HARIS ABDULROHIMdiangkat sebagai Ketua UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kec Tarajuberdasarkan musyawarah antar desa (MAD) kemudian ditetapkan olehCamat melalui Surat Penetapan Camat ;Bahwa Terdakwa Dra. ODAH ALIYAH Binti H. HARIS ABDULROHIMselaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri PerdesaanKecamatan Taraju mempunyai tugas pokok sebagai berikut :1. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan PNPM MandiriPerdesaan di Kecamatan.2.

HARIS ABDULROHIM.e Membolehkan uang dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) dipinjamkan kepada Pengurus.Bahwa terdakwa Dra.

) memiliki tanggung jawabterhadap seluruh pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan,bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporanseluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri perdesaan, bertanggungjawabterhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yangbersipat kKeuangan maupun non keuangan, Bertanggungjawab terhadappengelolaan dana bergulir serta Melakukan pembinaan terhadapkelompok peminjamBahwa Syaratsyarat yang harus dipenuhi untukmenerima/mendapatkan dana bantuan

HARISABDULROHIM diangkat sebagai Ketua UPK PNPM Mandiri PerdesaanKec Taraju berdasarkan musyawarah antar desa (MAD) kemudianditetapkan oleh Camat melalui Surat Penetapan Camat24Bahwa Terdakwa Dra. ODAH ALIYAH Binti H. HARIS ABDULROHIMselaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri PerdesaanKecamatan Taraju mempunyai tugas pokok sebagai berikut :1. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan PNPM MandiriPerdesaan di Kecamatan.2.

HARIS ABDULROHIM.Membolehkan uang dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) dipinjamkan kepada Pengurus.Bahwa terdakwa Dra.

aktifitaskegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dikecamatan;e Diperlinatkan 1 (satu) bundel fotocopy dokumen laporan penggunaandan DDUB Kabupaten Bekasi Program PNPM Mandiri PedesaanKecamatan Setu, Laporan Tim Fasilitator Kabupaten, LaporanKeuangan UPK Kec.

Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi Camatberdasarkan Petunjuk Teknis Operasional PNPM MandiriPerdesaan antara lain :a. bertanggung jawab terhadap pelaksaaan PNPM MandiriPerdesaan di wilayah kecamatan.b. mengoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan yangada di kecamatan.c. menyelenggarakan MAD.d. bersama Fasilitator Kecamatan dan PjOKmensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayahkecamatan.e.

Disini Saksi selaku Camat akan mengundang para KepalaDesa dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan PNPM.

Tugas dan Fungsi saksi selaku KPMD (Kader PemberdayaanMasyarakat) dalam Program PNPM Mandiri Perdesaan adalah :e Mensosialiasai program PNPM Kemasyarakat Desa;e Mengusulkan Program PNPM untuk Masyarakat desaseperti1.

yang langsungmasuk ke rekening PNPM dan yang mempunyai specimen tanda tanganuntuk mencairkan dana PNPM tersebut adalah Ketua UPK (R.

(APBN) sebesar 80% (delapan puluh persen) dan dari Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo sebesar 20% (dua puluhpersen) sebagai dana pendamping ; Bahwa tujuan umum dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatankerja masyarakat miskin pedesaan dengan mendorong kemandirian dalampengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan ; Bahwa untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri

(PNPM)Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tahun 2008 dantahun 2009 diantaranya adalah Penyaluran dana Perguliran dengan tahapan/mekanisme sebagai berikut : 1.

Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008 dan 2009 yangdikeluarkan oleh Tim Koordinasi Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) (TK PNPM Mandiri Perdesaan Departemen DalamNegeri Republik Indonesia yang antara lain mengatur : Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2. huruf b angka 6tentang Ketentuan Pendanaan disebutkan Adanya perjanjian pinjamanantara UPK dan Kelompok ;Hal 8 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

; Bahwa untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tahun2008 dan tahun 2009, Bupati Purworejo telah menetapkan Unit PengelolaKegiatan (UPK) di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo sebagai PengelolaDana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan untuk menjalankan tugas pengelolaandana program dan tugas pengelolaan dana perguliran dengan susunan pengurussebagai berikut

Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008 dan 2009 yangdikeluarkan oleh Tim Koordinasi Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) (TK PNPM Mandiri Perdesaan Departemen DalamNegeri Republik Indonesia yang antara lain mengatur : e Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka10.1.2. huruf b angka 6 tentang KetentuanPendanaan disebutkan Adanya perjanjianpinjaman antara UPK dan Kelompok ; e Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka10.1.2

notulen MAD tutup buku/pertanggung jawaban UPK 2010 tanggal 23 Januari 2011- 1 (satu) eksemplar BA MAD khusus penanganan masalah dana saldo cash tanggal 31 Januari 2012 - 2 (dua) buah buku kas harian SPKP- 1 (satu) buah buku Bank SPKP- 2 (dua) buah buku rekening Bank SPKP Nomor Rekening :5153-01-020616-53-6- 1 (satu) eksemplar SOP UPK Kecamatan Tilango- 3 (tiga) eksemplar SK Penetapan Bupati- 2 (dua) buah buku album yang terdiri dari album kecil dan album besar - Dikembalikan kepada UPK PNPM

Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM MandrPedesaan d Kecamatan;b. Bertanggung Jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporanseluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan;c. Bertanggung Jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPedesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan;d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir;e. Melakukan pembinaaan terhadap kelompok peminjam ;f.

program PNPM , monitoring dan evaluasi laporanpertanggung jawaban dan pelaksanaan PNPM dari semua desa , melayaniurusan administrasi ;Bahwa kecamatan tilango telah mendapatkan dana bantuan PNPM mandiriPedesaan yaitu sejak tahun 2009 sampai tahun 2012 disaat saksi sebagaiCamat Tilango telah mendapatkan alokasi dana bantuan PNPM MandiriPedesaan sebesar Rp.12.738.575.550, (dua belas milyar tujuh ratus tigapuluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluhrupiah) dengan perincian

benar di kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo adalah salah satukecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo yang merupakan sasaran PNPMMandiri Pedesaan ;Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara UPK PNPM Mandiri Pedesaan kecamatanTilango besarnya jumlah alokasi dana PNPM Mandiri Pedesaan yaitu :a.

