PENETAPANNomor 0489/Pdt.G/2017/PA.Mkd.e2> sl poe SI all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakimtelah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yangdiajukan oleh;XXXXX binti XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Dusun XXXXX,Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang

PENETAPANNomor 555/Pdt.G/2012/PA.Gtlop> Il gor sSl al paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentupada tingkat pertama, Majelis telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah inidalam perkara cerai talak antara :PEMOHON, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Tidak ada, Tempatkediaman di Kelurahan Dulomo Selatan Kecamatan Kota Utara KotaGorontalo, selanjutnya disebut sebagai ''Pemohon";LawanTERMOHON

., M.H.PENETAPANNomor: 654/Pdt.G/2017/PA.Sel.earl yoo al paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :Lalu Ishak bin Mamiq Moh.Tahir, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikanD3, pekerjaan Pensiunan PT.Pertani Persero cabangNTB, tempat tinggal di Dusun Batu Bangke, Desa Sakra,Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.

Anggota Partai IndonesiaSejahtera adalah karena adanya Surat dari Dewan Pimpinan CabangPartai Indonesia Sejahtera PIS Kota BauBau.yaitu Surat No: 040/DPCPIS/BB/VII/2013 tertanggal 3 Juli 2013 Perihal Pemberhentian TetapKeanggotaan PenggugatBahwa Surat No: 0523/Umum/DPPPIS/072013 tertanggal 10 Juli 2013perinal Pengesahan Pemberhentian Anggota Partai Indonesia Sejahteradikeluarkan Tergugat bertujuan untuk mengganti Penggugat sebagaianggota DPRD Kota Bau Bau dengan mekanisme Pergantian AntarWaktu (PAW

Dimana dalam surattersebut menyatakan Penggugat diberhentikan sebagai AnggotaPartai Indonesia Sejahtera dengan dasar adalah karena adanya Suratdari Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera PIS Kota BauBau.yaitu Surat No: 040/DPCPIS/BB/VII/2013 tertanggal 3 Juli 2013Perihal Pemberhentian Tetap Keanggotaan Penggugat dan dengantujuan untuk mengganti Penggugat sebagai anggota DPRD Kota BauBau dengan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW ).Berdasarkan Anggaran Dasar Partai Indonesia Sejahtera

Juli 2013 perihal Pengesahan PemberhentianAnggota Partai Indonesia Sejahtera adalah karena adanya Surat dariDewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera PIS Kota BauBau.yaitu Surat No: 040/DPCPIS/BB/VII/2013 tertanggal 3 Juli 2013Perihal Pemberhentian Tetap Keanggotaan Penggugat dimana dalamsurat tersebut dinyatakan Penggugat diberhentikan sebagai Anggota PartaiIndonesia Sejahtera bertujuan untuk mengganti Penggugat sebagai1819anggota DPRD Kota Bau Bau dengan mekanisme Pergantian Antar Waktu(PAW

memperhatikan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding,maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :Dalam Konvensi :Dalam Eksepsi :Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepatdan benar, sehingga tetap dipertahankan dan dijadikan sebagaipertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;Dalam Pokok Perkara:Halaman 11 dari21 putusan Nomor 12/PDT/2019/PT TTEMenimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat (Terbanding)adalah menuntut ganti rugi karena adanya Pergantian Antar Waktu(PAW

Nomor 12/PDT/2019/PT TTEbarat dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera baratberkaitan dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur MalukuUtara No.173/KPTS/MU/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Masa Bakti20142019, dimana Penggugat/Terbanding telah diberhentikan darianggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dan kedudukan danjabatannya digantikan oleh Denny Palar SE (TergugatIV/Pembanding) dalam sidang PAW

dengan dengan buktibukti lainnyayang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Pengadilan Tinggiberpendapat bahwa oleh karena Pembanding / semulaTI,TII,TIII,TIV, TVI,TVII, dan Turut Terbanding/ semula Tergugat V,tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam kaitannya dengan diberhentikannya Terbanding/semula Penggugat darikeanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KabupatenHalmahera Barat dan digantikan oleh Denny Palar, SE,(Pembanding/ semula Tergugat IV) dalam pergantian antar waktu(PAW

SUPRIYO dan Sdr.HARIYOYO ; 2222 n22n nnn nnn nnn nce nnn nnn cnn nseBahwa tugas PAW LKK adalah secara umum membantu menyelesaikan permasalahankeuangan di LKK Mulya Sejahtera Kel.

Rejomulyo yang ditengarai tidak lancar,sedangkan keberdaan dan masa kepengurusan PAW tidak ditentukan karenaberakhirnya PAW sampai terbentuknya pengurus LKK yang baru dan pengurus LKK90lama membuat laporan Pertanggung Jawaban keuangan untuk diserahkan tugas dantanggung jawabnya kepada pengurus baru, namun demikian saat terbentuknya PAWtidak ada penyerahan tugas dan tanggung jawab dari pengurus lama ke PAW karenasemua pengurus lama dimasukkan dalam komposisi Pengurus PAW sehingga begituPAW terbentuk

pengurusnya langsung bekerja, yang mana PAW mulau menjalankantugasnya pada awal bulan Maret 2008.

SKANDAR MURYANTO mengingat KSU dalam LPJ itudicamtumkan mempunyai pinjaman 50 juta, padahal KSU tidak pernah meminjam ;Bahwa karena LPJ Pengurus per 31 Desember 2007 tidak diterima dan ditolak forum,kemudian Lurah DARJONO saat itu meminta Saksi selaku Ketua LPMK mengambilsikap, akhirnya disepakati dibentuk Pengurus Antar Waktu (PAW) dengan tetapmemasukan Pengurus Lama dalam kepengurusan PAW ; Bahwa selanjutanya Pengurus PAW juga membentuk Team Verifikasi untukmenyelesaikan permasalahan keuangan yang

)sehingga akhirnya forum sepakat membentuk PAW tersebut dengan maksud dantujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan LKK, namun tetap memasukkanpengurus lama dalam kepengurusan PAW tersebut ; Bahwa dengan dibentuknya Pengurus Antar Waktu (PAW), sibentuk juga TimVerifikasi untuk melakukan klarifikasi data piutang yang ada ; Bahwa Tim Verifikasi melakukan klarifikasi kurang lebih selama 2 (dua) minggu dandata piutang hasil Temuan dan hasil klarifikasi dari Tim Verifikasi setelah dibahasdalam forum

elemen sebagaikeputusan tata usaha negara yang dapat digugat ke Pengadilan TataUsaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat mengenai kompetensiabsolut pengadilan terbukti tidak beralasan hukum, sehingga harusdinyatakan tidak diterima; 220 2nn nn nee sermone bahwa sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan yang tidak disertakansebagai pihak Tergugat sebagaimana yang disebutkan oleh Tergugatdidalam eksepsinya, menurut Majelis Hakim memang telah pulamengeluarkan produk surat yang berkaitan dengan masalah PAW

PT.TUN.SBYUndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo.Ketentuan pasal 102 ayat (1) dan ayat (2) huruf h serta penjelasan pasal 102ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang PedomanPenyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata TertibDewan Perwakilan Rakyat Daerah, seharusnya keputusan KPU KabupatenPasuruan tidak sampai menerbitkan surat keputusan Nomor : 61/Kpts/KPUKab/014329841/2013, tanggal 9 September 2013 tentang Penetapan CalonPengganti Antar Waktu (PAW

paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidansidang majelis telah menjatuhkanPenetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Harta Warisanyang diajukan oleh:Cut Ernida Terdiara binti R.M.

PUTUSANNomor 3268/Pdt.G/2018/PA.Bks.earl peo al paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:Xxxx., tempat dan tanggal lahir Jakarta, 09 Agustus 1981, agama Islam,pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxx, KotaBekasi; sebagai Pemohon;melawanXxxx

Menganti Gresik; tanggal 13 Januari 2019 terdapat penjualan barang berupa 1 mesin cucipolytron PAW 8511WM, 1 unit setrika Philips HD 1172 dengan bukti fakturSPJ 21469 senilai Rp.2.200.000, dilaporkan baru bayar sebesarRp.900.000, terdapat kekurangan sebesar Rp.1.300.000, kepadakonsumen an.PAINO alamat Ds. Cerme Lor Rt 2 Rw 7 Kec.

