Jenis Modal

Permodalan Terakhir<

Sehingga Pasal 3 Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam Anggaran Dasar menjadi :

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Berdasarkan Akta Berita Acara No. 95 tanggal 28 Maret 2022

Rencana Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam RUPS LB Ketiga

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan Register : 11-09-2008 — Putus : 29-01-2009 — Upload : 09-09-2011 Putusan PTUN JAKARTA Nomor 142/G/2008/PTUN-JKT Tanggal 29 Januari 2009 — PT. Eurocapital Peregrine Securities (PT. EPS);Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia 145 — 76 EPS ), Nomor 02, tertanggal5 Januari 2005, halaman 7, dalamNotulen Rapat Umum Pemegang Saham( RUPS ) Luar Biasa yangHalaman 1 dari 158 halaman Putusan Nomor : 142/G/2008/PTUN.JKTdilegalisasi dengan akta Nomor039/L/RSD/VI/2008, halaman 4 = danNomor 040/L/RSD/VI/2008, tertanggal14 Juni 2008, halaman 4 dan 5, yangyang dituangkan dalam AktaPernyataan Keputusan Rapat PT.Eurocapita Pregrine Securities( PT. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Putus : 26-08-2011 — Upload : 13-04-2012 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1100 K/Pdt/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 — I. PT. HAMPARAN PANCARAN CHEMINDO, dkk vs IRFAN MUTYARA 118 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap Bahwa, Penggugat pada saat itu bersamasama dengan Komisaris danberdasarkan hasil rapat para pemegang saham yang mewakili semua sahamdengan hak suara dan keputusan disetujui telah dengan suara yang bulat,sebagaimana Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehinggapada saat itu Penggugat atas nama perseroan PT. Hamparan PancaranChemindo (PT. HPC), telah mengagunkan asetaset perseroan sebagaijaminan hutang kepada Tergugat Il, yang mana Penggugat tetap berpijakkepada anggaran dasar dan dengan dasar itikad baik, kehatihatiandan penuh(tanggung jawab demi kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dantujuan perseroan, sebagaimana bunyi/isi pasal 13 (2), (3) Undang UndangNomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut :Ayat 2 ;RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggaraHal. 2 dari 25 hal. Put. No. 1100 K/Pdt/2011kan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelahperseroan memperoleh status hukum ;Ayat 3 ;Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila RUPSdihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan haksuara dan keputusan disetujui dengan suara bulat ;. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor 28, tertanggal 23 Oktober 2004 dihadapan Haji Rusman yang bertindak berdasarkan penetapan Ketua PengadilanNegen Klas 1A Medan tanggal 7 Oktober 2004 Nomor 18/Not/2004/PN.Mdnsebagai pengganti sementara dar DjaidirSH., Notars di Medan, telahdilaksanakannya Rapat Umum Luar Biasa (RUPS) Para Pemegang Saham ;. Bahwa, Penggugat masih sebagai Direktur PT. Hamparan PancaranChemindo (PT. No. 1100 K/Padt/2011dimaksud pada ayat (2) sah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang sahamyang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujuidengan suara bulat ;Bahwa, sebagaimana telah dijelaskan dan telah ditegaskan pada Berita AcaraRapat Nomor 28, tertanggal 23 Oktober 2004 di hadapan Haji Rusman yangbertindak berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Medantanggal 7 Oktober 2004 Nomor 18/Not/2004/PN.Mdn sebagai penggantisementara dari Djaidir,SH., Notaris di Medan, telah Pengadilan PT BANDUNG Perdata Register : 12-08-2019 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 10-12-2019 Putusan PT BANDUNG Nomor 382/PDT/2019/PT BDG Tanggal 23 September 2019 — Pembanding/Tergugat III : PT. Central Kreatifindo Diwakili Oleh : Vicki Puspawardana, SH Pembanding/Tergugat II : PT. Primajaya Prasarana Diwakili Oleh : Vicki Puspawardana, SH Terbanding/Penggugat : PT. JAKARTA PROPERTINDO Turut Terbanding/Tergugat IX : Tuan Umang Turut Terbanding/Tergugat VII : Tuan Rudin bin Empong Turut Terbanding/Tergugat V : Tuan Jemy Hendra Uisan Turut Terbanding/Tergugat XVIII : Tuan Miftahulpalah Turut Terbanding/Tergugat I : Tuan H. Moch. Haris Turut Terbanding/Tergugat XVI : Nona Gina Suwondo Turut Terbanding/Tergugat XIV : Tuan Kosasih Turut Terbanding/Tergugat XII : Tuan Iis Turut