Putusan Nomor 2566 B/PK/Pjk/2020sekarang Termohon Peninjauan Kembali per 31 Desember 2011 yangtelah diaudit oleh KAP Johan Malonda & Rekan), dan atas LaporanKeuangan Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembalitahun buku 2011 tersebut yang telah diaudit pula oleh PemohonPeninjauan Kembali (dahulu Terbanding) telah dilakukan pemeriksaanlengkap sesuai Surat Perintan Pemeriksaan Nomor PRIN00126/WPJ.19/KAP.0305.RIK.SIS/2014 tanggal 11 Juni 2014 sertaLaporan Audit pendukungnya (Laporan Aktuaris

WKP yang sudah diaudit KantorAkuntan Publik (KPA) terjadi laba kotor sebesar Rp27.875.753.565,00setelah diperhitungkan terjadi kerugian sebelum pajak penghasilansebesar Rp19.205.594.669;2. Tahun 2007 : Laporan keuangan PT. WKP yang sudah diaudit KantorAkuntan Publik (KPA) terjadi laba kotor sebesar Rp56.107.082.517,00Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 706 K/PID/2015setelah diperhitungkan terjadi kerugian sebelum pajak penghasilansebesar Rp66.020.289.226,00;3. Tahun 2008 : Laporan keuangan PT.

WKP yang sudah diaudit KantorAkuntan Publik (KPA) terjadi laba kotor sebesar Rp49.994.419.069,00setelah diperhitungkan terjadi kerugian sebelum pajak penghasilansebesar Rp74.040.292.523,00 ;4. Tahun 2009 : Laporan keuangan PT. WKP yang sudah diaudit KantorAkuntan Publik (KPA) terjadi laba kotor sebesar Rp39.415.974.204,00setelah diperhitungkan terjadi kerugian sebelum pajak penghasilansebesar Rp17.618.397.417,00 ;5. Tahun 2010 : Laporan keuangan PT.

WKP yang sudah diaudit KantorAkuntan Publik (KPA) terjadi laba kotor sebesar Rp39.772.643.164,00setelah diperhitungkan terjadi kerugian sebelum pajak penghasilansebesar Rp36.932.621.143,00 ;6. Tahun 2011 : Laporan keuangan PT.

WKP yang sudah diaudit KantorAkuntan Publik (KPA) terjadi laba kotor sebesar Rp24.799.102.792,00setelah diperhitungkan terjadi kerugian sebelum pajak penghasilansebesar Rp28.061.330.598,00 ;Perbuatan ia Terdakwa Dharmadas Narayanan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Selatan tanggal 20 Januari 2015 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa DHARMADAS NARAYANAN terbukti bersalahmelakukan

Jumlah Utang yang dikonversi menjadi Saham didasarkan padapencatatan pembukuan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen KAPKosasih & Nurdiyaman dengan nilai per 30 Juni 2007 atas pokok dan hutang sebesar US$5,743,541.76 (setara Rp.52.002.027.095,00);bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak halaman 23 dan Kertas Kerja Pemeriksaandiketahui bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesarRp.31.202.027.095,00 berdasar Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf k juncto

Jumlah Utang yang dikonversi menjadi Saham didasarkan padapencatatan pembukuan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen KAPKosasih & Nurdiyaman dengan nilai per 30 Juni 2007 atas pokok dan hutang sebesar US$5,743,541.76 (setara Rp.52.002.027.095,00);bahwa menurut Pemohon Banding selanjutnya sesuai peraturan BapepamLK Nomor IX.D.4.,PT.

Dengan demikian, alasan Terbanding tentang transaksipihak yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) huruf b Undangundang Pajak Penghasilan, tidak memenuhi syarat;bahwa menurut Pemohon Banding, Laporan Keuangan tahun 2007 telah diaudit oleh KAPIndependen berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan mendapatkanopini wajar tanpa syarat.

