Ditemukan 61386 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Farmasi -farmasi
Register : 12-09-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 15-11-2019
Putusan PN SUMBER Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Sbr
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
DWI ROMADONNA, SH
Terdakwa:
EDI HIDAYAT ALS EDI BIN KUSEN
294
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa EDI HIDAYAT ALS EDI BIN KUSEN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDI HIDAYAT ALS EDI
    Menyatakan Terdakwa EDI HIDAYAT als EDI Bin KUSEN terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah telah dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1),dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum,sebagaimana datur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undangundang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dengandakwaan kesatu penuntut umum;2.
    sebagai berikut :KESATU :Bahwa terdakwa EDI HIDAYAT ALS EDI BIN KUSEN, pada hariSelasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar jam 13.15 Wib atau setidaktidaknya padasuatu waktu lain di bulan Desember tahun dua ribu delapan belas bertempat diPinggir Jalan samping lapang bola yang termasuk Blok Nambo Desa AstapadaKecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSumber, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    HIDAYAT ALS EDI BIN KUSEN, pada hariSelasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar jam 13.15 Wib atau setidaktidaknya padasuatu waktu lain di bulan Desember tahun dua ribu delapan belas bertempat diPinggir Jalan samping lapang bola yang termasuk Blok Nambo Desa AstapadaHalaman 4 Put Nomor 273/Pid.Sus./2019/PN SbrKecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSumber, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagimana dimaksuddalam pasal 106 ayat (1)Ad.1.
    Menyatakan Terdakwa EDI HIDAYAT ALS EDI BIN KUSEN tersebut, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimanadakwaan alternatif Kesatu2.
Register : 26-04-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN AMUNTAI Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Amt
Tanggal 24 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.MAULADI, SH.MH
2.ADITYA DWI JAYANTO
Terdakwa:
HENDRA SETIAWAN ALIAS ANTEN BIN HUDARI
894
  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa Hendra Setiawan Als Anten Bin Hudari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa yang izin edar sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;

    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa

    /PN.Amtmengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izinedar, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa sering membeli obat jenis Carnophen produksi ZenithPharmaceuticals kepada sdr. DAYAT (DPO) seharga Rp. 350.000, (tiga ratuslima puluh ribu rupiah) perbox isi 100 (Seratus) butir untuk dijual Kembali. Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menjual obat jenis Carnophen produksiZenith Pharmaceuticals kepada saksi M.
    Hulu Sungai Utara telah terjadi tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar tersebut. Bahwa yang melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edartersebut adalah terdakwa Hendra Setiawan Als Anten Warga Jalan AbdulGani Majedi Kel. Paliwara Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara.
    /PN.AmtMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan PemerintahNo. 72 Tahun 1998 menyatakan produksi adalah kegiatan atau prosesmenghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/ataumengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan PemerintahNo. 72 Tahun 1998 menyatakan peredaran adalah setiap kegiatan atauserangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alatkesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan
    Menyatakan Terdakwa Hendra Setiawan Als Anten Bin Hudari telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimanadalam dakwaan Tunggal ;2.
Register : 07-04-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dps
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Ni Putu Evy Widhiarini, SH., M.Hum.
Terdakwa:
Udin Wahyudi
3317
    1. Menyatakan terdakwa UDIN WAHYUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau alat Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
    Bahwa Yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional dan kosmetika.
    dan Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK), Ssedangkanpenyerahan hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit,puskesmas, balai pengobatan dan dokter yang sudah memiliki ijin untukitu. lin Pedagang Farmasi sesuai Peraturan Menteri KesehatanNOMOR 30 TAHUN 2017 Tentang Perubahan Kedua atas PeraturanMenteri Kesehatan No.:1148/MENKES/PER/VI/2011 Pasal 2dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, dan Ijin Apotik sesuai PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 12, dikeluarkan olehMenteri Kesehatan dan
    Jadi untuk sampel yang diuji kKadarnya melebihi persyaratanyang ada.Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan AlatKesehatan Pasal 1 ayat 4, yang dimaksud dengan Peredaran adalahsetiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahansediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan,bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.Bahwa benar memiliki Kewenangan untuk mengadakan, menyimpandan mengedarkan obat
    Setiap orang.2. dengan sengaja3. mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau kemanfaatan dan mutuAd.1. Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukumyang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum danatas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.
