Ditemukan 1406 data
95 — 41
tersebutdiatas maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidanayang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam)bulan oleh karena menurut Hakim disahkannnya UndangUndang Nomor 11Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni bertujuan untukmelindungi hakhak anak yang berhadapan dengan hukum yang sangatmengedepankan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan masa depan anakdimana anak adalah sebagai cikal
PT. GAHARU KAPITA INDONES. Diwakili oleh MOHAMAD VICTOR AKHIRUDIN
Tergugat:
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
586 — 499
Penggugat disudutkan dan dipaksa untukmengakui bahwa Penggugat sama sekali tidak melakukan halapapun untuk membantu upaya Penggugat untuk melakukanrangkaian proses tindak lanjut dalam proses penyesuaianperizinan;Hal tersebut bertentangan dengan upaya Presiden RepublikIndonesia, Bapak Joko Widodo yang telah membuat kebijakanuntuk mempermudah izin investasi bagi pelaku usaha melaluiPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang manamerupakan cikal
Terbanding/Tergugat I : NURKA
Terbanding/Tergugat II : JUNAIDI
Terbanding/Tergugat III : PARINO
Terbanding/Tergugat IV : MARSONO
Terbanding/Tergugat V : RUSLAN
Terbanding/Tergugat VI : SAFARI
Terbanding/Tergugat VII : SYAHBUDIN
Terbanding/Tergugat VIII : AMANSYAH SIAGIAN
37 — 16
tersebut dilakukan oleh sipemberi Hibah (ApasPohan dan Nekmah Nasution), pada hal Sipemberi Hibah adalah seorangyang lanjut usia, sehingga terbit Surat Penyerahan/Hibah, antara ApasPohan dan Nekmah Nasution selaku Pemberi Hibah dengan Penggugat(Samsul Bahri Hasibuan) selaku Penerima Hibah, yang menimbulkankonsekuensi hukum seolaholah objek sengketa a quo telah beralih menjadikeatas nama Penggugat (Samsul Bahri Hasibuan), bukan lagi menjadi atasnama Apas Pohan dan Nekmah Nasution, yang merupakan cikal
AMIRUDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
54 — 62
adalah berdasarkan surat dari Kemenpan kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerahbisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah haltersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerimaSK dan menerima perintahdan menjalankan prosedur dan mekanisme yangdiisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidakpaham; Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang surat Menpan yangkemudian menjadi cikal
YANDRISON B.NARANG
Tergugat:
1.PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI
2.KOPERASI BALAWAN HAPAKAT
139 — 202
yang dilakukan oleh Tim Pemerintah Daerah;Halaman 48 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN KknBahwa Saksi mengetahui riwayat Desa Taringen yang dulunya dibuka lahandengan menggunakan Chainsaw dan Kapak, dimana dulunya semua lahan yangada adalah bekas ladang berpindah yang luasnya tidak pernah melebihi 100 Hatermasuk orang tua Saksi yang mempunyai tanah bekas ladang berpindah tidaklebih dari 100 Ha dimana dahulu sebelum berdirinya Desa Taringen, yang memimpinwilayah yang menjadi cikal
105 — 10
Sebidang tanah kebun, berlokasi di Mbaru Kulon (Kebun Cikal) sudahdijual oleh Almarhum R. Soekoyo;2.9. Sebidang tanah sawah, berlokasi di Ciblegedo, Sertifikat atas nama R.Soekoyo;2.10. Sebidang tanah sawah, berlokasi di Kenti, Girik/Petuk;2.11. Sebidang tanah sawah, berlokasi di Mbaru Tengah, sudah dijual untukmembayar hutang Almarhum R. Soekoyo.Tanahtanah sebagaimana tersebut diatas belum pernah dibagi waris.3.
MULYADI
Tergugat:
1.PT BTPN CAB.MANNA
2.Ka.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG BENGKULU
3.SARDINO SUPRIADI
106 — 37
,M,Kn, selakuNOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) sebagaipihak yang telah membuat dan menerbitkan serta bertanggungjawabatas diterbitkannya Akta Hak Tanggungan No : 00043/2013, Aktahak Tanggungan II Nomor 000395 dan Akta Hak Tanggungan IIINomor 00209 yang merupakan cikal bakal dilakukannya penjualanlelang yang dimintakan pembantalan oleh PENGGUGAT sepatutnyasecara hukum ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.
ENGGAR DIAN RUHURI SH
Terdakwa:
AGUS MUBAROK S.Ak Bin MUKHTAR SAFAAT
201 — 67
TKM CIKAL SUBUR BANYUMAS
0077-01-001338-56-6
17.
TKM GUNUNGSARI BANYUMAS
0077-01-001313-56-6
18.
