Setidaktidaknya akan menghasilkan putusan yang lain dari putusan yangada sekarang;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali dan Kontra MemoriPeninjauan Kembali dihubungkan dengan putusan Judex Juris di tingkat kasasidan putusan Judex Facti dalam perkara a quo ternyata terdapat adanyakekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan Judex Juris denganpertimbangan sebagai berikut:e Bahwa obyek sengketa

Nomor 3134 K/Pdt/2017Kasasi I/Pembanding/Penggugat adalah pada pokoknya perihal perbuatanmelawan hukum, semestinya Majelis tidak mengesampingkan fakta bahwaTermohon Kasasi I/Pembanding/Penggugat Asal pada akhir gugatannya jelasmeminta untuk dibatalkan, sehingga dengan segala rangkaian logika hukumtersebut di atas maka patutlah Majelis Hakim Judex Juris di Mahkamah Agunguntuk menyatakan gugatan Termohon Kasasi I/Pembanding/Penggugat Asaluntuk tidak dapat diterima;Pertimbangan Majelis Judex Facti Pengadilan

ini masih dalam tahapan sosialisasi untuk mengujidaya akseptasinya di masyarakat yang sampai saat ini pun belum pernah adaPutusan Hakim sebelumnya (Yurisprudensi) perihal pewarisan Mulih Deha yangmenggunakan Keputusan Pasamuan Agung III MUDP Bali, Nomor 01/Kep/PSM3/MDP/Bali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010, yang bisa jadi Keputusan MUDPini akan diterima ataupun ditolak keberadaannya oleh masyarakat adat Bali,maka Pemohon Kasasi /Terbanding/Tergugat II meminta kepada Yang MuliaMajelis Hakim Judex Juris

YALA TEKNOGEOTHERMAL, sehingga pengajuan Kasasi yang diajukan oleh PPTN VIII dan PT.YALA PATRIA PERKASA tidak mempunyai legal standing, sehingga harus dibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:30Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan sebab JudexJuris yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sudah tepat dan benar yaitu bahwa:e Selain apa yang telah dipertimbangkan oleh Judex Juris

maka alasanPemohon Peninjauan Kembali yaitu bahwa Judex Facti telah salah dalammenerapkan hukum, dihubungkan dengan fakta bahwa atas PKPUsementara tersebut belum ada PKPU tetap sebagaimana diamanatkan olehpenjelesan Pasal 228 ayat (6);Selain itu dalam mengabulkan permohonan Pailit atau permohonan PKPU perludiperhatikan asasasas dan tujuan dalam proses kepailitan/PKPU; Jadi Judex Juris tidak melakukan kekeliruan yang nyata dan alasan tersebut tidakmemenuhi ketentuan Pasal 67 huruf f UndangUndang

Bahwa Judex Juris sudah tepat dalam pertimbangannya.Novum yang diajukan bukan bersifat menentukansebagaimana yang telah dipersyaratkan;Hal. 70 dari 55 hal. Put. No. 218PK/Pdt/20102.

Bahwa juga dalam pertimbangan hukumnya Judex Juris tidakterdapat kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata,karena telah terbukti bahwa tenggelamnya Kapal MV NorthStar milik Tergugat Il/Tergugat Ill adalah menjaditanggung jawab dari Tergugat dan Tergugat III bukanPenggugat karena ternyata kapal tersebut tidak layakuntuk berlayar sebagaimana yang telah dijaminkan olehTergugat dan III pada saat menandatangani' kontrak(berdasarkan surat/permohonan dari Tergugat dan Illtertanggal 7 Juli 2004 (bukti 12/

Bahwa putusan Judex Juris sudah tepat dan benar;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh paraPemohon Peninjauan Kembali: PT.