PNPM Mandiri Pedesaanb.

Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM MandiriPedesaan di Kecamatan;10.11.12.13.Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruhtransaksi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan;Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Pedesaanbaik yang bersifat keuangan maupun non keuangan ;Bertanggung jawab terhadap dana bergulir;Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;Melakukan sosialisasi dan penegakan oprinsip prinsip PNPM MandiriPedesaan dalam perencanaan

Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dari hasil penjualan sebidang tanah untuk mengganti dana program PNPM yang telah dipergunakan oleh tersangka.2.

Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang dari dana Program PNPM yang dipergunakan untuk keeprluan pribadi tersangka EDWIN SETIOKO 3. uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) dari uang program tahun 2009 dan uang perguliran Program PNPM 4. uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- ( limapuluh juta rupiah ) dari uang perguliran Program PNPM yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.

dirampas untuk negara untuk disetorkan dan/atau diserahkan ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.5. 1 (satu) unit Mobil pick-up warna putih, Tahun 2001, tanpa pintu bak, tanpa bemper depan Nomor Polisi : R 1806 RD berikut STNK dan kontak yang dibeli tersangka EDWIN SETIOKO dari uang perguliran program PNPM.6. Kwitansi pembelian mobil pick up No Pol : R 1806 RD tertanggal 28 Juli 2008.dirampas untuk negara7.

Laporan konsolidasi UPK Bulan April 2010 sebanyak 1 bendel. 53. 1 bendel copy Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 414/211 Tahun 2010 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) serta Penetapan Pengurus UPK sebagai Pengelola Dana Urusan Bersama (DUB) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Penetapan Lokasi Dan Alokasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Banjarnegara.54. 1 bendel copy Berita Acara Musyawarah Antar Desa dan Pertanggung Jawaban UPK Periode Tahun 1 Januari 2006 sampai dengan 31

SETIOKO adalah sebagai KetuaUPK dalam program PNPM di kec.

Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporanseluruh transaksi kegiatan PNPM MP. Bertanggung Jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM baik yangbersifat Keuangan dan non keuangan. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir.

R1806 RDberikut STNK yang Terdakwa beli dari uang PNPM. Uang tunai Rp.10.000.000, dari uang tunai dana Program PNPM yangdipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Uang tunai Rp.10.000.000, dari uang program PNPM dan uangperguliran yang dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

PNPM MP menjadi tidak tepat padasasaran ;Bahwa benar oleh karena tujuan pemberian bantuan PNPM MP tidak tepatpada sasaran, maka penggunaan uang/dana kegiatan PNPM untukkepentingan Terdakwa sendiri tersebut telah melanggar aturan, dan telahmenimbulkan kerugian bagi Negara ;Bahwa benar jumlah keseluruhan uang/dana PNPM MP yang digunakanoleh Terdakwa EDWIN SETIOKO bin SOBIRIN yang dilakukan dengan caramenggunakan angsuran pinjaman kelompok, dan menyalurkan pinjamankepada kelompokkelompok SPP dan UEP

AK., ternyata Terdakwa dalammelaksanakan tugas penyaluran dana program PNPM MP tersebuttidak sesuai dengan tujuan awal penyaluran dana PNPM MP untukkelompok masyarakat rumah tangga iskin sebagaimana yangdikehendaki, karena Terdakwa telah menggunakan dana programPNPM untuk kepentingannya pribadi dan tidak berkaitan dengankepentingan penyaluran dana PNPM MP berupa :> Terdakwa menyalurkan dana secara fiktif, yaitu.

PNPM (Kang Raswin,ini Pemuda Meminta Bagian Dana PNPM) dan karena saksi Raswinmerasa keberatan lalu saksi Raswin melimpahkan hal tersebut kepadaSaudara Rosikin selaku Ketua PNPM.

yang berhak atasuang PNPM melainkan Terdakwa hanya mengatasnamakanpemuda Desa Kalijambu saat meminta uang PNPM tersebut;Bahwa, pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2014 sekitar pukul09.00 WIB bertempat di balai desa Kalijambu dilaksanakanmusyawarah desa serah terima pekerjaan PNPM 100 % (seratuspersen) dan saat musyawarah desa tersebut dinyatakan bahwatidak ada sisa dana PNPM;Bahwa, saat dilaksanakan musyawarah desa tersebut, Terdakwahadir bersama dengan Tori, Limin dan Agus;Bahwa, di balai desa

100 % (seratuspersen) dan saat musyawarah desa tersebut dinyatakan bahwatidak ada sisa dana PNPM;Bahwa, setelah musyawarah desa selesai, Rosikin sebagai ketuaPNPM mendatangi Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa hendakbertemu dengan Saksi lalu Saksi menemui Terdakwa dan saat ituTerdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa akanmeminta jatah uang PNPM dari Raswin selaku bendahara PNPM;Bahwa, saat itu Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksitidak akan mengijinkan Raswin untuk memberikan uang

;Bahwa, pemberian dana PNPM tersebut adalah atas persetujuanRosikin selaku ketua PNPM bahkan Rosikin yang menyuruh RaswinHalaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN Slw.14untuk memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut untukdiserahkan kepada Terdakwa;e Bahwa, saat itu Raswin tidak ada membawa uang tunai sehinggaTerdakwa menawarkan untuk meminjamkan uang kepada Raswinsejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu Terdakwa masukke kamar Terdakwa dan membawa uang sejumlah

yang berhak atasuang PNPM melainkan Terdakwa hanya mengatasnamakanpemuda Desa Kalijambu saat meminta uang PNPM tersebut;Bahwa, pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekitar pukul17.30 WIB di depan rumah Waskuri di Desa Kalijambu RT. 01 RW.03 Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, Raswin bertemu denganTerdakwa dan saat itu.