TKM MULIA LESTARI BANYUMAS
0077-01-001379-56-2
19.
Register : 18-01-2016 — Putus : 16-06-2016 — Upload : 09-09-2016Putusan PTUN JAKARTA Nomor 10/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Juni 2016 — ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA (APBMI) ; 1.MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,2.PERKUMPULAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA WILAYAH JAWA TIMUR
249 — 106JawaBarat.Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan Bongkar Muat di Banjarmasindan jabatan saksi pada perusahaan tersebut adalah sebagai pemilikperusahaan;e Bahwa saksi di perusahaan tersebut sejak tahun 2003 sampaidengan sekarang;e Bahwasaksi tidak hadir pada saat Munaslub di Semarang Tahun2013, akan tetapi saksi mendapat infomasi dan laporan dari hasildari munaslub Semarang;e Bahwa saksi tahu mengenai Akta No. 41 tentang Pendirian APBMIyang menjadi cikal
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 08-04-2019Putusan PTUN MATARAM Nomor 32/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
ROSMARIANI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
47 — 35Kemenpan kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerahbisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah haltersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerimaPutusan Nomor 32/G/2017/PTUN.MTR 67SK dan menerima perintahdan menjalankan prosedur dan mekanisme yangdiisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidakpaham; Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang surat Menpan yangkemudian menjadi cikal
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 08-04-2019Putusan PTUN MATARAM Nomor 38/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
MUHAMAD SARIFUDDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
43 — 29adalah berdasarkan surat dari Kemenpan kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerahbisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah haltersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerimaSK dan menerima perintahdan menjalankan prosedur dan mekanisme yangdiisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidakpaham;Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang surat Menpan yangkemudian menjadi cikal
Register : 03-10-2019 — Putus : 27-12-2019 — Upload : 27-12-2019Putusan PA KISARAN Nomor 1672/Pdt.G/2019/PA.Kis
Tanggal 27 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
113 — 141dan menyatakan dengan tegas, benar bahwa selaindari tapak rumah dimaksud, tidak ada lagi harta warisan apapun yang adadalam penjagaan Penggugat .Point ketujuhTerakhir, Bahwa keseluruhan Tergugattergugat dalam jawaban replikatau duplik ini berharap agar kiranya terhadap seluruh hartaharta peninggalanAlm M.Lanun Panjaitan dan Almh Nurhani siagian dapatlah dibagi secara Islam,adil dan sepantasnya melalui Yang Mulia Majelis Hakim pada PengadilanAgama Kisaran ini, sehingga kedepannya tidak ada lagi cikal
Putus : 15-07-2020 — Upload : 08-01-2021Putusan PN BALIGE Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Blg
Tanggal 15 Juli 2020 — MANGANTAR SIMBOLON, DK LAWAN TIANGGUR BR. SIRINGORINGO, DKK
209 — 128Simbolon masih lahir di Parmonangan (kampung awal Oppu RajaUtar Simbolon);Bahwa setelah Oppu Raja Utar marhuta di Lumban Buntu, letaknyamerupakan perlintasan umum dari dan ke Pangururan (sebagai pusatpemerintahan dan Onan/pekan) Oppu Togang menganggap lokasi tempattinggalnyadi Parmonangan tidak lagi strategis dan fleksibel dengan aktifitasnyabepergian dengan kudanya, lalu meminta ijin dan persetujuan Oppu Raja UtarSimbolon agar diperbolehkan mendirikan rumah persinggahan di huta LumbanBuntu, itulah cikal
Putus : 19-08-2013 — Upload : 26-03-2015Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 194 K/Pdt/2013
Tanggal 19 Agustus 2013 — 1. Ny. LINDA GUNAWAN GOMASJAYA, DKK VS 1. Pr. SIANNY OCTAVIA Alias SIANNY OCTAVIA ONG, DKK
59 — 61 — Berkekuatan Hukum TetapAsia (cikal bakal PT. AsiaTropikal) saksi Ludia bertugas dibagian administrasikeuangan, adalah sesuaidengan latar belakang pendidikan yang dikuasai saksi;Sebagai yang bertugas dibagian administrasikeuangan Saksi Ludia berwenangmelihat dokumendokumen penting perusahaan, termasuk dokumen yangberkaitan dengan aset perusahaan, baik aset bergerak maupun aset tidakbergerak. Saksi juga bertugas membayar gaji karyawankaryawan;Saksi Ludia bekerja di perusahaan CV.
