dan kepercayaannya masingmasing yang pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut:SAKSI 1Saksi BAKDO HADI MULYO, Bahwa terdakwa dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara penggelapanbarang milik PT Unirama Duta Niaga Depo Jember; Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara nerangsurangsur dan diketahuipada hari JUmat tanggal 28122013 di Kantor PT Unirama DUta Niaga Depo Jember; Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan pada saat menjabat Kepala Gudang; Bahwa setelah diaudit

tujuanmemotong pembayaran dari toko;Bahwa selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Polres Jember atas perbauatannya;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa Atas keterangan saksi tersebutterdakwa membenarkannyaSAKSI 2Saksi AHMAD FAISOL,Bahwa saksi dibagaian koordinator cabang atau operasional di PT UNirama Duta Niagauntuk wilayah Jember ;Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dilakukan ausit kepada Terdakwadan diketemukan kekuarangan barang yang ada di gudang ;Bahwa setelah diaudit

saksi tersebutterdakwa membenarkannyaSAKSI 3Saksi SUMONO,Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ;Bahwa benar terdakwa telah melakukan penggelapan barang milik perusahaan Pt Uni ramaDuta Niaga Jember yang diketahui pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2013 J WolterMonginsidi No.99 jember ;Bahwa benar saksi sebagai tim audit PT UniramaDuta Niaga Depo Jember ;Bahwa saksi mengetahui penggelapan barang setelah mengaudit stok opname di gudangJember dan melaporkan hasil audit kepada atasan ;Bahwa setelah diaudit

benar.Dengan demikian Majelis Hakim Agungberkeyakinan dan berketetapan untuk menguatkan kembali putusan aquo karena penerbitan keputusan Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak dilakukan berdasarkan kewenangan hukumyang secara terukur (rechtmatigheid van bestuur dan preasumptionjustae causa) dalam rangka penyelenggaraan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum danasas kecermatan karena in casu diperoleh petunjuk bahwa atas LaporanKeuangan 2007 yang diaudit

Sedangkan berdasarkan Schedule 5/18 Laporan Keuangan 2007yang diaudit oleh KAP Haryanto Sahari dan Rekan diketahui bahwaHalaman 7 dari 10 halaman.

Bahwa, tindakan Tergugat yang bermaksud melakukan Pemutusan HubunganKerja terhadap Para Penggugat dengan alasan Tergugat mengalami kesulitankeuangan, akan tetapi Tergugat tidak menunjukan bukti adanya laporankeuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dandengan hanya akan memberikan kompensasi atas Pemutusan HubunganKerja tersebut kepada Para Penggugat sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratusHalaman 4 dari 19 hal.Put.Nomor 959 K/Pdt.SusPHI/201614.dua puluh lima juta rupiah)

terakhirmenyatakan: Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidak disangkal (cetak tebal dari Pemohon Kasasi), maka menuruthukum harus dianggap terbukti, yaitu tindakan Tergugat yang bermaksudmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja bukan karena keadaan memaksa(force majeur) dan bukan pula karena kerugian yang terus menerus selama2 (dua) tahun karena harus dibuktikan terlebih dahulu dengan laporanHalaman 13 dari 19 hal.Put.Nomor 959 K/Padt.SusPHI/2016keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang diaudit

Bahwa, dalam pertimbangan hukum tersebut Judex Facti menyatakan:..tindakan Tergugat yang bermaksud melakukan Pemutusan HubunganKerja bukan karena keadaan memaksa (force majeur) dan bukan pulakarena kerugian yang terus menerus selama 2 (dua) tahun karena harusdibuktikan terlebih dahulu dengan laporan kKeuangan 2 (dua) tahun terakhiryang diaudit oleh akuntan publik (seperti yang diatur dalam Pasal 164 ayat 1dan ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013....2.