Tujuan Umum PNPM MP adalah meningkatkan kesejahteraandan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan denganmendorong kemandirian dalam pengambilan dan pengelolaanpembangunan ;b. Angka 1.5.2. Sasaran PNPM MP dimana disebutkan bahwakelompok sasaran adalah :a. Masyarakat miskin di Perdesaan;b. Kelembagaan masyarakat di perdesaan;c. Kelembagaan pemerintah lokal;c. Angka 1.7.2 Kriteria dan Jenis Kegiatan dimana disebutkan jeniskegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM MP adalah sebagaiberikut :a.

Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi, merupakanpertemuan antar Desa untuk sosialisasi awal tentang tujuanprinsip kebijakan prosedur maupun halhal lain yang berkaitandengan PNPM MP serta untuk menentukan kesepakatan antarDesa dalam melaksanakan PNPM MP;Hal. 10 dari 76 hal. Put.

Menyebarluaskan dan mensosialisasikan PNPM MP kepadamasyarakat desa;d. Memastikan terlaksananya tahaptahap kegiatan PNPM MP didesa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelestarian;e. Mendorong dan memastikan penerapan prinsipprinsip dankebijakan PNPM MP setiap tahapan PNPM MP di desa, mulaidari perencanaan pelaksanaan sampai pelestarian;f.

dan alokasi PNPM MP Kabupaten Banjarnegaratahun 2011.

) MandiriPerdesaan;1 (satu) buah buku Penjelasan Petunjuk Teknis OperasionalProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan;1 (satu) buah buku Penjelasan X Pengelolaan Dana BergulirPetunjuk Teknis Operasional Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;Hal. 73 dari 76 hal.

Simpan Pinjam Kelompok SPP yang telah divalidasi --------54. 1 (satu) bendel Slip Setoran / kwitansi SPP Desa Kramat --------------------55. 1 (satu) bendel fotocopy Slip Setoran UEP dan SPP Desa Sembilangan 56. 1 (satu) lembar Slip Setoran Kelurahan Pangeranan ---------------------------57. 1 (satu) bendel Pernyataan Rincian Penyalahgunaan Dana PNPM Mandiri Perdesaan Sub Item Dana SPP & UEP Pada UPK Kec.

Bangkalan 2005-2008 oleh Jeni Novita Charolin, SE yang ditanda tangani oleh Jeni Novita Charolin, SE tertanggal 08 Mei 2014. ----------------------------------------------------------------59. 1 (satu) bendel Uraian Keterkaitan antara Jeni, Hasan dan atau Rachmat dalam Tindakan Korupsi Penyalahgunaan Dana UPK PPK / PNPM Kec.

Bangkalan Berdasarkan Keterangan dari Jeni Novita Charolin, SE yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jeni Novita Charolin, SE tertanggal 08 Mei 2014 ------------------------------------------------------------60. 1 (satu) bendel Pernyataan Rincian Penyalahgunaan Dana PNPM Mandiri Perdesaan Sub Item Dana SPP & UEP Pada UPK Kec.

.; -------------------------------62. 1 (satu) bendel Ikhtisar Penyalahgunaan Dana PNPM Perdesaan (dahulu PPK) Sub Item UEP pada UPK Kec. Bangkalan Periode 2005-2008 oleh tersangka Jeni Novita Charolin, SE selaku Bendahara UPK Kec. Bangkalan dengan total Rp. 329.376.680,- --------------------------------63. 1 (satu) bendel Ikhtisar Penyalahgunaan Dana PNPM Perdesaan (dahulu PPK) Sub Item SPP pada UPK Kec.

Bangkalan 2005 -------------------------85. 1 (satu) bendel fotocopy surat No. 46/ PNPM-MP/ FAS-BKL/ VIII/ 2012 tanggal 01 Agustus 2012 Perihal Progres Penanganan Kec. Bangkalan86. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Hasil Pendataan Ulang Permasalahan Keuangan di UPK Kec.

Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Kecamatan BangkalanKab.

Bangkalan),dana / uang PNPM Perdesaan UPK. Kec.

Perdesaan (PNPM MPd) ditingkat kecamatan (dalam hal ini UPK Kec.