Menganti Gresik; tanggal 13 Januari 2019 terdapat penjualan barang berupa 1 mesin cucipolytron PAW 8511WM, 1 unit setrika Philips HD 1172 dengan buktifaktur SPJ 21469 senilai Rp.2.200.000, dilaporkan baru bayar sebesarRp.900.000, terdapat kekurangan sebesar Rp.1.300.000, kepadakonsumen an.PAINO alamat Ds. Cerme Lor Rt 2 Rw 7 Kec.

Menganti Gresik dansemuanya sudah terdakwa setor kepada pimpinan ; tanggal 13 Januari 2019terdapat penjualan barang berupa 1 mesin cuci polytron PAW 8511WM , 1unit setrika Philips HD 1172 dengan bukti faktur SPJ 21469 senilaiRp.2.200.000, yang dalam faktur dilaporkan oleh terdakwa baru bayarsebesar Rp.900.000, terdapat kekurangan sebesar Rp.1.300.000, kepadakonsumen an.PAINO alamat Ds. Cerme Lor Rt 2 Rw 7 Kec.

Menganti Gresik dan semuanyaHalaman 27 dari 36 Putusan Nomor 269/Pid.B/2019/PN Gsksudah terdakwa setor kepada pimpinan ; tanggal 13 Januari 2019 terdapatpenjualan barang berupa 1 mesin cuci polytron PAW 8511WM , 1 unitsetrika Philips HD 1172 dengan bukti faktur SPJ 21469 senilaiRp.2.200.000, yang dalam faktur dilaporkan oleh terdakwa baru bayarsebesar Rp.900.000, terdapat kekurangan sebesar Rp.1.300.000, kepadakonsumen an.PAINO alamat Ds. Cerme Lor Rt 2 Rw 7 Kec.

Surat Gubernur Jambi Nomor S161.2/1552/SETDA.PEM4.2/V1/2016,tanggal 27 Juni 2016 hal Usul Pemberhentian dan Penggantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Jambi Sisa Masa jabatan Tahun20142019;2. Surat Ketua DPRD Provinsi Jambi Nomor S.161.153447 Tahun 2014tanggal 162.4/794/DPRD/2016, tanggal 10 Juni 2016 hal PengusulanDrs. H. Hasani Hamid, sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) a.n.Irmanto, S.Pd;3.

Surat Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi Nomor 10/DPDPD/JBI/IV/2016, tanggal 10 Mei 2016 Perihal PAW Anggota DPRDProvinsi Jambi, mengusulkan pemberhentian Sdr. Irmanto, S.Pd. M.M.,sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi JambiMasa Jabatan Tahun 20142016;Dengan demikian Gubernur Jambi, Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Jambi dan DPD Partai Demokrat tidak dapat diabaikankeberadaannya sebagai pihakpihak dalam penerbitan objek gugatan a quooleh Tergugat.

Demokrat.Bahwa dalam putusan a quo, Judex Facti justru tidak mempertimbangkankeberadaan aturan hukum partai politik terhadap pemberhentian anggotapartai politik yang tunduk kepada aturan partai politik itu sendiri, sehinggajelas Judex Facti telah melanggar hukum acara dan materil sebagaimanadiatur peraturan perundangundangan yang berlaku.Dengan demikian, Menteri Dalam Negeri atau Termohon Kasasi tidakmemiliki Kewenangan untuk menerbitkan surat kKeputusan pemberhentiandan Pergantian Antar Waktu (PAW

Tergugat juga telah melangsungkanpernikahan di Kantor KUA Padang Barat pada tanggal 11 April 1993yang menjadi wali nasab dari Tergugat adalah ayah kandungnya yangbernama Muhammad Murah Hati jadi bagaimana mungkin Tergugat dapat dijadikan ahli waris dari almarhum Thamrin Sirin dan jugaTergugat telah mengajukan permohonan pencairan danadeposito/rekening tabungan miliki dari almarhum Thamrin Sirin kepadaTergugat IV namun oleh Tergugat IV permohonan tersebut ditolakdengan alasan adanya gugatan pembatalan PAW

Menyatakan dan menetapkan PAW yang ditetapkan oleh PengadilanAgama kota Depok No. 0255/Pdt.P/2017/PA.DEPOK dan PAW yangditetapkan oleh Pengadilan Agama kota Medan dengan No.94/Pdt.P/2017/PA.MDN tidak sah dan tidak mempunyai kekuatanhukum yang mengikat;4. Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat I, Tergugat II danTergugat III bukan ahli waris yang sah dari almarhum Thamrin Sirin;5.