    Unsur Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu:Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dariketerangan saksisaksi, keterangan ahli, alat bukti Surat, petunjuk/ benda sitaan,serta keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar terdakwa UDINWAHYUDI telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan danmutu.Bahwa
Register : 17-07-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN BANGIL Nomor 360/Pid.Sus/2019/PN Bil
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
IRFAN HARISMAN, SH
Terdakwa:
SUWARNO bin SUWOTO
374
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Suwarno Bin Suwoto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi
    didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PERTAMA: Bahwa terdakwa SUWARNO bin SUWOTO, pada hari Senin tanggal 13Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidak tidaknya pada bulan Mei 2019atau setidak tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Rumah termasuk DusunCukurguling Kulon Il Desa Cukurguling Kecamatan Lumbang KabupatenPasuruan, , atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Undangundang RI No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;ATAUKEDUABahwa terdakwa SUWARNO bin SUWOTO, pada hari Senin tanggal 13Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidak tidaknya pada bulan Mei 2019atau setidak tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Rumah termasuk DusunCukurguling Kulon Il Desa Cukurguling Kecamatan Lumbang KabupatenPasuruan, , atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Tanpa hak dan melawan Hukum dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksuddalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur hukum tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksuddalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dimana jika salahsatu perbuatan dari berbagai perbuatan telah terpenuhi maka unsur inidianggap telah terbukti;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelakumenghendaki atau menginsyafi perbuatannya tersebutMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi
    telah memenuhi kualifikasi Tanpa hak danmelawan Hukum dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), sehinggadengan demikian unsur kedua inipun telah terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena unsurunsur hukum dalam dakwaan PenunitutUmum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinanHalaman 9 dari
Register : 28-05-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BOGOR Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN Bgr
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
FITRIA NELLY, SH
Terdakwa:
Zainal Bin Anwar
378
    1. Menyatakan Terdakwa Zainal Bin Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan ;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000
    Menyatakan terdakwa Zainal Bin Anwar bersalah melakukantindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengajamemproduksi aatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu melanggar Pasal 196 undangUndangRI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;2.
    sertaPuskesmas dan Rumah Sakit yang dilayani menggunakan ResepDokter ; Bahwa untuk Apotek, Klinik, Puskesmas dan Rumah Sakit yangmenyediakan obatobatan keras tersebut mendapatkanpendistribusian dari Penyalur Resmi Kefarmasian yang disebutPedagang Besar Farmasi; Bahwa untuk Toko Obat yang tidak mempunyai hak atau izin edardari Badan POM RI dan tidak mempunyai tenaga ahli Farmasi tidakdiperbolehkan untuk memperjualbelikan Obat Keras ;Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor : 159/Pid.Sus/2018/PN.Bgr Bahwa
    dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturanpemerintah.
    adalah obat, bahan obat,obat tradisional dan kosmetika ;Bahwa berdasarkan Pasal 98 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan :Ayat (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obatdan bahan yang berkhasiat obat ;Ayat (8) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpoanan, pengolahan,prpmosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan PeraturanPemerintah
    sertaPuskesmas dan Rumah Sakit yang dilayani menggunakan ResepDokter ; Bahwa untuk Apotek, Klinik, Puskesmas dan Rumah Sakit yangmenyediakan obatobatan keras tersebut mendapatkanpendistribusian dari Penyalur Resmi Kefarmasian yang disebutPedagang Besar Farmasi; Bahwa untuk Toko Obat yang tidak mempunyai hak atau izin edardari Badan POM RI dan tidak mempunyai tenaga ahli Farmasi tidakdiperbolehkan untuk memperjualbelikan Obat Keras ; Bahwa Legalitas untuk Apotek harus mempunyai SIA (Surat IzinApotek
Register : 22-12-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 06-03-2017
Putusan PN MASOHI Nomor 181/Pid.B/2016/PN Msh
Tanggal 21 Februari 2017 — Penuntut Umum: BOBBY VIRGO SEPTA SAPUTRA, SH Terdakwa: RUDY MAKATITA Alias RUDY
7130
  • sebanyak 1(satu) kali dan melempar batu ke arah kaca jendela ruang Kepala DinasKesehatan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya,Terdakwa menggenggam batu untuk melempar dan lemparan batutersebut mengenai kaca jendela ruang farmasi dan mengenai kaca jendelaruang Kepala Dinas Kesehatan hingga pecah.
    Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahi pelaku yang melakukanpembakaran terhadap kain gorden ruangan farmasi Dinas kesehatan KabMaluku Tengah, Kaca Jendela bagian depan ruangan Farmasi dan kacajendela Bagian depan Kantor Dinas Kesehatan Kab Maluku Tengah.
    Saksi menjelaskan bahwa kain gorden yang berada digudang farmasitidak terobakar seluruhnya namun hanya sebagian saja yang terbakar danuntuk kaca jendela bagian depan gudang farmasi mengalami pecah dantidak dapat dipergunakan lagi.7 Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan keterangan saksi;4.
    parkir motor kemudian Terdakwa melempar kacajendela gudang farmasi dengan batu yang Terdakwa ambil dari trotoardisekitar tempat tersebut dan setelah kaca pecah Terdakwa membuka jokmotor mengambil koran kemudian membakar dan selanjutnya api yangteroakar dikoran tersebut, Terdakwa sulutkan pada kain pintu (Horden)kaca jendela yang telah pecah tersebut.
Putus : 27-06-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 177/Pid.Sus/2016/PN Tlg
Tanggal 27 Juni 2016 — Subagio Bin Alm. Mukair
296
  • Mukair terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. 2.
    ., menyimpan, menguasai NarkotikaGolongan dalam bentuk tanaman dan dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 danpasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal197 UU RI No. 36 tahun 2009 sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUBAGIO Bin Alm.
    R Agus Budiharta selaku Kepala Laboratorium ForensikPolri Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa Barang Buktidengan Nomor: 2842/2016/NNF seperti tersebut dalam (lI) adalah benarGanja , terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 8 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,sedang diketahui terdakwa untuk atau dalam memiliki, menyimpan,membeli, menjual Narkotika golongan berupa shabu bukan sebagai atauatas nama suatu Pabrik Obat, Pedagang Besar Farmasi,
    Bahwa menurut Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan ijin edar.
    Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dihubungkan denganpengertian yuridis tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwaTerdakwa terbukti dengan sengaja telah mengedarkan obat berupatablet pil dobel L yang merupakan sediaan farmasi tanpa ada ijin edardari pejabat yang berwenang dengan caracara sebagaimana diuraikandiatas, obat/sediaan farmasi tersebut berbahan aktif Trineksifenidil HClmempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotikamaupun psikotropika, tetapi termasuk daftar
    Mukair terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawanhukum membeli Narkotika Golongan dan tanpa hak atau melavanhukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan NarkotikaGolongan dalam bentuk tanaman dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.2.
Register : 26-10-2021 — Putus : 15-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PN PELAIHARI Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Pli
Tanggal 15 Desember 2021 — Penuntut Umum:
AKHMAD RIFANI, SH.M.H
Terdakwa:
AHMAD MUHAJIR Alias AJIR Bin RUSLI
8336
  • Pasal 63 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentangCipta Kerja menyatakan bahwa:(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industn Farmasi, PedagangBesar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuaidengan ketentuan dalam UndangUndang ini.(2) Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib memenuhi Penzinan Berusaha dan Pemerintah Pusat.Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Pli(3) Ketentuan
    Pasal 63 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "industri farmasi, dan pedagang besarfarmasi" adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasi tertentu yang telahmemiliki izin Knusus untuk menyalurkan Narkotika;Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas,maka perbuatan memiliki, menjual atau mendistribusikan narkotika hanya berhak danberwenang dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi
    angka 3, bagian Petunjuk PelaksanaanPenyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus huruf k tentang Tindak Pidana Narkotikadan Psikotropika, pada pokoknya ditentukan dan dinyatakan untuk barang buktinarkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika supayadirampas untuk negara, dan khusus untuk barang bukti narkotika yang dirampasuntuk negara, untuk segera dimusnahkan kecuali sebagian atau seluruhnyaditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untukpersediaan farmasi
Register : 08-07-2015 — Putus : 19-08-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN BARABAI Nomor 129/Pid.Sus/2015/PN Brb
Tanggal 19 Agustus 2015 — -FAHRUJI Als UJI Bin MURSIDI
247
  • Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan Primair ?;. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu ) bulan.
