Eksepsi Kompetensi Absolut32Bahwa gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi telah melanggarkompetensi absolute (kewenangan mengadili) dari suatu peradilan, dimana dalam dalil33Penggugat Intervensi secara jelas menyatakan bahwa sertifikat aquo yang merupakanKeputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal demi hukum, seharusnya PenggugatIntervensi menyeleselesaikan terleblh dahulu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara untukmemeriksa dan mengadlli perkara ini, karena yang berhak menentukan

Jakarta Pusat tanggal 12September 2017 Nomor 154/Pdt,G/2017/PN.JKT.PST, yang dimohokan bandingtersebut dapat dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding,Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untukmembayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkarapada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;Mengingat, Undangundang Nomor 20/1947 dan peraturanperaturan lainyang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADLLI

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkanketentuan Pasal 36 butir a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999tentang LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGANUSAHA TIDAK SEHAT tersebut, sudah menjadi jelas bahwaPengadilan Negeri tidak berwenang secara ABSOLUT/MUTLAKuntuk memeriksa dan mengadlli gugatan yang diajukan olehHal 33 dari 56 Hal.

Putusan Sela No. 34/Pdt.G/201 1/PN.Jkt.Seloleh karenanya haruslah ditolak ;Mengingat peraturan perundangundangan yang berlaku ;MENGADLLI. Menolak eksepsi tergugat V ; Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untukmengadili perkara ini ; Membebankan biaya perkara menunggu putusan akhir.Demikianlah diputuskan berdasarkan Permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa 04 Oktober 2011 yang terdiri Ari Jiwantara, SH.M.Hum.,selaku Ketua Majelis, Albertina Ho, SH.

Terdakwa belum pernah dijatuhi pidanaMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undangundang Darurat No.12tahun 1951 dan Pasal 406 Yo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI:1.

persidangan; Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Terdakwa mengakui dan menyesali perouatannya;Menimbang, bahwa oleh karena dijatuhi pidana maka haruslah dibebaniuntuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

PekanbaruTeluk Kuantan Kabupalen Kampar atau setidaktidaknyapada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru olehkarena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebin dekat padatempat Pengadilan Negeri Bangkinang maka Pengadilan Negeri Bangkinanghalaman 3 dari 61 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Bknberwenang untuk memeriksa dan mengadlli (vide Pasal 84 Ayat (2) KUHAP),dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang samasekali atau sebagiannya tennasuk kepunyaan

PenggugatKonpensi/Para Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, dan perkara iniberawal dari gugatan dimaksud maka Para Penggugat Konpensi/Para TergugatRekonpensi berada pada pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara inisecara tanggung renteng, yang besamya ditaksir hingga putusan in diucapkansejumlah Rp 3.041 .000, (tiga juta empat puluh satu ribu rupiah); Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum adat, Pasal 162, 192 (1)RBg serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;MENGADLLI

Unsur : Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang seharusnyaunsurnya, Memakai surat palsuatau yang dipalsukan seolaholahsejatimaupun dalam amar putusannya, sebagaimana tertuang dalamhalaman 72 Putusan Tingkat Pertama yakni sebagai berikut :MENGADLLI:1.

Hakim akan mempertimbangkaneksepsi Termohon terSebut; nn nnn nn nnn nnn nn nnn nc nn nnn ne ncn nncnsMenimbang, bahwa pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umummerupakan pengadilan khusus dan sebagai pengadilan khusus, pengadilanniaga mempunyai hukum acara yang khusus pula; Menimbang, bahwa pengadilan niaga yang mengadili perkara kepailitandan pendundaan kewajiban pembayaran utang tidak dikenal eksepsi(keberatan) atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon PKPU, kecualimengenai kewenangan mengadlli

dipukul saja;Menimbang, bahwa peran Terdakwa Ill juga dominan ketika sudah ketemukorban, dia yang mendahului temantemannya untuk melakukan pemukulanterhadap korban dan Terdakwa Ill juga sebelumnya sudah pernah dijatuhipidana;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke3 KUHP dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

denganTerdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaberdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i jo Pasal 222 Ayat (1) KitabUndang Undang Hukum Acara Pidana , haruslah dibebani pula untuk membayarbiaya perkara;Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana joPasal 64 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan ketentuan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuanHukum dan peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkaraini;MENGADLLI

Pasal 53 Jo.55 ayat (1)KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI:. Menyatakan Terdakwa NIKI MAADDIANSA Bin DARWIS Als. BAMBANGPRASTYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana PERCOBAAN PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKANIDENTITAS PALSU SECARA BERSAMASAMA ;. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 10(Sepuluh);.

Adanya surat pernyataan dari masyarakat Desa Sei Belutu yangditandatangani oleh 791 (tujuh ratus Sembilan puluh satu) orang yangmenyatakan agar Terdakwa menjalankan tugasnya sampai masajabatannya berakhir.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI:1.

meringankan: Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana; Terdakwa sopan di dalam persidangan; Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal atas perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 69 ayat (1) Undangundang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangundang Hukum Pidana, dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADLLI:1. Menyatakan Terdakwa I. M. Iqbal Ramadhan alias Chek bin Suino, Terdakwall. Heri GUnawan bin Raswadi, dan Terdakwa Ill.

No.1927/227 RBg, Reglement Hukum Acara Perdata DaerahLuar Jawa dan Madura ;MENGADLLI ;Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 131/PDT/2016/PT.SMR.1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 10 Mei 2016Nomor : 68/Pdt.G/2015/PN.Bpp. yang dimohonkan banding tersebut ;3.

Bahwa dalam tingkat banding , Majelis Hakim telah menguatkanputusan tingkat pertama sebagaimana tertera dalam PutusanPengadilan Tinggi Jakarta No. 32/PDT/2011/PT.DKI , tanggal 10 Oktober2011 (Bukti P2) dengan AMAR Putusan selengkapnya baca berikut :MENGADLLI Menerima permohonan banding dari Pembanding VTerbanding , Il, Illsemula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi PembandingVTerbanding semula Tergugat Konpensi, PembandinglVTerbanding Il semula Tergugat Il Konpensi dan PembandingV/Terbanding Ill

.: 105/PDT/2003/PT.DKI, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :wanna nn nnn nnn nnn nnn ne nen nnn ee nen nnn neces MENGADLLI Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dariPembanding semula Tergugat Il dan Pembanding Il semula Tergugat tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.:102/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 25 September 2002 yangdimohonkan banding tersebut; Menghukum Pembanding semuila Tergugat Il dan Pembanding llsemula Tergugat secara tanggung renteng untuk

berkenan untuk mengeluarkan Penetapan pemeriksaan denganacara cepat terhadap gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 98UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI.SITA JAMINAN (CONVERSATOIR BESLAG):Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi siasia/ilusoir kelak karenaadanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugatakan mengalihkan, memindahkan, mengosongkan atau memindah tangankanharta miliknya, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Yang MuliaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadlli