Ditemukan 1367 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
kecamatanan
kecamatanmedan
kecamatatan
kecamataan
kecamatann
kecamatannan
kecamatantan
kecamatanyang
kecamatandawan
Putus : 03-08-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1176 K/Pid.sus/2016 Tanggal 3 Agustus 2016 — ADAM HERE WILA. S.Sos
114 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
114 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
sesualkarakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahanlainnya berdasarkan peraturan perundangundangan;BAB IV: Kedudukan, Tugas dan WewenangPasal 15 ayat(1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;(2) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yangdilimpahkan oleh Bupati / Walikota;(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkupkecamatan sesual perundangundangan.Peraturan Walikota Nomor 19 A tahun 2009, tentang Rincian TugasJabatan Struktural dan Fungsional Umum di Lingkungan Kecamatandan
Register : 08-09-2011 — Putus : 09-01-2012 — Upload : 06-10-2012
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 61/PID.B/2011/PN.SML Tanggal 9 Januari 2012 — SAMUEL DAHOKLORY
156 — 43
156 — 43
Maluku Barat Daya tahun 2009, berdasarkan gugus kecamatandan khusus untuk Kecamatan Wetar bertempat di Gedung Serbaguna LatupatiWonreli dan berlangsung selama 3 hati ;Bahwa yang melaksanakan Kegiatan tersebut adalah SKPD BPMDPP & PDKab. Maluku Barat Daya dan Kepala BPMDPP & PD Kab. Maluku Barat Dayasaat dilaksanakan Kegiatan tersebut adalah saksi Simon D. Laimeheriwa,Bahwa Kontribusi dari Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan AparaturPemerintahan Desa / Dusun di Kab.
Register : 31-05-2017 — Putus : 16-10-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg Tanggal 16 Oktober 2017 — ALAMSYAH Bin H. ATIB SATIBI
110 — 36
110 — 36
2015, tanggal 28 Oktober 2015,tentang pembentukan Pokja (kelompok Kerja) fasilitasi bantuan perbaikanrumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten BekasiTahun Anggaran 2015.Halaman 6 dari 246Putusan No. 34/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg32.33.34.35.36.37.38.1 (satu) berkas fotocopy daftar penerima honorarium Tim/Pokja tingkatdesa (pembantu PK) kegiatan Pendampingan Bantuan Stimulan bagiMasyarakat berpenghasilan rendah Tahun Anggaran 2015.1 (satu) berkas fotocopy DPA honorarium Tim Pokja tingkat Kecamatandan
tanggal 28 Oktober 2015,tentang pembentukan Pokja (kelompok Kerja) fasilitasi bantuan perbaikanrumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten BekasiTahun Anggaran 2015.Halaman 230 dari 246Putusan No. 34/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg32.33.34.35.36.37.38.1 (satu) berkas fotocopy daftar penerima honorarium Tim/Pokja tingkatdesa (pembantu PK) kegiatan Pendampingan Bantuan Stimulan bagiMasyarakat berpenghasilan rendah Tahun Anggaran 2015.1 (satu) berkas fotocopy DPA honorarium Tim Pokja tingkat Kecamatandan
Register : 07-07-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl Tanggal 16 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
SUKARDI Bin AHMAD RIFAI
127 — 89
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
SUKARDI Bin AHMAD RIFAI
127 — 89
) sebesar Rp. 302.809.000, kepadaCamat Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong melalui surat Nomor172/55/X1I/2018 tanggal 12 Desember 2018 Perihal PermohonanHal 103 dari 136 hal Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2021/PN BglPenyaluran Dana Desa Tahap Ill (40 %) ke rekening Kas Desa SelamatSudiarjo Tahun Anggaran 2018Bahwa berkas permohonan pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) dan DanaDesa (DD) tahun anggaran 2018 yang sudah diajukan oleh terdakwaselanjutnya dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas di tingkat Kecamatandan
Putus : 05-05-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 397 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 5 Mei 2014 — IMANUDDIN bin TULUS
128 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
128 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
kurungan selama 1(satu) bulan ;5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yangtelah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan ;6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;7 Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat Aceh Tamiang No. 06 / Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010tentang Penunjukan / Penetapan Kampung Penerima PemberdayaanMasyarakat melalui Program Mandiri Tahun 2010 dan Nama Kecamatandan
Putus : 11-03-2015 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 218 PK/Pid.Sus/2014 Tanggal 11 Maret 2015 — EDI YUSMIANTO bin YUSROMIHARJO
75 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kecamatan dan Kepala Desa menerima danmeminta "dana aspirasi dari kelompok tani/penerima manfaatdan darimana para kelompok tani bisa mengetahui adanyapermintaan "dana aspirasi";(4) Tidak terbukti darimana dan apa alasannya LUTHFI AHMADdan PRIYO RAHARJO bisa meminta "dana aspirasi tidaklangsung kepada para kelompok tani/penerima manfaat tetapilangsung kepada para petugas pertanian/PPL dan KepalaDesa;(5) Tidak terbukti adanya perintah dari LUTHFl AHMAD danPRIYO RAHARJO kepada petugas pertanian/PPL Kecamatandan
Register : 21-06-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 42/PID.SUS.TPK /2017/PN.KPG Tanggal 9 Nopember 2017 — HENRY JHONSONS WENJI
105 — 66
105 — 66
Melakukan pengawasan dan pengendalian intern secara memadai atasseluruh proses pengelolaan keuangan pada SKPD yang dipimpinnya.Bahwa dalam penyusunan anggaran yang dilakukan terkait dengan pekerjaantambak garam adalah adanya Musrenbang tingkat Desa dan dari hasilMusrembang tingkat Desa dilakukan lagi Musrembang Tingkat Kecamatandan pada saat itu kami dari pihak Dinas juga turut serta selanjut dari hasilMusrembang Tingkat kecamatan dilakukan pembahasan di tingkat Kabupatendan pihak Dinas hanya memfasilitasi
Register : 05-11-2014 — Putus : 25-02-2015 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg Tanggal 25 Februari 2015 — Susyana Binti Kosim
84 — 12
84 — 12
Muara Enim.Memproses pengajuan dana dari unit pengelola kegiatan(UPK) Ke KPPN Cab Lahat.Memfasilitasi kegiatan Musyawarah di tingkat kecamatandan Desa.Membuat Laporan bulanan ke Tim Koordinasi (TK)kabupaten dalam hal ini Kab.