Setatus Thamrin Sirin adalah bujangan atau jejaka2: Usia Thamrin Sirin berbeda 10 tahun dari yang sebenarnya.Maka berdasarkan buktibukti tersebut, pernikahan almarhum Tamrin Sirindan ibu dari Tergugat II dan III cacat hukum dan tidak sah menurut hukumNegara sehingga Tergugat II dan Ill bukan ahli waris yang sah darialmarhum Tamrin Sirin sehingga PAW yang dibuat oleh Tergugat I, II dan IIIbatal demi hukum dan tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyaiHal. 47 dari 60 hal. Put.

Bahwa dibawah poin C dalam lembaran ini, Pemohonmenyebutkan bahwa Pemohon dalam perkara ini mengajukanGUGATAN PEMBATALAN PAW dari Tergugat I, II dan Ill sedangkandalam poin diatasnya menyebutkan PERMOHONAN PENETAPANAHLI WARIS, mana yang benar makin ngawur aja PermohonanPemohon ini dalam perkara, satu sisi menyebut sebagai PEMOHONdan sisi lain menyebut sebagai PENGGUGAT............ mana yang benar?

Bahwa pengakuan dan penyebutkan dan pengurusanTergugat II dan Tergugat Ill tersebut dan untuk PAW Tergugat II danTergugat Ill di Pengadilan Agama Medan dapat Pemohon tanyakanlangsung kepada Sdr DIPA GEMINI yang selalu hadir dalampersidangan ini;18. Bahwa apakah hubungan biologis antara THAMRIN SIRINBIN SIRIN dan Ibu Tergugat II dan Tergugat II dengan tidak sah nyasecara hukum public Akta Nikah nya, akan menjadi batal ANAKKANDUNG nya ?

Terpilin Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2014:3.Bahwa selanjutnya PENGGUGAT menduduki Jabatan sebagaiPimpinan (Wakil Ketua 1) Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kaimana Masa Jabatan 2014 2019 berdasarkanKeputusan TERGUGAT Nomor 170/231/10/2014 Tahun 2014;4.Bahwa pada pada tanggal 30 Mei 2017, PENGGUGAT barumengetahui bahwa telah ada surat dari Dewan Pimpinan CabangPartai Demokrat Kabupaten Kaimana Nomor 207/DPCPD/KMN/2017perihal menindaklanjuti SK Rekomendasi PAW

Bahwa selanjutnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kaimana tanggal 12 Juni 2017, menindaklanjuti suratDPC Partai Demokrat Kabupaten Kaimana dengan menyurati kepadaTERGUGAT perihal usul pemberhentian PENGGUGAT, dan dalamSurat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tertanggal 12 Juni2017 tersebut dicantumkan bahwa perihal Surat DPC sebagaimanadimaksud adalah mengenai pergantian unsur pimpinan bukanmenindaklanjuti SK Rekomendasi PAW sebagaimana dimaksuddalam surat DPC Partai Demokrat Nomor

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua Barat Nomor 04/DPDPD/PB/III/2017 Perihal SKRekomendasi PAW tertanggal 22 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai DemokratNomor 16/SK/DPP.PD/III/2017 tentang Pergantian UnsurPimpinan (Wakil Ketua) DPRD Kabupaten Kaimana ProvinsiPapuan Barat Tertanggal 8 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKaimana

(fotokopi dari fotokopi); Surat Bupati Kaimana Nomor 100/1037 Perihal Klarifikasi TataCara, Mekanisme, Proses Pengajuan SK PAW An.

SK Rekomendasi PAW, tertanggal 22 Maret2017 (fotokopi sesual dengan fotokopi); Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Kaimana Partai Demokrat Nomor: 207/DPCPD/KMN/2017 Perihal. Menindaklanjuti SK Rekomendasi PAW, tertanggal 26 Mei 2017Dari DPC PD Kab. Kaimana, bepada Ketua DPRD Kab. Kaimana (fotokopi Ssesuai dengan fotokopi) ;Surat Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana Nomor:171.2/51/DPRD/2017 Perihal. Pengusulan peresmian pemberhentian dan penganghatanpimpinan DPRD Kab.