Ditemukan 1753 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : republik repubiik rebublik replik repulik repoblik repiblik
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-01-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst
Tanggal 26 April 2017 — Pidana Korupsi - ANDI TAUFAN TIRO
262 — 144
  • legalisir Keputusan SekretarisJenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1282/SEKJEN/T.A.A/2014 tentang Penetapan Tenaga AhliAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia NomorA502 Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia, tanggal 27 November 2014. 6621 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan SekretarisJenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 488/SEKJEN/S.A/2015 tentang Penetapan Staf AdministrasiAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Repubik
    legalisir Keputusan Sekretaris JenderalDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor1282/SEKJEN/T.A.A/2014 tentang Penetapan Tenaga AbhliAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A502 Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, tanggal 27 November 2014. 6621 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris JenderalDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor488/SEKJEN/S.A/2015 tentang Penetapan Staf AdministrasiAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Repubik
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer
Register : 08-10-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 08-01-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 47-K/PMT-II/AD/X/2018
Tanggal 19 Desember 2018 — Bambang Suharyanto. Mayor Inf NRP 506387.
102 — 51
  • Para veteran adalah sebagainbesar merupakan pejuang yang telah banyak berkorbandemi Negara Kesatuan Repubik Indonesia.2. Bahwa perbuatan tersebut seharusnya tidak perluterjadi atau dilakukan oleh Terdakwa dalam kualitas dankapasitas selaku Komandan = Satuan. Terdakwaseharusnya mampu menganalisa secara cermat akibatyang akan timbul apabila perbuatan itu terjadi.3.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 27-11-2020 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 07-04-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 6 April 2021 — Penuntut Umum:
1.HADEMAN, SH
2.SYAFRUDDIN, SH
Terdakwa:
Ir. HAMDAN
225 — 112
  • Mahkamah KonstitusiNomor 25/PUUXIV/2016 yang menyatakan kata dapat* dalam pasal 2 ayat(1) dan pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Repubik
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 02-03-2020 — Putus : 22-04-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 22 April 2020 — Penuntut Umum:
DIAN MARIO, SH
Terdakwa:
SAPOAN
131 — 74
  • Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 25/PUUXIV/2016 yang menyatakan kata dapat dalampasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor 134 , Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Repubik
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus
Register : 15-09-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN BATAM Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Btm
Tanggal 23 Desember 2020 — Penuntut Umum:
MEGA TRI ASTUTI, SH
Terdakwa:
AAN SUGIANTO Als RUDI Bin M. SANIMO
202 — 88
  • Membawa keluar negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisikmelewati wilayah kepabean Repubik Indonesia. Mengubah bentuk adalah perbuatan yang mengakibakan terjasinya perubahansuatu benda seperti perubahan struktur ,volume , massa, unsur ,pola suatu benda.
Pengadilan PN REMBANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 22-10-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN REMBANG Nomor 40 /Pid.Sus/2015/PN Rbg
Tanggal 8 Maret 2016 — AKBAR LISTYO KUSUMO, ST. Bin KOES DIHARDJO
267 — 33
  • Dibidang kelautan dan perikanan atau z.Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yangdilakukan di wilayah Negara Kesatuan Repubik Indonesia dan tindak pidana tersebut jugamerupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia ;Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 8tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangtersebut, terlinat ada 27 (dua puluh tujuh) jenis tindak pidana asal (predicate crime) yangdimaksud
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-09-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
AJI RAHMADI, SH.MH
Terdakwa:
HARDIANTO, SE Alias ANTO Bin MADANG
161 — 91
  • KonstitusiNomor 25/PUUXIV/2016 yang menyatakan kata dapat dalam pasal 2ayat (1) dan pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganHalaman 243 dari 316UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Repubik
Pengadilan PN LUBUK PAKAM
Putus : 06-09-2011 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor Nomor: 05/Pdt.G/2011/PN.LP
Tanggal 6 September 2011 —
67 — 27
  • Berdasarkan uraian dalil dalil eksepsi Tergugat diatas, Tergugat mohon kepada Majelis HakimPengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini agarmempertimbangkan dalildalil eksepsi Tergugat diatas, khususnya dengan memperhatikanYurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Repubik Indonesia No.217.K/Sip/ 1970 tanggal 12Desember 1970 yang menyatakan :e apabila dalam suatu gugatan ketentuanketentuan acara (formil) tersebut tidakdipenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Pidsus Industri
Register : 16-12-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 88/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 4 Mei 2017 — ZAMHARI Bin MAAS
238 — 556
  • terdakwaharusdinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primairtersebut dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair PenuntutUmum tersebut.Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair,maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan SubsidairPasal 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Repubik
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-03-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 30 Juli 2012 — EDISON SALELEUBAJA, STh
83 — 81
  • Tahu2003 dan 2004 yakni sebesar Rp.1.573.514.990, yang ditempatkan pada pos mata anggaraInsentif Upah Pungut Provisi SumberDaya Hutan tahun 2003 dan 2004, kode rekening :2.05.01.2..1.03.01.1 dengan leading sector (Unit Penanggung Jawab) adalah Dinas KehutanaKabupaten Kepulauan Mentawai;Bahwa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah: pungutan yang dikenakan sebaggpengganti nilai instrinsik dari hasil yang dipungut dari hutan negara;Bahwa Provisi Sumber Daya Hutan diatur dalam Peraturan Pemerintah Repubik