Nomor 1340 K/Padt.SusPHI/2017dimaksud (ic 5 April 2017), untuk itu berdasarkan uraian dan faktafaktahukum Pemohon Kasasi (Semula Tergugat) tersebut di atas, makaPemohon Kasasi (Semula Tergugat) memohon dengan segala hormatkepada yang terhormat Judex Juris untuk mempertimbangkan agarmenyatakan: Putus hubungan kerja antara Termohon Kasasi (semulaPara Penggugat) dengan Pemohon Kasasi (Ssemula Tergugat), efektifsejak tanggal 26 Januari 2016; Bahwa bila diperhatikan putusan Judex Facti dalam putusannya

Oleh karenaitu Pemohon Kasasi (Semula Tergugat) memohon dengan segala hormatkepada yang terhormat Judex Juris untuk mempertimbangkan perkara a quodari sudut pandang itlmu hukum sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 Juli 2017 dan kontramemori kasasi tanggal 14 Agustus 2017, dihubungkan dengan pertimbanganJudex

Pei, dkk (18 orang) sebagai pihak yangtidak mempunyai hak untuk mengalihkan bidang tanah Hak Pakai No.3/Cikeas udik dan hal ini sejalan dengan prinsip Yuris Adalium TransferePotast Quam Ipse Haberet (asas nemo plus juris) ;c. Selain itu, bidang tanah Hak Pakai No. 3/Cikeasudik dengan pemeganghak tercatat atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq.

Putusan Nomor : 144/G/2013/PTUNBDGNo. 3/Cikeasudik dan hal ini sejalan dengan prinsip Yuris AdaliumTransfere Potast Quam lpse Haberet ( Azas Nemo plus Juris) ;Penggugat i.c Drs. Sunaryono, SH, tidak mempunyai legalitas ataukedudukan hukum yang kuat dalam mengkalim kepemilikan atas bidangtanah seluas 33.000 M2 mengingat tanah tersebut merupakan bagian daribidang tanah hak Pakai No. 3/Cikeasudik tercatat atas nama PemerintahRepublik Indonesia cq.

faktual) yang sebelumnya telah terjadi pada Putusan Majelis Hakimpada tingkat kasasi dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 30 Januari2017 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 20 Maret 2017 dan tanggal13 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris

yang menjadi dasar terbitnya SHM 1565sampai dengan Nomor 1580 atas nama Laba Pura Merajan Satria; Bahwa surat bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidakberkualitas menentukan, tidak cukup serta tidak bernilai sebagai alasanpermohonan peninjauan kembali, maka harus ditolak; Bahwa lagi pula keberatankeberatan Pemohon Peninjauan Kembali padadasarnya hanyalah mengenai halhal yang telah dipertimbangkan secaratepat dan benar oleh Judex Juris dan Judex Facti/Pengadilan Tinggi,sehingga pada oprinsipnya

., M.H. masingmasing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai HakimHakimAnggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal30 Desember 2021, Nomor 570/Pdt/2021/PT SMG. yang ditunjuk untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan manadiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis,Tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadirihakimhakim Anggota serta dibantu oleh Imam Dwi Juris Mintarso S.H., PaniteraPengganti

Fakih Yuwono, S.H.Tertanda.Hadi Siswoyo S.H., M.H.Panitera Pengganti,Tertanda.Imam Dwi Juris Mintarso S.H.Biaya Perkara :1. Meterai Putusan ............ : Rp 10.000,002. Redaksi Putusan ........... : Rp 10.000,003. Biaya Pemberkasan ....... : Rp130.000,00Jumlah > Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)Halaman 35 dari 35 halaman, Putusan Nomor 570/Pdt/20.

