Ditemukan 367759 data
6 — 1
adalah suatu bentuk penganiayaan yangbertentangan dengan semangat keadilan ;Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah = tanggaPemohon dan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yangsiasia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagikedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraianadalah satusatunya jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanyaterlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimanapsetunjuk Syar'i
perkara ini kepadaPegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 jo Undangundang Nomor 3 tahun 2006 jo Undangundang Nomor 50 tahun 2009, biayaperkara dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, pasal 49 Undangundang No. 7 tahun 1989 jo UndangundangNomor 3 tahun 2006 jo Undangundang Nomor 50 tahun 2009, serta segalaketentuan Perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i
11 — 2
syarat ta'lik talak telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiritelah siap dan telah memberikan uang iwadl sebesarRp.10.000, ( sepuluh ribu rupiah), maka dengandidasarkan kepada ketentuan MHukum Islam sejalan denganbunyi pasal 119 ayat (2) huruf (b) KHI, maka talak yangpatut terjadi antara penggugat dengan Tergugat adalahthalak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugatdengan iwad sebesar Rp.10.000, ( sepuluh riburupiah );Menimbang, bahwa majelis hakim perlumengetengahkan dalil syar'i
Kecamatan Jatiuwung KotaTangerang untuk dilakukan pencatatan pada sebuah bukudaftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut,patut diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang undangNo. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undangnomor 3 tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat, Undang undang dan peraturan yang berlakuserta dalil syar'i
6 — 0
Sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i : 949 ellb g>V aArtinya :" Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandangsebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. (Ahkamul Quran II : 405).
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;Memperhatikan pasalpasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009,Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009,Undang Undang Nomor Tahun 1974, Peraturan Pemerinatah Nomor 9 Tahun 1975dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundangundangan yang berlaku dandalil syar'i
9 — 1
Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum,oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengingatkan Pemohonakan Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengingatkan Pemohonakan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an Surat alBagarah ayat 229yang berbunyi.Artinya : Talak (yang dapat dirujuk
No. 661/Padt.G/2018/PA.GrtTahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009dan segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, serta dalil syar'i yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADI LI1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut .untuk menghadap sidang, tidak hadir;2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;3.
10 — 6
No.xx x Pdt.G/2017/PA.Btm kehidupan Penggugat lebih kurang 2 tahun lamanya dan selama itu pulaTergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dengandemikian Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melanggar sighattaklik talak point 1, 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akadnikah;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitabSyargawi Tahrir halaman 105 yang diambil alin menjadi pendapat MajelisHakim menyatakan sebagai berikut :Jail) jwaitdey Dic Large
KantorUrusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempatperkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalamdaftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat:Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku seraketentuan hukum syar'i
14 — 1
demikian itu benarbenar terdapattandatanda bagi kaum yang berfikir;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas MajelisHakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasanperceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Hal.12 dr 14, Put.No.0185/Pdt.G/2018/PA.Ktp.Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut Sesuai dengan maksuddalil syar'i
yang pertama;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepadaPemohon,;Hal.13 dr 14, Put.No.0185/Pdt.G/2018/PA.Ktp.Mengingat, segala ketentuan hukum dan perundangundangan yangberlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.
16 — 2
Sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :t . A 5 , >db ae fe 9 AB nell SS oo GH I goArtinya : Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang,!a dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuhprosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidakdapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan MahkamahAgung R.I.
rumah tangga Penggugat danTergugat telah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudahHalaman 9 dari 12 putusan Nomor 1163/Pdt.G/2019/PA.Smntidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suamiistri, sehingga dengan demikian tidak mungkin dapat mewujudkan tujuanperkawinan sebagaimana diuraikan di atas dan mempertahankan rumah tanggadalam kondisi demikian hanya dapat menimbulkan kemadlaratan bagi keduabelah pihak.Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i
11 — 0
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islamdan Firman Allah dalam Surat ArRum ayat 21, yaitu membentuk rumah tanggayang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak dapatdiwujudkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untukmempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkankemudaratan yang lebih besar bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon ;Menimbang, bahwa disamping itu, alasan tersebut telah sesuai denganmaksud dalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat AlBagarah ayat
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan AgamaPasuruan, untuk mengirimkan salinan penetapan ikarar talak kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan,untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan hukum syar'i
6 — 0
Ketidak hadiran Tergugat patut dianggap sebagai telahmengakui dalil Gugatan atau setidaktidaknya telah membiarkan haknya, sehinggaperkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek).Sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i : Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim ( Pengadilan ) tidak datang, iadipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. ( Ahkamul Quran II : 405 ).
putusan dibebankan kepada Penggugat ( vide Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, PeraturanPemerinatah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturanperundangundangan yang berlaku dan dalil syar'i
6 — 0
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islamdan Firman Allah dalam Surat ArRum ayat 21, yaitu membentuk rumah tanggayang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak dapatdiwujudkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untukmempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkankemudaratan yang lebih besar bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon ;Menimbang, bahwa disamping itu, alasan tersebut telah sesuai denganmaksud dalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat AlBagarah ayat
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan AgamaPasuruan, untuk mengirimkan salinan penetapan ikarar talak kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan,untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan hukum syar'i
11 — 5
No. 0107/Pdt.G/2011 /PA.Wtp.dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat danpenderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagiPenggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpandapatbahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telahtidak dapat dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu) mengemukakandalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian~ diambil alihsebagai pendapat Majelis sebagai berikut:1.