Laporan Keuangan (Konsolidasi) tahun pajak 2007 diaudit oleh KAPKosasih & Nurdiyamart dengan Opini Wajar dalam semua hal yang material.

nilai wajar adalah suatu jumlah yang dapat digunakan sebagaidasar pertukaran aktiva atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang paham dan berkeinginanuntuk melakukan transaksi wajar;bahwa menurut Pemohon Banding, bahwa pemohon banding dan Quarading Limited telahmembuat perikatan konversi utang menjadi modal dan dicatatkan dalam akte Notaris WachidHasyim,SH dengan Nomor 22 pada Tanggal 17 September 2007, jumlah utang yang dikonversimenjadi Saham didasarkan pada pencatatan pembukuan yang telah diaudit

Perusahaan kami juga sudah diaudit oleh Direktorat Jendral Bea Cukai Semarangmaupun Kanwil Direktorat Jendral Bea & Cukai Jakarta dan juga tidak dipersoalkanatau dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Safeguard).Baru setelah Direktorat Jendral Bea Cukai diaudit BPKP sehingga persoalan Importkami berlarutlarut sampai 11 x (sebelas kali) baru dikenakan Bea Masuk TindakanPengamanan (Safeguard) sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 996.267.420..Yang mana semuanya import kami tersebut sama permasalahannya

dan kepercayaannya masingmasing yang pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut:SAKSI 1Saksi BAKDO HADI MULYO, Bahwa terdakwa dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara penggelapanbarang milik PT Unirama Duta Niaga Depo Jember; Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara nerangsurangsur dan diketahuipada hari JUmat tanggal 28122013 di Kantor PT Unirama DUta Niaga Depo Jember; Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan pada saat menjabat Kepala Gudang; Bahwa setelah diaudit

tujuanmemotong pembayaran dari toko;Bahwa selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Polres Jember atas perbauatannya;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa Atas keterangan saksi tersebutterdakwa membenarkannyaSAKSI 2Saksi AHMAD FAISOL,Bahwa saksi dibagaian koordinator cabang atau operasional di PT UNirama Duta Niagauntuk wilayah Jember ;Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dilakukan ausit kepada Terdakwadan diketemukan kekuarangan barang yang ada di gudang ;Bahwa setelah diaudit

saksi tersebutterdakwa membenarkannyaSAKSI 3Saksi SUMONO,Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ;Bahwa benar terdakwa telah melakukan penggelapan barang milik perusahaan Pt Uni ramaDuta Niaga Jember yang diketahui pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2013 J WolterMonginsidi No.99 jember ;Bahwa benar saksi sebagai tim audit PT UniramaDuta Niaga Depo Jember ;Bahwa saksi mengetahui penggelapan barang setelah mengaudit stok opname di gudangJember dan melaporkan hasil audit kepada atasan ;Bahwa setelah diaudit

Halaman 52 alinea ke1 dan 2:Bahwa untuk melakukan koreksi mengenai perhitungan pembentukandana cadangan yang dibuat oleh Pemohon Banding, seharusnyaTerbanding menggunakan Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 1 .UU PajakPenghasilan dan bukan menggunakan Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh jo.Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP238/PJ/2001 tanggal 28Maret 2001Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, mengingat yangdikoreksi adalah Cadangan piutang yang tidak dapat ditagih dan cadangantersebut telah diaudit

digolongkan diragukansetelah dikurangi nilai agunan; danb. 100% (seratus perseratus) dari kredit yang digolongkan macetsetelah dikurangi nilai agunan.(4) Jumlah kredit yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk danacadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalahpokok pinjaman yang diberikan oleh bank.Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 263/B/PK/PJK/201 4(5) Pembentukan dan perhitungan dana cadangan piutang tak tertagihsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diaudit

Dalam pelaksanaannya harus mengikuti masingmasingpersyaratan dan ketentuan yang ditetapkan.Bahwa dalam persidangan banding, Majelis menyatakan mengingat yangdikoreksi adalah Cadangan piutang yang tidak dapat ditagih dan cadangantersebut telah diaudit oleh Akuntan Publik yang menyatakan bahwaperhitungan dana cadangan piutang tak tertagih tersebut telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelisberpendapat untuk Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas Penghapusan

Bahwa penggunaan dasar hukum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h UUPPh juncto KEP238/PJ./2001 dalam sengketa ini adalah sudah tepat,karena obyek koreksinya adalah Penghapusan Piutang yng nyatanyatatidak dapat ditagih yang dalam hal merupakan salah satu unsur ataukomponen dalam membentuk atau menghitung Beban CadanganBahwa perhitungan pembentukan dana cadangan piutang tidak tertagihwajib diaudit oleh Akuntan Publik yang menyatakan bahwa perhitungandana cadangan piutang tak tertagih telah dilaksanakan sesuai

