsi apakah masuklkedalam ranah tipikor atau tidak dikaitkan dengan perkara tipikor masihmenjadi perdebatan ;Bahwa uang negara yang disertakan dalam BUMN tetap menjadi uangnegara jadi apabila ada kerugian keuangan negara maka termasukkedalam ranah tipikor ;Bahwa pada hakekatnya diskusi dalam dunia Perbankan tidak berbedadengan

Dalam hal ini kerugian negara dapatterjadi manakala Sumber dana berasal dari keuangan negara atau danamasyarakat ;Bahwa apabila ada beberapa tindak pidana yang berbeda maka yangdiutamakan adalah perkara Tipikor terebin dahulu dalam hal ini berlakuadagium specialis systemetiche atau lex specialis logis ;Bahwa perbedaan perkara Tipikor dengan Perbankan adalah PerkaraPerbankan mengacu pada managerial Perbankan itu sendiri sepertiketentuan SOP yang menjadi acuan administrasi Perbankan serdangkanperkara

Tipikor yang diatur dalam Undang Undang Nomor 31 tahun 1999adalah perkara pidana karena keseluruhan nya mengatur hukum pidanadan hukum acara pidana sekaligus ;Bahwa perkara tipkor mengacu pada jabatan atau PNS ;Bahwa perkara Tipikor dan Perbankan yang membedakan adalah sumberuang apabila uang nya adalah uang negara maka masuk kie ranah Tipikor;Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016 bahwa delik korupsi yang pada mulanya merupakan delik formalberubah menjadi deliak material

maka kerugian negara tidak sematamatabisa masuk keranah Tipikor ;Bahwa voltoid untuk perkara Tipikor pada BUMD atau BUMN yaitu ketikaakibat timbul bahwa tindak pidana perbankan yang dilakukan menimbulkankerugian keuangan negara ;Bahwa perpanjangan kredit menggunakan dokumen yang tidak benarmaka masingmasing perbuatan merupakan delik yang berdiri sendiri;Bahwa mens rea pada Tipikor di BUMN yang berperanBahwa adalah melibatkan beberapa orang, jarang yang berdiri sendiri danyang berperan adalah pertanggungjawaban

perjanjian batal sebagaimana diaturdalam pasal 1335 KUHPerdata ; Bahwa Direksi dapat menggunakan diskresi untuk menjalankan rodaperusahaan ; Bahwa Direksi berwenang dan bertanggungjawab penuh terhadapperusahaan dengan demikian ada dua fungsi Direksi yaitu fungsiManajemen dan Fungsi Mewakilli ;Ahli (a de charge) 2: LUBIS, SH,MH : Bahwa ahli adalah sebagai Dosen pada Fakultas Hukum UniversitasMataram ; Bahwa ahli adalah sebagai ahli hukum Pidana ; Bahwa unsur pasal 2 dan pasal 3 pada undangundang Tipikor

Membebani Terdakwa dan Terdakwa Il untuk membayar biayaperkara masingmasing sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang No. 12/TIPIKOR/2011/2011/PT.PLG., tanggal 22 Desember2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Terdakwa Ilserta dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang ;e Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11Agustus 2011 Nomor : 982

Pusri sebagai BUMN sebagai keuangan negara sehingganyaperbuatan Terpidana merugikan keuangan negara adalah batal demihukum, oleh karena itu seyogyanyalah Pemohon Peninjauan Kembalimohon Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini di tingkatPeninjauan Kembali berkenan menyatakan Putusan Judex FactiNo. 12/Tipikor/2011/PT.PLG., jo. No. 982/Pid.B/2010 /PN.PLG., adalahbatal demi hukum. Selanjutnya, dengan mengadili sendiri menyatakan Ir. H.Faisal Muaz dan Ir.

Oleh karena itu, seyogyanyalah putusan JudexFacti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang No. 12/Tipikor/2011/PT.PLG., dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaanPeninjauan Kembali ;2) Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Kelirudalam Acara (Vormverzuim) dan Melanggar Kewajiban MemberikanAlasan Pertimbangan yang Cukup (Motiveringplich) ex SuratEdaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 1974 ;Bahwa, Judex Facti, baik Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembangmaupun Pengadilan Negeri

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 13/TIPIKOR/2017/PT.PDG, tanggal 3 Oktober 2017yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan PenasehatHukum Terdakwa tersebut;Hal. 47 dari 54 hal. Put.

