Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Bandung yangHalaman 21 dari 33 halaman Putusan No. 55/G/2019/PTUN.BDGbertugas melaksanakan kewenangan Kepala Badan LingkupEvaluasi Kinerja Disiplin Dan Kesejahteraan Pegawai ; Bahwa BKPP Kota Bandung pernah mengeluarkan suratpemberhentian sementara ketika Penggugat ditahan dalam kasusoperasi tangkap tangan oleh Polrestabes Bandung ; Bahwa Saksi bersama Tim telah melakukan pengkajian terhadapstatus kepegawaian Penggugat berkenaan dengan putusan dariPengadilan Tipikor

Sekda)mengenai putusan dari Pengadilan Tipikor dan dampaknya untukPenggugat putusan tersebut bisa dijatuhi Pemberhentian TidakDengan Hormat sesuai dengan Pasal 87 UU No. 5 Tahun 2014 ; Bahwa Sebelum dikeluarkan SK Pemberhentian Tidak DenganHormat Walikota Bandung pernah menerbitkan SK untuk pengaktifankembali bagi Penggugat dan SK pengaktifan kembali tersebutdilaporkan kepada BKN Provinsi Jawa Barat, namun muncul suratdari BKN Provinsi Jawa Barat bahwa Penggugat tidak dapat kembalibertugas dan haruS

YKKecamatan Pajangan Kabupaten Bantul ;Agama ISUINY fesse seseweee een eeem teense eeePekerjaan : Wiraswasta 5Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Yogyakarta oleh:Penyidik , sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 AprilPenuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 26April 2014; 202020202 nen nn nnn nnn nnn n nn nn nnn nn nn nen nenePerpanjangan oleh Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 27 April2014 April 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejaktanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriYogyakarta, sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11Agustus 2014 j 22202222222 2 nn nnn n nnn nnn n nn nn nen nnnePerpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 12 Agustus2014 sampai dengan tanggal 10 September 201 4;Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan

11/Pdt.SusPHI/2018/PN.BglTelah membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara ini ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan bukti surat penggugat maupun tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 8Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

WIBISONO, S.SosBengkulu, 8 Nopember 2018Salinan Resmi Putusan ini sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembarDiberikan kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgl

Jakarta Pusat tertanggal30 April 2015, dengan Nomor : 67/Tah.Pid.Sus/TPK/IV/ 2015 /PN.JKT.PST, terhitung sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengantanggal 04 Juni 2015, di RUTAN KLAS CIPINANG, JAKARTA TIMUR;e Penahanan oleh A.n Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal28 Mei 2015, dengan Nomor : 122/Tah.Pid.Sus/TPK/V/2015/PN.JKT.PST, terhitung sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengantanggal 04 Juli 2015, di RUTAN KLAS CIPINANG, JAKARTA TIMUR;e Penahanan oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri TIPIKOR

padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 23 JUNI 2015 denganNomor : 62/PID.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst ,terhitung sejak tanggal 18JUNI 2015 sampai dengan tanggal 17 JULI 2015 di RUTAN KLAS CIPINANG, JAKARTA TIMUR ;e Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri TIPIKOR pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, tertanggal 03 Juli 2015 dengan Nomor : 62/PID.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst ,terhutung sejak tanggal 18 Juli 2015sampai dengan tanggal 15 September 2015 di RUTAN KLAS CIPINANG, JAKARTA TIMUR;e Penahanan

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan 16 Pebruari 2013;6. Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 17Pebruari 2013 sampai dengan 18 Maret 2013;7. Penetapan Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 11Maret sampai dengan 09 April 2013 ;Hal dari 29 hal.Put.No.16/Pid/TPK/2013/PT.DKI8.

SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakartasebagai Hakim Ketua Majelis,s ASNAHWATI,SH, MH, SAPARUDINHASIBUAN,SH,MH, HakinHakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sertaDRS.H.M ASADI ALMARUF, SH, Msi, MH dan SUDIRO, SH, M.Hum HakimHakim Adhoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta masingmasing sebagai HakimAnggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor16/ Pid/TPK/2013/PT.DKI tanggal 30 April 2013 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini

Foto Copy Buku Kas Umum tanggal 25 November 2010 sampaidengan tanggal 23 Desember 2010;Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada darimanabenda tersebut di sita;Menetapkan agar Para Terdakwa, masingmasing membayar biayaperkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah)Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 23/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.GTLOtanggal 24 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa .

IRFAN KARIM tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 08/PID.SUS.TPK/2014/PT.GTO tanggal17 Juli 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 23/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.GTLOtanggal 24 Maret 2014 mengenai pasal yang terbukti, sehingga amarselengkapnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa . MALVIN DIYATA, S.Pi, TerdakwaIl.RACHMANTO NANGO, Terdakwa Ill.

Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassarsejak tanggal 02 April 2014 s/d 01 Mei 2014 ;Pengadilan Tipikor tersebut ;Telan membaca berkas perkara dan surat surat lain yang terkait ;Telanh mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dandiserahkan dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknyamenuntut Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :1.Menyatakan Terdakwa NURDIN BIN TAJUDDIN tidak terbukti dengan sahdan meyakinkan bersalah

yang memberatkan :Halhal yang meringankan :Mengingat ketentuan Pasal 3 dan Pasal 9 Jo Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP,UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor

Mdn tanggal 22 Agustus7 eea Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Persidangan Tipikor padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tertanggal 11 Juni 2014Nomor : 56/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tentang Penetapan hari Persidangan ;peed Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Medan tertanggal 10 Juni 2014 Nomor : 56/Pid.Sus.K/2014/PN. Mdn.tentang Penunjukan Majelis Hakim ;Hal 1Putusan T jpikor No. 56/Pid. Sus.

K/2014/PN.Mdnmeena Telah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Medan, tertanggal 10 Juni 2014 Nomor : 56/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tentangPenunjukan Pergantian Majelsi Hakim ;ee Telah membaca berkas perkata ini; nena nnn nme nnnne =coneeone= Menimbang bahwa terdakwa telah dituntut Penuntut Umum, dengan surattuntutan No. Reg. Perk : PDS03/BLG/05/2014 tanggal 08 Desember 2014 yang padapokoknya menyatakan sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa dr.

Rp139.000,00JUMIAN 2.0... eee cee eee eeeeees Rp 150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah) ,Salinan Putusan yang sama bunyinya oleh :Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehT. TARMULI, SH.Nip.19611231 198503 0129Halaman 15 dari hal 15 Putusan Nomor 3/PDT/2019/PT BNA

yangdidakwakan kepada terdakwa;Terkait dengan hal tersebut maka pertimbangan Majelis HakimPengadilan Negeri Bantaeng yang menyatakan :Terdakwa dari awal pemeriksaan saksi tidak mengakui bukan diayang melakukannya tetapi ALDI, seharusnya Terdakwa yang aktifuntuk membuktikan kalau dia tidak bersalah ..... dst, adalahpertimbangan yang salah atau keliru dan tidak berdasar hukum.Dikatakan demikian oleh karena perkara a quo bukan perkara TindakHal 8 dari 15 hal No 449PID SUS/2019/PT MKSPidana Korupsi (TIPIKOR

., yang dibuat pada tanggal O05 Januari 2016 oleh PengadilanNegeri/PHI/Tipikor Kelas .A Banjarmasin;2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 74/PDT/2015/PTBJM., tanggal 28 Desember 2015 sama sekali tidak memberikanpertimbangan hukum yang jelas dalam memberikan putusan dan hanyabegitu saja mengambil alin pertimbangan, seharusnya pertimbangan hukumdilakukan secara menyeluruh yang bersifat adil dan tidak memihak;3.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember2016;7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari2017;Halaman 1 dari 102. Putusan. Nomor 4/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR8. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 20179.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding sejaktanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017;10.

Nomor 4/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRKeputusan Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, atau setidaktidaknya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenangmemeriksa dan memutus perkara ini secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

termasukdalam tahun 2013, bertempat di Desa Alim Kec.Batang Cenaku Kab.Inhu atausetidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Undangundang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsidan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/ SKI/II/2011 tanggal 7Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, atausetidaktidaknya Pengadilan Tipikor

PUTUSANNo. 32 K/Pid.Sus/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa:Nama : SUFRO KARIM;Tempat lahir > Buli;Umur /tanggallahir: 31 tahun/1 Mei 1980;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Buli Karya, Kecamatan Maba,Kabupaten Halmahera Timur;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS;Terdakwa berada di dalam tahanan:1.

Bahwa Judex Facti Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Maluku Utara Ternate dalam pertimbangan hukumnyapada " halaman 84 alinea ke 2 yang dikutip sebagai berikut "Menimbang,bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara mempelajari berkas perkarayang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan pada Tingkat penyidik,persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor18/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte, tanggal

4 September 2014, Memori BandingTerdakwa dan Kontra Memori dari Jaksa Penuntut Umum, tidak ada halhalyang baru dstnya "Pertimbangan yang demikian itu adalah sangatkeliru bila,sebab Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiMaluku Utara tidak lagi mempertimbangkan faktafakta hukum yangterungkap dalam persidangan, tentang sejauh mana peranan dari Terdakwa/Pemohon Kasasi (Sufro Karim) sebagai Bendahara KPUD Halmahera Timurpada waktu itu dihubungkan dengan alat bukti, baik berupa

No. 32 K/Pid.Sus/2015Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternatehalaman "205 s/d halaman 208" sangat keliru, Bahwa Surat Perjanjian Hibah(MOU) antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Bupati WelhelmusTahalele) dengan Komisioner KUPD Halmahera Timur yang dalam hal inidiwakili oleh (Ketua KPUD Halmahera Timur (Hayun Manuai) Nomor 078/183HT/2010 dan Nomor 01/KB/KPUKab/029.436333/2010, tanggal10 Februari 2010 dimana jika di telah isi Surat Perjanjian Hibah (MOU)antara

SyamsulRakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin,S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi:Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,ttd./Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum ttd./ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H Dr.H.M.