    2015tentang penetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa serta memperhatikan barangbukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yangpada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan terdakwa FAHRUJI Alias UJI BIN MURSIDI terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwaberdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PRIMAIR :Bahwa terdakwa FAHRUJI Alias UJI Bin MURSIDI, pada hari Minggu tanggal 10 Mei2015 sekitar jam 22.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat diJalan Umum Desa Kalubut, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah ataupada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    diancam pidana sesuai Pasal 197Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa FAHRUJI Alias UJI Bin MURSIDI, pada hari Minggu tanggal 10 Mei2015 sekitar jam 22.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat diJalan Umum Desa Kalubut, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah ataupada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    HST dalam perkara pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 197 atau 196 UU RI No. 36 tahun 209 tentang kesehatan yangdilakukan oleh Terdakwa FAHRUJI BIN MURSIDI;Bahwa ahli bekerja sebagai Apoteker pada puskesmas pantai Hambawang Kab.HST mulai April 2009 sampai bulan Maret 2012 dan dari Bulan Maret 2012sebagai Apoteker pada Gudang Farmasi Kab, HST sampai dengan sekarang;Bahwa ahli tidak mengenal Terdakwa;Bahwa yang dimaksud sediaan farmasi menurut UU RI No. 36 tahun 209 tentangkesehatan adalah obat,
    Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat(1)Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja tidak dijelaskan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengansengaja adalah suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik langsungmaupun tidak langsung yang mana peristiwa hukum tersebut sebab akibatnya telah diketahuisebelumnya
Register : 10-12-2020 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Gpr
Tanggal 17 Februari 2021 — Penuntut Umum:
MOCH ISKANDAR, SH
Terdakwa:
MUKLIS KARISMA Bin SUTAJI
223
    1. Menyatakan Terdakwa Muklis Karisma Bin Sutaji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan
    Menyatakan Terdakwa Muklis Karisma Bin Sutaji telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat(2) dan Ayat(3) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal196 UURI No.36 Tahun 2009 dalam Surat Dakwaan Kedua kami2.
    Kediri atau setidaktidaknya pada tempat tertentudalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1).
    Kediri atau setidaktidaknya pada tempat tertentudalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) danAyat (3).
    Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) danayat (3);Ad. 1 Tentang unsur Setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah semuaHalaman 10 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Gprsubyek hukum/pelaku dari Ssuatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, dimana
    Menyatakan Terdakwa Muklis Karisma Bin Sutaji terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajatanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu2.
Register : 22-11-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN Bil
Tanggal 19 Desember 2018 — Penuntut Umum:
JONI EKO WALUYO, S.H.
Terdakwa:
RENALDO TITO DWI SETYAWAN bin SUTEJO
314
  • MENGADILI :

    1. Menyatakan terdakwa Renaldo Tito Dwi Setyawan bin Sutejo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar ;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar diganti dengan pidana
    Kabupaten Pasuruan.Terdakwa telah didakwa :PERTAMA :Bahwa ia terdakwa RENALDO TITO DWI SETYAWAN Bin SUTEJO pada hariSelasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 20.30 WIB atau setidaktidaknyapada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018 bertempat di RukoGempol 9 termasuk Desa Mojorejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atausetidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Bangil, setiap orang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI UndangundangNomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
    .36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.ATAUKEDUA :Bahwa ia terdakwa RENALDO TITO DWI SETYAWAN Bin SUTEJO pada hariSelasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 20.30 WIB atau setidaktidaknyapada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018 bertempat di RukoGempol 9 termasuk Desa Mojorejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atausetidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Bangil, Setiap orang yang dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi
    terdakwa didakwa dengan suatu dakwaan yang disusunsecara alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 197 Undangundang Nomor 36Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 196 UndangundangNomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan .Menimbang bahwa dalam surat tuntutannya Penuntut Umum membuktikandakwaan kesatu melanggar pasal 197 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009Tentang kesehatan.Menimbang bahwa unsure pasal tersebut sebagai berikut setiap orangdengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Menyatakan terdakwa Renaldo Tito Dwi Setyawan bin Sutejo terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000, (limajuta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayardiganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.
Putus : 22-06-2010 — Upload : 27-10-2013
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 356/Pid.Sus/2011/PN.Kdi
Tanggal 22 Juni 2010 — Terdakwa : 1. MOHAMMAD ROFIK als. KENTHOK bin MUSLAN, 2. HERU SANTOSO als. MENYING bin SUKADI
413
  • MENYING bin SUKADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart kemanfaatan dan mutu;2.
    MENYING bin SUKADI,bersalah melakukan tindak pidana Secara bersamasama tanpa keahliandan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yangcetidak memenuhi standart kemanfaatan dan mutu sebagaimana diaturdalam Pasal 196 UU RI Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MOHAMMAD ROFIK als.KENTHOK bin MUSLAN, terdakwa II. HERU SANTOSO als.