Report olehKantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Rekan untuk tahun yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2001, tidak terdapat perhitungan danpernyataan secara jelas bahwa pembentukan dan perhitungan danacadangan piutang tak tertagih tersebut sudah sesuai dengan ketentuanyang berlaku, sehingga atas pertimbangan Majelis tersebut tidak sesuaidengan Pasal 1 ayat (8) KMK Nomor: 80/KMK.04/1995 juncto KMK Nomor:68/KMK.04/1999 mengatur : pembentukan dan perhitungan danacadangan piutang tak tertagih wajib diaudit

Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) terdapat koreksi Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri Masa Pajak Februari sampai dengan Desember2004 sebesar Rp. 7.903.666.205, yang dilakukan ekualisasidengan SPT PPh Badan.Berdasarkan Pasal 28 ayat (10) UU KUP diatur banhwa Wajib Pajakorang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaanbebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakanpembukuan.Bahwa pembukuan PT Mitra Austral untuk periode 31 Oktober dan31 Januari 2004 telah diaudit

Sehat E.G.S (bukti PK7) dan periode delapan bulan yang berakhir pada 30 Juni 2005(Oktober 2004 Juni 2005) telah diaudit oleh KAP Drs.

Putusan Nomor 1077/B/PK/PJK/2016Peninjauan Kembali dalam SPT PPh Badan adalah LaporanKeuangan yang tidak diaudit (Laporan Keuangan UnAudited).Dengan demikian atas koreksi yang berasal dari PendapatanLainLain TBS, Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menggunakan data Laporan Keuangan dariperiode yang berbeda dengan periode yang menjadi sengketapajak.6) Bahwa adanya penyesuaianpenyesuaian (adjustments) danreklasifikasi perkiraan (accounts reclassification) antara LaporanKeuangan Audited dan

SBI maka terdakwaselaku Kepala Bank Pembangunan daerah (BPD) Papua Cabang Kaimanamenandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) nomor:06/238/601 tanggal 31 Juli 2008 yang ditujukan kepada saksi Thomas Murthidan surat tersebut diantaranya memuat ketentuan:Syaratsyarat penandatangan perjanjian kredit: telah menyerahkan asli Surat barang jaminan dan diikat dengansempurna;Syaratsyarat lain: Menyerahkan Laporan keuangan yang telah diaudit; Menyerahkan semua administrasi kelengkapan kapal

SBI selaku debitur (obemohon kredit) yaitu: menyerahkan asli suratbarang jaminan dan diikat dengan sempurna, Menyerahkan Laporan keuanganyang telah diaudit, Menyerahkan semua administrasi kelengkapan kapal dandiikat hipotik, Agunan yang diserahkan dinilai/ditaksasi oleh lembaga apraisal,tidak ada persetujuan kredit dari Komisaris PT. SBI dan terdakwa Ir. PARWOTOKRISTIANTO, SE.

SBI dengan maksud membeli kapal kontainersenilai Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) serta kekuranganpersyaratan berupa: Menyerahkan Laporan keuangan yang telah diaudit,Menyerahkan semua administrasi kelengkapan kapal dan diikat hipotik, Agunanyang diserahkan dinilai/ditaksasi olen lembaga apraisal dapat menyebabkantidak dapat dikembalikannya pinjaman kredit oleh PT.

Agunan yang diserahkan dinilai /ditaksasi oleh lembaga apraisal;Bahwa setelah Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK)Nomor: 06/238/601 tanggal 31 Juli 2008 diterima oleh saksi THOMAS MURTHI,dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kredit tanggal 1Agustsus 2008, ternyata masih terdapat kekurangan persyaratan yang belumdipenuhi oleh PT SBI selaku debitur (pemohon kredit) yaitu: menyerahkan asisurat barang jaminan dan diikat dengan sempurna, Menyerahkan Laporankeuangan yang telah diaudit