Wahyono, S.H.d.t.o.Bayu Isdiyatmoko, S.H.M.HPanitera Pengganti,d.t.o.Nurul Bariah, S.H.Untuk salinan yang sama dengan aslinya;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehWakil PaniteraT. TARMULI, SH.NIP.19611231 198503 10296.Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 64/Pid/2019/PT BNA.Halaman 14 dari 13 putusan Nomor 64/Pid/2019/PT BNA.

tidak sependapat atas pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Negeri Tapaktuan pada Halaman 20 (dua puluh) paragraf 6(enam) bahwa perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa MajelisHakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadaplamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh para TerdakwaMajelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanyaMajelis Hakim wajio untuk mempertimbangkannya, oleh karena itu. dengan inikami mohon supaya Pengadilan Tinggi/Tipikor

Tinggi Kupang tersebut ternyata tidakmemenuhi norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1)Huruf d dan f sehingga dengan demikian sesuai ketentuan dalam Pasal197 Ayat (2) yang menyatakan Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat1 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, j, k dan pasal ini mengakibatkan putusanbatal demi hukum maka putusan tersebut harus dinyatakan batal demihukum ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tidakmemberikan pertimbangan apapun tentang membatalkan putusanPengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Kupang dan menjatuhkanputusan lain yang lebih berat ;Bahwa dalam Amar Putusan 1 yaitu menjatuhnkan pidana 4(empat) tahun yang sebelumnya di Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang dijatuhi pidana 2 (dua) tahun dilakukan oleh PengadilanTinggi Kupang tanpa pertimbangan hukum tersebut, maka PutusanPengadilan Tioggi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harusdinyatakan batal demi hukum dengan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa semua unsur tindak pidana yang didakwakan

pengganti sebesarRp44.150.000,00 (empat puluh empat juta seratus lima puluhribu rupiah) selambatlambatnya dalam tempo 1 (satu) bulansetelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap danapabila tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita olehPenuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang penggantitersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta bendayang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka digantidengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;Padahal Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Lia Teknindo Jakarta tidak ada hubungan denganbelanja BBM untuk 8 (delapan) PLTD ;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupangdalam pertimbangannya mengenai penggunaan uang yang katanyaditransfer ke PT. Lia Teknindo Jakarta, jelasjelas tidak adahubungannya dengan Terdakwa, apalagi keterangan tersebut hanyadari satu saksi yaitu Hendrikus Pati tanopa mendengarkan keteranganMargaretha tanopa memperlihatkan bukti surat transfer.

Lagi pulaketerangan Hendrikus Pati seharusnya tidak perlu dipertimbangkankarena keterangan tersebut tanpa didukung alat bukti lainnya dandengan mudahnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang mempercayai keterangan Hendrikus Patibahwa Terdakwa sebagai seorang Kepala Dinas tidak memilikirekening.

Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015;Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbarudalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9Juni 2015; 8 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Juni 2015sampai dengan tanggal 8 Agustus 2015; 9 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Pekanbaru sejak tanggal 09Agustus 2015 sampai dengan tanggal 7 September 2015; 10 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru sejak tanggal 8September 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015; 11 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal 5Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2015 ;12 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru sejak tanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016 ;13 Permohonan

,M.H sebagai Hakim Anggota I, dan K.A, Syukri, S.H., M.H, Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Anggota IL., berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 35/Pid.SusTPK/2015/PT.PBRtanggal 01 Desember 2015, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi olehHakimHakim Anggota dengan dibantu RUSTAM, S.H., selaku Panitera PenggantiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

demikian, sudahbarang tentu kebenaran materiil yang ingin diperoleh, sangatlah jauhdari yang diharapkan, sebab kepentingan hukum bagi pencari keadilanmenjadi sirna karenanya;Bahwa sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penunutut Umum kepadaTerdakwa, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;1) Dakwaan KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 12 huruf a UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor

), Jo Pasal 65ayat (1) KUHP2) Dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal Pasal 12 huruf (6) UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Jo Pasal 65ayat (1) KUHP3) Dakwaan KETIGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal Pasal 11 UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.Bahwa

Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi (UU Tipikor).; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun danpaling lama 5(lima) tahun dan pidana denda paling sedikitRp.50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) dan pailing banyakRp. 250.000.000,00 ( dua ratus lima puluh juta rupiah ).