Kecamatan ditempat perkawinanberlangsung guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu dengan memperhatikan Surat EdaranKetua Mahkamah Agung No. 28/TUADA/AG/X/2002 tanggal 22Oktober 2002 menghendaki agar Amar yang demikiandicantumkan dalam setiap putusan cerai di Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum = syar'i
6 — 0
Sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim ( Pengadilan ) tidak datang, iadipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. ( Ahkamul Quran IT: 405 ).Menimbang bahwa, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugatdan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak lakilaki bernamaANGGA FRANDIYANSYAH, umur 8 tahun semula Penggugat dan Tergugathidup rukun, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi
ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 );Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009,UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,UndangUndang Nomor Tahun 1974, Peraturan Pemerinatah Nomor 9 Tahun 1975dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundangundangan yang berlaku dandalil syar'i
8 — 5
Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon dengan PemohonIl dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Rini Zaskiawan, umur 6 tahun;Menimbang, bahwa dari fakta fakta di atas, Majelis Hakim perlumengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan olehDaruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:Jae gal g glo Wi cliArtinya: Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan duaorang saksi yang adil,dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali AlJalal dalam Kitab
Sumbawa,untuk dilakukan pencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat(1) huruf a dan d Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaraini dibebankan kepada Pemohon dan Pemohon Il yang besarnya akandisebutkan dalam diktum Penetapan ini;Memperhatikan, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i
7 — 0
untuk menjatuhkan thalak,sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha Mengetahul;Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tanggaPemohon dan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu halyang siasia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari padamaslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakimberpendapat perceraian adalah satusatunya jalan terbaik bagi Pemohondan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batinyang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i
Peraturan Mahkamah Agung Nomor02 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya ProsesPenyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung danBadan Peradilan yang berada di bawahnya, serta Keputusan KetuaPengadilan Agama Ponorogo Nomor W13A27/0002/HK.00.8/I/2015,tanggal 02 Januari 2015 Tentang Panjar Biaya Perkara Pengadilan AgamaPonorogo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan, akan maksud segala ketentuan perundangundanganyang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan
5 — 7
karenanya Majelis berpandapatbahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat UndangUndang Nomor Tahun1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilanyang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sertaadanya cukup alasan bahwa antara suamiisteri itu tidak dapat rukun kembali dalamsebuah rumah tangga;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i
Batam untuk mengirimkansalinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam untuk pencatatanyang telah disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syar'i
5 — 2
oleh karenanya Majelis berpandapatbahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat UndangUndang Nomor Tahun1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilanyang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sertaadanya cukup alasan bahwa antara suamiisteri itu tidak dapat rukun kembali dalamsebuah rumah tangga;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i
No: 0178/Pdt.G/2013 /PA.Btm.untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftaryang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syar'i
14 — 16
untuk dapat rukun kembalidalam sebuah rumah tangga;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yangtelah pecah sedemikian rupa adalah sia sia belaka, bahkanapabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan ataudibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat danpenderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagiPenggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpandapatbahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telahtidak dapat dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu) mengemukakandalil syar'i
No. 0408/Pdt.G/2011 /PA.Wtp.disediakan untuk itu dengan memperhatikan Surat EdaranKetua Mahkamah Agung No. 28/TUADA/AG/X/2002 tanggal 22Oktober 2002 menghendaki agar Amar yang demikiandicantumkan dalam setiap putusan cerai di Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum = syar'i yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILTI1.
10 — 4
Syar'i dalam Kitab Ahkamul Qur'an IL:405 yang berbunyi:J b> 9 eB 949 Coe ly cnolucll A> o l= JI (5Artinya : Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, iadipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.
Nomor 2424/Padt.G/2020/PA.Pwthadirnnya Tergugat (Verstek) sesuai ketentuan pasal 125 HIR;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah kedua dengan UndangUndang Nomor 50tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara inidibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebut dalam amarputusan di bawah ini ;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dandalil Syar'i
9 — 6
maupun anak yang lahir darihasil perkawinan kedua belah pihak sehingga tujuanperkawinan tidak dapat tercapai;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Pemohontelah berhasil membuktikan dalil permohonannya danalasan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahunMenimbang, bahwa sehubungan dengan perkara iniMajelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i
menceraikan dengancara yang baik;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan diatas dan pasal 125 HIR maka permohonancerai talak Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon' termasukbidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1)Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahdengan Undangundang nomor 3 tahun 2006 dan Undangundang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankankepada Pemohon; eeeMengingat, peraturan perundangundangan yangberlaku, dan hukum syar'i
12 — 1
fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantasmelakukan pernikahan, bahkan bila dilihat dari segi hubungan dengan calonisterinya, yang sudah sedemikian erat, dan sulit dipisahkan, bahkan saatini calonistri anak Pemohon sudah hamil, maka untuk menghindarkan mafsadah yang akantimbul dikemudian hari dan akan lebih maslahah bagi calon mempelai dankeluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan ternyatapernikahan anak pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan menurutketentuan Syar'i
bidangperkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor Nomor 3 tahun 2006 danterakhir dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, makabiaya perkaradibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 7 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, pasal 49Undangudnang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 tahun 2006, dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,dan segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i