Bahwa, dengan demikian Judex Facti telah melanggar hukum ataumenerapkan hukum sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Halaman 15 dari 19 hal.Put.Nomor 959 K/Padt.SusPHI/2016Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan perusahaan telah mengalamikerugian selama 2 (dua) tahun berturutturut yang harus dibuktikan denganlaporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik;Bahwa PHK terjadi juga bukan karena keadaan memaksa tetapi karenaperusahaan

Sesuai halaman 14 Laporan Keuangan tahun 2008 ytelah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Rekan, menurut Terbanding transaksi anPemohon Banding dengan ACL adalah transaksi antar pihak yang mempunyai hubunistimewa;bahwa Terbanding berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang fDirektur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilanpengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarPenghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa

denWajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipenga:oleh hubungan istimewa;bahwa secara rinci berdasarkan Agreement antara ACL (pihak yang mempunyai hubunistimewa) dengan Pemohon Banding sebagaimana tercantum pada halaman 14 LapxKeuangan tahun 2008 yang telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Rekan, diket:bahwa Loan Agreement No.10 tanggal 20 Oktober 2006 dan Loan Agreement No.tanggal 20 Oktober 2006 dengan rate 10% per tahun;bahwa Loan Agreement No. 10 dan 13c

Jumlah Utang yang dikonversi menjadi Saham didasarkan padapencatatan pembukuan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen KAPKosasih & Nurdiyaman dengan nilai per 30 Juni 2007 atas pokok dan hutang sebesar US$5,743,541.76 (setara Rp.52.002.027.095,00);bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak halaman 23 dan Kertas Kerja Pemeriksaandiketahui bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesarRp.31.202.027.095,00 berdasar Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf k juncto

Jumlah Utang yang dikonversi menjadi Saham didasarkan padapencatatan pembukuan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen KAPKosasih & Nurdiyaman dengan nilai per 30 Juni 2007 atas pokok dan hutang sebesar US$5,743,541.76 (setara Rp.52.002.027.095,00);bahwa menurut Pemohon Banding selanjutnya sesuai peraturan BapepamLK Nomor IX.D.4.,PT.

Dengan demikian, alasan Terbanding tentang transaksipihak yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) huruf b Undangundang Pajak Penghasilan, tidak memenuhi syarat;bahwa menurut Pemohon Banding, Laporan Keuangan tahun 2007 telah diaudit oleh KAPIndependen berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan mendapatkanopini wajar tanpa syarat.

Laporan Keuangan (Konsolidasi) tahun pajak 2007 diaudit oleh KAPKosasih & Nurdiyamart dengan Opini Wajar dalam semua hal yang material.

nilai wajar adalah suatu jumlah yang dapat digunakan sebagaidasar pertukaran aktiva atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang paham dan berkeinginanuntuk melakukan transaksi wajar;bahwa menurut Pemohon Banding, bahwa pemohon banding dan Quarading Limited telahmembuat perikatan konversi utang menjadi modal dan dicatatkan dalam akte Notaris WachidHasyim,SH dengan Nomor 22 pada Tanggal 17 September 2007, jumlah utang yang dikonversimenjadi Saham didasarkan pada pencatatan pembukuan yang telah diaudit

Berdasarkan laporan keuangan yang diaudit,saldo pinjaman dari pihak ketiga pada akhir tahun pajak 2007 adalah kurang lebihUS$ 60 juta;bahwa Pemeriksa lebih lanjut memberikan alasan bahwa laporan keuanganPemohon Banding untuk tahun pajak 2007 yang diaudit oleh Deloitte, menyatakanbahwa the companys capital deficiency and negative working capital raise doubt onits ability to continue as going concern.

Pada kenyataannya, laporan keuangan Pemohon Bandingtetap disusun dan diaudit oleh independen auditor yang sama berdasarkan prinsipkesinambungan usaha sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

No.291/Pdt/2016/PT.SMGBarang BergerakSebuah mobil Merk/Type Honda/Mobilio Nomor Polisi H 9311MF ,atas nama Tri Haryanto;Sebuah mobil Merk/Type Suzuki/AV 1414 F Type 2 SDX,NomorPolisi H 8582 HF atas nama Rina Cynthia Dewi;Stock barang took yang berupa sparepart/onderdil mobil+(diaudit) sebesar Rp.500.000.000, (Lima ratus juta rupiah)yang terletak di Jl.Prof.Dr'Hamka 110 Blok A, NgaliyanSemarang);Keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualansparepart/onderdil mobil sebesar Rp.10.000.000,(Sepuluh jutarupiah

No.291/Pdt/2016/PT.SMGe Sebuah mobil Merk/Type Suzuki/AV 1414 F Type 2 SDX,NomorPolisi H 8582 HF atas nama Rina Cynthia Dewi;e Stock barang took yang berupa sparepart/onderdil mobil+(diaudit) sebesar Rp.500.000.000, (Lima ratus juta rupiah)yang terletak di Jl.Prof.Dr'Hamka 110 Blok A, NgaliyanSemarang);e Keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualansparepart/onderdil mobil sebesar Rp.10.000.000,(Sepuluh jutarupiah)/harid.