KUHP Juncto Pasal 56 Ayat (1) KUHP,sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dalamsurat dakwaannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon KasasiII/Penuntut Umum tersebut dikabulkan;Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untukmenolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Il/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Solok dan membatalkan putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 13/TIPIKOR

TITI tersebut; Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Solok tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 13/TIPIKOR/2017/PT.PDG, tanggal 3Oktober 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 6/Pid.SusTPK/2017/PNPdg. Kelas IA, tanggal 7 Juli 2017 tersebut;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa EFRIYANTI, SP, Pgl.

sesungguhnya sehingga muncul kasus pidana yang menimpaPenggugat; Ternyata Tergugat tidak memperhatikan apalagi mempertimbangkandalam menerbitkan Keputusan a quo terhadap diri Penggugat, karenapada saat itu isteri Penggugat dalam keadaan sakit, melahirkankemudian meninggal dunia, selain itu diwaktu bersamaan Penggugatpada saat itu diperintahkan untuk mengikuti diklat PIM IV dihutan KotaPelaihari, Dengan demikian sangat jelas, nyata dan terang perbuatanPenggugat tidak aktif namun fasif atas perbuatan pidana Tipikor

Namun demikian perlu diketahui bahwa Penggugat senyatanya tidaksepenuhnya bersalah lazimnya predikat koruptor dikarenakan halhal,sebagai berikut:Halaman10 dari62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 9/G/2017/PTUN.BJM3.1.Putusan majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri BanjarmasinNomor :21/Pid.SusTPK/2016/PN.BJM yang secara jelas, nyata danterang perbuatan Penggugat dalam proses dalam kapasitas sebagaiAnggota Panitia/Pejabat Pengadaan BarangJasa Alat PeragaPendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah

Kemudian kamimeminta salinan ke Pengadilan Tipikor Banjarmasin, lalu akhirnya mendapatsalinannya, hasilnya Fahrul Armi tidak banding, dan sudah berkekuatan hukumtetap;Bahwa surat pemberhentian sementara dibuat sekitar Juni 2016;Bahwa setelah mendapat salinan putusan yang sudah berkekuatan hukumtetap Yang pertama kami bersurat ke BKN pada tanggal 16 Desember 2016,yang kedua kami melakukan rapat majelis tanggal 28 Desember 2016.

tanggal 27 Juni 2015sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;4 Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampaidengan tanggal 11Agustus 2015;5 Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTanjungpinang, sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29Agustus 2015;6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 30 Agustus 2015sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal27 Nopember 2015;8 Perpanjangan penahanan ke II oleh Ketua Pengadilan Tinggi/TipikorTingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 28 Nopember 2015 sampaidengan tanggal 27 Desember 2015;9 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;10 Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai

No. 21/G/2019/PTUN.PLKe.Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.2630/V.1398/99 tanggal 2 Oktober 2018, Perihal Surat PenyampaianData PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh KeputusanPemberhentian Tindak Dengan Hormat Sebagai PNS, menyampaikandata PNS yang terlibat tipikor melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan

No. 21/G/2019/PTUN.PLKbiasa atau umum bukan tindak pidana tipikor. Sehingga dalilPenggugattersebutsama sekali tidak benar.. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 15, angka16, angka17 Tergugat ajukan jawaban sebagai berikut ;a. Terbitnya Surat Keputusan Bupati Barito Utara tersebut dasarnyaadalah Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor :56/Pid.B/ 2008/PN.

tertanggal 20 Desember 2018 (fotokopisesuai dengan asli) j2e nner ree ere: Notulen Rapat Tim Pertimbangan Kepegawaian Daerahpembahasan tentang Tindak Pidana Korupsi oleh PNS danPelanggaran Disiplin PNS, tanggal 20 Desember 2018(fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;: Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Kepegawaian DaerahKabupaten Barito Utara Nomor : 862/250/BKPSDM tertanggal21 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan asili) ;Format Contoh 1 Keputusan Pembementian Tidak DenganHormat sebagai PNS yang melakukan Tipikor

PUTUSANNo. 2327 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : dr.