Terbanding/Tergugat X : Ny. Rohasih Turut Terbanding/Tergugat VIII : Ny. Aan binti Jumin Turut Terbanding/Tergugat VI : Tuan Acep Turut Terbanding/Tergugat IV : Tuan Ignatius Mulyono Turut Terbanding/Tergugat XVII : Ny. Hajjah Sofiah Sues Turut Terbanding/Tergugat XV : Ny. Enjo Turut Terbanding/Tergugat XIII : Tuan Haji Sulaeman Turut Terbanding/Terg 64 — 58 Identitas berupa KTP bagi seluruh Pemegang saham dan seluruhSsusunan Pengurus Perseroan bagi Pemilik tanah berbentukPerseroan dengan kelengkapan, Akte Anggaran Dasar Perseroan,Akta RUPS pelepasan asset Perseroan;c. Surat Sporadik diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Lurah dan Camatsetempat;d. Surat Keterangan Tidak Sengketa serta suratsurat lain yang terkaitdengan tanah;e. Akta Pelepasan Hak dan/atau Pengoperan Hak telah selesaidilakukan;f. Identitas berupa KTP seluruh pemegang saham danseluruh Susunan pengurus Perseroan bagi pemilik tanahberbentuk Perseroan + Akta AD, Akta RUPS PelepasanAset Perseroan;c. PBB atas tanah sudah terbit;d. Surat Keterangan tidak sengketa serta suratsurat lainyang terkait dengan tanahtanah tersebut.Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah hargakeseluruhan dengan syarat :a. Persetujuan RUPS atas Pelepasan Aset perseroan bagipemilik tanah yang berbentuk perseroan;b. tanggungan, menerima uang pembayarantanah dari pihak manapun, mengalihkan Tanah kepada Pihak lain, apalagidengan memberikan kuasa menjual Tanah Asset Perseroan, dimanamerupakan Fakta Notoir sebagai syarat untuk menjual asset Perseroantentu harus dilakukan berdasarkan Pasal 102 ayat 1 UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, salah satunya pengalihanAsset perseroan baik berupa benda bergerak maupun benda tidakbergerak dilakukan dengan prosedur Rapat Umum Pemegang SahamPerseroan (RUPS , karena faktanya Turut Tergugat maupun Turut Tergugat II tidak pernah menerima pembayaran dariTergugat, memberikan kuasa jual ataupun mengetahui transaksisebagaimana Akta Perjanjian Pendahuluan dan Akta Addendum;Bahwa Turut Tergugat merupakan sebuah Perseroan Terbatas yangmana untuk pengalihan asset perusahaan memerlukan persetujuan RapatUmum Pemegang Saham sebagaimana Pasal 102 ayat 1 huruf a UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakanDireksi wajid meminta persetujuan RUPS untukmengalihkan kekayaan perseroan dan dipertegas oleh bukti TTI2 dalamPasal 12 ayat (2) huruf a menyatakan : Direksi wajib memintapersetujuan RUPS untuk menjual/mengalihkan sebagian asset kekayaanPerseroan, sehingga Para Pembanding / Para Turut Tergugatmerupakan badan hukum yang dalam pengalihan asset perseroannyamemerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, yang faktanyatidak terpenuhi dalam bukti P16 dan P16A sebagaimana bukti tersebutdijadikan pertimbangan oleh Judex Factie dalam memutus Pengadilan PN PALU Perdata Register : 21-06-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 26-12-2018 Putusan PN PALU Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Pal Tanggal 6 Desember 2018 — Penggugat: 1.MUHAMMAD TABRANI 2.SAIDIN Tergugat: 1.PT Hasal Logam Utama 2.PT DAVINDO JAYA MANDIRI 3.PT PUTRA PUTRI WINATA INDONESIA 4.PT PUTRA PUTRI WINATA 5.PT MAXIMA TIGA BERKAT 6.PT PUTRA ELAN BALINDO 7.PT JUBA PRATAMA 8.PT UTAMA SIRTU ABADI 9.PT RISGUN PERKASA ABADI 10.PT ANUGRAH KARYA JAYA MANDIRI 11.PT BATUAN ALAM RAYA 12.PT INDAKO BANGUN PERSADA 13.PT NURINDO WATUSAMPU 14.PT SINAR TERANG MANDIRI 15.CV SUMBER ALAM GEMILANG 16.CV SUMBER BATUAN PRIMA 17.PT WATU PALU PRIMA 18.CV DINAMIS ABADI 19.PT SALENA JAYA SEJATI 20.PT AGUNG JAYA MINING 21.PT WATU MERIBA JAYA 22.PT WATU SINAI ABADI 23.PT BINTANG MANUNGGAL PERSADA 24.PT MEGA JASA PRATAMA 25.PT ACES SELARAS 26.PT SIRTU KARYA UTAMA 27.PT FARHAN BATU PALU 28.PT ATNUR PRIMA MANDIRI 821 — 304 Padahal, ketentuan perundangundanganyang mendasari kewajibanCSR bagi perseroan adalah UUPT tahun 2007dan PPNo.47 Tahun 2012, yang secara tegas menyebutkan :Tanggungjawab sosial dan linkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencanakerja tahunanperseroan setelah mendapat persetujuan Dewan komisarisatau RUPS. Jadi, sangatlah jelas bahwa ketentuan perundangundanganmenyiratkan persoalan CSRatau TJSL secara tegas disebutkan olehUndangundang merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Direksisetelah