Ditemukan 18266 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : junis jaris juri jenis judiâ julis juria joris jurit jurais
Penelusuran terkait : Judex juris telah salah dan keliru Adanya kekhilafan dan kekeliruan nyata dalam putusan judex juris Suap Suap pasif Suap aktif Judex juris Judex facti Terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam pertimbangan judex facti/judex juris Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan judex juris Terdapat kekeliruan dan kekhilafan hakim yang nyata dalam pertimbangan judex juris Putusan judex juris telah mengandung suatu kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata Adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan judex juris; perlawanan Dalam putusan judex juris terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata:
Pengadilan PN CIBADAK Pidana Umum
Register : 22-04-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBADAK Nomor 87/Pid.B/2020/PN Cbd
Tanggal 13 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1.ALFIAN,SH.MH.
2.FERDY SETIAWAN, S.H.
Terdakwa:
YAYANG RINALDI als DINYO als ADUL bin HENDRI RINALDI alm
21 — 4
  • Barang siapa.Menimbang, bahwa barang siapa adalah sebagai subyek hukum(subjectum juris) yang menjadi adresat dari semua ketentuan tindak pidanadalam Kitab Undangundang Hukum Pidana, baik tindak pidana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dalam perkarainiadalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukanke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telahmelakukan tindak pidana dan oleh karenanya~ dituntut adanyapertanggungjawaban hukum terkait
Pengadilan PN CIBADAK Pidana Umum
Register : 27-05-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBADAK Nomor 158/Pid.B/2019/PN Cbd
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.ALFIAN,SH.MH.
2.MUHAMMAD AFIF, S.H.
Terdakwa:
ANDI als. JABLAY als. GIBUG Bin DEPI alm
22 — 2
  • Barang siapa.Menimbang, bahwa barang siapa adalah sebagai subyek hukum(subjectum juris) yang menjadi adresat dari semua ketentuan tindak pidanadalam Kitab Undangundang Hukum Pidana, baik tindak pidana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal dalam perkara iniadalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telahmelakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut' adanyapertanggungjawaban hukum terkait
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 10-05-2010 — Upload : 30-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 K/PDT/2010
Tanggal 10 Mei 2010 — H. BAIHAQI, LC.,MA ; SYAMSU RIDWAN.,SE ; SYAMSUDDIN ; BASARUDDIN, dkk.
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM :Bahwa tentang siapa yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara iniadalah hak dari Penggugat dan Penggugat II, namun dalam perkara incasu tetap saja subjectum juris tidak memenuhi syarat formil dari suatugugatan, dengan demikian subjek gugatan yang digugat oleh Penggugattidak lengkap, banyak pihak yang menguasai objek perkara denganberbagai alas hak, antara lain:1. 4 (empat) petak toko yang berdiri diatas bagian tanah objek perkaramilik Nurman, yang oleh Nurman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-10-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 597 PK/Pdt/2016
Tanggal 17 Oktober 2016 — PT BUKIT KUBU vs MERHAT br PURBA, dk
130 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemunin br Purba alias Permunin br Purba sekarang Termohon PKIl/PenggugatII asal;Para Adalah Ahli Waris dari alm Bale Purba, dan semua Ahli Waris BalePurba, tidak berhak atas objek sengketa yaitu:Sebidang tanah seluas + 5 Hektar yang disebut Penggugat LemanPurba sebagai atau bernama Juma Pasar/Bukit Kubu, dan jugaberdasarkan amar putusan tersebut, bahwa Judex Juris/MahkamahHalaman 28 dari 48 hal. Put.
    BPM (TergugatI asal) membangun tempat peristirahatanatau pasanggerahan diatas tanah milik Bale Purba, diperjanjikanapabila tanah perkara habis masa sewanya maka sesuatu yangdibangun menjadi milik Bale Purba;Adapun tentang dalil atau keterangan Para Penggugat asal(Merhat br Purba, dan kawankawan)/Termohon PKI dan II, adalah satukebohongan dan tipu muslihat untuk memenangkan gugatannya, yangbegitu saja diakumodir oleh Judex Facti maupun Judex Juris;Bahwa Termohon PKI dan Termohon PKII/Para Pengugat
    dan II atau Termohon PKI dan Termohon PKII(Merhat br Purba, dan kawankawan);Menimbang bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali dari Para Pemohon PeninjauanKembali dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksamamemori Peninuauan Kembali tanggal 10 Mei 2016 dan kontra memoriPeninjauan Kembali tanggal 1 Juli 2016 dinubungkan dengan pertimbangan danputusan Judex Juris, telah ditemukan kekhilafan Hakim dan kekeliruan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-03-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 631 PK/PDT/2015
Tanggal 29 Maret 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA cq KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERTANIAN PROVINSI JAWA BARAT cq DEPARTEMEN PERTANIAN KABUPATEN BEKASI cq BALAI PENELITIAN BENIH KABUPATEN BEKASI VS LANIH binti MANAN dan H. SUDIRJA bin MANAN, dkk
113 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., yangmenyatakan pada putusan Judex Facti yang diikuti oleh Judex Juris dalampertimbangannya pada halaman 42 alinea ke2 menyatakan:Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa tentang Akta Jual Beli Nomor 66/1977, tanggal 30Juni 1977 yang dibuat Anmad F.
    tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan,dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa bukti baru (novum) PK. 1 sampai dengan PK. 15 tidak bersifatmenentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009; Bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan Judex Facti dan dibenarkan olehJudex Juris
    Sedangkan berdasarkan keterangan saksi MustafaKamil dan Aleng menerangkan, yang pada pokoknya tanah objek sengketamilik Penggugat dan tidak pernah dialinkan kepada orang lain; Bahwa dalam putusan Judex Juris juga tidak terdapat kekhilafan Hakim atausuatu kekeliruan yang nyata; Bahwa oleh karena terbukti tanah objek sengketa milik Penggugat danadanya peralihan hak antara Penggugat dengan Tergugat Il tidak dapatdibuktikan, maka semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh ParaTergugat yang berkaitan dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 23-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1530 B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs CV. DIMAS MOTOR
20 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali (Semula Terbanding)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.60695/PP/M.VIA/16/2015 tanggal 31 Maret 2015, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut,karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit) dan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atausetidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error factimaupun error juris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-04-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 772 B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs CV. DIMAS MOTOR;
19 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali (Semula Terbanding)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put.60669/PP/M.VIA/16/2015 tanggal 31 Maret 2015, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut,karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan faktafaktahukum (rechtsfeit) dan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupunerror juris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 21-10-2013 — Putus : 10-03-2014 — Upload : 11-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 762 B/PK/PJK/2013
Tanggal 10 Maret 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TELEKOMINDO PRIMAKARYA;
40 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali (semula Terbanding) membaca,memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.39904/PP/M.XV/25/2012 tanggal 30 Agustus 2012, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karenapertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan faktafakta hukum(rechtsfeit) dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku dalampemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaktidaknya telah membuatsuatu kekhilafan baik berupa error facti maupun error juris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 28-02-2011 — Upload : 10-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2046 K/PID/2009
Tanggal 28 Februari 2011 — HARIS BUTON als. HARIS
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.2046 K/Pid/2009Selanjutnya kepada Judex Juris disampaikan beberapa fakta yangsengaja diabaikan oleh Majelis Hakim dalam putusannya yangmenunjukkan ketidakmampuan Hakim dalam menerapkan peraturanhukum tidak sebagaimana mestinya;Dengan demikian, bila Majelis Hakim menerapkan secara benar Pasal197 Ayat (1) suo d KUHAP maka Terdakwa seharusnya dinyatakanbersalah dan dipidana;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 29-05-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 PK/Pdt/2017
Tanggal 29 Mei 2017 — BENNY SOERIANTO vs HETBIN DAMANIK, Dkk
91 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Perkara Nomor 581/Pdt.G/200/PN Jkt.Bar. tanggal 1Agustus 2012 yang isinya: Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;(dahulu Penggugat Konvensi adalah Tergugat dalam perkara a quo);Dalam putusan Judex Juris terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatukekeliruan yang nyata menyangkut pemanggilan terhadap Para Tergugatdan Turut Tergugat yang tidak ada 1 (satu) pihakpun yang hadir dalamperkara Nomor 756/Pdt.G/2015/PN Jkt.Brt;Bahwa menjadi suatu keanehan yang terstruktur dimana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-10-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1889 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CITRA LINTAS INDONESIA;
19 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1889/B/PK/PJK/201 7hukum (rechtsfeit) dan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupunerror juris dalam membuat pertimbanganpertimbangan hukumnya,sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telahdigunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan (contra legem),khususnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 12-11-2012 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 PK/TUN/2012
Tanggal 6 Februari 2013 — PT. GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOVMENT, TBK (PT. GMTD, TBK) vs 1. KAKAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, 2. HJ. NAJMIAH MUIN, 3. BOBBY SUNARDI EDWAR;
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dibalik dari ketegasan ini, diharapkan kedepan adalah terbangunnyakinerja Badan Pertanahan yang lebih profesional dan akuntabel sehinggapada akhirnya Badan Pertanahan terhindar dari berbagai penilaian yangbersifat destruktif baik secara sosial maupun secara yuridis;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa putusan Judex Juris sudah tepat dan benar,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Upload : 30-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 864 K/PDT/2010
TALISO SARUMAHA; KEPALA DESA SIWALAWA DKK.