Putusan No. 2646 K/PID.SUS/201710.11.12.13.14.15.16.17.18.Perdesaan, Generasi, Masterplan Percepatan dan PerluasanPengurangan Kemiskinan Indonesia di Kabupaten Boalemo tahunanggaran 2014;1 (satu) eksemplar dokumen pencairan PNPM MPSKI tahap 40 %Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;1 (satu) eksemplar dokumen pencairan PNPM MPSKI tahap II 40 %Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;1 (satu) eksemplar dokumen pencairan PNPM MPSKI tahap III 20 %Kecamatan Dulupi, Kabupaten

Putusan No. 2646 K/PID.SUS/201719.20.21.22.23.24.1 (satu) eksemplar dokumen lelang paket Desa Tabongo PNPM MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalotahun anggaran 2014;1 (satu) eksemplar dokumen lelang paket Il Desa Tabongo PNPM MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalotahun anggaran 2014;1 (satu) eksemplar dokumen lelang paket Desa Tangga Barito PNPM MPS3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalotahun anggaran 2014;1 (satu) eksemplar dokumen

Haluti kepada Azis Sune;46.5 (lima) lembar foto copy buku rekening Bank Sulut dengan nomorRekening: 003.02.11.0018544 atas nama Sahid Abdullah Djibu;47.3 (tiga) lembar foto copy buku rekening Bank BRI dengan nomorrekening: 515101025129536 atas nama PNPM MP3kKI;48.1 (satu) eksemplar foto copy dokumen petunjuk teknis operasionalProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPM Mandiri Perdesaan) pola khusus Percepatan dan PenguatanMasterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan KemiskinanIndonesia

MPSKI tahap 40 %Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;11) 1 (satu) eksemplar dokumen pencairan PNPM MPSKI tahap II 40 %Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;12) 1 (satu) eksemplar dokumen pencairan PNPM MPS3kKI tahap III 20 %Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;13) 1 (satu) lembar SPM (surat perintah membayar) tahap 40 % nomor00103/SOSMP/PNPMMP3kI/X/2014, tanggal 16 Oktober 2014sebesar Rp1.172.001.600,00 (satu miliar seratus tujuh puluh dua

Il Desa Tabongo PNPM MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalotahun anggaran 2014;21) 1 (satu) eksemplar dokumen lelang paket Desa Tangga Barito PNPM MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalotahun anggaran 2014;22) 1 (satu) eksemplar dokumen lelang paket Il Desa Tangga BaritoPNPM MP8KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, ProvinsiGorontalo tahun anggaran 2014;23) 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak nomor 3/TPKKontrak/IX/2014, tanggal 30 September 2014

No. 456 K/Pid.Sus/2013diserahkan kepada saksi Rudi Segetmena selaku Pendamping Distriksetelah itu dana tersebut diberikan saksi Rudi Segetmena kepadaTerdakwa dengan tujuan agar dana PNPM Mandiri tersebut disalurkanoleh Terdakwa untuk pembangunan Goronggorong dan pengerasanjalan di Kampung Bumi Saniari.e Bahwa Terdakwa setelah menerima dana PNPM Mandiri pembangunanGoronggorong dan pengerasan jalan di Kampung Bumi Saniari sebesarRp62.714.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus empat belas riburupiah

Bahwasetelah dana PNPM Mandiri pembangunan Goronggorong danpengerasan jalan di Kampung Bumi Saniari dicairkan oleh TPKD dandiserahkan kepada saksi Rudi Segetmena selaku Pendamping Distriksetelah itu dana tersebut diberikan saksi Rudi Segetmena kepadaTerdakwa dengan tujuan agar dana PNPM Mandiri tersebut disalurkanoleh Terdakwa untuk pembangunan Goronggorong dan pengerasanjalan di Kampung Bumi Saniari.

(BLM)Program nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri RencanaStrategi Pembangunan Kampung (PNPM Mandiri Respek)Tahun Anggaran 2010 ;2 (dua) Lembar foto copy tabungan Simpedes BRI TPKD atasnama BLM APBD Distrik Bintuni No.

PenyaluranDana PNPM Mandiri Respek ;15)1 (satu) Lembar foto copy Rekomendasi Pencairan BLM APBDno : 88 / PK KAB TEL.BTN / PNM RESPEK/VII/20110 bulanJuli Tahun 2010 untuk distrik Bintuni dari rek BLM.

YOHANES RENYAAN sebagaiPendamping distrik Tehnik Distrik Bintuni, kabupaten teluk Bintunidalam rangka pelaksanaan Program nasional PemberdayaanMasyarakat melalui PNPM Mandiri Respek Tahun Anggaran2009 Tanggal 02 Januari 2009 ;18)1 (satu) Lembar surat perintah Tugas No. 400 / SPT1.32.02.137 / PNPM MDR / 2010 atas nama Rudi Segetmanasebagai Pendamping Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintunidalam rangka Pelaksanaan Program Nasional PemberdayaanMasyarakat melalui PNPM Mandiri Respek Tahun Anggaran2009

Jan, dengantujuaan yang sama untuk menegur para terdakwa, namun paraterdakwa tetap dengan pendiriannya dan mengatakan bahwa tanahyang dibangun untuk jalan Bandes bantuan PNPM tersebut adalahmiliknya ; Bahwa setahu saksi berdasarkan penjelasan para terdakwa, tanahtersebut dibeli oleh para terdakwa setelah jalan selesai dibangun ;Bahwa setahu saksi jalan Bandes bantuan PNPM tersebut dibangunpada bulan Januari 2010 secara gotong royong dan terdakwa jugaikut bergotong royong pada saat itu ;Bahwa setahu

saksi para terdakwa tidak ada minta izin pada Ketua Rtatau Lurah untuk membongkar jalan Bandes bantuan PNPMtersebut ; Bahwa setahu saksi akibat perbuatan para terdakwa membongkarjalan Bandes bantuan PNPM tersebut telah mengakibatkanpemerintah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta2.