mendapat persetujuaan Dewan Komisaris atau RUPS, bukankewajiban "pembayaran"CSR/TJSL yang harus diserahkan kepada parapengugat. Artinya, persoalan CSRmerupakan komitmenTangung Jawab Sosial dan Lingkungan yangharusdiprogramkan dan dilaksanakan Direksi setelah disetujui oleh DewanKomisaris atau RUPS. Sebab,ketentuan CSR atau Tangung JawabSosial dan Lingkungan (TJSL), yangdiatur dalamketentuan pasal 74 ayat (1) UUPT Tahun 2007 dan Pasal 3 dan4 PP No.47 Tahun 2012, bersifat programCSR yang merupakan tugasDireksi dengan persetujuanDewan Komisaris atau RUPS, yang dituangkandalam rencana kerja. Bahwa program kemudian dilaporkan perusahaan setiaptahun di RUPS, dan apabila ingin mengetahui apakah barang ini jalan atau tidakHalaman 67 dari 79 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Pal.tinggal periksa laporan itu bagaimana realiasasinya, apakah tidak jalan karenaperusahaan atau proposal masyarakat yang tidak valid. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak Register : 18-04-2012 — Putus : 19-02-2014 — Upload : 30-09-2015 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 B/PK/PJK/2012 Tanggal 19 Februari 2014 — PT. HENKEL INDONESIEN VS DIRJEN PAJAK; 202 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap Adapunyang dimaksud dengan saat disediakan untuk dibayarkan adalah saatdibukukan sebagai hutang dividen yang akan dibayarkan yaitu padasaat pembagian dividen diumumkan/ditentukan dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan";Bahwa saat terutangnya PPh 26 atas pembayaran dividen adalah saatdisediakan untuk dibayar, dan bukan sebagaimana menurut TermohonPeninjauan Kembali, yaitu saat pencatatan dividen. Dan yang dimaksuddengan saaat disediakan untuk dibayar adalah saat dibukukan sebagaihutang dividen, yakni saat pembagian diumumkan/ditentukan dalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan;Bahwa berdasar penjelasan di atas, koreksi yang dilakukan TermohonPeninjauan Kembali/ dipertahankan oleh Majelis Pengadilan Pajaksehubungan pengenaan PPh Pasal 26 atas pembagian dividen sebesarRp.8.324.982.720,tidak berdasar dan kami minta dibatalkan;. hukum yang didirikan berdasarkan hukum danundangundang di Indonesia dan bertempatkedudukan di Indonesia, PTHenkel Indonesien juga tunduk dan patuh pada ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku di Indonesia, termasuk ketentuanUndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang disebutdi atas (yang berlaku saat itu);Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UndangUndang No. 1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas yang berlaku saat itu:"Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalahorgan perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan danmemegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atauKomisaris";Bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas (yang berlaku saat itu):"RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksiatau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undangundang ini danatau Anggaran Dasar";Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) juga memiliki wewenangtertinggi dalam Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Register : 03-10-2019 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 08-05-2020 Putusan PTUN JAKARTA Nomor 196/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 14 April 2020 — Penggugat: 1.PT. WANG XIANG MINING. Diwakili oleh LI ZHIMING 2.EKA SINTO KASIH TJIA Tergugat: MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Intervensi: PT MAESA OPTIMALAH MINERAL 796 — 1310 ) maupun mengeluarkan keputusan pemegang sahamdiluar RUPS, termasuk tetapi tidak terbatas pada RUPS terkait denganperubahan anggaran dasar maupun persetujuan pengalihan saham;21. Bahwa, bukan saja tidak pernah mengadakan RUPS maupunmengeluarkan keputusan pemegang saham diluar RUPS, Para Penggugatjuga tidak pernah membuat atau mengadakan atau menandatanganidokumen apapun terkait dengan pengalihan sahamsaham Para Penggugatdi Perseroan, karena logika hukum yang sederhana, untuk apa PerkaraNomor 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel masih berlangsung kalau ParaPenggugat telah mengalihkan hakhak atas sahamnya di Perseroan kepadaVence Rumangkang Martin (yang nota bene bertindak selaku