Register : 30-08-2021 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 02-02-2022Putusan PTUN JAKARTA Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 27 Januari 2022 — Penggugat:
Federassi Kurash Indonesia (FERKUSHI) diwakili oleh Krisna Bayu
Tergugat:
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
FERKUSHI (A.Hafil Fuddin, SH,SIP, MH)
316 — 223mungkin jika cabang olahraga tersebut mengadakanMunaslub tidak mengundang KONI, dan pasti Ketua KONI hadir ataumewakilkan jika diundang;Bahwa KONI tidak mengetahui kegaduhan di Ferkushi;Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada surat pencabutan ke KONI atautidak;Bahwa Ketua KONI punya anggotanya, ternyata tibatiba berubah, KONIpunya kewajiban menjelaskan bahwa yang benar adalah anggota yangresmi terdaftar di KONI, sebelum tanggal 6 April KONI tidak pernahmenerima laporan tentang adanya kegaduhan;Bahwa cikal
Register : 19-08-2011 — Putus : 27-12-2011 — Upload : 02-02-2012Putusan PTUN JAKARTA Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 27 Desember 2011 — PT. Smart Telecom;Direktur Operasi Sumber Daya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika, Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia
135 — 63WirelessIndonesia (yang merupakan cikal bakal Penggugat)seharusnya Penggugatmenyadari kewajibannya untuk dikenakan tarif = BHPPita Frekuensi Radio sama dengan PenyelenggaraJaringan Bergerak Seluler hasil seleksi (lelang)di Pita 2,1 GHz ;Bahwa menurut hukum perubahan nama badanusaha dari PT. Indoprima Mikroselindo menjadiPT. Smart Telecom, dengan Presiden Direkturyang sama (semula menjabat sebagai PresidenDirektur PT. Wireless Indonesia yang beraliansidengan PT.
Register : 04-10-2013 — Putus : 29-04-2014 — Upload : 07-10-2014Putusan PTUN MEDAN Nomor 98/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 29 April 2014 — LEMBAGA NEGERI SIBAGANDING TUA (LNST) : GUBERNUR SUMUT
99 — 47penilaianKomisi Penilai AMDAL Provinsi Sumatera Utara tanggal 11 Nopember 2008terhadap Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan LingkunganHidup Kegiatan Pembangunan Lapangan Panas Bumi dan Pembangunan PLTPSarulla Kapasitas 330 MW di Kabupaten Tapanuli Utara yang merekomendasikan2627persetujuan kelayakan lingkungan hidup atas kegiatan pengembangan lapanganpanas bumi dan pembangunan PLTP Sarulla kapastitas 330 MW ;Bahwa hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sumatera Utara yangmenjadi cikal
Putus : 16-03-2015 — Upload : 18-09-2015Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim
Tanggal 16 Maret 2015 — JOKO PURWANTO alias GALIH alias SETIAWAN
340 — 322paraanggota untuk melaksanakan pelatihanmenembak setiap hari sebagaimana yangditekankan oleh para pimpianan atau petinggiorganisasi termasuk saksi SALIM als JIMIyang mewajibkan bagi para anggota ToliahQodimah untuk belajar menembak setiapharinya, agar anggota terbiasa memegangsenjata serta memiliki ketrampilan dalammenembak, adapun jenis senjata gas tersebut,buatan atau rakitan dengan pendorongogsigen, peluru mengunakan gotri dengankaliber 7 atau 8 mm, karena anggota ToliahQodimah dipersiapkan sebagai cikal
lempar pisautidak untuk seluruh anggota JI, untuk anggota diluar Tholiah Kodimah Baratjenis olah raga tidak ditentukan atau tidak diwajibkan semua materi diikutinamun dipersilahkan untuk memilih, sedangkan khusus anggota TholiahKodimah Barat diwajibkan untuk berlatih menembak, melempar pisau dansumpit (menulup).Bahwa hanya para anggota Tholiah saja yang diwajibkan untuk berlatihmenembak, melempar pisau maupun (menulup), Karena anggota Tholiahadalah yang diharapkan oleh organisasi nantinya menjadi cikal
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 08-04-2019Putusan PTUN MATARAM Nomor 27/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
SUKARMIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
44 — 34adalah berdasarkan surat dari Kemenpan kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerahbisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah haltersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerimaSK dan menerima perintahdan menjalankan prosedur dan mekanisme yangdiisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidakpaham; Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang surat Menpan yangkemudian menjadi cikal
Register : 06-09-2016 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 07-07-2017Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 1919/Pdt.G/2016/PA.JB
Tanggal 14 Maret 2017 — CERAI TALAK
266 — 50Hal tersebut dapat dibuktikan padawaktu orang tua Termohon dalam memberikan keterangan sebagaisaksi di dalam persidangan yang hanya menjelekan Pemohon sajadan tanpa merasa bersalah sedikitoun bahwa sejatinya cikal bakalhancurnya kehidupan keluarga Pemohon dan Termohon adalah andilorang tua Termohon sendiri;7.