Bahwa adapun alasan yang disampaikan oleh Pemeriksa adalah sebagai berikut:Bahwa dalam menghitung besarnya Harga Pokok Pembelian terdapat kesalahan yangPemohon Banding lakukan yang disebabkan karena:Bahwa terdapat perbedaan antara saldo awal persediaan antara yang dilaporkan di SPTPPh Badan dengan yang dilaporkan berdasarkan laporan keuangan yang telah diauditoleh KAP, dimana berdasarkan SPT PPh Badan saldo awal persediaan adalahRp.140.614.658.284,00 sedangkan menurut laporan keuangan yang telah diaudit

adalahRp.203.843.801.000,00, berdasarkan adanya perbedaan tersebut Terbanding telahmelakukan koreksi saldo awal persediaan sebesar Rp.63.229.142.716,00;Bahwa terdapat perbedaan antara saldo akhir persediaan antara yang dilaporkan di SPTPPh Badan dengan yang dilaporkan berdasarkan laporan keuangan yang telah diauditoleh KAP, dimana berdasarkan SPT PPh Badan saldo akhir persediaan adalahRp.53.769.549.953,00 sedangkan menurut laporan keuangan yang telah diaudit adalahRp.99.854.790.000,00, berdasarkan

saldo akhir persediaan sebesar Rp.46.085.240.047,00;Bahwa menurut Terbanding terdapat pembelian yang tidak didukung oleh bukti yangmemadai berupa invoice yang diterbitkan Vendor, Faktur Pajak dan PIB sebesarRp.25.508.656.427,00;Bahwa berdasarkan daftar aktiva dan penyusutan yang ada diketahui adanyapenambahan aktiva Tahun 2006, penambahan tersebut sebagian besar dicatat pada bulanDesember 2006 dan disusutkan selama bulan, akan tetapi penambahan tersebut tidaktercermin pada laporan neraca yang telah diaudit

oleh Akuntan Publik sedangkanlaporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas/ Kantor Koperasisetempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangandapat diaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK atauAkuntan Publik)H Hasil Audit Laporan Keuangan harus menunjukkan kondisi minimalkesehatan LKNB/Koperasi masuk kategori sehat.5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/PERMEN/M 2007tanggal 09 Februari 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan PemukimanDengan Dukungan Fasilitas

oleh Akuntan Publiksedangkan laporan Keuangan Koperasi harus diaudit olehDinas/ Kantor Koperasi setempat atau Akuntan Publik(khusus untuk BMT Laporan Keuangan dapat diaudit olehPusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK atau AkuntanPublik).h Hasil Audit Laporan Keuangan harus menunjukkan kondisiminimal kesehatan LKNB/Koperasi masuk kategori sehat.5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/PERMEN/M /2007tanggal 09 Pebruari 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan PemukimanDengan Dukungan Fasilitas

oleh Akuntan Publiksedangkan laporan Keuangan Koperasi harus diaudit olehDinas/Kantor Koperasi setempat atau Akuntan Publik (khususuntuk BMT Laporan Keuangan dapat diaudit oleh PusatInkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK atau Akuntan Publik)H Hasil Audit Laporan Keuangan harus menunjukkan kondisiminimal kesehatan LKNB / Koperasi masuk kategori sehat.5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/PERMEN/M/ 2007tanggal 09 Pebruari 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan PemukimanDengan Dukungan Fasilitas

oleh Akuntan Publik sedangkanlaporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas/ Kantor Koperasisetempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangandapat diaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK atauAkuntan Publik)H Hasil Audit Laporan Keuangan harus menunjukkan kondisi minimalkesehatan LKNB/Koperasi masuk kategori sehat.5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/PERMEN/M/ 2007tanggal 09 Februari 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan PemukimanHal. 49 dari 101 hal

oleh Akuntan Publiksedangkan laporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas/ Kantor Koperasi setempat atau Akuntan Publik (khusus untukBMT Laporan Keuangan dapat diaudit oleh Pusat InkubasiBisnis Usaha Kecil / PINBUK atau Akuntan Publik)H Hasil Audit Laporan Keuangan harus menunjukkan kondisiminimal kesehatan LKNB / Koperasi masuk kategori sehat.5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/PERMEN/M /2007tanggal 09 Februari 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan PemukimanDengan Dukungan