Barang Bergerake Sebuah mobil Merk/Type Honda/Mobilio Nomor Polisi H 9311MF ,atas nama Tri Haryanto;e Sebuah mobil Merk/Type Suzuki/AV 1414 F Type 2 SDX,NomorPolisi H 8582 HF atas nama Rina Cynthia Dewi;e Stock barang took yang berupa sparepart/onderdil mobil+(diaudit) sebesar Rp.500.000.000, (Lima ratus juta rupiah)yang terletak di Jl.Prof.Dr.'

Barang Bergerake Sebuah mobil Merk/Type Honda/Mobilio Nomor Polisi H 9311MF ,atas nama Tri Haryanto;e Sebuah mobil Merk/Type Suzuki/AV 1414 F Type 2 SDX,NomorPolisi H 8582 HF atas nama Rina Cynthia Dewi;e Stock barang took yang berupa sparepart/onderdil mobil+(diaudit) sebesar Rp.500.000.000, (Lima ratus juta rupiah)yang terletak di Jl.Prof.Dr'Hamka 110 Blok A, NgaliyanSemarang);e Keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualansparepart/onderdil mobil sebesar Rp.10.000.000,(Sepuluh jutarupiah)/harib

KualaHalaman 73 dari 122 halaman Putusan Nomor 130/G/2013/PTUNJKTPermai dengan cara menyetujui pengambilalihan ataunovasi kredit modal kerja tersebut tanpa didasarkan padahasil analisa aspek laporan keuangan yang telah diaudit,sehingga melanggar ketentuan dalam Buku PedomanPerusahaan Perkreditan PT.

BankPembangunan Daerah Sumatera Selatan dan BangkaBelitung, dan menyetujui peningkatan plafon kreditrefinancing kebun kelapa sawit dengan didasarkan padahasil analisa aspek keuangan debitur yang menggunakanlaporan keuangan yang tidak diaudit yang melanggarBuku Pedoman Perusahaan Perkreditan PT.

Kuala Permai tanpa didasarkan padahasil analisa aspek laporan keuangan yang telah diaudit dan menyetujuiusulan pemberian kredit dari Direktur Pemasaran tanpa disertai penilaiankembali oleh penilai independen atas proyek yang dibiayai sebelum prosespengambilalihan kredit dilaksanakan. (Bukti P16B = Bukti T24).Bahwa Penggugat menyetujui proses pengambilalihan atau novasi KreditModal Kerja dari PT. Griya Sentausa Jaya, PT. Istana Kenten Indah,PT. Mandiri Tata Nugraha kepada PT.

Tunas Visi Pratama dari Direktur Pemasaran tanpa didasarkan hasilanalisa aspek keuangan debitur yang menggunakan laporan keuanganyang diaudit dan tanoa mempertimbangkan kemampuan perusahaantersebut yang merupakan perusahaan yang baru beroperasi, belumberpengalaman di bidang property, belum mempunyai laporan laba rugidan belum memiliki perputaran aktiva (Bukti P18B = Bukti T26).Bahwa Penggugat dalam proses pemberian fasilitas Kredit Modal Kerjakepada PT.

Yoanda Prima yang diajukan Direktur Pemasaran tanpa analisa aspekkeuangan debitur yang menggunakan laporan keuangan yang diaudit,kewajaran nilai agunan dan prospek usaha debitur ke depan dalam menilaikemampuan membayar debitur (Bukti P20 = Bukti T28).Bahwa Penggugat dalam proses pemberian fasilitas kredit kepadaPT.