Nomor 1797 K/Pdt/20139.10.11.12.Bahwa apabila Judex Juris mencermati dengan saksama, Jjelas terlihatbahwa dalam putusan Judex Fact Tingkat Pertama yang dikuatkan olehJudex Facti Tingkat Kedua, tidak ada satupun pertimbangan hukum yangmemuat pasal tertentu dari peraturan perundangundangan yang dijadikandasar untuk mengadili gugatan Para Pemohon Kasasi semula ParaPembanding/Para Penggugat;Berdasarkan pertimbangan hukum putusan Judex Facti sebagaimanadiuraikan pada angka 7 di atas, Judex Facti menyimpulkan

Dengan merujuk pada asas keadilan sudah sepatutnya ketiadaankesalahan Termohon Kasasi dijelaskan dengan pembuktian dari TermohonKasasi bahwa instrumeninstrumen dan indikator yang dimaksud bekerjadengan baik;Sebagaimana Judex Juris dapat cermati, sama sekali tidak ada penjelasanyang kongkrit tentang hal tersebut;Terkait dengan asas keadilan dalam pembuktian, perkenankan PemohonKasasi untuk mengutip uraian Prof.R.Subekti,S.H., dalam bukuHukum Pembuktian Bab IV tentang Hal Beban Pembuktian, halaman

Apabila perbuatanperbuatan Judex Facti yangmelanggar hukum terkait dengan pemeriksaan tuntutan ganti rugi akibatkecelakaan pesawat boeing sebagaimana diuraikan di atas yang memangdiarahkan untuk diperiksa di Indonesia guna menghindari pembayaran gantirugi yang besar apablla diperiksa di Amerika (negara tempat kedudukanThe Boeing Company) tidak diluruskan oleh Judex Juris, niscaya santunansenilai lebih sedikit di atas normatif sebesar Rp40.000.000,00 bagipenumpang yang meninggal dunia dan setinggitingginya

., MHum.dimuat sebagai berikut : Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana padapokoknya tidak sependapat Judex Juris dalam hal menyatakan Terdakwa terbuktibersalah melakukan tindak pidana melangggar Pasal 2 Ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana.

uang sebesar Ro1.108.000.000,00 (satu miliarseratus delapan juta rupiah) dan uang sebesar RopRp345.365.189,00 (tiga ratusempat puluh lima juta tiga ratus enam puuh lima ribu seratus delapan puluhHalaman 74 dari 76 halaman Putusan Nomor 402 PK/Pid.Sus/2019sembilan rupiah) seluruhnya sebesar seluruhnya sebesar Rp1.453.365.189,00(satu miliar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratusdelapan puluh sembilan rupiah); Bahwa Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Judex Juris

Misalnyadidukung dengan bukti surat, keterangan Saksi lainnya, bukti petunjuk keteranganahli; Bahwa prinsip pembuktian dalam perkara a quo teleh memenuhi ketentuanpembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 juncto Pasal 184 Ayat (1)KUHAP; Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Judex Juris sudah tepat danbenar dalam hal menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbuktibersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

diterapkan dalam perkara a quo ;Bahwa dari faktafakta hukum yang didapat di persidangan tersebutdikaitkan dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika dan putusan yang dijatuhkan yangmenyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatanjahat menjadi perantara dalam dalam jual belli narkotika golongan bukantanaman melebihi 5 (lima) gram... perlu kiranya dipertegas kembali olehJudex juris

selengkapnyaberbunyi : Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat : Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan,dengan pertimbangan sebagai berikut :e Bahwa dalam rangka penjatuhan pidana terhadap tindakan yangdilakukan oleh Terdakwa, terdapat beberapa hal yang perludipertimbangkan yaitu :e Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesiayang berlaku umum bahwa mengenai berat ringannya/ukuranhukuman adalah menjadi wewenang Judex Facti, bukan wewenangJudex Juris

Chimezie terpidana mati kasus narkoba yangdalam salah satu pertimbangannya di hal. 105, Majelis Hakim Agungmemberikan pertimbangan : Bahwa terlepas dari semua uraianuraiantersebut di atas, mengenai amar putusan Judex Juris terhadap Terdakwa(Pemohon Peninjauan Kembali) dengan (berupa) hukuman mati, majelisakan memberikan pertimbangan sebagai berikut :Bahwa hukuman mati sangat bertentangan dengan ketentuan dalam pasal28 A UndangUndang Dasar 1945 (Setiap orang berhak untuk hidup sertaberhak mempertahankan