    KENTHOK bin MUSLAN di Desa Gambyok, Kecamatan Grogol,Kabupaen Kediri atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasukdaerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, para terdakwa dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaiman dimaksud dalam pasal 98 ayat (2), (3) UUNomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan tersebut para terdakwalakukan dengan
    Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;4.
    Daftar obatkeras), serta barang bukti sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsurunsur dalam pasal tersebut telahterpenuhi, oleh karenanya dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Secara bersamasama tanpakeahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
    MENYING bin SUKADI, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secarabersamasama tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standartkemanfaatan dan mutu;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa masingmsingselama : 10 (sepuluh) bulan dan denda masingmasing sebesarRp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), apabila denda tersebut tidakdibayar maka diganti kurungan selama : I (satu) bulan;3.
Register : 12-08-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Tlg
Tanggal 3 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
DIDIK KURNIAWAN W, SH
Terdakwa:
DEBI KUNCORO Bin AGUS SUSILO
285
    1. Menyatakan Terdakwa Debi Kuncoro Bin Agus Susilo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 1 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan
    Menyatakan Terdakwa DEBI KUNCORO Bin AGUS SUSILO bersalahmelakukan TINDAK PIDANA TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGANDENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAKMEMILIKI IZIN EDAR. Sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat DakwaanKesatu. ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEBI KUNCORO Bin AGUSSUSILO berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dengan dikurang!
    Bahwa Pil Doubel L / tabletberlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagangARTANE yang diproduksi oleh PT Leaderle masuk kategori obat keras ataudaftar G sejak Tahun 2011 PT Leaderle tidak memperpanjang ijin edar di BadanBPOM berarti tablet doubel L yang diedarkan terdakwa adalah obat jenis tabletyang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa jjin edar/obat palsusedangkan terdakwa tidak memiliki kKeahlian dan kewenangan untukmengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Doubel L
    Ahli Masduki, S.E., M.Kes, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa Ahli dimintai pendapat sehubungan dengan adanya peredaransediaan farmasi tanpa ijin edar;Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN TIg Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungankeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja denganTerdakwa; Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Farmasi Puskesmas Tunggangritahun 1992 sampai dengan tahun 1996, sebagai Kepala FarmasiPuskesmas
    Menyatakan Terdakwa Debi Kuncoro Bin Agus Susilo telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 1 (Satu jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
Putus : 30-03-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Sdw
Tanggal 30 Maret 2017 — Dedi Suhato alias Dedi Bin Mukrin
8222
  • 1.Menyatakan terdakwa DEDI SUHARTO Alias DEDI Bin MUKRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ;-----2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;----------------------
    Menyatakan terdakwa Dedi Suharto Alias Dedi Bin Mukrinbersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 JoPasal 106 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan ; nnn nner nnn enn2.
    Kutai Barat atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenangmemeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa DEDISUHARTO Als DEDI Bin MUKRIN dengan caracara sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekitarjam 09.00 wita terdakwa DEDI SUHARTO Als DEDI Bin MUKRINmembeli obat
    Kutai Barat atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenangmemeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standard darfatau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwaHalaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN SdwDEDI SUHARTO Als DEDI Bin MUKRIN dengan caracara sebagaiberikut: anno
    Dan yang dimaksudsediaan farmasi sebagaimana Pasal 1 angka 4 UndangUndang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa obat, bahanobat, obat tradisional dan kosmetika;Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN SdwMenimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan LaporanPengujian Badan POM RI Samarinda NomorPM.01.05.1001.01.17.0008 tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat danditandatangani oleh AMALIA.S.Si.Apt selaku an.
    Menyatakan terdakwa DEDI SUHARTO Alias DEDI Bin MUKRINtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana '"mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ;. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dandenda sejumlah Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;.
Register : 16-07-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Krs
Tanggal 8 September 2020 — Penuntut Umum:
DANIAR RASYID SETYA WARDHANA, SH
Terdakwa:
WIDODO CAHYONO PUTRO ALIAS DODO BIN SAIFUL ANAM
263
  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan terdakwa WIDODO CAHYONO PUTRO Als DODO Bin SAIFUL ANAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda
      Probolinggo atau setidaktidaknya masih termasuk dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili,telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan DenganSengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan YangTidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1) yangdilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menjual kepadaSaksi
      Probolinggo atau setidaktidaknya masih termasuk dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili,telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan DenganSengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan YangTidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau KemanfaatanDan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukandengan cara antara lain sebagai berikut :Bahwa
      Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar ;3.