24 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dapat membuktikan dalilnya bahwa tanahsengketa telah diganti rugi kepada orang tua Tergugat ; Bahwa alasan kasasi judex facti memeriksa secara tidak seimbang, lebihmempertimbangkan dalil Tergugat, memeriksa perkara bukan berdasarkanfakta, tanah sengketa Penggugat beli sendiri tidak dapat dibenarkan karenaalasanalasan tersebut telah dipertimbangkan oleh judex facti, dan alasanalasan tersebut berkaitan dengan perincian hasil pembuktian yang merupakan konpetensi judex facti, bukan kompetensi judex juris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 23-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 515/B/PK/PJK/2015
Tanggal 23 September 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MOELADI
39 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • lanjut atas Putusan PengadilanPajak Nomor Put.45519/PP/M.XIV/12/2013 tanggal 10 Juni 2013 tersebut,maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan PengadilanPajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dankeliru dengan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit) danperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku= dalampemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (fegenbewijs) atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupunerror juris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-10-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1502 B/PK/PJK/2016
Tanggal 1 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASIA TRACO NUSANTARA;
26 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali (Semula Terbanding)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57711/PP/M.XIIIA/25/2014 tanggal 25 November 2014, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut,karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit) dan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atausetidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error factimaupun error juris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 230 PK/Pdt/2016
Tanggal 22 Juni 2016 — AISYAH SMITH BINTI ALWI SMITH VS LAILA HAMEDAN
34 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 230 PK/Padt/2016Bahwa putusan Judex Juris dan Judex Facti sudah tepat dan benar tidakada kekhilafan hakim dalam memutus perkara a quo semuanya telahdipertimbangkan sesuai dengan hukum yang berlaku;Bahwa jual beli tanah dan bangunan objek sengketa berawal adanyakewajiban suami Tergugat bernama Ali Zubaidi untuk mengembalikan uangsebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang dianggapsebagai hutang pada keluarga Penggugat dan tanah beserta bangunan objeksengketa dijadikan jaminan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-12-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1778/B/PK/PJK/2016
Tanggal 21 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT PHILINDO SPORTING
32 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • lanjut atas Putusan PengadilanPajak Nomor Put.51733/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 02 April 2014 tersebut,maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan PengadilanPajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dankeliru dengan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit) danperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlaku~ dalampemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (tegenbewijs) atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupunerror juris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-10-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1498 B/PK/PJK/2016
Tanggal 1 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASIA TRACO NUSANTARA;
40 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • lanjut atas Putusan PengadilanPajak Nomor Put.57705/PP/M.XIIIA/16/2014 tanggal 25 November2014tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas PutusanPengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahsalah dan keliru dengan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit)dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku dalampemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (tegenbewijs) atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupunerror juris
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 04-08-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 104/Pid.B/2015/PN Slw.
Tanggal 4 Agustus 2015 — Zaenal Abidin bin Tamjid
29 — 4
  • Barangsiapa;Menimbang, bahwa barangsiapa adalah sebagai subyek hukum(subjectum juris) yang menjadi adresat dari semua ketentuan tindak pidanadalam Kitab Undangundang Hukum Pidana, baik tindak pidana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama maupundalam Dakwaan Alternatif Kedua dalam perkara ini adalah manusia sebagaipendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagaiTerdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidanadan oleh karenanya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 336/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Juni 2016 — BUT PERTROCHINA INTERNATIONAL JABUNG LTD., VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
26 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan PengadilanPajak Nomor: Put. 56519/PP/M.IXB/19/2014 tanggal 30 Oktober2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusanPengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang kelirudan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit) dan peraturanperundangundangan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding diPengadilan Pajak atau setidaktidaknya telah membuat suatukekhilafan baik berupa error facti maupun error juris