MATHEUS REMANG,SE.6 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Negeri Pontianak No. 02 / Pid.Sus /TP.Korupsi/ 2013 / PNPTKtanggal 17 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa dr. FADLY PERSI MARS, tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dalamdakwaan Primair ;2. Membebaskan Terdakwa dr.

keputusan yakni tidak mempertimbangkansama sekali alasanalasan kami dalam mengajukan Bandingsebagaimana tertuang dalam memori banding kami hal tersebutdibuktikan bahwa dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim tidakmemuat penolakan dengan alasanalasannya terhadap memori bandingyang kami ajukan;e Bahwa masyarakat Kabupaten Sanggau sangat terpukul atas atasringannya penjatuhan pidana rhadap Terdakwa sehingga PutusanPengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PontianakNomor : 02/Pid.sus/Tipikor

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, Penahanan Kota sejak tanggal27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;4. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Makassar, Penahanan Kota sejak tanggal29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggitersebut;Setelah membaca :1.

Pasal 55 Ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UndangUndang Nomor 46 Tahun2009 tentang Pengadilan Tipikor, dan paraturan lain yang terkait;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut;Hal. 46 dari 53 Hal. Put.

Dalam hal iniTurut Termohon (BPKP) selaku auditor belum memiliki bukti yang cukup,kompeten dan relevan untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangannegara dalam perkara dugaan tipikor tersebut.Bahwahal tersebutsesuai dengan Peraturan Kepala Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PER1314/K/D6/2012 TentangPedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) yang mengatur bahwa:7) Untuk audit dalamrangka penghitungan kerugian keuangan negara berlakuketentuan sebagai berikut:(5) Permintaan

Bahwa dilanjutkan atau tidaknya proses penyidikan atas perkara tipikor tersebutsepenuhnya adalah kewenangan Penyidik dan tidak terikatpadaadatidaknyaHal 26 dari 46 Putusan Praperadilan No 10/Pid.

termasuk sebagai korban ataupun Pelapordalam perkara tindak pidana korupsi yakni negara yang sudah diwakili olehKejaksaan.Bahwa berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Jo PPNo 71 Tahun 2000 tidak mengatur hak gugat (legal standing) dari Pemohonsebagai lembaga swadaya masyarakat yang telah mempunyai persyaratansebagai Perkumpulan Masyarakatan Anti Korupsi Indonesia, sehinggaPemohon tidak memiliki kapasitas cukup untuk mengajuan gugatanPraperadilan atas terbitnya SP3 terhadap dugaan tipikor

(sepuluhribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru Nomor : 42/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR. tanggal 4 Februari 2014 yangamar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa FARIZAL, SE Bin ABDUL KARIM telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARABERSAMASAMA DAN BERLANJUT;2.

Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000, (sepuluh riburupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tinggi Pekanbaru Nomor: 05/TIPIKOR/2014/PTR tanggal 6 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru tanggal 04 Pebruari 2014 Nomor : 42/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR yangdimohonkan banding tersebut; Membebankan biaya

GPI19 13 Maret 2013 Pemeriksaan Endah CPIsaksi dari JPU Rumbiyanti Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir. Ricksy Prematuri, Dipl.

GPIJPU19 13 Maret 2013 Pemeriksaan Endah CPIsaksi dari RumbiyantiJPU Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir.

Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir. Ricksy Prematuri, Dipl. M.M.tanggal 20 Desember 2012 23 April 2013 (2);Hal. 197 dari 293 hal. Put.

Sedangkan dalam Pasal 18Undang Undang Tipikor pada prinsipnya untuk mengembalikankerugian negara. Dengan tidak adanya kerugian negara dalamkasus ini, tetapi PT GPI telah dihukum untuk membayar kerugiannegara sejumlah US$ 3,089,281.26. Hal ini membuktikan negaramendapat keuntungan sebesar US$ 3,089,281.26 dalam kasus ini.Padahal filosofinya pasal 18 Undang Undang Tipikor tersebuthanya untuk mengembalikan kerugian negara bukan untukmendapat keuntungan untuk negara.

No. 36 PK/Pid.Sus/2015 XIV.Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir.

Pbr6 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal25 Agustus 2015 s/d tanggal 01 September 2015 ;7 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 02September 2015 s/d tanggal 01 Oktober 2015 ;8 Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 02Oktober 2015 s/d tanggal 30 Nopember 2015 ;9 Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 01Desember 2015 s/d tanggal 30 Desember 2015 ;10 Ketua Pengadilan

Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 31Desember 2015 s/d tanggal 30 Januari 2016 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HORAS SITORUS, SH, NANDISYUKRI, SH.MH, JUSTINUS TAMPUBOLON, SH, JAMES SIANTURI, SH.MH ,DANIEL SITORUS, SH ;Masingmasing selaku Advokat dan Advokad Magang padakantot Hukum Horas Sitoru,sSH & Rekan Advokad & Konsultan Hukum berkantor di JIn.Jawa Damai II No. 26 Kel.