Memerintahkan barang bukti berupa : ~ 1 (satu) bendel terdiri dari kwitansi nama-nama nasabah yang sudah diaudit, 2 (dua) buku harian, 1 (satu) buku pencairan, 1 (satu) lembar kertas hasil audit dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa CATUR WAHYUNINGTYAS ; 6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

KHITAM sebesarRp.2.600.000, dan uangnya digunakan oleh Para Terdakwa ;= Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam hal mengambil uang milik koperasiMitra Sejahtera tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan saksi selakupimpinan ;= Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan saudari CATUR KSP MitraSejahtera mengalami kerugian sebesar Rp. 115.313.400, ;Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel terdiri dari kwitansi namanamanasabah yang sudah diaudit

Memerintahkan barang bukti berupa~ 1 (satu) bendel terdiri dari kwitansi namanama nasabah yang sudah diaudit,2 (dua) buku harian, 1 (satu) buku pencairan, 1 (satu) lembar kertas hasilaudit dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa CATURWAHYUNINGTYAS ;6.

Oleh karena itu Pemohon Bandingdengan itikad baik menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh PB&Copada proses keberatan, sehingga terdapat perbedaan perhitungan PPh BadanTahun Pajak 2009 yang terutang menurut SPT adalah Rp66.056.358,00 tetapimenurut Surat Keberatan menjadi sebesar Rp2.971.394.008,00 dan menurut SuratBanding sebesar Rp3.749.437.291,00 (Cfm Surat Banding PPh Badan halaman 17);bahwa Terbanding mengacu pada ketentuan Pasal 26A ayat (4) UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara

Dalam persidanganpara pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan,SUB atau Bantahan, atau Tanggapan belum terungkap;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas data bukti Laporan KeuanganPemohon Banding yang diaudit oleh PB&Co dan telah disampaikan pada tahapkeberatan dan pada persidangan di Pengadilan Pajak adalah merupakan alat buktiyang sah dan dapat dijadikan bahan pertimbangan;bahwa dengan demikian Keputusan Terbanding Nomor: KEP811/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26

September 2012, yang tidak mempertimbangkan data buktiLaporan Keuangan Pemohon Banding yang diaudit oleh PB&Co adalah keliru danbertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak dapat dipertahankan;bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, S.H., L.L.M., berkesimpulan untukmengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding, dan membatalkan KeputusanTerbanding Nomor: KEP811/WPuJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012,sehingga perhitungan PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009 menjadi sesuaidengan

Oleh karena itu Pemohon Bandingdengan itikad baik menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh PB&Copada proses keberatan, sehingga terdapat perbedaan perhitungan PPh BadanTahun Pajak 2008 yang terutang menurut SPT adalah RpO /NIHIL tetapi menurutSurat Keberatan menjadi sebesar (Rp824.171.922,00) dan menurut Surat Bandingtetap sebesar (Rp824.171.922,00) (Cfm Surat Banding PPh Badan halaman 17);bahwa Terbanding mengacu pada ketentuan Pasal 26A ayat (4) UndangUndangKetentuan Umum dan Tata

Dalam persidangan para pihak tetap dapatmengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, SUB atau Bantahan,atau Tanggapan belum terungkap;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas data bukti Laporan KeuanganPemohon Banding yang diaudit oleh PB&Co dan telah disampaikan pada tahapkeberatan dan pada persidangan di Pengadilan Pajak adalah merupakan alat buktiyang sah dan dapat dijadikan bahan pertimbangan;MenimbangMenimbangMengingatMemutuskanbahwa dengan demikian Keputusan Terbanding No.KEP795

/WPJ.23/BD.06/2012tanggal 26 September 2012, yang tidak mempertimbangkan data bukti LaporanKeuangan Pemohon Banding yang diaudit oleh PB&Co adalah keliru danbertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak dapat dipertahankan;bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berkesimpulan untukmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, dan membatalkan KeputusanTerbanding No.

Dalam menghitung nilai agunan, Pemeriksamengambil angka cash outstanding loan, kolektibilitas danagunan berdasarkan data yang diberikan oleh PemohonBanding pada saat Pemeriksaan;bahwa sedangkan Pemohon Banding berpedoman padaPeraturan Bank Indonesia Nomor /7/2/PBI/2005 tentangPenilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan telah diaudit olehpihak external auditor Ernst & Young;bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap perhitunganPencadangan Piutang Tak Tertagih menurut Pemohon Bandingdan bukti pendukung

Selisih ini terjadi karena pada saat pemeriksaan, Pemeriksamelihat kertas kerja perhitungan pencadangan piutang tak tertagihsebelum diaudit, di mana reclass adjustment dari auditor belum ada.Setelah recilass adjustment dilakukan, total perhitunganpencadangan piutang tak tertagih atas loan (pinjaman) menurutfiskal adalah sebesar Rp136.175.345.355,00.