No.291/Pdt/2016/PT.SMGBarang BergerakSebuah mobil Merk/Type Honda/Mobilio Nomor Polisi H 9311MF ,atas nama Tri Haryanto;Sebuah mobil Merk/Type Suzuki/AV 1414 F Type 2 SDX,NomorPolisi H 8582 HF atas nama Rina Cynthia Dewi;Stock barang took yang berupa sparepart/onderdil mobil+(diaudit) sebesar Rp.500.000.000, (Lima ratus juta rupiah)yang terletak di Jl.Prof.Dr'Hamka 110 Blok A, NgaliyanSemarang);Keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualansparepart/onderdil mobil sebesar Rp.10.000.000,(Sepuluh jutarupiah

No.291/Pdt/2016/PT.SMGe Sebuah mobil Merk/Type Suzuki/AV 1414 F Type 2 SDX,NomorPolisi H 8582 HF atas nama Rina Cynthia Dewi;e Stock barang took yang berupa sparepart/onderdil mobil+(diaudit) sebesar Rp.500.000.000, (Lima ratus juta rupiah)yang terletak di Jl.Prof.Dr'Hamka 110 Blok A, NgaliyanSemarang);e Keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualansparepart/onderdil mobil sebesar Rp.10.000.000,(Sepuluh jutarupiah)/harid.

Barang Bergerake Sebuah mobil Merk/Type Honda/Mobilio Nomor Polisi H 9311MF ,atas nama Tri Haryanto;e Sebuah mobil Merk/Type Suzuki/AV 1414 F Type 2 SDX,NomorPolisi H 8582 HF atas nama Rina Cynthia Dewi;e Stock barang took yang berupa sparepart/onderdil mobil+(diaudit) sebesar Rp.500.000.000, (Lima ratus juta rupiah)yang terletak di Jl.Prof.Dr.'

Barang Bergerake Sebuah mobil Merk/Type Honda/Mobilio Nomor Polisi H 9311MF ,atas nama Tri Haryanto;e Sebuah mobil Merk/Type Suzuki/AV 1414 F Type 2 SDX,NomorPolisi H 8582 HF atas nama Rina Cynthia Dewi;e Stock barang took yang berupa sparepart/onderdil mobil+(diaudit) sebesar Rp.500.000.000, (Lima ratus juta rupiah)yang terletak di Jl.Prof.Dr'Hamka 110 Blok A, NgaliyanSemarang);e Keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualansparepart/onderdil mobil sebesar Rp.10.000.000,(Sepuluh jutarupiah)/harib

Bahwa, tindakan Tergugat yang bermaksud melakukan Pemutusan HubunganKerja terhadap Para Penggugat dengan alasan Tergugat mengalami kesulitankeuangan, akan tetapi Tergugat tidak menunjukan bukti adanya laporankeuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dandengan hanya akan memberikan kompensasi atas Pemutusan HubunganKerja tersebut kepada Para Penggugat sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratusHalaman 4 dari 19 hal.Put.Nomor 959 K/Pdt.SusPHI/201614.dua puluh lima juta rupiah)

terakhirmenyatakan: Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidak disangkal (cetak tebal dari Pemohon Kasasi), maka menuruthukum harus dianggap terbukti, yaitu tindakan Tergugat yang bermaksudmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja bukan karena keadaan memaksa(force majeur) dan bukan pula karena kerugian yang terus menerus selama2 (dua) tahun karena harus dibuktikan terlebih dahulu dengan laporanHalaman 13 dari 19 hal.Put.Nomor 959 K/Padt.SusPHI/2016keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang diaudit

Bahwa, dalam pertimbangan hukum tersebut Judex Facti menyatakan:..tindakan Tergugat yang bermaksud melakukan Pemutusan HubunganKerja bukan karena keadaan memaksa (force majeur) dan bukan pulakarena kerugian yang terus menerus selama 2 (dua) tahun karena harusdibuktikan terlebih dahulu dengan laporan kKeuangan 2 (dua) tahun terakhiryang diaudit oleh akuntan publik (seperti yang diatur dalam Pasal 164 ayat 1dan ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013....2.