Jan, dengantujuaan yang sama untuk menegur para terdakwa, namun paraterdakwa tetap dengan pendiriannya dan mengatakan bahwa tanahyang dibangun untuk jalan Bandes bantuan PNPM tersebut adalahmiliknya ; 14Bahwa setahu saksi berdasarkan penjelasan para terdakwa, tanahtersebut dibeli oleh para terdakwa setelah jalan selesai dibangun ;Bahwa setahu saksi jalan Bandes bantuan PNPM tersebut dibangunpada bulan Januari 2010 secara gotong royong dan terdakwa jugaikut bergotong royong pada saat itu ;Bahwa setahu

Win, dengantujuaan yang sama untuk menegur para terdakwa, namun paraterdakwa tetap dengan pendiriannya dan mengatakan bahwa tanahyang dibangun untuk jalan Bandes bantuan PNPM tersebut adalahmiliknya ; Bahwa setahu saksi berdasarkan penjelasan para terdakwa, tanahtersebut dibeli oleh para terdakwa setelah jalan selesai dibangun ;Bahwa setahu saksi jalan Bandes bantuan PNPM tersebut dibangunpada bulan Januari 2010 secara gotong royong dan terdakwa jugaikut bergotong royong pada saat itu ;17Bahwa setahu

dana PNPM tersebut dibangunpada bulan Januari 2010 secara gotong royong oleh masyarakat ;Bahwa benar terdakwa juga ikut bergotong royong pada saat jalanBandes bantuan dana PNPM tersebut dibangun ;Bahwa benar para terdakwa atas nama anak para terdakwa yangbernama MARINA YULIA RINGSIH membeli tanah yang telah adajalan Bandes bantuan dana PNPM tersebut kepada saksi NASWANNAIN berdasarkan surat pernyataan jual beli yang dibuat padatanggal 08 Maret 2010 ; Bahwa benar anak para terdakwa yang bernama MARINA

Program PNPM Mandiri Perdesaan UPK Panjalu terdapat dua jenis bantuankegiatan yang diberikan oleh PNPM, yaitu :1 Fisik (hibah)2 Ekonomi (pinjaman) terdiri daria Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP)b Usaha Ekonomi Produktif (UEP)Baik terhadap kegiatan Fisik (hibah) maupun Ekonomi (pinjaman) tunduk terhadapPetunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan beserta Penjelasannya,sedangkan untuk dana perguliran selain tunduk kepada Petunjuk Teknis Operasional(PTO) PNPM Mandiri Perdesaan beserta

merupakan uang Negara, dan Kerugian negaraakan timbul dalam pengelolaan dana perguliran PNPM Mandiri Perdesaan ketikaadanya penyimpangan/penyalahgunaan dalam proses penyaluran maupun dalampengembalian dana tersebut yang seharusnya digulirkan kepada masyarakat tetapidigunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga hal tersebut bertentangan denganPTO khususnya Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir, Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan yang dikeluarkan oleh TimKoordinasi PNPM (TK PNPM

di kecamatan Panjalu adalah :e Struktur organisasi / kepengurusan pengelolaan PNPM di KecamatanPanjalu Kab.

Penetapan Pengurus UPK PNPM Mandiri Perdesaaan Tingkat KecamatanPanjalu periode 20082009,Surat Keputusan Camat Panjalu Nomor 414.2/186/VI/Kec2009 tanggal, 03 Juni2009, tentang Penetapan Pengurus UPK PNPM Mandiri Perdesaaan TingkatKecamatan Panjalu periode 2009,Surat Keputusan Camat Panjalu Nomor 1884.4/02/kpts/II/2010 tanggal, 17Pebruari 2010, tentang Penetapan Pengurus UPK PNPM Mandiri PerdesaaanTingkat Kecamatan Panjalu periode 2010,Bahwa Terdakwa Nining Juharningsih selaku bendahara UPK PNPM

pengendalian pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan hasilinfrastruktur terbangun (sesuai ketentuan dalam Pedoman PelaksanaanRIS PNPM Mandiri dalam Bab 2 angka 2.4.3) bersama LENI HARTATIselaku Bendahara telah mengambil alih semua kegiatan fungsi OMS yangseharusnya dilaksanakan oleh Tim OMS yaitu bertugas antara lainmelaksanakan kegiatan sesuai dengan RKM (sesuai ketentuan dalamPedoman Pelaksanaan RIS PNPM Mandiri dalam Bab 2 angka 2.6.1)dengan cara terdakwa melakukan pembelian material yang jumlahnyatidak

Put.No.10/TIPIKOR/2013/PT.PLGrupiah) dalam Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K)tanggal 31 Desember 2009.Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan, tugas pokok serta fungsi OMSsebagai pelaksana tugas kegiatan RIS PNPM Mandiri dalam halmelakukan pembelian serta pembagian material guna pembangunanMCK, terdakwa yang tugas serta fungsinya sebagai PemantauPelaksanaan kegiatan RIS PNPM Mandiri yang seharusnya bertugasmelaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan RIS PNPM Mandiri,memfasilitasi KPP untuk

pengawasan pelaksanaan kegiatan danpengelolaan hasil infrastruktur terbangun (sesuai ketentuan dalamPedoman Pelaksanaan RIS PNPM Mandiri dalam Bab 2 angka 2.4.3)bersama LENI HARTATI selaku Bendahara telah mengambil alih semuakegiatan fungsi OMS yang seharusnya dilaksanakan oleh Tim OMS yaitubertugas antara lain melaksanakan kegiatan sesuai dengan RKM (sesuaiketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan RIS PNPM Mandiri dalam Bab 2angka 2.6.1) dengan cara terdakwa melakukan pembelian material yangjumlahnya

T.A.2009 Desa Padang Bindu Kecamatan Pendopo Kabupaten EmpatLawang;15 (lima belas) lembar nota dan kwitansi pembayaran upah tukangdalam kegiatan RIS PNPM Tahun Anggaran 2009 Desa PadangBindu Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;11 (sebelas) lembar nota pembayaran belanja barang dan materialbangunan dalam kegiatan RIS PNPM Tahun Anggaran 2009 DesaPadang Bindu Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;1 (satu) buah Buku Kas Pembantu Bendahara OMS Desa PadangBindu Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat

.- Buku kas SPKP - Buku kas B-PNPM- Buku kas dokumen perencanaan MP - Buku kas dok Pelmas-MP - Buku kas dok Pelmas B-P2SPP . 1 ( satu ) buah Buku Tabungan Bank BRI Atas nama UPK KEC. TABONGO SPKP QQ NASRUM HEMETO DS LIMEHE TIMUR KEC. TABONGO Nomor Rekening 5154-01-007604-53-8. 87 ( delapan puluh tujuh ) lembar Kwitansi tanda terima setoran SPKP.