Putus : 14-08-2008 — Upload : 26-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19PK/PID.SUS/2008 Tanggal 14 Agustus 2008 — H. BASUKI SUPARNO, S.IP bin ORI SUPARNO ; H. ADANG BADRULZAMAN, SE bin ENEM WIRATMAJA ; Dkk
112 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
112 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
PURNAMA RIZAL bin DAOJI ;: Ciamis ;: 43 tahun / 16 Pebruari 1961 ;: Lakilaki ;: Indonesia ;: Desa Banjar Rt.06 Rw.06 Kecamatandan Kota Banjar ;: Islam ;:Mantan Anggota DPRD KabupatenCiamis/sekarang Anggota DPRD KotaBanjar ;Hal. 3 dari 134 hal. Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2008xX Nama: H.
Register : 21-06-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 43/PID.SUS.TPK /2017/PN.KPG Tanggal 9 Nopember 2017 — DANIEL KITU
167 — 114
167 — 114
Melakukan pengawasan dan pengendalian intern secara memadai atasseluruh proses pengelolaan keuangan pada SKPD yang dipimpinnya.Bahwa dalam penyusunan anggaran yang dilakukan terkait dengan pekerjaantambak garam adalah adanya Musrenbang tingkat Desa dan dari hasilMusrembang tingkat Desa dilakukan lagi Musrembang Tingkat Kecamatandan pada saat itu kami dari pihak Dinas juga turut serta selanjut dari hasilMusrembang Tingkat kecamatan dilakukan pembahasan di tingkat Kabupatendan pihak Dinas hanya memfasilitasi
Register : 10-01-2013 — Putus : 10-04-2013 — Upload : 30-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 4/PID.B/TPK/2013/PN.PDG Tanggal 10 April 2013 — JABIRUDDIN, CS
44 — 21
44 — 21
25Desember 2009 sebesar Rp.86.261.758. yang tidak dapat dipertanggung jawabkanoleh pengurus POKJA KMN lama dan pada rapat tersebut Ketua POKJA KMN(Jabiruddin) tidak mau hadir dan juga setelah diundang rapat oleh Ninik MamakNagari Langki pada malam harinya ditanggal 25 Desember 2009 tersebutJabiruddin selaku Ketua POKJA Nagari Langki juga tidak mau hadir maka sayaselaku wali nagari dan penanggung jawab tenaga pengawas KMN Nagari langkidengan melalui surat saya menyerahkan penyeselesaian masalah ini ke Kecamatandan
Putus : 10-09-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg Tanggal 10 September 2014 — - PHILIPUS MANAEK DA SILVA, ST
87 — 33
87 — 33
di Desa Wolo.untuk membuat dokumen berupa Laporan Pendahuluan, LaporanInterim dan Laporan Akhir.penggandaan produk.Sewa kantor.e Sewa kendaraanBahwa Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersihKabupaten Flores Timur :Anggaran yang telah diterima kurang lebih sebesar Rp184.272.000, (seratus delapan puluh empat juta dua ratustujuh puluh dua ribu rupiah)128Adapun anggaran yang telah diterima tersebut diatasdipergunakan untuk halhal sebagai berikut :=>=>=>Mengumpulkan data sekunder pada tingkat kecamatandan
Register : 29-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 19-01-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk Tanggal 12 Januari 2017 — DEWAK HERMUYADIE, JT
47 — 14
47 — 14
Sedangkanpembentukan atau penyusunan ADD harus melalui rapat ataumusyawarah di Desa;Bahwa yang mempunyai kewenangan dalam mengelola ADD, yaituguna menunjang efektifitas pengelolaan ADD dibentuk 3 (tiga) timyang terdiri dari tim Pembina Kabupaten (BPMPD, DPKAD danInspektorat, serta Kesbangpoldagri dll) tim Pendamping Kecamatandan tim Pelaksana Desa;Bahwa dana ADD tahun 2013 tahap dan Tahap II untuk Desa SungaiPuring sudah dicairkan, yaitu. sebesar Rp. 79.520.000.
Putus : 11-05-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BJM. Tanggal 11 Mei 2015 — H. MUHDI, S.Sos., BIN H. BUSTANI BAKRI
61 — 15
61 — 15
Setelah disetujui kKemudian diteruskanke Badan Kesbangpolinmas untuk mendapatkan rekomendasi yangakan diteruskan ke BPKKD untuk diproses, setelah itu terbit suratdana hibah dari Pemerintah Daerah.Bahwa, terdakwa menerangkan, ada kegiatan sosialisasi,Sosialisasi dilaksanakan sebanyak tiga kali untuk setiap kecamatandan Kabupaten.
Putus : 05-03-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 02 /Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm Tanggal 5 Maret 2013 —
46 — 7
46 — 7
Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang pada tanggal 2 Oktober 2009sebesar Rp.22.000.000, (Dua puluh dua juta rupiah) kepada saksi,sebagai fasilitator Kecamatan kemudian di serahkan ke UPK Kecamatandan pada tanggal 09 Desember 2009 orang tua JAMILATUN NISA IBU 63MASLIAH telah menyerahkan uang sebesar Rp.19.864.150, (Sembilanbelas juta delapan ratus enam puluh empatribu seratus lima puluh rupiah)kepada Sekretaris UPK RUHAINI ALMAN dan kemudian disetorkan kerekening pengembalian SPP Kec.
Putus : 14-03-2011 — Upload : 31-07-2012
Putusan PN DOMPU Nomor 191/Pid.B/2010/PN.DOM Tanggal 14 Maret 2011 — - Drs. MUHAMMAD ILYAS alias Drs. M. ILYAS SALMAN FARIS
98 — 37
98 — 37
Manggelewa karena dari jumlah Rp. 675.000, dipotongsebesar Rp. 25.000, untuk biaya transportasi koordinator kecamatandan ketiga saksi terima dari Bpk. Farouk sebesar Rp. 675.000, dirumahnya di Kel. Simpasai, Kec. Woja, jadi total yang saksi terima uangdari Ponpes Salman sebesar Rp. 2.000.000,;Bahwa sebelum mejadi warga belajar peserta tidak didaftar terlebihdahulu, karena saksi telah diberikan daftar nama warga belajar untukkelompok belajar yang harus diajar oleh saksi dari Bpk.
Register : 30-04-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg Tanggal 16 September 2015 — DIDI RISMUNADI
121 — 44
121 — 44
Persil No. 12 aseluas 4.190 M2, terletak di Blok CipalanggaranBahwa saksi tahu status tanah yang terletak di Blok Bojong Kaat Kec.Batununggal Wilayah Kotamadya Bandung yang sekarang berdiri SMAN22 Bandung berdasarkan Buku Tanah yang ada di Kelurahan/Kecamatandan karena saksi bekerja pada alm.
Register : 30-01-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg Tanggal 19 Juni 2019 — H. DADANG HIDAYAT, S.Ip
175 — 66
175 — 66
H.SUWARNA M, M.PD selaku Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Subang untuk diperjualbelikan tersebut terdapat penolakan dariorangtua siswa, guru, dan kepala sekolah namun kartu NISN tetapdiperjualbelikan karena adanya himbauan dari UPTD Pendidikan Kecamatandan/atau Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Subang atau setidaktidaknyaada kekuasaan yang memaksa secara struktural kepada lembaga sekolahdasar, serta dengan alasan kartu NISN tersebut menjadi syarat untukpendaftaran bagi peserta didik
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tahun 2017 2118 — 295
- Tentang : Pemilu
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 88 Pasal 116Pengawas TPS berkewajiban:a.(1)menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan danpenghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melaluiPanwaslu Kelurahan/Desa; danmenyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwashu :Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.Bagian KeempatPersyaratanPasal 117Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, BawasluProvinsi, Bawasli Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatandan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah: a.
Register : 19-06-2013 — Putus : 10-09-2013 — Upload : 02-12-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 26/PID.SUS/TPK/2013/PN.BNA Tanggal 10 September 2013 — IMANUDDIN Bin TULUS
63 — 15
63 — 15
Ternak Unggas700.000,00Halaman 103 dari 152 Halaman Putusan No. 26/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA104104Pengadaan Lembu sebanyak 5 ekor Rp 32.500.000,00, Pengadaan Bibit AyamKampung sebanyak 250 ekor Rp1.250.000,00, Biaya obatobatan 1 paket Rp700.000,00 Pengadaan bibit sayuran/palawija 1 paket Rp 800.000,00 Pengadaanobatobatan pertanian paket Rp 700.000,00,;Bahwa saksi ikut sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan setelah itu bersama KetuaKelompok, Bendahara Kelompok, Datok Penghulu, Asisten Fasilitator Kecamatandan