penggugatdalam Yang dimaksud dengan keputusan yang mengikat adalahkeputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengankeputusan RUPS.;35.Bahwa berdasarkan hal sebagaimana disebutkan dalam angka 27 danangka 28 di atas, diketahui bahwa perubahan anggaran dasar suatu PerseroanTerbatas tidak hanya berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPT,ternyata ada mekanisme circular resolution yang memiliki kekuatan hukumyang setara dengan RUPS, yang kemudian tentu saja, apabila merujuk padaketentuan Pasal 19 ayat ( ) maupun mengeluarkan keputusan pemegang sahamdiluar RUPS, termasuk tetapi tidak terbatas pada RUPS terkait denganperubahan anggaran dasar maupun persetujuan pengalihan saham;6. Bahwa, fakta Para Penggugat, selaku pemegang saham yang sah dantercatat serta terdaftar pada Tergugat, tidak pernah menghadiri RUPS ataumenandatangani keputusan pemegang saham diluar RUPS karena sejak 22Halaman 85 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUNJKTApril 2019 telah terjadi sengketa sebagaimana dimaksud dalam PerkaraNomor 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel yang saat ini masih dalam pemeriksaanPengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Para Penggugat juga tidak pernahmembuat dan menandatangani dokumen Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara Putus : 14-06-2012 — Upload : 02-08-2012 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 PK/Pid/2012 Tanggal 14 Juni 2012 — DJADJANG TANUWIDJAJA 168 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap KIM ENG SECURITIES, yangberbunyi "RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalamUndangundang ; kecuali untuk penambahan dan pengurangan modal, yangharus disetujui oleh seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan olehPerseroan", dengan demikian telah dirubah dengan mengurangi katakata"pengurangan modal" serta dengan menambah katakata "perubahananggaran dasar, penggabungan dan peleburan", dalam AKTAPERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTIRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KIM ENG SECURITIES, yangberbunyi "RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalamUndangundang ; kecuali untuk penambahan dan pengurangan modal, yangharus disetujui oleh seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan olehHal. 8 dari 25 hal. Put. KimEng Securitie's telah disetujui dan ditandatangani pada tanggal 24 Juli2008 oleh Oei Thean Yat Ronald Anthony yang bertindak atas nama KimEng Holdings Ltd, sebagai Pemegang, Saham 80% dan kemudian draftperubahan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagaiPengganti RUPS Luar Biasa PT. Kim Eng Securities tersebut diserah kankembali kepada Notaris H. Haryanto, SH tanggal 25 Juli 2008, dan ataspermintaan Keputusan Pemegang Saham yang telah disetujui tersebutditingkatkan menjadi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Sahamsebagai pengganti RUPS Luar Biasa No.94 tanggal 28 Juli 2008Hal. 22 dari 25 hal. Put. Kim Eng Securitiessehingga katakata tanpa persetujuan menjadi yang harus disetujulteiah sah dan mengikat antara Oei Thean Yat Ronald Anthony denganAzas Facta Van Sunservanda (Perjanjian / Persetujuan yang dibuatsecara sah oleh kedua belah pihak mengikat sebagai UndangUndangbagi mereka yang mengadakannya.Jika seandainya Oei Than Yan Ronald Anthony berkeberatan atasadanya perubahan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Sahamsebagai Pengganti RUPS Luar Biasa PT. Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Register : 25-05-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 13-06-2017 Putusan PN BANDUNG Nomor 608/Pid.Sus/2016/PN BDG Tanggal 5 Desember 2016 — IR.TIRTAREKSA SUTANTRA 112 — 26 Melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk pelaksanaan Likuidasi bank dan ;Halaman 9 dari 64 him Putusan Nomor 608/Pid.B/2016/PN .Bdg8) Membantu kelancaran pelaksanaan penjaminan simpanan.Pada Pasal 10, dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, TimLikuidasiberwenang :1) Melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan aset dan/atau penagihanpiutang terhadap para debitur termasuk pemberian potongan hutang sesuai dengan kewenanganyang diberikan oleh RUPS YOHANES ;Bahwa saksi tidak mengetahui adanya keberatan dari Terdakwa atasproses yang dilakukan Tim Likuidasi ;Halaman 20 dari 64 him Putusan Nomor 608/Pid.B/2016/PN.BdgBahwa saksi tidak mengetahui adanya RUPS ;Bahwa Proses Pembubaran BPR Mutiara Artha Pratama danPengambilalihan BPR Mutiara Artha Pratama sudah tertuang dalam AktaPernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisioner LPS sebagai RapatUmum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Mengambil alin dan menjalankan segala hak dan wewenangpemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS ;2. Menguasai dan mengelola aset dan Kewajiban bank ;3. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan atau mengubahsetiap kontrak yang mengikat Bank dengan pihak ketiga yangmerugikan Bank ;4. adalah keputusan tertinggi suatu PT ; Bahwa untuk PT yang bergerak dibidang keuangan, pada saat ijinusanya dicabut, maka RUPS menjadi beku dan kewenangan beralihkepada Lembaga yang berwenang untuk itu ; Ahli berpendapat bahwa peralihan kewenangan kepada LPS harusmelalui RUPS ; Bahwa apabila tidak dilakukan RUPS berdasarkan Pasal 6 UUPTdianggap batal demi Hukum ; Bahwa Proses Likuidasi merupakan suatu proses penyelesaianBadan Hukum Perdata yang bergerak dibidang Perbankan ; Bahwa apabila ada sengketa Mengambil aset dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegangsaham, termasuk Hak dan wewenang RUPS ;2. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank ;3. Menyelesaikan dan membatalkan, mengakhiri dan atau mengubahsetiap kontrak yang mengikat Bank dengan pihak ketiga yangmerugikan Bank ;4. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum Putus : 23-08-2016 — Upload : 18-04-2017 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1599 K/Pdt/2016 Tanggal 23 Agustus 2016 — TIM LIKUIDASI PT.BANK RATU (Dalam Likuidasi) VS PT. AJI SATRIA SENA KARYA (PT.ASSK) Aji Satria Sena Karya, dkk 80 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap Bank Ratu(Dalam Likuidasi) belum dibubarkan dalam RUPS sebagaimana ketentuanyang berlaku. Dan gugatan ini diajukan sebagai tindak lanjut putusanPengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 229/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Seltanggal 27 Desember 2012, yang menyatakan gugatan kurang pihak yaituPT. Nomor 1599 K/Pdt/2016tanggal 30 April 2004 Nomor 31, berupa hasil Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) PT Bank Ratu (DL) bahwa Tim Likuidasi PTBank Ratu dibentuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 30 April 2004 menyetujui pembubaran badan hukum PTBank Ratu, berkedudukan di Jakarta dan membentuk Tim Likuidasi PT BankRatu... ... Tugas dan wewenang Tim Likuidasi PTBank Ratu (DL) baru dinyatakan berakhir atau selesai ketika RUPS telahdilaksanakan pada akhir pelaksanaan likuidasi, dan mengumumkan danHalaman 52 dari 79 hal.Put. Nomor 1599 K/Pdt/2016mendaftarkan berakhirnya likuidasi bank (pasal 25 ayat (1) huruf k danm Kepdir BI No 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999);. Dalam hal Neraca AkhirLikuidasi disetujui oleh Bank Indonesia dan pertanggungjawaban TimLikuidasi diterima dalam RUPS, maka RUPS meminta Tim Likuidasimengumumkan berakhirnya likuidasi, dan RUPS membubarkan TimLikuidasi;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 2 PP 25 tahun 1999juncto pasal 25 ayat 1 huruf m SK Dir BI Nomor 32/53/Kep/Dir tanggal14 Mei 1999 tersebut, maka pelaksanaan likuidasi belum berakhir sebabbelum ada pengumuman bahwa likuidasi berakhir sebagaimana perintahRUPS. Selama belum diumumkan berakhirnya likuidasiberdasarkan RUPS maka proses likuidasi atau pemberesan masihtetap berlangsung. Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Register : 24-11-2021 — Putus : 06-01-2022 — Upload : 06-01-2022 Putusan PT SAMARINDA Nomor 14/PID.TPK/2021/PT SMR Tanggal 6 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : EMANUEL AHMAD, S.H. Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Dr. Ir. IWAN RATMAN, MSc. PE Bin MANSYUR YUSUF, SH. Diwakili Oleh : I KADEK INDRA KUSUMA WARDANA, S.H. dan Rekan 560 — 610 Petro TNC International kepada Direktur PT.MGRM;Foto Copy Satu bendel Study Kelayakan Proyek Tangki TimbunFoto Copy Satu Bendel Memorandum Of Agreement , April 20,2020Foto Copy Memorandum Of Agreement , April 20, 2020Foto Copy Rapat Pemegang Saham (RUPS) PT. B3259/EK/005/12/2020 tertanggal 14Desember 2020 perihal Permintaan RUPS Tahunan 2019dari Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, untukdiselenggarakan pada tanggal 28 Desember 2020;Berupa Surat No.169/MGRM/e/XII/2020Desember 2020, perihal Panggilan RUPS Tahunan 2019 danRUPS LB;Berupa Surat No.500/255/TU.EKO/XII/2020 tertanggal 23Desember 2020 perihal Tindak No.B3259/EK/005/12/2020;Berupa Laporan Keuangan 31 Desember 2019 besertatertanggal 14lanjut SuratLaporan Auditor Independen PT Mahakam Gerbang RajaMigas ;Berupa Surat No.183/MGRM/e/XII/ 2020 tertanggal 28Desember 2020, perihal Tanggapan Terdakwa TerhadapPermintaan dalam RUPS Tahunan 2019;Berupa Saham PT MGRMNo.01/PS/MGRM/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020,perihal Permintaan menyelenggarakan RUPS LB PT MGRM;Berupa Surat No.185/MGRM/e/XII/ 2020 tertanggal 30Desember 2020,No.01/PS/MGRM/XII/2020;Berupa Surat No.01/KOM/MGRMII/2021 tertanggal 1 Januari2021 perihal Undangan Penyelenggaraan RUPS Luar BiasaSurat Pemegangperihal Tanggapan terhadap Suratpada tanggal 4 Januari 2021, dari Komisaris PT MGRMkepada Terdakwa;Berupa Surat No.001/MGRM/el/2021 tertanggal 02 Januari2021, TanggapanNo.01/KOM/MGRMII/2021;Berupa Surat No.002/MGRM/el/2021 tertanggal 04 Januari2021, perihal Panggilan RUPS Tahun 2019 (Lanjutan);Tandaperihal terhadap Surat UndanganBerupa Terima SuratNo.002/MGRM/el/2021 tertanggal 04 Januari 2021, perihalPanggilan RUPS Tahun 2019 (lanjutan) kepada BupatiPengirimanHalaman 51 dari 61 Putusan Nomor 14/PIDTPK/2021/PT SMRBukti T28.Bukti T29 Bahwa berdasarkan fakta hukumdipersidangan Terdakwa terus melanjutkan proses pembentukan perseroantersebut diatas sampai mendapatkan pengesahan badan hokum, meskipunTerdakwa mengetahui telah diberhentikan oleh RUPS pada tanggal 4Januari 2021. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara Putus : 16-05-2016 — Upload : 08-12-2021 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 16 Mei 2016 — YUSRIZAL ANDAYANI 318 — 249 — Berkekuatan Hukum Tetap RUPS diadakanditempat kedudukan perseroan atau ditempat perseroan melakukankegiatan usahanya berdasarkan anggaran dasar. Bagi RUPS perseroanTerbuka dapat diadakan ditempat kedudukan bursa dimana sahamperseroan di catatkan. Tempat dilaksanakan RUPS harus terletak diwilayah negara Republik Indonesia. Setiap penyelenggaraan RUPS yangdilakukan melalui media telekonferensi, vidio konferensi, atau saranamedia elektronik lainnya harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui danditandatangani oleh semua peserta RUPS:RUPS terdir atau RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajibdiadakan dalam jangka paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun bukuberakhir. RUPS tersebut:Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) harua sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tangggal pemanggilan dan tanggal RUPS.Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/ atau denganiklan dalam surat kabar. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal,waktu, temapt, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwabahan yang dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroaan sejaktanggal dilakukan pemanggialn RUPS sampai dengan tanggalpenyelenggaraan RUPS;Hal. 215 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/20165. Bahwa RUPS adlah organ perseroan yang memegang kekuasaaantertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidakdiserahkan kepada direksi dan komisaris (pasal 1 angka 3). , ketua rapat wajib membuat danmenandatangi risalan RUPS . Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum Register : 22-01-2016 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 23-11-2020 Putusan PN DEPOK Nomor 24/PDT.G/2016/PN DPK Tanggal 15 Maret 2017 — VECKY ALEX LUMANTAUW MELAWAN PAULUS TANNOS LINA RAWUNG PT. MEGA LESTARI UNGGUL PT. SANDIPALA ARTHAPUTRA PT. SUMMA DINAMIKA d.h PT. CNTIC INDONESIA NOTARIS NETTY MARIA MACHDAR, SH 265 — 146 ABBASdan WILLY HENDRIKRAWUNG; 59 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor :termasuk pasal 82 UU PT, dimana dalam mengambil keputusan parapemegang saham diundang secara resmi/ patut dalam surat tercatat dalamkurun waktu 14 (empat belas hari) untuk melakukan panggilan rapat RUPStersebut;bahwa setiap hasil kKeputusan RUPS yang mana rapat tersebut barudinyatakan