Cemara No 441 KomplekBeringin Indah, PekanbaruRiau berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Oktober 2015, yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 20 Oktober 2015dibawah Register Nomor : 1049/SK/TPK/2015/PN.PBR ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca :1 Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 63/Pid.Sud/TIPIKOR/2014/PN.Pbr tanggal 02 September 2015 tentang PenunjukanMajelis Hakim; 2 Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan NegeriPekanbaru Nomor 63/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.Pbr tanggal 02 September 2015tentang Penetapan Hari Sidang; 3 Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru Nomor : Reg.Perkara Nomor B 06 /N.4.13/Ft.1/9/2015 tanggal 02 September 2015; 4 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum); 5 Keberatan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Penasihat Hukumterdak Wa; 222 n nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn6 Pendapat/tanggapan Penuntut Umum atas Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ;Telah

., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A Nomor 173/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

No. 59 PK/PID.SUS/2016bertempat di Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yangberalamat di jalan Banda AcehMedan km 6 Bukit Rata Lhokseumawe atausetidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri TIPIKOR Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua MahkamahAgung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tentang Pengoperasian PengadilanTindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi BandaAceh tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : W1U/1479/HK.01/X/2011 Tentangpemeriksaan

Saladin Akbar Bin BakhtiarInsya (masing masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dantanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau sejak bulan Mei 2012 sampaidengan bulan Desember 2012 atau setidaktidaknya dalam Tahun 2012bertempat di Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yangberalamat di Jalan Banda AcehMedan km 6 Bukit Rata Lhokseumawe atausetidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri TIPIKOR Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua

No. 59 PK/PID.SUS/2016Terdakwa/Saksi Surdeni Sulaiman, di Persidangan berdasarkanBerita Acara dimuka Persidangan Judex Facti PengadilanNegeri/Tipikor Banda Aceh dengan menyebutkan keteranganTerdakwa/saksi Surdeni Sulaiman, selaku PPK tidakmembantahnya, sehingga pemeriksaan benar adanya ;> Putusan Kasasi atas nama Terdakwa M.

Bahwa yang paling fatalnya lagi, guna untuk pembenaran Pertimbanganhukum Judex Juris dalam Putusan Kasasi atas nama Terdakwa M.Saladin Akbar Putusan Nomor : 844 K/Pid.Sus/2014 tanggal 03Desember 2014 (berkas terpisah) dalam menciptakan lahirnya suatuPertimbangan hukum dalam unsur Pasal 2 UU Tipikor, Judex Juris telahCOPY PASTE BERITA ACARA PENDAPAT (RESUME) JAKSAPENYIDIK/PENUNTUT UMUM TANGGAL 2 BULAN JUNI TAHUN 2013atas nama Terdakwa (M.

No. 59 PK/PID.SUS/2016Pendirian Judex Juris, karena pertimbangan yang diuraikan sebagai adanyakerugian Keuangan Negara tanpa adanya suatu hasil Audit kerugian keuangannegara sebagaimana Penjelasan dari pasal 32 ayat (1) UU Tipikor yaitu : Yangdimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian kKeuangan negara adalahkerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuaninstansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Jika tidak bisadibuktikan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakpidana korupsi;Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor memiliki 4 (empat) unsur yaitu :(a) Unsur setiap orang;(b) Unsur melawan hukum;(c) Unsur memperkaya diri Sendiri, orang lain, atau korporasi;(d) Unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;Halaman 65 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2021/PT MDNBahwa terkait unsur setiap orang dalam pasal ini adalah bukanlahsesederhana, seperti yang dijabarkan

Amiruddin,Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Penerbit Gent Publishing,Jakarta, 2010, hal.208.Pasal 1 angka 2 UU Tipikor yang memilikijabatan/kedudukan yang sah oleh karena dakwaan dalam perkara a quo adaunsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangmerupakan unsur pokok dari Pasal 3 UU Tipikor.Oleh karena itu berdasarkan penjelasan kami diatas, bahwa unsursetiap orang dalam pasal 2 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

tahun 1999 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan denganUndangUndang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Adapun yang menjadi pertimbangannya adalah sebagai berikut:> Bahwa dengan keberadaan UndangUndang AdministrasiPemerintahan (uu nomor 30 tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan) dikaitkan dengan kata dapat dalam pasal 2 ayat (1) danpasal 3 UU Tipikor