Halini dilakukan karena tunggakan atas export bills PT BenangsariKarya Sandang telah jatuh tempo (expired) namun hingga prosespembuatan audit report dilakukan, belum terjadi pembayaransehingga tunggakan tersebut diubah menjadi kategori pinjamansehingga menambah pokok pinjaman atas kredit;bahwa selisih ini terjadi karena pada saat pemeriksaan, Pemeriksamelihat kertas kerja perhitungan pencadangan piutang tak tertagihsebelum diaudit, di mana reclass adjustment dari auditor belum ada.Setelah reclass

Hal ini telah sesuai dengan perhitunganpencadangan piutang tak tertagih yang telah Pemohon Bandinglaporkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan tahun2008;Nilai Agunana. bahwa perlu Pemohon Banding informasikan bahwa selisih nilaiagunan PT Windu Satria sebesar Rp3.892.163.442,00 dan PT EdlyKreasi sebesar Rp1.924.330.000,00 disebabkan karena pada saatpemeriksaan, Pemeriksa melihat kertas kerja perhitunganpencadangan piutang tak tertagin sebelum diaudit.

Nilai agunansetelah diaudit adalah Nol. Maka, total perhitungan pencadanganpiutang tak tertagin atas loan (pinjaman) setelah diaudit menurutfiskal adalah sebesar Rp136.175.345.355,00. Hal ini telah sesuaidengan perhitungan pencadangan piutang tak tertagin yang telahPemohon Banding laporkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan(PPh) Badan tahun 2008;Halaman 12 dari 61 halaman.

Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasankeuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama3 (tiga) tahun berturutturut, danHalaman 2 dari 21 halaman. Putusan Nomor 1184/B/PK/PJK/2017d.

Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecualitunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsuratau menunda pembayaran pajak;c Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembagapengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar TanpaPengecualian selama 3 (tiga) tahun berturutturut; dand.

Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembagapengawasan keuangan pemerintah denganpendapat Wajar TanpaPengecualian selama 3 (tiga) tahun berturutturut;dand. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidangperpajakan berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.Pasal 2(1) Tepat waktu) dalam penyampaian Surat Pemberitahuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ameliputi :Halaman 9 dari 21 halaman.

Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimanadimaksud pada huruf b telahdisampaikan tidak lewat dari bataswaktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajakberikutnya;(2) Tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 huruf b adalah keadaan pada tanggal 31 Desember tahunsebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasukutang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan;(3) Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau lembagapengawasan keuangan

pemerinta sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 huruf c harus disusun dalam bentuk panjang (long formreport) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskalbagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikanSurat PemberitahuanTahunan;(4) Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit olehAkuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalampembinaan lembagapemerintah pengawas Akuntan Publik;Pasal 3(1) Direktur Jenderal Pajak menetapkan Wajib

Halaman 52 alinea ke1 dan 2:Bahwa untuk melakukan koreksi mengenai perhitungan pembentukandana cadangan yang dibuat oleh Pemohon Banding, seharusnyaTerbanding menggunakan Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 1 .UU PajakPenghasilan dan bukan menggunakan Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh jo.Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP238/PJ/2001 tanggal 28Maret 2001Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, mengingat yangdikoreksi adalah Cadangan piutang yang tidak dapat ditagih dan cadangantersebut telah diaudit

digolongkan diragukansetelah dikurangi nilai agunan; danb. 100% (seratus perseratus) dari kredit yang digolongkan macetsetelah dikurangi nilai agunan.(4) Jumlah kredit yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk danacadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalahpokok pinjaman yang diberikan oleh bank.Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 263/B/PK/PJK/201 4(5) Pembentukan dan perhitungan dana cadangan piutang tak tertagihsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diaudit