sah kalau dia memenuhi quorum yang mana tentang quorumdiatur dalam pasal 86 UU PT;bahwa jika ada transaksi jual beli saham yang disetujui oleh Tergugat III dan Tergugat IV seingat saksi yanghadir adalah saksi WILLY H.RAWUNG selaku kuasa dari Tergugat ,Penggugat beserta kuasanya, MARTA dan saksi sendiri yang mana RUPStersebut dilaksanakan di kantor Tergugat IV;bahwa saksi tidak mengetahui masalah penjualan 80.000 (delapan puluhribu) lembar saham;bahwa saksi bisa hadir didalam RUPS tersebut karena mendapatkan kuasadari Tergugat juga untuk menghadiri RUPS tersebut, karena Tergugat pada saat itu sedang berada di luar negeri;bahwa benar saksi PT, baik pemegang saham minoritas atau punsaham mayoritas dapat mengeluarkan pendapatnya dalam RUPS; 67 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor : bahwa menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas bahwa secara nyatanya, suka tidak suka, mau tidak mau,mengetahui atau tidak mengetahui, para pemegang saham baik mayoritasmaupun minoritas harus mengetahui organ perseroan terbatas tersebut,yang terdiri dari direktur, direksi dan komisaris; bahwa dalam UU PT tidak ada diatur mengenai pergantian kerugianterhadap pemegang saham minoritas; bahwa jika ada pemegang saham mengajukan keberatan yang pertamaharus dilakukan adalah menyampaikan keberatan tersebut dalam RUPS;Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Pengugat dan kuasa Tergugat I, kuasaTergugat Il, kuasa Tergugat Ill, kuasa Tergugat IV dan kuasa Tergugat Vakan menanggapinya dalam kesimpulan ;Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat dan Tergugat telahmengajukan kesimpulannya, masingmasing tertanggal 1 Pebruari 2017;Menimbang RAWUNG untukmemimpin rapat pemegang saham pada tanggal tanggal 28 Januari 2013,dikarenakan Tergugat sedang berada di luar negeri ada kepentingan danberdasarkan bukti surat P10, P11, P12 dan P13 diperoleh fakta bahwa benarTergugat juga ada memberikan kuasa kepada saksi AAS SUPRIYATI untukmenghadiri RUPS tersebut, yang mana hasil dari RUPS pada hari membahaspersetujuan dan pengesahan perubahan susunan pengurus pada Tergugat III,yang selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2013 dihadapan Turut Tergugat Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Register : 25-03-2011 — Putus : 01-12-2011 — Upload : 08-05-2014 Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 452/PDT.PLW/2010/PN.JKT.PST Tanggal 1 Desember 2011 — DAVID OCTAREVIA >< Tn. HUANG SHU ZHONG ; H.AGUS ALI 100 — 26 Igata JayaPerdania beralih ke Penggugat.5 Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. perlawanan karena masihdalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undangundang.2 Bahwa, putusan yang didalilkan oleh Pelawan dalam perkara No.30/PDT.G/2009/PN.BTM. juncto No. 32/PDI/2010/PTR belum memiliki kekuatan hukumtetap / belum Inkraacht van Gewijsde.3 Bahwa Judex Factie pada Pengadilan Negeri Batam dan Pengadilan Tinggi Riautelah mengabaikan bunyi UndangUndang Perseroan Terbatas tentang syaratsyarat jualbeli saham perseroan, yang antara lain harus/wajib diadakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS 30/PDT.G/2009/PN Batam yangamarnya;Dalam Eksepsi:e Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tururt Tergugat I tersebut tidak dapatditerima;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;e Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugattertanggal 26 Juni 2008 adalah sah secara hukum; Menyatakan kepemilikan saham Tergugat sebesar 60 % di PT Igata JayaPerdania beralih ke Penggugat;* Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS No.32/PDT/2010/PT.R belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap;e Bahwa Judex Factie pada Pengadilan Negeri Batam dan Pengadilan TinggiPekanbaru telah mengabaikan Undangundang Perseroan Terbatas tentang syaratsyaratjual beli saham perseroan yang antara lain wajib diadakan RUPS;e Dan seterusnya sebagaimana tersebut dalam jawabannya tertanggal 15September 2011 dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini yang selanjutnyamemohon agar menolak atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapat doterima danmenyatakan Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum Putus : 12-07-2018 — Upload : 24-07-2018 Putusan PT SEMARANG Nomor 