Terdakwa rasa keadilan subtansial bagi Terdakwa belum didapatkan, danhal itu mohon menjadi pertimbnagan Majelis Hakim yang Mulia.Setelah Terdakwa cermati Runtutan Jaksa Penuntut Umum, Bahwa Jaksamenyakini bahwa Terdakwa dianggap sudan memenuhi unsur pasal pasal11 UU TIPIKOR, tapi setelah Terdakwa simak berdsarakan ahli yang telahdihadirkan, berdasarkan pendapatnya atas rujukan Undang undang PokokPokok Kepegawian dan UU Desa, bahwa Kepala Desa bukan PegawalNegeri karena kami tidak punya NIP secara

Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdgmembenarkan berita acara pemeriksaan saksi dalam berkas perkaraini, Saksi mMembenarkan tanda tangan yang ada dalam berkas perkaraadalah benar tandatangan saksi.Bahwa saksi adalah selaku anggota Unit Tipikor Sat Reskrim PolresBogor yang telah ikut didalam pelaksanaan kegiatan Operasi TangkapTangan Terdakwa yang telah menerima uang pungutan dari hasilUang Ganti Rugi Pembebasan Lahan terkena Jalan Tol di wilayahDesa Limusnunggal Kec. Cileungsi Kab.

Faisal Aswan, NIKNo.1471071612800021;Bahwa barang bukti Nomor 1, 5 dan 7 telah berkekuatan hukum tetapberdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) Pekanbaru Nomor : 13/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 20 Mei2013 dalam perkara atas nama Ir.

Roem Zein, M.Pdi. masingmasing membayarbiaya perkara sebesar Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor 23/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR. tanggal 29 Juli2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa . Syarif Hidayat, SH, Terdakwa II. Adrian Ali danTerdakwa Ill. Drs. Mohd.

No. 118 PK/PID.SUS/2014Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru di atas telah jelas memperlihatkan suatu kekhilafanHakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh MajelisHakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbarudengan memutuskan menyatakan Pemohon PK Drs. Mohd.

pada Pengadilan NegeriPekanbaru, telah salah memberikan keputusan, karena putusantersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidakbenar dan bertentangan satu dengan lainnya yang menimbulkanketidakadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali;Bahwa akibat keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut,mengakibatkan Drs.

Suhadi, S.H., M.H. dan Leopold Luhut Hutagalung,S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantuoleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/PenuntutUmum.HakimHakim Anggota; Ketua Majelis;ttd. ttd.H. Suhadi, S.H., M.H. Dr. H.

Pdg juncto Nomor8/TIPIKOR/2016/PT. PDG tanggal 23 September 2016;Membaca Akta Pemberitahuan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Padang kepada Terdakwa Nomor 3/Pid.SusTPK/2016/PN Pdg juncto Nomor 8/TIPIKOR/2016/PT.

Bahwa menurut terori penghukuman, hukuman terhadap pelakukejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu : Sebagai pembelajaran bagi pelaku agar pelaku menjadi jera daninsyaf dan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya/kejahatanyang sama; Melindungi masyarakat dari kejahatan yang menimpa mereka daripelaku kejahatan;Bahwa dari kedua teori tersebut dihubungkan dengan Putusan BandingTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor8/TIPIKOR/2016/PT.Pdg tanggal O06 September 2016

Bahwa Judex Factie Telah Keliru Dalam Menerapkan Hukum;Bahwa putusan Judex Facti yang memeriksa perkara aquo, terdapatkekeliruan dan kehilafan dalam menerapkan hukum yang nyata, hal initampak secara jelas yaitu;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya:Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor8/TIPIKOR/2016/PT.Pdgtanggal 23 Juni 2016;Menimbang, bahwa dakwaan Primair, Penuntut Umum menyatakanPerbuatan Terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 yang telah diubah dan

Dengan demikian, tidak terpenuhinya unsur setiap orangdalam diri Terdakwa seharusnya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaanprimair dan subsidair;Bahwa lebih lanjut, terdapat kekeliruan dan ketidakcermatan dalampertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Nomor8/TIPIKOR/2016/PT.Pdg dalam mempertimbangkan unsur setiap orangsebagaimana pertimbangan hukum dalam halaman 103 sampai dengan104 yang menyatakan bahwa :Menimbang

Nomor 302 K/Pid.Sus/2017Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 8/TIPIKOR/2016/PT.PDG tanggal 06September 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2016/PN Pdg tanggal23 Juni 2016;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa BASTIAN M. SINAGA, S.T., bin M.E. SINAGA telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi secara bersamasama;2.