Bahwa, dengan demikian Judex Facti telah melanggar hukum ataumenerapkan hukum sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Halaman 15 dari 19 hal.Put.Nomor 959 K/Padt.SusPHI/2016Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan perusahaan telah mengalamikerugian selama 2 (dua) tahun berturutturut yang harus dibuktikan denganlaporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik;Bahwa PHK terjadi juga bukan karena keadaan memaksa tetapi karenaperusahaan

Perusahaan kami juga sudah diaudit oleh Direktorat Jenderal Bea CukaiSemarang maupun Kanwil Direktorat Jenderal Bea & Cukai Jakarta dan jugatidak dipersoalkan atau dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan(Safeguard).Baru setelah Direktorat Jenderal Bea Cukai diaudit BPKP sehingga persoalanImport kami berlarutlarut sampai 11 x (sebelas kali) baru dikenakan BeaMasuk Tindakan Pengamanan (Safeguard) sehingga seluruhnya berjumlahsebesar Rp.996.267.420,, yang mana semuanya import kami tersebut samapermasalahannya

Dalam menghitung nilai agunan, Pemeriksamengambil angka cash outstanding loan, kolektibilitas danagunan berdasarkan data yang diberikan oleh PemohonBanding pada saat Pemeriksaan;bahwa sedangkan Pemohon Banding berpedoman padaPeraturan Bank Indonesia Nomor /7/2/PBI/2005 tentangPenilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan telah diaudit olehpihak external auditor Ernst & Young;bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap perhitunganPencadangan Piutang Tak Tertagih menurut Pemohon Bandingdan bukti pendukung

Selisih ini terjadi karena pada saat pemeriksaan, Pemeriksamelihat kertas kerja perhitungan pencadangan piutang tak tertagihsebelum diaudit, di mana reclass adjustment dari auditor belum ada.Setelah recilass adjustment dilakukan, total perhitunganpencadangan piutang tak tertagih atas loan (pinjaman) menurutfiskal adalah sebesar Rp136.175.345.355,00.

Halini dilakukan karena tunggakan atas export bills PT BenangsariKarya Sandang telah jatuh tempo (expired) namun hingga prosespembuatan audit report dilakukan, belum terjadi pembayaransehingga tunggakan tersebut diubah menjadi kategori pinjamansehingga menambah pokok pinjaman atas kredit;bahwa selisih ini terjadi karena pada saat pemeriksaan, Pemeriksamelihat kertas kerja perhitungan pencadangan piutang tak tertagihsebelum diaudit, di mana reclass adjustment dari auditor belum ada.Setelah reclass

Hal ini telah sesuai dengan perhitunganpencadangan piutang tak tertagih yang telah Pemohon Bandinglaporkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan tahun2008;Nilai Agunana. bahwa perlu Pemohon Banding informasikan bahwa selisih nilaiagunan PT Windu Satria sebesar Rp3.892.163.442,00 dan PT EdlyKreasi sebesar Rp1.924.330.000,00 disebabkan karena pada saatpemeriksaan, Pemeriksa melihat kertas kerja perhitunganpencadangan piutang tak tertagin sebelum diaudit.

Nilai agunansetelah diaudit adalah Nol. Maka, total perhitungan pencadanganpiutang tak tertagin atas loan (pinjaman) setelah diaudit menurutfiskal adalah sebesar Rp136.175.345.355,00. Hal ini telah sesuaidengan perhitungan pencadangan piutang tak tertagin yang telahPemohon Banding laporkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan(PPh) Badan tahun 2008;Halaman 12 dari 61 halaman.

TERGUGAT TELAH DIAUDIT SETIAP TAHUN OLEH AKUNTAN PUBLIKSEHINGGA TIDAK TERDAPAT PENYELEWANG DANA DALAM TATAKELOLA PERUSAHAAN;a.Bahwa dalam angka 12 bagian posita telah didalilkan oleh Penggugatmengenai tidak pernah dilakukannya audit keuangan oleh Akuntan Publikterhadap Tergugat , dimana dalil Pengugat tersebut adalah dalil yangmenyesatkan dan mengadaada.Bahwa Tergugat merupakan agen resmi salah satu pelumas yang berasaldari Jepang, sehingga Tergugat wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh

yang diaudit oleh Akuntan Publik sebagai laporan kinerja tahunan kepada principalyang berasal dari Jepang untuk dievaluasi.