      Indonesia adalahmenyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan ataumengeluarkan membawa barang sesuatu kepada orang lain ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UndangUndang RI Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional, dan kosmetika.
      Menyatakan terdakwa WIDODO CAHYONO PUTRO Als DODO Bin SAIFULANAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTurut Serta Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) denganketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;3.
Register : 06-08-2014 — Putus : 17-09-2014 — Upload : 19-11-2014
Putusan PN MARABAHAN Nomor 169/Pid.Sus/2014/PN Mrh
Tanggal 17 September 2014 — HIDAYAT RAHMAN Als DAYAT Bin ISRA
2522
  • Menyatakan Terdakwa HIDAYAT RAHMAN Als DAYAT Bin ISRA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.
    Pol. 4548 VI yang dikendarai Terdakwa adalah milik Terdakwayang dipakainya untuk bekerja;Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika hasil keuntungan yang diperolehterdakwa akan dipergunakan untuk keperluan seharihari;Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada saksi jika terdakwa melakukanjual beli sediaan farmasi jenis Carnophen tersebut baru pertama kali;7Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakantidak keberatan;2.
    Semarang selaku pabrik yang memproduksi Carnophen terbukti secarasengaja menyalurkan produk obat Carnophen tablet kepada pihak yang tidakmemiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukan pemutihandokumen perusahaan pendistribusian obat melalui kerjasama antara PedagangBesar Farmasi (PBF) Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarangdengan pemilik PBF/Apotek dimana hal ini telah melanggar keputusanKepala Badan POM RI No.
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut:Ad. 1.
    Sedangkan yang dimaksud dengan alatkesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandungobat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan danmeringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia,dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;18Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UndangUndang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin
    Menyatakan Terdakwa HIDAYAT RAHMAN Als DAYAT Bin ISRAtersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (duajuta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti denganpidana kurungan selama 2 (dua) bulan;Oo.
Register : 15-02-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 21-03-2021
Putusan PN BANJARBARU Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bjb
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
CITRA ANGGUN ANNISA, SH
Terdakwa:
SUPIANI Alias ANTIN Bin DARMANSYAH
8524
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Supiani Alias Antin Bin Darmansyah,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpamemiliki ijin edar;
    2. Menjatuhkan Pidana terhadapTerdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00
    Menyatakan Terdakwa SUPIANI alias ANTIN~ BinDARMANSYAH ielah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukummelakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;2.
    Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaktidaknya disuatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru,dengan sengaja memproduksi atau mMengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106ayat (1), yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaansebagai berikut : Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam19.00 Wita, terdakwa menelpon AMAT alias EBONG dengan menggunakanhandphone
    Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.
    adalah kegiatanatau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, sedangkan dimaksudperedaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran ataupenyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan,bukan perdagangan atau pemindahtanganan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan AlatKesehatan, dimana
    Menyatakan Terdakwa Supiani Alias Antin Bin Darmansyah,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar;2. Menjatuhkan Pidana terhadapTerdakwa tersebut, oleh karena itudengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)bulan;3.
Register : 12-06-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 520/Pid.Sus/2019/PN SDA
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
GITTA RATIH SUMINAR, SH
Terdakwa:
MOCH.MUKSIN Als TOPENG Bin WAGIMIN
202
  • TOPENG Bin WAGIMIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMANDAN DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IJIN EDAR ;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda
    2009 Tentang Kesehatan;SUBSIDAIRBahwa Terdakwa MOCH.MUKSIN Als TOPENG Bin WAGIMAN,pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekira jam 19.30 Wib atau setidakHalaman 5 dari 19 PUTUSAN Nomor 520/Pid.Sus/2019/PN.SDAtidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah kosTerdakwa di Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjoatau setidak tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi
    Ahli menerangkan bahwa untuk peredaran obat keras adalah dariindustri Farmasi ke pedagang besar farmasi, dari pedagang besarfarmasi ke Apotik, Rumah Sakit dan dokter praktek didaerahperifer.