Dikembalikan kepada UPK PNPM MPD Kecamatan Tabongo Kab Gorontalo ;11. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Dungingi Kota Gorontalo: Islam: Fasilitator Kecamatan (FK) PNPM Mandiri PerdesaanKec.Tabongo Kab.

Tabongo dengan tugas umum sebagai Fasilitator KabupatenPNPMMPd Kabupaten Gorontalo adalah untuk pengendalian programdan pembinaan pada pelakupelaku PNPM ;Bahwa PNPM Mandiri adalah program nasional pemberdayaanmasyarakat ;Bahwa tujuan dari program PNPM adalah untuk pengentasan kemiskinanBahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerjamasyarakat miskin secara mandiri, dimana Program nasional PNPM inidalam bentuk bantuan langsung masyarakat (BLM) ;Bahwa sumber dana PNPMMPd dari dana

tentang pengelolaan danabergulir PNPM Mandiri Perdesaan ; Melakukan pembinaan dan pelatihnan bidang pengelolaan danabergulir ;Bahwa PNPM Mandiri Perdesaan adalah : Program NasionalPenanggulangan Kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat ;Bahwa 2 tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksnaan PNPM Mandiriadalah:1.

Tabongosebesar Rp. 1.125.000.000, (satu milyar seratus dua puluh lima jutarupiah) ;Bahwa dalam pengelolaan dana PNPM MPd Kec.Tabongo Kab.

termasuk penyaluran dana fisik ;Bahwa setahu saksi wujud kegiatan PNPM untuk Pinjaman dan kegiatanFisik.

Karena setahu saksi itudana bergulir ;Bahwa setahu saksi mulai tahun 2008 ada dana PNPM ;Bahwa setahu saksi PNPM untuk kegiatan simpan pinjam dan kegiatanfisik ;Bahwa setahu saksi, sekarang ini dana PNPM macet semua.

Kalausudah mengembalikan pinjaman maka jumlah pinjaman bisa dinaikkanlagi ;Bahwa setahu saksi, jumlah dana PNPM yang bisa dimintakan tergantungproposal yang masuk ;29Bahwa saksi lupa, jumlah pinjaman PNPM untuk Kec. Jepon ;Bahwa setahu saksi, pengembalian pinjaman yang bisa tercover jumlahnyasesuai proposal;Bahwa setahu saksi jumlah PNPM tahun 2009 2010 masih cukup besar ;Bahwa setahu saksi setelah tahun 2010, Kec. Jepon sudah tidakmendapat perguliran dana simpan pinjam dari PNPM lagi.

keterangan saksi dimuka penyidik mengenai Tupoksi,Perguliran dana PNPM oleh Kecamatan adalah benar semua.

di Desa Tempel LemahAbang adalah selaku Ketua TPK PNPM Mandiri di Desa lemahAbang periode 2005 2009 ;Bahwa tugas ketua TPK adalah Mengelola kegiatan ;Bahwa kewenangan ketua TPK antara lain Merencanakan,memusyawarahkan kegiatankegiatan di PNPM dan Menjembatanipeminjaman bantuan PNPM.

Mandiri Perdesaanberdasarkan Azas Tugas Pembantuan atau Naskah Perjanjian Urusan Bersama(NPUB) untuk Program Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPM MandiriHal. 2 dari 35 hal.

No. 631 K/PID.SUS/2015Tentang Penetapan Pejabat Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai PengelolaDana BLM PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kupang, antara lainmenetapkan, yaitu: Uniasis Lafu selaku Ketua UPK; Yefer Maximidel Laitabun selaku Sekretaris UPK; Lodia Loku selaku Bendahara UPK; Bahwa pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri PerdesaanTahun 2009, 2010, 2011 kepada kelompok Simpan Pinjam Perempuan adalahsebagai berikut: Tahun 2009Desa Nama kelompok Jumlah Jumlah peminjaman

Mandiri Perdesaan berdasarkan Azas Tugas Pembantuan atau Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB)untuk Program Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perdesaanantara Pemerintah (Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DepartemenDalam Negeri) dengan Pemerintah Kabupaten Kupang (Bupati Kupang) tentangDaftar Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM MandiriPerdesaan, Cost Sharing Pusat dan Daerah, Kabupaten Kupang, ditetapkanantara lain bahwa Kecamatan Semau Selatan mendapatkan

No. 631 K/PID.SUS/201595.96.9/7.98.32.100101.102.103.104.105.106.107.108.109.yang telah dilegalisir;1 lembar permohonan pencairan dana PNPM yang bersumber dari APBDKabupaten Kupang Nomor 412/73/BPMPP/2010 tanggal 6 April 2010 yangtelah dilegalisir;1 lembar surat pernyataan Drs. Paternus Vinsi, M.Si.