Sehingga olehkarena itu berdasarkan penjelasankami tersebut unsur ini TTIDAK TERBUKTI dan/atau TIDAK TERPENUHI;Bahwa menurut pertimbangan Terdakwa unsurunsur yang dikehendakipada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi pada diri Terdakwa.Bahwa kemudian, dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terbuktiternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mampu untuk membuktikan Semua unsurunsur yang terkandung dalam pasal 2 UU Tipikor yang dilakukan Terdakwa ;Bahwa berhubung karena semua unsur yang dikehendaki

dalam pasal 2UU Tipikor sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata tidak terpenuhimaka demi hukum Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;Bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalambentuk Dakwaan Subsidaritas, dimana Majelis Hakim Pengadilan KhususTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan (Judex Factie) hanyamembuktikan dan mempertimbangkan Dakwaan Primair, dan tidakmembuktikan dan mempertimbangkan Dakwaan subsidair, yang secara hukumberarti bahwa Majelis

Membebankan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp 5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung No. 36/TIPIKOR/2015/PT.BDG, tanggal 11 Januari 2016 yangamar lengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung, tanggal 28 Oktober 2015 Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.

No. 790 K/Pid.Sus/2016setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitumenolak permohonan kasasi dengan perbaikan dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tersebut;Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung No. 36/TIPIKOR/2015/PT.BDG,tanggal 11 Januari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri BandungNo. 127/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg, tanggal 28 Oktober 2015 harus diperbaikisekedar mengenai

ke1 KUHP, UndangUndangNo. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan UndangUndangNo. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIBINONG tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung No. 36/TIPIKOR

Keputusan ini di terbitkanpada tanggal 13 September 2018; Bahwa tindak lanjut dari keputusan bersama tersebut, padatanggal 23 Oktober 2018 Pemerintah Provinsi Jambi melalui BadanKepagawaian Daerah menyurati Kepala BKPSDM KabupatenBungo, perihal Penyampaian namanama PNS yang terlibat TindakPidana Korupsi (Tipikor), yang isinya sebagai berikut:Menindak lanjuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di GrandSahid Hotel Jakarta tanggal 13 September 2018 tentang SinergitasPenegakan hukum Bagi PNS untuk

2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang PenegakanHukumTerhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah DiJatuhiHukumanBerdasarkanKeputusanPengadilanyang Berkekuatan HukumTetap Karena MelakukanTindakPidanaKejahatanJabatan AtauTindak PidanaKejahatanyang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.Keputusan ini di terbitkan pada tanggal 13 Septrmber 2018;3.2 Surat Pemerintah Provinsi Jambi melalui BadanKepagawaian Daerah menyurati Kepala BKPSDMKabupaten Bungo, perihal Penyampaian namanama PNSyang terlibat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 M / Muharram 1440 HKepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jambi telahmengirimkan surat kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Bungo denganNomor S3815/BKD4.2/X/2018 Perihal : Penyampaian NamanamaPNS yang terlibat tindak pidana korupsi (tipikor) yang isinya tercantumnama Penggugat (vide bukti T3);13.

Kekeliruanpenerapan hukum oleh Majelis Hakim tingkat Banding mengakibatkanputusan pidana penjara untuk Terdakwa Il tidak sebanding denganperbuatannya; Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim tingkat banding dalamperkara a quo hanya memberikan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasmaka Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 13/PID.SUS/ TPK/2016/PN.JKT.PST tanggal 13 Juni2016 haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkankepada

Dewi Aryaliniza aliasDewie Yasin Limpo terbukti memenuhi unsurunsur Pasal DakwaanPenuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 12 huruf aUndangUndang Tipikor, oleh karena itu Terdakwa . Hj. DewiAryaliniza alias Dewie Yasin Limpo harus bertanggung jawab atasperbuatannya;Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan,oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan.

Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Murganda Sitompul, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum padaKomisi Pemberantasan Korupsi dan Para Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum. ttd./ Dr.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, Penahanan Kota sejak tanggal27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;Hal. 1 dari 53 Hal. Put. No.12/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS4. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Makassar, Penahanan Kota sejak tanggal29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggitersebut;Setelah membaca :1.

Pasal 55 Ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UndangUndang Nomor 46 Tahun2009 tentang Pengadilan Tipikor, dan paraturan lain yang terkait;MENGADILI:Hal. 46 dari 53 Hal. Put.