    Pengetahuandan kehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengantanpa jin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1)UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 /Menkes / SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI /2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat khususnya daftar
    G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek,Rumah Sakit dan Puskesmas, serta perolehannya harus dengan resepdokter dan barang bukti yang berupa pil double L termasuk dalam kategoriobat keras (daftar G);Halaman 15 dari 19 PUTUSAN Nomor 520/Pid.Sus/2019/PN.SDAMenimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telahterbukti pada hari Senin tanggal 4Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WibTerdakwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian di kamar kos Kel.
    Rp. 150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah) dengan tanpa dilengkapi surat ijin edar;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapatlahdisimpulkan bahwa perolehan maupun peredaran pil double L yang dilakukanTerdakwa yaitu dari perorangan (Fikri dan Nanda) bukan dari PedagangBesar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit maupun Puskesmas dan peredarannyayaitu dijual kepada Ana Hariyanto yang tidak dilengkapi ijin edar sedangkanpil double L tersebut termasuk dalam obat daftar G maka perbuatanTerdakwa
Register : 12-10-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN SRAGEN Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN Sgn
Tanggal 28 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
SUWARTI, SH
Terdakwa:
ASTIYAN SETYO NUGROHO ALS YAYAN BIN PUJIONO
527
  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa ASTIYAN SETYO NUGROHO Alias YAYAN Bin PUJIONO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu
    atau apoteker atau farmasi ;Halaman 10 dari 21 Putusan No.171/Pid.Sus/2018/PN.Sgn5.Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mulai berjualan obatobatan tersebutpertengahan puasa tahun 2018 ;Bahwa pada saat Saksi membeli obat tidak menggunakan resep dokterdan Saksi tidak mendapat penjelasan terkait dengan obat yang Saksi bellidari Terdakwa ;Bahwa barang bukti yang didita dari Terdakwa antara lain 220 (dua ratusdua puluh) butir tablet berlogo Y , 69 (enam puluh sembilan) stripTRAMADOL, 91 (Sembilan puluh satu)
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu (tidak memiliki kKeahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahab yang berkhasiat obat,pengadaan, penyimpanan, pengolahaan, promosi, pengedaran sediaanfarmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayananfarmasl) ;1.
    Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu (tidakHalaman 15 dari 21 Putusan No.171/Pid.Sus/2018/PN.Sgnmemiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat, pengadaan, penyimpanan, pengolahaan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu
    alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu (tidak memilikikeahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat, pengadaan, penyimpanan, pengolahaan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi) telah terbukti secara sah danmenyakinkan ;Menimbang, bahwa oleh karena unsurunsur dalam dakwaan Keduatelah terbukti
    Menyatakan Terdakwa ASTIYAN SETYO NUGROHO Alias YAYAN BinPUJIONO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu ;2.
Register : 02-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Kag
Tanggal 16 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Beni Pranata, SH
Terdakwa:
Candra Iriansyah bin Irawadi
263
  • Bukti :Barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,042 gram kristalmetamfetamina yang dimasukkan kembali ketempatnya semula, sedangkanbarang bukti urine habis untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik.Bahwa terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,menyerahkan, menerima atau menukar Narkotika Golongan jenis shabutersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidakbekerja dalam bidang farmasi
    Urut 61 Lampiran Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentangperubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan kepada penyidik 0,042gram kristal metamfetamina; Bahwa benar terdakwa dan saksi Nasir Musadat Bin Ahmad Idrus bukanlahorang yang bergerak dalam usaha industri farmasi yang memiliki izin untukmelakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat
    dan bahan obat,maupun pedagang besar farmasi yang mempunyai izin untuk melakukankegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan, serta sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan terdakwa bukanlan pasien dalam pengobatan olehkarena tidak dapat menunjukkan bukti yang sah seperti surat keterangandokter, salinan resep atau label/etiket juga terdakwa bukanlah orang yangmendapat izin khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah
    Urut 61 Lampiran Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentangperubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan kepada penyidik 0,042gram kristal metamfetamina;Bahwa benar terdakwa dan saksi Nasir Musadat Bin Ahmad Idrus bukanlahorang yang bergerak dalam usaha industri farmasi yang memiliki izin untukmelakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan
    bahan obat,maupun pedagang besar farmasi yang mempunyai izin untuk melakukankegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan, serta sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan terdakwa bukanlan pasien dalam pengobatan olehkarena tidak dapat menunjukkan bukti yang sah seperti surat keterangandokter, salinan resep atau label/etiket juga terdakwa bukanlah orang yangmendapat izin khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di