Adalah tidak mungkin bagiTergugat Il untuk melakukan manipulasi terhadap isi laporan keuanganyang telah diaudit dan diserahkan kepada pihak principal;Bahwa dengan terdapatnya audit keuangan Tergugat! oleh Akuntan Publikyang diselenggarakan setiap tahunnya, maka telah menggugurkan dalilPengugat dalam angka 12 Positanya, sehingga permintaan Penggugatdalam angka 9 Petitum sudah selayaknya ditolak dan dinyatakan tidakditerima.6.

Bahwa Tergugat sebagai Perusahaan telah diaudit setiap tahun olehAkuntan Publik sehingga tidak terlinat penlewengan dana dalam tata kelolaperusahaan;6. Bahwa Pemberian uang pisah terhadap Tuan Mac Arthur Rondonuwu telahsesuai dengan ketentuan dalam peraturan perusahaan;7.

Bahwa menanggapi alasan gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3,4, 5 maka Tergugat menyatakan bahwa pernyataan Penggugat tidakmasuk akal dan tidak benar karena dokumen perjanjian dimaksud telahmenjadi syarat pencairan anggaran kegiatan sesuai kontrak dan telahdiverifikasi oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang membidangianggaran serta SPJ serta kegiatan ini telah diaudit oleh BadanPemeriksaan Keuangan (BPK) termasuk dokumen Perjanjian/Kontraknya pun telah diperiksa / diaudit oleh BPK;3.

Bahwa menanggapi alasan gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3,4, 5 maka Tergugat menyatakan bahwa pernyataan Penggugat tidakmasuk akal dan tidak benar karena dokumen perjanjian dimaksud telahmenjadi syarat pencairan anggaran kegiatan sesuai kontrak dan telahdiverifikasi oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang membidangianggaran serta SPJ serta kegiatan ini telah diaudit oleh BadanPemeriksaan Keuangan (BPK) termasuk dokumen Perjanjian/Kontraknya pun telah diperiksa / diaudit oleh BPK;ok Bahwa menanggapi

Berdasarkan Laporan AkuntanIndependen yang diaudit oleh Joseph Andrew Langelo dari kantor Akuntan PublikAngelina Yansen, estimasi kerugian Perusahaan akibat hilangnya persediaan barangHal 3 dari 18 Put.

Berdasarkan Laporan AkuntanIndependen yang diaudit oleh Joseph Andrew Langelo dari kantor Akuntan PublikAngelina Yansen, estimasikerugian Perusahaan akibat hilangnya persediaan barangberupa minuman keras selama periode 9 Februari 2011 sampai dengan 3 Agustus2015 sekitar Rp 1.061.242,488, (satu milyar enam puluh satu juta dua ratus empatpuluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setidaktidak denganjumlah tersebut.w Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372

Berdasarkan Laporan AkuntanIndependen yang diaudit oleh Joseph Andrew Langelo dari kantor Akuntan PublikAngelina Yansen, estimasikerugian Perusahaan akibat hilangnya persediaan barangberupa minuman keras selama periode 9 Februari 2011 sampai dengan 3 Agustus2015 sekitar Rp 1.061.242,488, (satu milyar enam puluh satu juta dua ratus empatpuluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setidaktidak denganjumlah tersebut.w Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374

Berdasarkan Laporan AkuntanIndependen yang diaudit oleh Joseph Andrew Langelo dari kantor Akuntan PublikAngelina Yansen, estimasikerugian Perusahaan akibat hilangnya persediaan barangberupa minuman keras selama periode 9 Februari 2011 sampaidengan 3 Agustus2015 sekitar Rp 1.061.242,488, (satu milyar enam puluh satu juta dua ratus empatpuluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setidaktidak denganjumlah tersebut.w Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374

Eko Suryatman sebagaiBartender dengan bebas mengambil berbagai macam minuman.Berdasarkan Laporan Akuntan Independen yang diaudit oleh Joseph Andrew Langelodari kantor Akuntan Publik Angelina Yansen, estimasikerugian Perusahaan akibathilangnya persediaan barang berupa minuman keras selama periode 9 Februari 2011sampaidengan 3 Agustus 2015 sekitar Rp 1.061.242,488, (satu milyar enam puluhsatu juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah)atau setidaktidak dengan jumlah

Berdasarkan laporan keuangan yang diaudit,saldo pinjaman dari pihak ketiga pada akhir tahun pajak 2007 adalah kurang lebihUS$ 60 juta;bahwa Pemeriksa lebih lanjut memberikan alasan bahwa laporan keuanganPemohon Banding untuk tahun pajak 2007 yang diaudit oleh Deloitte, menyatakanbahwa the companys capital deficiency and negative working capital raise doubt onits ability to continue as going concern.