No. 631 K/PID.SUS/201594.95.96.O7 .98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.yang telah dilegalisir;1 (satu) lembar permohonan pencairan dana PNPM yang bersumber dariAPBD Kabupaten Kupang Nomor 412/71/BPMPP/2010 tanggal 31 Maret2010 yang telah dilegalisir;1 (satu) lembar permohonan pencairan dana PNPM yang bersumber dariAPBD Kabupaten Kupang Nomor 412/73/BPMPP/2010 tanggal 6 April 2010yang telah dilegalisir;1 (satu) lembar surat pernyataan Drs. Paternus Vinsi, M.Si.

Kab.Bulukumba Prov.Sulawesi-Selatan Periode tanggal 31 November 2015

/ II / 2017, Tanggal 28 Februari 2017 tentang persiapan fasilitasi dana bergulir hasil kegiatan PNPM-MPd oleh BKAD dan UPK.

Asli 1 (satu) lembar bukti setor SPP PNPM UPK Karang Jaya sejumlah Rp.2.875.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 11 Maret 2015 dari Iskandar (Penyetor) kepada Repi Risanti (Bendahara) untuk Angsuran ke -1 (satu);2. Asli 1 (satu) lembar bukti setor SPP PNPM UPK Karang Jaya sejumlah Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 April 2015 dari Iskandar (Penyetor) kepada Repi Risanti (Bendahara) untuk Angsuran ke -2(dua);3.

Asli 1 (satu) lembar bukti setor SPP PNPM UPK Karang Jaya sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 18 Mei 2015 dari Iskandar (Penyetor) kepada Repi Risanti (Bendahara) untuk Angsuran ke -3(tiga).4. Asli 1 (satu) bundel Bukti Setor SPP PNPM UPK Kec. Karang Jaya tertanggal 11 Maret 2015 atas nama Penyetor :a. Zakaria sebesar Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran ke-1;b.

Copy 1 (satu) bundel Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/302/PMD tanggal 15 Januari 2015 perihal Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2014;20. Copy 1 (satu) buah Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 414.2/167/BPMPD-III/2015 tanggal 23 Januari 2015 Perihal : Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM MPd Tahun 2014.21.

Asli 1 (satu) bundel Keputusan Camat Karang Jaya Nomor : 111/KPTS/KRJ/2014 tanggal Januari 2015 tentang Penetapan Specimen Pengganti Fasilitator (PNPM-MP) TA. 2015;30. Copy 1 (satu) bundel Surat Penetapan Keputusan Camat Karang Jaya Nomor : 111/PNPM-MP UPK/KRJ/2015 tanggal Januari 2015;31. Copy 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah MAD Khusus Kelembagaan UPK tanggal Januari 2015, Daftar Hadir, Struktur Kelembagaan UPK.32.

Copy 1 (satu) bundel Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor : 900/5383/PMD tanggal 11 Juli 2014 perihal Pemotongan DUB PNPM Mandiri Pedesaan;35. Copy 1 (satu) bundel Daftar Indikatif Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Tahun Anggaran 2014.Semuanya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rodiawati Binti Ibnu Hajar36.

Mandiri diKabupaten Musi Rawas.e Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Kecamatan KarangJaya tersebut saksi selaku Sekretaris BPMPD Kabupaten MusiRawas Utara berfungsi sebagai membina kegiatan PNPM danmensosialisasikan kegiatan PNPM kalau di minta oleh UPKtersebut kalau ada izin dari kepala BPMPD Kabupaten MusiRawas Utara.e Bahwa benar belum pernah Ketua UPK meminta saksimensosialisasikan kegiatan PNPM Mandiri di Kecamatan KarangJaya.Bahwa saksi mengetahui kegiatan PNPM Kecamatan Karang Jaya dari

Sukril Jamil.Bahwa saksi menjelaskan Pergantian Specimen Fasilitator tersebut terjadi karenahabisnya masa tugas fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM.

Alri Hariyanto(Fasilitator Kecamatan) turun ke desadesa yang adadikecamatan Karang Jaya.Bahwa pada Tahun 2015 di Kecamatan Karang Jayaterdapat kegiatan PNPM (Program NasionalPemberdayaan Masyarakat) Mandiri Kabupaten MusiRawas Utara.Bahwa untuk kegiatan PNPM tersebut terdapat kegiatanSPP (Simpan Pinjam Perempuan).Bahwa Dalam kegiatan PNPM ini pihak UPK (UnitPengelola Kegiatan) ikut terlibat karena uang daripemerintah langsung masuk ke rekening UPK an.

Karang Jaya;Asli 1 (satu) bundel Bukti Setor SPP PNPM UPK Kec.

mencairkan dana SPP tersebut denganmengadakan rapat informal dikantor PNPM Mandiri Pedesaan.

Diniyah, simpan pinjam ;Bahwa tugas pokok sekretaris TPK PNPM Mandiri desa Cimaja adalah :membuat proposal dan mencatat segala kebutuhan pelaksanaanpembangunan dan pengeluaran dana PNPM tersebut, membuatlaporan penggunaan dana (LPD), mencatat pemasukan danpengeluaran dana PNPM mandiri pedesaan ;Bahwa saksi tidak membuat Proposal pengajuan anggaran RAB),Rencana Penggunaan Dana (RPD) danLaporan Penggunaan Dana(LPD) ;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Proposal pengajuananggaran (RAB), Rencana