CHIMEZIE tersebut dan putusan Judex Juris/MahkamahAgung Nomor : 643 K/Pid.Sus/2009, tanggal 19 Juli 2004 tidak dapatdipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan, dan Majelis Peninjauan KembaliHal. 70 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini; ...dst.

agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya yangsalah dan keliru tersebut ;MENGENAI PERMOHONAN PEMOHON KASASI1:Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa pada prinsipnya telah menerimaputusan Judex Facti tingkat pertama dalam amar putusan perkara a quowalaupun terdapat perbedaan pandangan sepanjang mengenaipembuktian dan penerapan Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009Tentang Narkotika dengan Pasal 115 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009Tentang Narkotika, (dengan harapan dapat dipertimbangkan kembalioleh Judex juris

Kembali (Semula Terbanding)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.60695/PP/M.VIA/16/2015 tanggal 31 Maret 2015, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut,karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit) dan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atausetidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error factimaupun error juris

Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan PengadilanPajak Nomor: Put. 56519/PP/M.IXB/19/2014 tanggal 30 Oktober2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusanPengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang kelirudan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit) dan peraturanperundangundangan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding diPengadilan Pajak atau setidaktidaknya telah membuat suatukekhilafan baik berupa error facti maupun error juris

Sudikno Mertokusumo Subyek hukum(subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyaiHalaman 10 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN Blaatau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang(natuurlijkepersoon) atau badan hukum (rechtspersoon);Menimbang, berdasarkan pada ketentuan pasal Pasal 1 angka 21UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud denganSetiap Orang adalah orang atau perseorangan

Barang siapa.Menimbang, bahwa barang siapa adalah sebagai subyek hukum(subjectum juris) yang menjadi adresat dari semua ketentuan tindak pidanadalam Kitab Undangundang Hukum Pidana, baik tindak pidana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair dalam perkara iniadalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukanke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telahmelakukan tindak pidana dan oleh karenanya~ dituntut adanyapertanggungjawaban hukum terkait

Putusan Nomor 405 PK/Pdt/201316PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan olehkarena Judex Juris atau Judex Facti tidak melakukan kekeliruan yang nyata, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa berdasarkan buktibukti dan keterangan saksisaksi objek sengketaterbukti adalah harta pusaka dari Hawa, Ibu Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali,dan Para Tergugat/Pemohon

lanjut atas Putusan PengadilanPajak Nomor Put.51733/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 02 April 2014 tersebut,maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan PengadilanPajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dankeliru dengan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit) danperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlaku~ dalampemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (tegenbewijs) atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupunerror juris

lanjut atas Putusan PengadilanPajak Nomor Put.57705/PP/M.XIIIA/16/2014 tanggal 25 November2014tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas PutusanPengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahsalah dan keliru dengan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit)dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku dalampemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (tegenbewijs) atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupunerror juris

Putusan Nomor 22 PK/TUN/2016Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah soal perselisihansengketa hak atas tanah yang harus terlebih dahulu diadili oleh peradilanumum; Bahwa oleh karena itu putusan Judex Juris sudah tepat dan benar, karenatidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimanadimaksud Pasal 67 huruf ( f ) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah

dapat membuktikan dalilnya bahwa tanahsengketa telah diganti rugi kepada orang tua Tergugat ; Bahwa alasan kasasi judex facti memeriksa secara tidak seimbang, lebihmempertimbangkan dalil Tergugat, memeriksa perkara bukan berdasarkanfakta, tanah sengketa Penggugat beli sendiri tidak dapat dibenarkan karenaalasanalasan tersebut telah dipertimbangkan oleh judex facti, dan alasanalasan tersebut berkaitan dengan perincian hasil pembuktian yang merupakan konpetensi judex facti, bukan kompetensi judex juris