Pada kenyataannya, laporan keuangan Pemohon Bandingtetap disusun dan diaudit oleh independen auditor yang sama berdasarkan prinsipkesinambungan usaha sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

telah mengambil uang nasabah untuk dirisendiri, setelah terakwa tidak masuk kantor lalu dilaporkan oleh kepalacabang dan dilakukan audit dari Makassar,Bahwa terdakwa ketahuan mengambil uang nasabah namun tidakdisetorkan ke koperasi setelah terakwa tidak masuk kantor laludilaporkan oleh kepala cabang lalu dilakukan audit dari MakassarBahwa jumlah nasabah yang bermasalah yang ditangani oleh terdakwakurang lebih 60 orang;Bahwa setahu saksi, kerugian yang dialami oleh Koperasi Takalar Abadisetelah diaudit

maksimun yang diberikan kepadanasabah adalah tergantung dari /aminan nasabah tersebut;Bahwa saksi tahu adanya penyelewengan uang nasabah oleh terdakwananti seteiah terakwa tidak masuk kantor lalu dilaporkan oleh kepalacabang serta dilakukan audit dari Makassar;Bahwa yang saksi tahujumlah nasabah yang ditangani oleh terdakwabermasalah sebanyak kurang lebih 60 orang;Bahwa setahu saksi jumlah kerugian akibat perbuatan terdakwa yangtidak menyetorkan uang nasabah kepada kanto koperasi Takalar Abadisetelah diaudit

disetorkan kekoperasi oleh terdakwa sejak saksi ada perinta dari atasan untukmengaudit koperasi tersebut;Bahwa saksi mengaudit koperasi Takalar Abadi tersebut, sejak tanggal14 Maret 2018 karena ada laporan dari prmpinan cabang koperasi abadiTakalar kalau terdakwa tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas;Bahwa nasabah yang saksi periksa dibawah tanggung jawab terdakwaberjumlah 279 orang;Bahwa kerugian yang dialami oleh Koperasi Takalar Abadi akibat uangnasabahnya tidak disetorkan oleh terdakwa setelah diaudit

;Bahwa jumlah nasabaah yang terdakwa pakai uangnya yakitu sekitar279 orang;Bahwa kerugian yang dialami oleh Koperasi Takalar Abadi akibat uangnasabahnya tidak disetorkan oleh terdakwa setelah diaudit kurang lebih260 juta rupiah;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang

sebagaimana Surat Tugas dari PT.G4S CASHSERVICES.Bahwa setelah uang diambil oleh terdakwa dari PT.BAF cabang Solo,sewaktu dalam perjalanan dari Kasir PT.BAFmenuju mobil, terdakwa membuka kantong uang dan sealpengamannya kemudian uang sebesar Rp.5.000.000, (lima jutarupiah),kemudian kantong uang diberi pengaman seal baruserta diserahkan ke kasir PT.G4S CASH SERVICES,sedangkan uangsebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) tersebut tidakdisetorkan ke kantor PT.G4S CASH SERVICES dihitung kembalidan diaudit

Bahwa selanjutnyauang yang disetorkan oleh terdakwa ke PT.G4S CASH SERVICESdihitung kembali dan diaudit oleh saksi ZULFIKAR dan ternyatauang tersebut hanya sebesar Rp.161.627.200, (seratus enampuluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dia ratusrupiah) dan berkurang sebanyak Rp.5.000.000, (lima jutarupiah).Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.G4S CASH SERVICESmenderita kerugian sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah).Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebutdiatas , Majelis Hakim berpendapat

Bahwa selanjutnyauang yang disetorkan oleh terdakwa ke PT.G4S CASH SERVICESdihitung kembali dan diaudit oleh saksi ZULFIUKAR dan ternyatauang tersebut hanya sebesar Rp.161.627.200, (seratus enampuluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dia ratusrupiah) dan berkurang sebanyak Rp.5.000.000, (lima jutarupiah).Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.G4S CASH SERVICESmenderita kerugian sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah).Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebutdiatas , Majelis Hakim berpendapat