Dalam pelaksanaannya harus mengikuti masingmasingpersyaratan dan ketentuan yang ditetapkan.Bahwa dalam persidangan banding, Majelis menyatakan mengingat yangdikoreksi adalah Cadangan piutang yang tidak dapat ditagih dan cadangantersebut telah diaudit oleh Akuntan Publik yang menyatakan bahwaperhitungan dana cadangan piutang tak tertagih tersebut telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelisberpendapat untuk Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas Penghapusan

Bahwa penggunaan dasar hukum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h UUPPh juncto KEP238/PJ./2001 dalam sengketa ini adalah sudah tepat,karena obyek koreksinya adalah Penghapusan Piutang yng nyatanyatatidak dapat ditagih yang dalam hal merupakan salah satu unsur ataukomponen dalam membentuk atau menghitung Beban CadanganBahwa perhitungan pembentukan dana cadangan piutang tidak tertagihwajib diaudit oleh Akuntan Publik yang menyatakan bahwa perhitungandana cadangan piutang tak tertagih telah dilaksanakan sesuai

Report olehKantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Rekan untuk tahun yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2001, tidak terdapat perhitungan danpernyataan secara jelas bahwa pembentukan dan perhitungan danacadangan piutang tak tertagih tersebut sudah sesuai dengan ketentuanyang berlaku, sehingga atas pertimbangan Majelis tersebut tidak sesuaidengan Pasal 1 ayat (8) KMK Nomor: 80/KMK.04/1995 juncto KMK Nomor:68/KMK.04/1999 mengatur : pembentukan dan perhitungan danacadangan piutang tak tertagih wajib diaudit

Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) terdapat koreksi Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri Masa Pajak Februari sampai dengan Desember2004 sebesar Rp. 7.903.666.205, yang dilakukan ekualisasidengan SPT PPh Badan.Berdasarkan Pasal 28 ayat (10) UU KUP diatur banhwa Wajib Pajakorang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaanbebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakanpembukuan.Bahwa pembukuan PT Mitra Austral untuk periode 31 Oktober dan31 Januari 2004 telah diaudit

Sehat E.G.S (bukti PK7) dan periode delapan bulan yang berakhir pada 30 Juni 2005(Oktober 2004 Juni 2005) telah diaudit oleh KAP Drs.

Putusan Nomor 1077/B/PK/PJK/2016Peninjauan Kembali dalam SPT PPh Badan adalah LaporanKeuangan yang tidak diaudit (Laporan Keuangan UnAudited).Dengan demikian atas koreksi yang berasal dari PendapatanLainLain TBS, Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menggunakan data Laporan Keuangan dariperiode yang berbeda dengan periode yang menjadi sengketapajak.6) Bahwa adanya penyesuaianpenyesuaian (adjustments) danreklasifikasi perkiraan (accounts reclassification) antara LaporanKeuangan Audited dan

mempertahankanpenghasilan Pemohon Banding.bahwa berdasarkan uraian tersebut, majelis berpendapat koreksi Terbandingsebesar US$683,997.52 sebesar US$603,809.52 tetap dipertahankan,sedangkan sebesar US$80,188.00 tidak dapat dipertahankan.3) Hasil UKM atas Biaya Penyusutan Lisensi Movex GL Software sebesarUS$619,203.23bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa Movex GL Softwaremerupakan software akuntansi untuk pembukuan, dan dikelompokkan sebagiaktiva tetap/fixed asset dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit

ditunjukkan oleh PemohonBanding dapat digunakan untuk menguji/membuktikan kebenaran jumlahBiaya Penyusutan software dimaksud.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berpendapat koreksiTerbanding atas Biaya Penyusutan Penyusutan Lisensi Movex GL Softwaresebesar US$619,203.23 tidak dapat dipertahankan.4) Hasil UKM atas Biaya Penyusutan CPL Enhancement Project sebesar US$325,938.38bahwa Pemohon Banding dapat menunjukkan buktibukti perhitungan biayapenyusutan dan laporan keuangan yang telah diaudit

sesuai dengan kewajaran dankelaziman usaha (arms length principles).bahwa menurut Pemohon Banding, pada tahun buku 2006 (periode 1Juli 2006 30 Juni 2007) jumlah pinjaman yang diterima dari Blue Scope Steel(Finance) Limited Australia sebesar US$17,838,462.00 digunakan untukmembiayai operasi perusahaan, dan pada tahun buku 2004 menerimapinjaman sebesar US$19,797,747.00 yang digunakan untuk melunasi hutangpada ANZ Panin Bank, yang semuanya telah diungkapkan dengan jelas dalamLaporan Keuangan yang telah diaudit