238/Pdt/2018/PT SMG Tanggal 12 Juli 2018 — KARYAWATI, dkk lawan Ir. AGUS SALIM 77 — 39 yang dihadiri olehseluruh Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham dimana Berita Acaratersebut memutuskan untuk para Ahli Waris yang dalam hal ini diwakilioleh Tergugat dan Tergugat Ill untuk menandatangani akta Peralihan HakSHM No. 298, 258, 1696, 1744 (Objek Sengketa) atas nama DennyCharso paling lambat harus dilakukan pada tanggal 30 September 2016 ;Bahwa ternyata Tergugat I, II dan Ill hingga paling lambat 30 September2016 Menolak dan Tidak Melaksanakan hasil keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS WERSUT SEGUNIINDONESIA yang memutuskan bahwa perusahaan telah memberhentikanHalaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2018/PT SMG19.20.dengan hormat Tergugat dari jabatannya selaku Komisaris dan menunjukDirektur Utama untuk menindaklanjuti permasalahan aset perusahaan ini ;Bahwa tindakan Tergugat I, Il dan Ill menolak dan tidak melaksanakanhasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakanpada tanggal 3 September 2016 dihadapan Notaris MARTHA VERONICAENDANG KUSASTUTI BUDI SANTOSO Menyatakan Akta Jual Beli SHM No.258 dan 298 antara Agus Salim danDenny Charso yang dibuat Daryanto Mukandar, SH PPAT sementaraKecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal (Turut Tergugat I) adalah CACATHUKUM ;Menyatakan Surat Pernyataan dan Surat Kuasa di bawah tangan yangdibuat oleh Tergugat , Il dan Ill yang dibuat pada tanggal 13 Februaritahun 2015 adalah sah menurut hukum yang berlaku ;Menyatakan perbuatan Tergugat , Il dan Ill menolak dan tidakmelaksanakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Bahwa Pengugat menjalankan kuasa selaku Direktur Utama PT WersutSeguni Indonesia, sedangkan par Tergugta adalah salsh satu pemegangsaham pada PT Wersut Seguni Indonesia dimana dalam menjalankanperseroan Direktur dalam memberikan kuasa harus berdasarkankesepakatan RUPS dan disepakati oleh pemegang saham dimana direksibertindak atas kepentingan pribadi orang perorangan sehingga surat kuasayang diberikan oleh direksi kepada kuasanya adalah cacat dan tidakmemenuhi unsur diberikan kuasa sebagaimana peraturan Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum Putus : 02-12-2019 — Upload : 06-07-2020 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 773 PK/Pdt/2019 Tanggal 2 Desember 2019 — PT PANTAI PERUPUK INDAH, diwakili oleh Rony Samuel, selaku Direktur VS Ny. RENY TRISNAWATY JONG DAN 1. Tuan RONY SAMUEL, 2. Tuan SJOFIAN ARTEJO, 3. Tuan HAMONANGAN LAUTAN, 4. Tuan POERYANTO POEDJIATY, S.H. 335 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap Kantor dan Pabrik PT ABS Raya Rubber Workdi Jalan Medan Binjai Km. 12,5 milik Tergugat IV; Tanah seluas + 1 Ha yang terletak di Jalan Patimura Nomor 131/415 Medan,Kelurahan Medan Darat, Kecamatan Medan Baru milik Tergugat IV;Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugatdalam perkara ini;Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat Vtelah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;Menyatakan undangan/panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Gugatan Penggugat prematur;4.Gugatan Penggugat kurang pihak;Eksepsi Tergugat IV: Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat , Il, Illmengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohonkepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:lk2.Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT Pantai Perupuk Indah tertanggal 16 Desember 2014, yangsebagai tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat PT Pantai Perupuk IndahNomor 11., tanggal 16 Desember 2014, yang diperbuat dinadapan PoeryantoPoedjiaty, S.H., Notaris di Medan, yang tercatat di dalam Sistem AdministrasiBadan Hukum Kementerian Hukum dan HAM~ RI, NomorAHU48303.40.22.2014, tanggal 22 Desember 2014;Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan Rapat Umum PemegangSahara (RUPS) PT Pantai Perupuk Indah tertanggal 5 Januari 2015, yangsebagaimana tertuang di dalam Akta Notulen Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT Pantai Perupuk Indah, tertanggal 8 Oktober 2015, yangsebagaimana tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 12, tanggal 8Oktober 2015, yang diperbuat oleh Cipto Soenaryo, S.H., selaku Notaris diMedan:5.