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-11-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 85/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 4 Mei 2017 — HERMONAIDI, ST Bin HOESIN,S
89 — 37
  • terdakwa harusdinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primairtersebut dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair PenuntutUmum tersebut.Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair,maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan SubsidairPasal 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Repubik
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Perdata
Register : 09-03-2020 — Putus : 06-01-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Tbk
Tanggal 6 Januari 2021 — Penggugat:
SUCIPTO
Tergugat:
1.KAHAR
2.HASIM
3.NURLAILA
4.LURAH SUNGAI LAKAM BARAT
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KARIMUN
6.UMARTA PARNINGOTAN PARDEDE
7.BONTOR K MARPAUNG
8.JOHANNES AGUSTONO
9.ANDRI MANURUNG
10.MARINGAN SIMAMORA
11.MULA LUMBAN RAJA
12.CHRISTIAN NADEAK
13.SABAM NADEAK
14.BERNANDUS MANALU
15.AHMAD MIZAN DENI REJEKI ADI
16.TURNADI JOKO SUPRAPTO
17.EMERSON MANULANG
18.SOPAR OMPUSUNGGU
19.ERWIN
20.SYAMSIR
21.HUSRI
22.MURNI
23.HADARIAN ARITONANG
24.JAMMERI NAINGGOLAN
25.WALMAN NAINGGOLAN
26.SUDUNG SITORUS
27.MANAOR SITANGGANG
28.CHANDRA RINDU F HUTAHAEN
29.DALIAN PANGGARIBUAN
30.TOHAP LUMBAN TORUAN
31.JAMES NABABAN
32.HOTBEN SIHOTANG
33.RUBEN LUMBAN TOBING
34.PASMAN TARIHORAN
35.ROBERT TAMPUBOLON
36.RUSTI SITUMORANG
37.JONNES AGUSTONO
38.CRISTIAN NADEAK
39.DALIAN PANGARIBUAN
176 — 73
  • Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah;Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah;. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajakyang berlaku pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional;.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-12-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 84/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 4 Mei 2017 — YOSETIA PERSADA, ST.MT Bin IMMADA
100 — 44
  • terdakwa harusdinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primairtersebut dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair PenuntutUmum tersebut.Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair,maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan SubsidairPasal 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Repubik
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-12-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 87PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 4 Mei 2017 — Ir. POPO SUPARMA Bin (alm) WIGANA
112 — 37
  • Perkara No.87/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Repubik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang unsurunsurnya sebagai berikut :1. Unsur Setiap Orang;2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lainatau Suatu Korporasi;3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau SaranaYang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;4.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 27-02-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 20 Juli 2020 — Penuntut Umum:
REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terdakwa:
JOHAN SATRIA, S.IP
225 — 78
  • Mahkamah KonstitusiNomor 25/PUUXIV/2016 yang menyatakan kata dapat dalam pasal 2 ayat(1) dan pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Repubik
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 27-02-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 20 Juli 2020 — Penuntut Umum:
REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terdakwa:
MUHAMMAD FIRDAUS, SKH.,M.Pd
194 — 81
  • Mahkamah KonstitusiNomor 25/PUUXIV/2016 yang menyatakan kata dapat dalam pasal 2 ayat(1) dan pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Repubik
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 26-10-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 6 Maret 2017 — MISWAR CHANDRA
410 — 841
  • Pbr.Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair Terdakwa Miswar Chandra telahdidakwa melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangundang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang HukumPidana yang mengandung unsurunsur :1.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 24-05-2023 — Putus : 26-06-2023 — Upload : 27-06-2023
Putusan PT SURABAYA Nomor 35/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY
Tanggal 26 Juni 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : UMU LATHIEFAH, SH
Terbanding/Terdakwa : SULAIMAH IRAWATI, S.Pd. binti NASIK
100 — 0
  • Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
41) 1 (satu) bendel fotocopy petunjuk teknis penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementrian Sosial tahun 2018;
42) 1 (satu) bendel fotocopy petunjuk Teknis Keputusan Direktur Jenderal perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 02/3/OT. 02. 01/12/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2021 dari Kementrian Sosial Repubik
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 20-12-2022 — Putus : 21-02-2023 — Upload : 22-02-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 972/Pid.B/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 21 Februari 2023 — Penuntut Umum:
DIDI ADITYA RUSTANTO., SH., MH
Terdakwa:
AHMAD VICKRY Als AHMAD VICKRY ALKAFF
154 — 28
  • Foto Copy Keputusan Menteri Kehakiman Repubik Indonesia Nomor C2-11171.HT.01.01.TH.89 tanggal 11 Desember 1989.
  • Foto Copy Akta Perseroan Terbatas PT BERKAT TRIBHAKTI Nomor 5, tanggal 04 Februari 1989.
  • Foto Copy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT TRIBHAKTI INSPEKTAMA Nomor : AHU-AH.01.03-0252738, tanggal 15 Oktober 2018.
  • Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TRIBHAKTI INSPEKTAMA Nomor : 1157, tanggal 28 September 2018.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 24-05-2023 — Putus : 26-06-2023 — Upload : 27-06-2023
Putusan PT SURABAYA Nomor 36/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY
Tanggal 26 Juni 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : HENDRAWAN, SH., MH.
Terbanding/Terdakwa : ABDUL GHOFFAR AZIS, SPd. Bin BUNAWI
101 — 96
  • KelBung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
41) 1 (satu) bendel fotocopy petunjuk teknis penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementrian Sosial tahun 2018;
42) 1 (satu) bendel fotocopy petunjuk Teknis Keputusan Direktur Jenderal perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 02/3/OT.02.01/12/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2021 dari Kementrian Sosial Repubik