;e Bahwa sepengetahuan saksi peran dan fungsi Kepala Desa dalamkegiatan PNPM di Desa Cimaja adalah hanya sebagai Pembina ;e Bahwa benar yang mengelola keuangan PNPM di Desa Cimajaadalah TPK Desa Cimaja ;e Bahwa sepengetahuan saksi uang pencairan anggaran PNPM tidakpernah ke Kepala Desa sehinggaterdakwa tidak pernah menerimadan mengelola keuangan PNPM ;e Bahwa saksi tidak tahu permasalahan di Desa Cimaja;e Bahwa saksi juga tidak mengetahui bagaimana pelaksanaanprogram PNPM yang sebenarnya di lapangan

mengetahui anggaran PNPM Desa Cimaja adalah sekitar400 juta ;e Bahwa saksi tahu yang mengelola keuangan PNPM adalah TPK dimanadasar hukumnya adalah Peraturan Teknis Operasional (PTO) ;e Bahwa di tingkat desa keuangan dikelola oleh TPK, sumber dana dariAPBN serta dengan sumber dana dari APBD II berupa DDUB (danadaerah urusan bersama) sebesar 20 persen dari total BLM ;e Bahwa sasaran dari PNPM adalah PNPM Mandiri Pedesaan sasarannya :penanggulangan kemiskinan sedangkan PNPM GSC sasarannyapeningkatan

KOSIM:Bahwa saksi adalah sebagai warga masyarakat desa Cimaja dan bukan pelakudari kepengurusan PNPM di tingkat UPK ataupun di tingkat TPK Desa Cimaja ;Bahwa awalnya ada laporan atau informasi yang disinyalir adapenyalahgunaan dana yang berasal dari PNPM untuk pembelian aspal yangdilakukan oleh sdr. Dadang dan sdr.

kelanjutan dari program PNPM Mandiri tahunsebelumnya ;Bahwa saat itu terdakwa menjabat sebagai kepala desa cimaja sejak tanggal18 April 2007 berdasarkan SK Bupati Sukabumi untuk periode tahun 2007 2011 ;Bahwa dari tahun 2009 desa cimaja sudah mendapatkan bantuan PNPM ;Bahwa Program PNPM Mandiri ini digunakan untuk kegiatan Simpan PinjamPerempuan (SPP), pembangunan dan rehab madrasah, pembangunaninfrastruktur sarana dan prasarana yaitu pengaspalan jalan ;Bahwa Sebelum dana PNPM cair awalnya dibentuk

Menetapkan barang bukti berupa :- 6 (enam) bendel proposal PNPM yang terdapat tandatangan dan stempel palsu diantaranya :- 2 (dua) bendel proposal infrastruktur pemb. RTLH Desa Brambang RT.01/RW.05 total biaya Rp. 28.528.000,- bulan November 2013 ;- 2 (dua) bendel proposal infrastruktur pemb. Rehab jalan Paving Desa Brambang RT.02/RW.01 total biaya Rp. 10.811.000,- dan RT.01/RW.04 total biaya Rp. 5. 874.000,- bulan Desember 2013 ;- 1 (satu) bendel proposal infrastruktur pemb.

Menetapkan barang bukti berupa :6 (enam) bendel proposal PNPM yang terdapat tandatangan danstempel palsu diantaranya :2 (dua) bendel proposal infrastruktur pemb. RTLH Desa BrambangRT.01/RW.05 total biaya Rp. 28.528.000, bulan November 2013 ;2 (dua) bendel proposal infrastruktur pemb. Rehab jalan Paving DesaBrambang RT.02/RW.01 total biaya Rp. 10.811.000, dan RT.01/RW.04 total biaya Rp. 5. 874.000, bulan Desember 2013 ;e 1 (satu) bendel proposal infrastruktur pemb.

Hermanto bahwa yang palsukantanda tangan saksi sebagai Kepala Desa Brambang adalahterdakwa ;Bahwa terhadap tandatangan saksi dan stempel yang dipalsukandidalam proposal PNPM tersebut, telah dicairkan sejumlah dana yangbesarannya saksi tidak tahu ;Bahwa saat itu saksi sedang sakit sehingga tugas Kepala DesaBrambang didelegasikan kepada sdr. Carik, namun Carik juga tidakpernah menandatangani Proposal PNPM tersebut ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;2. Saksi ABD.

Pasuruan ;Halaman5 dari 15 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.BGLBahwa tanda tangan dan stempel Kepala Desa yang dipalsukantertera didalam proposal rehab rumah, paving jalan dan pembangunanjembatan ;Bahwa yang palsukan tanda tangan Kepala Desa Brambang danstempelnya adalah terdakwa ;Bahwa terhadap tandatangan Kepala Desa dan stempel yangdipalsukan didalam proposal PNPM tersebut, telah dicairkan sejumlahdana yang besarannya saksi tidak tahu ;Bahwa saat itu yang membuat proposal tersebut adalah saksi

Gondang Wetan, seharga Rp. 25.000, (Dua puluhlima ribu rupiah) ;berikut :Bahwa terdakwa tahu kalau Kepala Desa sedang sakit, sehinggaterdakwa berinisiatif untuk memalsukan tandatangannya danmembuat stempel palsu ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai6 (enam) bendel proposal PNPM yang terdapat tandatangan danstempel palsu diantaranya :2 (dua) bendel proposal infrastruktur pemb.

Menetapkan barang bukti berupa :e 6 (enam) bendel proposal PNPM yang terdapat tandatangan danstempel palsu diantaranya :2 (dua) bendel proposal infrastruktur pemb. RTLH Desa BrambangRT.01/RW.05 total biaya Rp. 28.528.000, bulan November 2013 ;e 2 (dua) bendel proposal infrastruktur pemb. Rehab jalan PavingDesa Brambang RT.02/RW.01 total biaya Rp. 10.811.000, danRT.01/RW.04 total biaya Rp. 5. 874.000, bulan Desember 2013 ;e 1 (satu) bendel proposal infrastruktur pemb.