WKP yang sudah diaudit KantorAkuntan Publik (KPA) terjadi laba kotor sebesar Rp27.875.753.565,00setelah diperhitungkan terjadi kerugian sebelum pajak penghasilansebesar Rp19.205.594.669;2. Tahun 2007 : Laporan keuangan PT. WKP yang sudah diaudit KantorAkuntan Publik (KPA) terjadi laba kotor sebesar Rp56.107.082.517,00Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 706 K/PID/2015setelah diperhitungkan terjadi kerugian sebelum pajak penghasilansebesar Rp66.020.289.226,00;3. Tahun 2008 : Laporan keuangan PT.

WKP yang sudah diaudit KantorAkuntan Publik (KPA) terjadi laba kotor sebesar Rp49.994.419.069,00setelah diperhitungkan terjadi kerugian sebelum pajak penghasilansebesar Rp74.040.292.523,00 ;4. Tahun 2009 : Laporan keuangan PT. WKP yang sudah diaudit KantorAkuntan Publik (KPA) terjadi laba kotor sebesar Rp39.415.974.204,00setelah diperhitungkan terjadi kerugian sebelum pajak penghasilansebesar Rp17.618.397.417,00 ;5. Tahun 2010 : Laporan keuangan PT.

WKP yang sudah diaudit KantorAkuntan Publik (KPA) terjadi laba kotor sebesar Rp39.772.643.164,00setelah diperhitungkan terjadi kerugian sebelum pajak penghasilansebesar Rp36.932.621.143,00 ;6. Tahun 2011 : Laporan keuangan PT.

WKP yang sudah diaudit KantorAkuntan Publik (KPA) terjadi laba kotor sebesar Rp24.799.102.792,00setelah diperhitungkan terjadi kerugian sebelum pajak penghasilansebesar Rp28.061.330.598,00 ;Perbuatan ia Terdakwa Dharmadas Narayanan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Selatan tanggal 20 Januari 2015 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa DHARMADAS NARAYANAN terbukti bersalahmelakukan

Perusahaan kami juga sudah diaudit oleh Direktorat Jendral Bea Cukai Semarangmaupun Kanwil Direktorat Jendral Bea & Cukai Jakarta dan juga tidak dipersoalkanatau dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Safeguard).Baru setelah Direktorat Jendral Bea Cukai diaudit BPKP sehingga persoalan Importkami berlarutlarut sampai 11 x (sebelas kali) baru dikenakan Bea Masuk TindakanPengamanan (Safeguard) sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 996.267.420..Yang mana semuanya import kami tersebut sama permasalahannya

Perusahaan kami juga sudah diaudit oleh Direktorat Jenderal Bea CukaiSemarang maupun Kanwil Direktorat Jenderal Bea & Cukai Jakarta dan jugatidak dipersoalkan atau dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan(Safeguard).Baru setelah Direktorat Jenderal Bea Cukai diaudit BPKP sehingga persoalanImport kami berlarutlarut sampai 11 x (sebelas kali) baru dikenakan BeaMasuk Tindakan Pengamanan (Safeguard) sehingga seluruhnya berjumlahsebesar Rp.996.267.420,, yang mana semuanya import kami tersebut samapermasalahannya

Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 tanggal14 Mei 2012 tentang Persyaratan dan Penetapan Wajib Pajak Dengan KriteriaTertentu sebagai berikut:Untuk dapat ditetapbkan sebagai Wajib Pajak Dengan kKriteria Tertentu, Wajib Pajakharus memenuhi persyaratan sebagai berikut:MengingatMemutuskanTepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajakyang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;Laporan Keuangan diaudit

DenganKriteria Tertentu, Penggugat harus memenuhi persyaratan Pasal 2 dan Pasal 3Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 tanggal 14 Mei 2012;bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyampaikan bukti yang menerangkanbahwa Penggugat telah menyampaikan SPT tepat waktu untuk Tahun Pajak 2009,2010 dan 2011;tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajakyang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengantidak adanya SKP;Laporan Keuangan diaudit